JENIS-JENIS ANGGARAN Abdul Rohman, SE, Msi Akuntansi Sektor Publik DIII Unsri 2011

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat memahami: Karakaterisik anggaran di sektor publik baik filosofi dasarnya maupun operasionalisasi Berbagai model atau jenis anggaran di Indonesia.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan dapat: 1. Memahami Pengertian Konsep Dasar Anggaran 2. Memahami tujuan disusunnya anggaran 3. Memahami jenis-jenis anggaran 4. Memahami kecenderungan arah perubahan model anggaran di Indonesia

PENGERTIAN AGGARAN Budget berasal dari kata bougette, yang berarti kantong kecil atau tas terbuat dari bahan kulit. 2. John F. Due (1981) memberikan batasan mengenai pengertian umum budget adalah rencana keuangan untuk periode tertentu. 3. Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB) budget adalah; rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dlm periode waktu tertentu. 4. Menurut Kerangka Konseptual standar akuntansi pemerintah anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer (dana Perimbangan) dan pembiyaan yang diukur dalam satuan moneter rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode..

FUNGSI ANGGARAN Secara umum pada setiap organisasi pada umumnya anggaran berfungsi sebagai; 1. Sebagai media operasionalisasi strategi bisnis 2. Untuk Alokasi Sumberdaya, 3. Untuk pedoman dalam memberikan insentif, 4. Untuk melakukan kontrol atas pengeluaran 5. Untuk komunikasi rencana dan realiasi.

JENIS-JENIS MODEL ANGGARAN Secara umum perbedaan jenis-jenis anggaran dapat dilihat dari tiga hal: distribusi sumberdaya, fokus institusi dan periode waktu

Terpusat Partisipatif Pemerintah atau organisasi pusatnya akan melakukan kontrol proses anggaran Penyusunan anggaran dan kontrol terhadap pengeluaran melibatkan unit atau manajer dibawahnya (tidak hanya dilakukan sepihak oleh pusat). Lanjutan…

Incremental Redistributive Mengacu pada alokasi masa depan dan anggaran yang baru diciptakan dengan menaikkan anggarannya dengan jumlah persentase tertentu Menilai seluruh alokasi pada tahun berjalan, dengan pertimbangan redistribusi sumberdaya antar unit, proses anggaran dapat meningkatkan hubungan antara alokasi dan kontribusi dan kebutuhan satiap unit kerja, dan menjadikan pertimbangan untuk perubahan keadaan dan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara sumber daya dan tujuan stratejiknya Lanjutan…

Intitusional Pusat Aktifitas Menerapkan organisasi sebagai fokus sebagai keseluruhan cara mengorganisasi data, mengelola sumberdaya dan mengelola akuntabilitas Seluruh sumberdaya di pusatkan atau di pooled pada organisasi bukan per bagian organisasi Membagi anggaran ke dalam beberapa departemen, program, unit kerja, atau pusat pertanggungjawaban Lanjutan…

Periode Tahun Tunggal Periode Tahun Jamak Menerapkan sifat penganggaran yang annual atau bersifat periode tunggal, misal satu tahun anggaran saja mendorong manajer atau pimpinan satuan kerja untuk menyimpan uang dan membuat keputusan jangka panjang yang dapat mendukung atau menguatkan program yang dijalankan Lanjutan…

Anggaran Organisasional Anggaran Program Suatu rincian pendanaan suatu organisasi untuk suatu periode, biasanya satu tahun Anggaran ini merinci spesifikasi dana sebagai antisipasi sumberdaya apa dan bagaimana sumberdaya akan dialokasikan ke departemen atau satuan kerja, akun yang digunakan dan berbagai jenis pengeluarannya Proposal atau rencana yang disiapkan untuk sumber dana yang khusus yang memerlukan kepastian akan permintaan dana dan bagaimana dana tersebut akan digunakan Lanjutan…

ANGGARAN PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar dalam penyusunan anggaran: Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan Pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan New Public Management.

Model Anggaran Sektor Publik Anggaran Tradisional New Public Management (NPM) Sentralistis Berorientasi pada input Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang Line-item dan bersifat incremental Batasan departemen yang kaku (rigid department) Menggunakan aturan klasik: Vote Accounting Prinsip anggaran bruto Bersifat tahunan Spesifik Desentralisasi & devolved management Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money) Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang Berdasarkan sasaran kinerja Lintas Departemen Zero-Base Budgeting, Planning Programming Budgeting System Sistematik dan rasional Bottom-up budgeting Komprehensif Model Anggaran Sektor Publik

Contoh: Anggaran tradisional-line item Jenis Pengeluaran Jumlah Pengeluaran Rutin I. Belanja Pegawai II. Belanja Barang III. Subsidi Daerah Otonom IV. Pembayaran Bunga & cicilan Hutang Rp xxx Pengeluaran Pembangunan I. Pembiayaan Rupiah 1 . Bunga Kredit Program 2. Bunga Obl. Restrukturisasi Perbankan II. Pembiayaan Proyek Rp XXX

KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Sehingga tidak memungkinkan menjaga kesinambungan pembangunan yang sifatnya multiyears. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh efektivitasnya. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan telah tercapai. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Adanya fragmentasi antara anggaran rutin dan anggaran modal/investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi). Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. Hal ini karena anggaran menjadi tidak mencerminkan kebutuhan sesungguhnya bagi unit operasional. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan “manipulasi anggaran.” Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

MODEL ANGGARAN SEKTOR PUBLIK-ERA NPM Model penyusunan Anggaran pada era New Public Management antara lain; Anggaran kinerja (performance based budgeting) Zero based budgeting Planning, programming & budgeting system (ppbs)

anggaran KINERJA Anggaran dg pendekatan kinerja menekankan konsep value for money & pengawasan atas kinerja output Dominasi pemerintah dpt diawasi & dikendalikan mll internal cost awareness, audit keuangan & kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal Sistem anggaran kinerja mrp sistem yg mencakup penyusunan program & tolok ukur kinerja sbg instrumen utk mencapai tujuan & sasaran

Contoh anggaran kinerja

Anggaran ZBB Proses implementasi ZBB, tiga tahapan: Identifikasi unit-unit keputusan Penentuan paket-paket keputusan Paket keputusan mutually-exclusive adl paket-paket keputusan yg memiliki fungsi yg sama Paket keputusan incremental; merefleksikan tingkat usaha yg berbeda Meranking dan mengevaluasi keputusan

ZERO BASED BUDGETING (ZBB) Keunggulan Kelemahan Jika ZBB dilaksanakan dg baik maka dpt menghasilkan alokasi sumber daya scr lebih efisien ZBB berfokus pada value for money Memudahkan identifikasi tjdnya inefisiensi & ketidakefektivan biaya meningkatkan pengetahuan & motivasi staf & manajer Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dlm proses penyusunan anggaran Mrp cara yg sistematik utk menggeser status quo & mendorong organisasi utk selalu menguji alternatif aktivitas & pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran Time consuming, terlalu teoritis & tak praktis, membutuhkan biaya besar, & hasilkan kertas kerja yg menumpuk krn pembuatan paket keputusan ZBB cenderung menekankan manfaat jk pendek Implementasi ZBB membutuhkan teknologi maju Masalah terbesar ZBB adl proses meranking & mereview paket keputusan yg mrp pekerjaan melelahkan & membosankan shg dpt mempengaruhi keputusan Peranking paket keputusan membutuhkan staf yg mpy keahlian yg tak mungkin dimiliki organisasi. Dlm perankingan seringkali muncul pertimbangan subyektif dan tekanan politik Memungkinkan munculnya kesan yg keliru bhw semua paket keputusan hrs masuk dlm anggaran Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dlm organisasi ZERO BASED BUDGETING (ZBB)

Anggaran PPBS PPBS adl teknik penganggaran yg berorientasi pd output & tujuan, penekanan utamanya adl alokasi sumber daya berdasrkan analisis ekonomi Proses Implementasi PPBS , Tahapan implementasi PPBS sbb: Menentukan tujuan umum organisasi & tujuan unit organisasi dg jelas Mengidentifikasi program & kegiatan utk mencapai tujuan Mengevaluasi berbagai alternatif program dg menghitung cost-benefit Pemilihan program yg memiliki manfaat besar dg biaya kecil Alokasi sumber daya ke setiap program yg disetujui Program yg disusun hrs terkait dg tujuan organisasi & tersebar ke seluruh bagian organisasi

Lanjutan… Karakteristik PPBS Berfokus pd tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan Berorientasi masa depan shg scr eksplisit menjelaskan implikasi thdp tahun anggaran yad Mempertimbangkan semua biaya yg terjadi Analisis scr sistematik atas berbagai alternatif program, meliputi identifikasi tujuan identifikasi scr sistematik alternatif program utk mencapai tujuan estimasi biaya total setiap alternatif program estimasi manfaat/hasil yg ingin diperoleh dr setiap alternatif program

PPBS Kelebihan Kelemahan Memudahkan pendelegasian tgg jwb dr manajemen puncak ke menengah Dlm jk panjang mengurangi beban kerja memperbaiki kualitas pelayanan mll pendekatan sadar biaya (cost consciousness/aareness) dlm perencanaan program Lintas departemen shg meningkatkan komunikasi, koordinasi & kerja sama antar departemen Eliminasi program overlapping atau bertentangan dg pencapaian tujuan Aplikasikan teori marginal utility; mendorong alokasi sumber daya optimal Membutuhkan sistem informasi canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan staf yg berkapabilitas tinggi Membutuhkan biaya besar krn membutuhkan teknologi yg canggih Scr teori bagus, ttp sulit mengimplementasikan Abaikan realitas politik & organisasi sbg kumpulan manusia yg kompleks Teknik anggaran yg statistically oriented shg kurang tajam mengukur efektivitas program & hanya tepat mengukur bbrp program ttt Pengaplikasiannya menghadapi masalah teknis; sulit mengalokasikan biaya krn sifat kegiatan/program yg lintas departemen. Sementara itu sistem akuntansi berdasarkan departemen bukan program PPBS

Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu (Planning,Programming, and Budgeting System—PPBS)..cont’d Perencanaan Pembuatan Program Penganggaran Implementasi Pengukuran& kalkulasi hasil Bagan Konsep PPBS Pengambilan keputusan

Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu Planning,Programming, and Budgeting System—PPBS)..cont’d Tahapan dalam PPBS

Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu (Planning,Programming, and Budgeting System—PPBS)..cont’d Contoh PPBS Crosswalk

ARTI PENTING ANGGARAN DI SEKTOR PUBLIK Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

FUNGSI ANGGARAN DI SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, dan (7) alat motivasi.

ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LANJUTAN…. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sebagai suatu media perenatara agar pelaksanaan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan; Perencanaan juga dapat digunakan untuk menyusunan berbagai program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Perencanaan berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya; Setelah program dan kegiatan tersusun maka perlu rencana dana untuk mendanai program dan kegiatan tersebut yang dituangkan dalam bentuk anggaran dan mengalokasikan berbagai sumber dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dalam bentuk dana atau belanja untuk program dan kegiatan; dan Perencanaan perlu diukur agar pelaksanaan program da kegiatan menjadi terukur dan dapat dinilai. Untuk itu perlu menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi perencaan.

ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALI LANJUTAN Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya; overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Sebagai alat pengendalian manajerial anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efesien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

ANGGARAN Sebagai alat fiskal Lanjutan… Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk melakukan kontrol atas pertumbuhan ekonomi agar tetap dalam koridor nilai atau angka pertgumbuhan yang telah dirumuskan.

ANGGARAN SEBAGAI ALAT POLITIK LANJUTAN… Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas Program dan kegiatan dan kebutuhan keuangan terhadap pelaksanaan prioritas tersebut.

Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi Lanjutan… Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool) Lanjutan… Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

SIKLUS ANGGARAN 1. Perencanaan Tujuan Dan sasaran (aim dan objectives) Revisi Tujuan 2. Perencanaan Operasional Revisi Perencanaan Operasional 5. Pelaporan, analisis, dan Umpan Balik 3. Budgeting Revisi Budget Action 4. Pengendalian dan Pengukuran

PENGAWASAN ANGGARAN Pengawasan anggaran secara kelembagaan dibagi dalam 2 bagian yaitu: Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit inspeksi yang betugas melakukan pengawasan di lingkungan departemen yangbersangkutan. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar departemen.

LANJUTAN… Menurut subyeknya, pengawasan dapat dibagi menjadi: 1. Pengawasan melekat (waskat), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. 2. Pengawasan fungsional (wasnal) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh institusi. 3. Pengawasan legislatif (wasleg) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh dewan legislatif. Di Indonesia, BPK merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah. 4. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah.

Lanjutan… Menurut Cara pengawsan; Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan on the spot melalui inspeksi, sidak, maupun pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan dari pejabat yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, aparat pengawasan legislatif, atau dari masyarakat. Menurut waktunya, pengawasan dapat dibagi menjadi: Pengawasan sebelum kegiatan dimulai, yang disebut sebagai pengawasan preventif Pengawasan selama kegiatan dilaksanakan, yang disebut sebagai pengawasan represif. Pengawasan setelah kegiatan dilaksanakan, yang disebut sebagai post audit.

PEMERIKSAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN Siklus terakhir dari anggaran adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas efektifitas anggaran khususnya penggunaan pendapatan publik. Jika dimungkinkan, pihak eksekutif harus dapat melaporkan pelaksanaan kebijakan fiskalnya secara lengkap. Agar proses pemeriksaan atas pertanggungjawabandapat dengan mudah dilakukan. Laporan ini harus diaudit secara reguler oleh badan independen semacam Auditor General (di Indonesia disebut BPK) yang memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan yang akurat dan tepatwaktu. Fungsi pemeriksaan dari lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk menekan pihak eksekutif atau sekedar mencari-cari kesalahan pejabat publik. Tapi lebih ditekankan pada bagaimana memanfaatkan seluruh kekayaan publik pada porsi yang paling menguntungkan ekonomi negara. Manajemen anggaran modern lebih menekankan pada perlunya sosialisasi dan distribusi informasi mengenai anggaran publik agar lebih dapat ditingkatkan efektifitas dan efisiensi prosesnya.

KERJAKAN TUGAS BAB 3 PADA BUKU AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 1 LATIHAN KASUS 1 DAN 2 THE END TERIMKASIH ATAS PERHATIANNYA