SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
KETENTUAN KUR-LINKAGE
PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
TUGAS OBSERVASI LAPANGAN
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 DENGAN PERMEN No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Penghapusan Piutang Negara
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
KOPERASI.
PERTEMUAN 8 KOPERASI.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Perizinan Dalam PMDN dan PMA
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Syariah
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
BADAN HUKUM KOPERASI.
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOPERASI Oleh YAS.
PERTEMUAN XIV PEDOMAN/TATACARA MENDIRIKAN KOPERASI
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
Universitas Esa Unggul
By : Koperasi By :
KOPERASI & kewirausahaan
PERTEMUAN 10 ‘’ KOPERASI SEKOLAH ‘’
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
BANK SYARIAH.
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
PERTEMUAN 8 KOPERASI.
Presented by: Cempaka Paramita,
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
KOPERASI.
By : Koperasi By :
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Proses Pembentukan Koperasi
KOPERASI Sejarah R Aria Wiriaatmadja & E Sieburg
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Pedoman Permohonan Pembiayaan
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
KOPERASI.
BENTUK- BENTUK HUKUM BADAN USAHA
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM DASAR HUKUM PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KETERANGAN A. Ijin Prinsip Badan Hukum Koperasi yangsesuai dengan ijin usaha simpan pinjam Fotokopi NPWP Fotokopi Daftar Perusahaan Ijin prinsip adalah menjadi dasar bagi koperasi untuk melakukan : Persiapan kantor SDM Modal Usaha Produk Simpanan dan Pinjaman Sistem Operasional dan Prosedur Pelayanan (SOP) Dibatasi waktu min. Ijin prinsip 6 bulan. B. Permohonan Ijin Usaha Simpan Pinjam : UU 17 Th. 2012 tentang Perkoperasian Permenegkop dan UKM RI No.91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 ttg Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP/KSPS) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang berwenang Permohonan dilampiri dengan : Fotokopi anggaran dasar dan/atau Surat keputusan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Koperasi Ka. UPT PTSP BPMD Prov. Jateng melakukan penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan ijin usaha simpan pinjam koperasi. Apabila persyaratan pengajuan ijin usaha simpan pinjam koperasi dinyatakan kurang lengkap ,koperasi pemohon diwajibkan melengkapi. Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP/KSPS) dapat melakukan usaha simpan pinjam setelah mendapat pengesaham akta pendirian koperasi dan memperoleh ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

DASAR HUKUM PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KETERANGAN Permenegkop dan UKM RI No.19/Per/M.KUMKM/XI/2008 ttg Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Perda No.2 Th. 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Koperasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.2 Th. 2013 ttg Pedoman Pengelolaan Koperasi Surat pernyataan dari pengurus tentang modal tetap yang dimiliki Fotokopi buku daftar pengurus Fotokopi NPWP Laporan Keuangan terakhir/neraca terakhir Fotokopi Identifikasi Khusus Perkoperasian (ID Perkoperasian) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Apabila persyaratan pengajuan ijin usaha simpan pinjam koperasi dinyatakan lengkap, ijin usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam diberikan setelah pejabat yang berwenang melakukan penilaian dan menyatakan bahwa unit usaha tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan berlaku selama 2 (dua) tahun , sesudahnya dapat diajukan ijin ulang. C. Permohonan Daftar Ulang Ijin Usaha Simpan Pinjam Ijin Usaha Simpan Pinjam yang sudah tidak berlaku/jatuh tempo Fotokopi Anggaran Dasar/Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Koperasi Fotokopi bendel Rapat Anggota Tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus tahunan terakhir

DASAR HUKUM PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KETERANGAN Fotokopi identifikasi khusus perkoperasian (ID Perkoperasian) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Surat Pernyataan dari pengurus tentang modal tetap yang dimiliki Fotokopi NPWP Neraca Terakhir