PERSIAPAN PENYUSUNAN RBA ITB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2013
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
OVERVIEW IMPLEMENTASI DAN EVALUASI RBA BLU
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
Dasar Hukum PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012.
Pengelolaan Keuangan BLU
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PERSIAPAN BIMTEK RBA BLU ITB 2014
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
Menuju Sistem Penganggaran Baru
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
(RBA & REVISI DIPA) SATKER BLU
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DAN EVALUASI PELAKSANAANNYA PADA PTN BLU
Direktorat PNBP dan BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
TATA KELOLA KEUANGAN BLU
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Pembiayaan Pembangunan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Sistem Informasi Perencanaan dan
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Transcript presentasi:

PERSIAPAN PENYUSUNAN RBA ITB - 2014 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PERSIAPAN PENYUSUNAN RBA ITB - 2014 ANNEX ITB – 22 MEI 2012

DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2005 jo. PP nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

LATAR BELAKANG RBA BLU merupakan salah satu dokumen pembentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), sehingga harus dilakukan sinkronisasi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran antar keduanya. Mulai tahun 2013, penelaahan RBA akan dilakukan di Direktorat Pembinaan PK BLU untuk RBA tahun 2014 untuk menjamin ketercapaian target kinerja, optimalisasi pendapatan, dan efisiensi belanja pada satker BLU. Dari hasil monitoring dan evaluasi, kualitas aspek kuantitatif dalam sebagian besar RBA belum memenuhi ketentuan yang berlaku, namun hanya mengakomodasi kesesuaian dengan pagu/alokasi anggaran. Contoh: belum menggambarkan kelayakan belanja, belum sesuai dengan target kinerja dalam Renstra Bisnis, belum optimal dalam mencantumkan pendapatan yang diperoleh. Peran kementerian/lembaga untuk melakukan sinkronisasi antara RBA dengan RKA K/L belum berjalan dengan efektif, sehingga perencanaan anggaran satker BLU tidak optimal. Contoh: terjadinya duplikasi belanja yang bersumber dari PNBP dan RM APBN, proses persetujuan RBA memakan waktu lama.

TUJUAN Memberikan pedoman penyusunan RBA yang baik dengan mempertimbangkan aspek kualitatif yang mempengaruhi operasional satker BLU, dan aspek kuantitatif yang menggambarkan target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Menggambarkan detil rencana program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran yang akan dilaksanakan. Menggambarkan kelayakan belanja yang akan dilakukan: peruntukan, jumlah, harga, dan kualitas. Menjadi sarana untuk penelaahan RBA dan sebagai input pada RKA K/L.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

DEFINISI Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA): Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi: PROGRAM, KEGIATAN, TARGET KINERJA, ANGGARAN BLU.

 RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU FUNGSI RBA RBA MERUPAKAN: Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK BLU Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK BLU  RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU

KEDUDUKAN RBA BLU menyusun RBA tiap tahun. RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output yang dihasilkan. RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang pada akhirnya sebagai dasar untuk menyusun DIPA BLU DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/ lembaga. RBA : ditandatangani oleh pemimpin BLU; diketahui oleh Dewan Pengawas; disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga.

PAGU INDIKATIF (MARET) MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA RKA K/L (JULI) UU APBN (OKT) ALOKASI ANGGARAN (NOV) PAGU INDIKATIF (MARET) PAGI ANGGARAN (JUNI) 4 RBA RENSTRA K/L RENJA K/L 2 5 3 1 2 RBA RBA DEFINITIF RSB BLU 5

POKOK-POKOK PENGATURAN BLU menyusun RBA mengacu kepada RSB BLU dan Pagu Anggaran K/L. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan (PNBP dan RM). RBA disusun berdasarkan basis kinerja: Penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja (kuantitas dan kualitas yang terukur). Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (directly linkage between performance and budget). Alokasi didasarkan pada tusi Unit Kerja (money follows function). Fleksibilitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas (let the manager manages). Penggunaan indikator kinerja, dan standar biaya (SBM, SBK, SB Lainnya), dan melakukan evaluasi kinerja.

POKOK-POKOK PENGATURAN RBA disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya per jenis layanan: Paling kurang menyajikan biaya langsung dan biaya tidak langsung. BLU harus memiliki sistem akuntansi biaya yang berguna a.l. dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU dan pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU. BLU menyusun perhitungan biaya layanan per unit kerja, yang didasarkan pada perhitungan biaya per layanan (unit cost per layanan). Dengan demikian BLU wajib memiliki dokumen perhitungan biaya per layanan. Penggunaan Standar Biaya dalam RBA: mengikuti ketentuan dalam PMK Standar Biaya. Perhitungan pendapatan dan belanja BLU dalam RBA disusun per unit kerja pada satker BLU. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLU, dengan kriteria: Memiliki target output tertentu sebagai bagian dari target satker BLU Memiliki PIC dalam pencapaian target tsb Memiliki alokasi dana.

POKOK-POKOK PENGATURAN RBA memuat paling kurang: Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (output); Kondisi kinerja BLU tahun berjalan, Asumsi makro dan mikro; Target pendapatan dan pagu belanja; Perkiraan biaya; Prakiraan maju pendapatan dan belanja 3 tahun ke depan. Rumusan program dan kegiatan RBA harus sama dengan RKA K/L. RBA diajukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga mengikuti siklus penyusunan APBN, dan dilampiri dengan SPM, tarif, dan/atau standar biaya. Pengesahan RBA ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan diketahui oleh Dewas/pejabat yang ditunjuk. disetujui oleh Menteri/Pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan.

RENSTRA BISNIS 5 TAHUNAN SKEMA PENYUSUNAN RBA RENSTRA K/L Termasuk Prakiraan Y + 3 Memuat: Program Kegiatan Anggaran penerimaan/ pendapatan Anggaran pengeluaran/ belanja Estimasi Saldo Awal Kas & Saldo Akhir Kas Penyusunan : Berbasis Kinerja & perhitungan akuntansi biaya Kebutuhan & kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima Berbasis Akrual Flexible Budget R B A RENSTRA BISNIS 5 TAHUNAN

ASPEK PENYUSUNAN RBA TARGET KINERJA Peluang dan tantangan Kesesuaian dengan RSB Evaluasi kinerja berjalan Peluang dan tantangan Faktor eksternal Peluang dan tantangan Faktor eksternal Faktor internal Kekuatan dan kelemahan OPTIMALISASI PNBP Aspek legal: tarif layanan Seluruh potensi PNBP EFISIENSI BELANJA Kelayakan belanja Penggunaan standar biaya Anggaran K/L

KEMAMPUAN PENDAPATAN BLU Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat; Hibah tidak terikat dan / atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya; Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN. Pendapatan Jasa Lemb Keu Hasil penjualan Aset Tetap Pendapatan Sewa

PENERAPAN FLEXIBLE BUDGET REALISASI BELANJA PENDAPATAN FLEXIBLE % Ambang Batas RKA-KL DIPA PENDAPATAN

PENGGUNAAN STANDAR BIAYA Berdasarkan basis kinerja Perhitungan Akuntansi Biaya Menyusun Standar Biaya Standar Biaya Perhitungan Sendiri (ditetapkan sebagai SBM/SBK) Gunakan RBA Berdasarkan basis kinerja Perhitungan Akuntansi Biaya Menyusun Standar Biaya SB Menkeu (SBM) Gunakan

PENYUSUNAN IKHTISAR RBA FUNGSI IKHTISAR RBA: menyesuaikan struktur/komponen pendapatan dan biaya dalam RBA menjadi struktur/komponen pendapatan dan belanja dalam RKA KL. IKHITISAR RBA RBA RKA-K/L KONSOLIDASI

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PENGAJUAN RBA MENTERI KEUANGAN C.Q. DIRJEN ANGGARAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PIMPINAN BLU Usulan RBA & Ikhtisar RBA Disertai dengan : Usulan standar pelayanan minimal; Tarif; dan/atau Biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan. Ditandatangani oleh Pemimpin BLU, dan diketahui oleh DEWAS atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai DEWAS Disetujui dan ditandatangani Dilakukan pengkajian mencakup : Standar biaya dan anggaran BLU; Kinerja keuangan BLU; Besaran persentase Ambang Batas, dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU Dapat mengikutsertakan DJPb 1 2 3 4 Hasil kajian RBA & Ikhtisar menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKAKL 5 Pengkajian RBA & Ikhtisar RBA

REVISI RBA DEFINITIF MERUBAH DIPA BLU TIDAK MERUBAH DIPA BLU DAPAT BERAKIBAT MERUBAH DIPA BLU TIDAK MERUBAH DIPA BLU MERUBAH DATA RKA/KL TIDAK MERUBAH DATA RKA/KL MEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIF REVISI DIPA BLU UPDATING DATA RKA K/L KE KANWIL DJPBN TIDAK MEREVISI DIPA BLU

SISTEMATIKA FORMAT RBA (1) 1. RINGKASAN EKSEKUTIF Memuat uraian ringkas mengenai apa yang termuat dalam RBA (uraian singkat mengenai rencana bisnis/kegiatan dan target pencapaian serta rencana pendapatan dan biaya) 2. BAB I PENDAHULUAN Gambaran Umum Visi Badan Layanan Umum Misi Badan Layanan Umum Budaya Badan Layanan Umum Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

SISTEMATIKA FORMAT RBA (2) 3. BAB II KINERJA TAHUN 2013 DAN RBA TAHUN 2014 Gambaran Kondisi BLU (kondisi internal BLU, kondisi eksternal BLU serta asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA). Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU. Uraian pencapaian kinerja tahun 2013, dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2014. Informasi /tabel yang disajikan: Rincian Pendapatan Per Unit Kerja; Rincian Belanja Per Unit Kerja; Pengelolaan Dana Khusus bagi satker BLU Pengelola Dana Khusus; Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014; Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2014; Pendapatan dan Belanja Agregat; Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja; Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja. Informasi lainnya yang perlu disampaikan (ISO, tingkat kesehatan). Ambang Batas Belanja BLU. 4. BAB III PENUTUP Kesimpulan dan Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

HAL-HAL YANG HARUS DICERMATI Memastikan bahwa program/kegiatan yang tercantum di dalam RBA telah sesuai dengan program/kegiatan yang terdapat dalam Renstra Bisnis. Memastikan bahwa setiap pengeluaran yang tercantum di dalam RBA dan Ikhtisar RBA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Menelaah kelayakan seluruh belanja yang tercantum di dalam RBA, baik yang bersumber dari RM APBN maupun dari PNBP BLU. Memastikan bahwa nilai dalam Ikhtisar RBA harus sesuai dengan nilai di dalam RKA satker BLU, termasuk konsistensi jenis belanja yang dilakukan. Memastikan bahwa setiap perubahan RBA/DIPA BLU yang mengakibatkan perubahan pagu belanja harus mendapat persetujuan Dewas. Melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian BLU, dengan membandingkan antara target dan realisasi RBA tahun berjalan. Seluruh pelaksanaan anggaran yang dilakukan harus berpedoman pada RBA BLU.

ISU PENTING Penggunaan standar biaya Pendelegasian tarif layanan Penganggaran 2 digit Kerja sama operasional dan investasi Akuntansi biaya Endowment fund

PERSIAPAN ITB

PERSYARATAN RBA YANG TERKAIT UNIT KERJA TERKAIT LANGSUNG DENGAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RBA ITB 2014 NO UNIT KERJA PERSYARATAN RBA YANG TERKAIT 1. Dewan Pengawas ITB Pengawas RBA ITB 2014 yang diajukan oleh Pimpinan ITB (BLU). 2. SPM Program Kerja Strategis Utama dan Sasaran ITB 2014. 3. SPM, DITDIK Standar Pelayanan Minimum (SPM) ITB 2014. 4. SPM, DITPRAN Basis Kinerja ITB 2014. 5. SPI dan SPM Target Kinerja ITB 2014. 6. DITPRAN Kondisi kinerja ITB pada tahun berjalan (2013). Perkiraan pendapatan ITB 2014 – 1016.   DITLOG Master Barang dan Harga Satuan 2014 (termasuk Barang, Jasa dan Modal). 7. DITPEG Satuan Biaya Lain (SBL) ITB 2014. Master Belanja Pegawai dan Harga Satuan (dari SBK/SBL) ITB 2014. 8. DIT SP Data Aset dan Persediaan ITB sebagai dasar Penyusunan Rencana Belanja Aset, Barang dan Pemeliharaan ITB 2014. 10. DITKEU Perhitungan Akuntansi Biaya (berdasarkan Sistem Akuntansi Biaya) sebagai dasar penetapan standar biaya unit kerja dan penetapan tarif layanan unit kerja ITB 2014. 11. USDI Fasilitator penyiapan basis data oleh unit-unit kerja terkait pada tahap persiapan penyusunan persyaratan RBA ITB dan pada tahap penyusunan RBA unit kerja ITB 2014.

Penghapusan piutang ( DITKEU, LPPM, Fak/Sekolah). UNIT KERJA TERKAIT LANGSUNG DENGAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RBA ITB 2014 Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan kegiatan Satker BLU: Penghapusan piutang ( DITKEU, LPPM, Fak/Sekolah). Penghapusan persediaan ( DIT SP, DITKEU). Penghapusan asset tetap (  DIT SP, DITKEU). Penghapusan asset lain-lain (  DIT SP, DITKEU). Pemberian pinjaman ( DITKEU). Kerjasama dengan pihak ketiga ( LPPM, Fak/Sekolah).

JADUAL TENTATIF PENYUSUNAN RBA ITB 2014 THN 2013 KEGIATAN s.d. 22 Mei Penyiapan dokumen-dokumen persyaratan untuk penyusunan RBA ITB 2014: Pengawas RBA ITB 2014 yang diajukan oleh Pimpinan ITB (BLU). Program dan kegiatan ITB 2014. Standar Pelayanan Minimum (SPM) ITB 2014. Kondisi kinerja BLU tahun berjalan. Basis Kinerja ITB 2014. Target Kinerja ITB 2014. Master Barang dan Harga Satuan 2014 (termasuk Barang, Jasa dan Modal). Satuan Biaya Lain (SBL) ITB 2014. Master Belanja Pegawai dan Harga Satuan (dari SBK/SBL) ITB 2014. Data Aset dan Persediaan ITB sebagai dasar Penyusunan Rencana Belanja Aset, Barang dan Pemeliharaan ITB 2014. Perhitungan Akuntansi Biaya (berdasarkan Sistem Akuntansi Biaya) sebagai dasar penetapan standar biaya unit kerja dan penetapan tarif layanan unit kerja ITB 2014. Penyiapan data, perhitungan beban kerja dan kinerja unit kerja sebagai dasar basis alokasi anggaran unit kerja ITB 2014. 23 – 27 Mei Penyiapan SISPRAN BLU untuk penyusunan RBA ITB 2014: Pemasukan program dan kegiatan dan target kinerja, master belanja pegawai, barang, jasa dan modal dan harga satuan ITB 2014. Perhitungan alokasi anggaran unit kerja ITB 2014. Pemasukan pagu anggaran unit kerja ITB 2014 ke SISPRAN BLU. 28 Mei – 5 Juni Penyusunan RBA oleh masing-masing unit kerja ITB 2014 (on-line dan off-line). 10 – 15 Juni Penyusunan RBA ITB 2014.

DAFTAR STATUS PENYERAHAN ESTIMASI PENERIMAAN UNIT KERJA ITB TANGGAL MASUK SOFT COPY VIA HARDCOPY UNIT KERJA AKADEMIK   1.  FMIPA 6-May-13 E-mail 7-May-13 2.  SITH 8-May-13 3.  SF 4.  FTI 16-May-13 5.  FTMD 6.  STEI 7.  FITB 14-May-13 8.  FTTM 9.  FTSL 10.  SAPPK 11.  FSRD 12.  SBM UNIT KERJA PENDUKUNG 1. WR BD AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 1) Kantor WRAM 2) Direktorat Pendidikan 3) Sekolah Pasca Sarjana 4) Lembaga TPB 5) Lembaga P4 6) Lembaga Kemahasiswaan 7) UPT Pusat Bahasa 8) UPT Perpustakaan 9) UPT Olahraga 10-May-13

DAFTAR STATUS PENYERAHAN ESTIMASI PENERIMAAN UNIT KERJA ITB TANGGAL MASUK SOFT COPY VIA HARDCOPY 2. WR BD KEUANGAN, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN   10) Kantor WRURK 14-May-13 11) Direktorat Keuangan 12) Direktorat Perencanaan  14-May-13 13) Direktorat Pengembangan 14) PIU JICA 6-May-13 15) Kampus ITB Jatinangor 3. WR BD SUMBERDAYA & ORGANISASI 16) Kantor WRSO 17) Direktorat Kepegawaian 17) Direktorat Sarana dan Prasarana 18) Direktorat Logistik 19) UPT. PMO 20) UPT. K 3 L 10-May-13 21) UPT. Pelayanan Kesehatan E-mail 4. WR BD RISET & INOVASI 22) Kantor WRRI/LPPM 8-May-13 23) LPIK

DAFTAR STATUS PENYERAHAN ESTIMASI PENERIMAAN UNIT KERJA ITB TANGGAL MASUK SOFT COPY VIA HARDCOPY 5. WR BD KOMUNIKASI, KEMITRAAN & ALUMNI   24) Kantor WRKMA 25) Direktorat Adm. Umum dan Hukum*** 26) Direktorat Kemitraan & Hub. Internasional 27) Direktorat Hub. Masyarakar dan Alumni 28) Unit Sumberdaya Informasi (USDI) 6-May-13 E-mail 6. Senat Akademik 7. Satuan Pengawas Internal (SPI) 8. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 8-May-13 9. SUK 10. SKD 11. UUP Penerbit 7-May-13

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Terima Kasih