Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis ( )
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disampaikan pada acara :
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis ( )
MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS SECARA PROFESIONAL
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
SUGENG ENJANG.
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Materi Penyuluhan Pertanian Oleh : Agustina Bidarti, SP. , M
Metode Penyuluhan Pertanian Oleh : Agustina Bidarti, SP. , M
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
S E L A M A T D A T A N G.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
(LAKU SUSI) LATIHAN KUNJUNGAN DAN SUPERVISI MATERI BINTEK DALAM RANGKA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
-Extension Institutions-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Transcript presentasi:

Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya Dinas Peternakan Perikanan Darat Kabupaten Bangli

Apa itu penyuluh ? Ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Sebai suatu sistem pendidikan non formal bagi pelaku utama/pelaku usaha beserta keluarganya.

Apa itu Penyuluh Perikanan ? Penyuluhan Perikanan : Proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dasar hukum pelaksanaan penyuluhan swadaya Undang-undang RI No. 16 Tahun 2006, Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan No. KEP. 76/BPSDMKP/2011, Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya

Kedudukan & Ketenagaan Penyuluh Penyuluh PNS : Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh Swasta : Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan Penyuluh Swadaya : Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh

Bagan Alur Mekanisme Kerja Penyuluh Perikanan Swadaya BPSDMKP PUSLUH DI TINGKAT PUSAT BAKORLUH/DINAS KP DI TINGKAT PROVINSI BAPELUH/DINAS KP DI TINGKAT KABUPATEN BP3K/CABANG DINAS/UPTD DI TINGKAT KECAMATAN POSLUHKAN DI TINGKAT DESA PENYULUH PERIKANAN SWADAYA KETERANGAN : GARIS HIRARKI GARIS PEMBINAAN GARIS KONSULTASI & KOORDINASI

Sasaran Penyuluhan Swadaya Sasaran utama : yaitu Pelaku utama dan/pelaku usaha meliputi nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, baik individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan perikanan. Sasaran antara : yaitu Pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati, perikanan, dan generasi muda dan tokoh masyarakat lainnya.

Kedudukan Penyuluh Swadaya Kedudukan Penyuluh Perikanan Swadaya : adalah sebagai mitra Penyuluh Perikanan PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan perikanan, baik sendirisendiri maupun kerja sama yang terintegrasi dalam programa penyuluhan perikanan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan

Hubungan Kerja Penyuluh Perikanan Swadaya Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam hal: 1. Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan; 2. Menyusun materi penyuluhan Perikanan 3. Melaksanakan berbagai teknik usaha minabisnis ; 4. Memecahkan masalah dalam pengembangan usaha minabisnis yang ada di wilayah kerjanya; 5. Mengembangkan asama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha minabisnis pelaku utama dan pelaku usaha. Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan balai/instansi yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan dalam hal: 1. Mengkonsultasikan metodologi penyuluhan Perikanan (materi, metode dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha minabisnis; 2. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha minabisnis pelaku utama; 3. Mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hasil kesepakatan/kerjasama dan kemitraan usaha dalam pengembangan minabisnis pelaku utama. Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Dinas Lingkup Perikanan dalam hal: 1. Mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha minabisnis; 2. Menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan Perikanan.

Tugas Penyuluh Swadaya Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan programa penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya.

Fungsi Penyuluh Swadaya 1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan perikanan yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan perikanan setempat; 2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun; 3. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan PNS, pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja; 4. Mengikuti kegiatan rembug, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha; 5. Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama; 6. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya; 7. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama; 8. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; 9. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan; 10. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

Hak & Kewajiban Penyuluh Swadaya Penyuluh Perikanan Swadaya memiliki HAK sebagai berikut: 1. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan perikanan. 2. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah; 3. Dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi; 4. Mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya; dan 5. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan perikanan yang difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sambungan : Penyuluh Perikanan Swadaya memiliki KEWAJIBAN sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan; 2. Mengikuti pelatihan bidang penyuluhan perikanan; 3. Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh Perikanan PNS; 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Perikanan PNS dan kelembagaan penyuluhan perinkanan di wilayahnya; dan 5. Membuat laporan.