DATA PARTISIPATIF Desa Anawolu Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
MK MANAJEMEN SD PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2012.
Perencanaan Nasional Dana Alokasi Khusus TA 2012 Oleh: Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Disampaikan pada: Sosialisasi DAK Bidang Lingkungan.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Draft RUMUSAN REKOMENDASI
KEMITRAAN BAPELKES SALAMAN
Masyarakat Terlibat, Data Akurat, Desa Berdaulat
SHARING PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA BASE SHARING PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA BASE Darwis LP2DER Bima (Mitra ACCESS.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH:
ADMINISTRASI PUSKESMAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
1 Kendala : 6 X X 2 + X 3
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
Pengumpulan data dan kunjungan lapangan untuk menilai kemajuan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi 5-22 Juni 2017.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Aplikasi Pemetaan Mutu
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
LULUK TRI WULANDARI, M.Hum
PNPM – MPd. PERTANIAN (RESPEK - PERTANIAN)
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
SISTEMATIKA DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Siklus Hidup Sistem 1. Tahap Perencanaan Sistem 2. Tahap Analisis
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
KULIAH 10 MENGELOLA KONFLIK DALAM PROYEK
SISTEMATIKA LAPORAN.
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
PRINSIP- PRINSIP MONEV
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
Pengalaman KAPAL Perempuan
HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Pelatihan SID Kabupaten Bantul
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
HASIL PENELITIAN (3) Gambar 2 Peta Potensi Energi Gelombang Laut Perairan Pantai Selatan Jawa (Musim Peralihan I Barat Timur)
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
DAFTAR ISI : 1. STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI 2. JADWAL KERJA JADWAL KERJA 3. PROGRES VERIFIKASI PROGRES VERIFIKASI 4. PROGRES PELAKSANAAN FISIK.
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di indonesia By. Saifiyatil kamila.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di indonesia By. Saifiyatil kamila.
BP2D PROVINSI JAWA BARAT
RAPAT PLENO DPHP PEMILU 2019 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PESIDI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG.
Transcript presentasi:

DATA PARTISIPATIF Desa Anawolu Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur

TAHAPAN PEMBUATAN DATA PARTISIPATIF

3. Membentuk tim pendataan dan menyepakati waktu pelaksanaan 4. Pelaksanaan kegiatan/pendataan lapangan

Penginputan data dan verifikasi data Pleno hasil pendataan

PEMANFAATAN DATABASE PARTISIPATIF Sebagai acuan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Membantu arah kebijakan program yang lebih tepat sasaran, adil dan dapat dipertanggungjawabkan Mengurangi terjadinya konflik dalam pemberian bantuan Memudahkan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada pemerintah supra desa dan pihak lain yang membutuhkan data untuk suatu kegiatan/ program (Raskin, Jamkesmas, PKH, BLT, BLM dsb)

KENDALA DAN HAMBATAN Kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data akurat Adanya perdebatan dan perbedaan pandangan ketika melakukan pleno Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai

Terima kasih