KONSEP NILAI PEROLEHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
BIMTEK DIPA ITB 2013 Bandung, 5-6 Maret 2013.
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
1 MODUL PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Oktober 2007.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Aset Tetap dan aset Tak Berwujud
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Sesuai Perbup No : 59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012.
PENYUSUNAN RBA KONSEP DAN TEKNIS SOSIALISASI RBA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
TRANSAKSI BISNIS PERUSAHAAN dan PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Buletin Teknis sap NO. 11 TENTANG AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
RUANG LINGKUP PSAP 07 PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan.
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
IAS 16: PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Rapat Kerja Fakultas Teknik Undip
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09
Peraturan Menteri Keuangan
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
SEKILAS INFO: Nama: Toni Alumni: FH Univ. Tanjungpura, Pontianak (1997) Riwayat Kerja: a. Staff pada Sekretariat Badan Akuntansi Keuangan Negara, Jakarta.
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
PMK NO.91/PMK.05/2007 TANGGAL 30 AGUSTUS 2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil DJBPN Provinsi Kalimantan Tengah.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
Kaidah penggunaan akun dan standar biaya
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
Buletin Teknis 11 Aset Tidak Berwujud
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
1 MODUL PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
PMK No. 104/PMK.02/2010 Tanggal 19 Mei 2011
NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
Estimasi Biaya EEPIS-2013.
Latihan soal akuntansi 2015
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
RUANG LINGKUP REVIU RKA-K/L
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
AKUNTANSI BELANJA.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
AKUNTANSI ASET (Lanjutan)
PERMASALAHAN YANG SERING MENJADI TEMUAN AUDIT
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
PENGALOKASIAN ANGGARAN DLAM DIPA
Estimasi Biaya.
Aktiva tetap, Perolehan dan Depresiasi
AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
Implementasi Penggunaan Akun sesuai dengan Bagan Akun Standar
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dit. APK Ditjen Perbendaharaan
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
Aktiva Tetap, Perolehan dan Depresiasi
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOPTN PENELITIAN
Transcript presentasi:

KONSEP NILAI PEROLEHAN Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: Harga beli aset tetap Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan

Belanja Barang atau Belanja Modal? Pemilihan antara Belanja Barang dan Belanja Modal dalam pengadaan awal Memenuhi Kriteria Pengakuan Aset Tetap/Aset Lainnya? Y T Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi: P/M ≥ 300.000 G/B ≥ 10.000.000 Belanja Barang sesuai peruntukannya Belanja Modal sesuai peruntukannya

DEFINISI ASET TETAP Dimiliki dan Berwujud; Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi

KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

PEMBENTUKAN ASET DARI JENIS BELANJA Belanja Bantuan Sosial Belanja Barang NERACA Aset Lancar Kewajiban - Persediaan Aset Tetap Tanah, Gedung, Peralatan&Mesin dll. Ekuitas Aset Lainnya Total Aset Total Kewajiban+ Ekuitas Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial

KRITERIA KAPITALISASI setelah perolehan RKA-KL BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDAK dan NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin ≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan YA TIDAK

ILUSTRASI

(1) Honorarium Panitia Pengadaan Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya. Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111 Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak menghasilkan aset dikelompokkan ke dalam Belanja Honorarium Operasional satuan kerja (521115) Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker dibebankan pada akun 521115

(2) Pengadaan Sistem/Aplikasi yang dikembangkan sendiri atau kontraktual Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam bentuk Aplikasi/Program Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan. Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak menambah nilai : Belanja Peme- liharaan Lainnya (523119) atau Belanja Jasa Lainnya (522119)

(3) Pengadaan Software Menghasilkan Aset Tak Berwujud? Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.

(4) Pengadaan buku: menjadi koleksi perpus- takaan atau dibagikan/disebarluaskan ke-pada masyarakat? Untuk Dibagikan Koleksi Perpustakaan Tidak menjadi Aset Pemerintah Pusat Menjadi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Pusat Dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) Dikelompokkan ke dalam akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya)

(5) Honor Panitia Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Fisik Lainnya (536111). Honor Panitia Pengadaan Buku untuk dibagikan/ disebarluaskan Dikelompokkan ke dalam Belanja Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja(521115)

(6) Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkan ke dalam 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) Di bawah nilai minimum kapitalisasi: Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam 521111 (Belanja Keperluan sehari- hari perkantoran)

(7) Perjalanan dinas (PMK No.45/PMK.05/2007): Pengertian: perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang Komponen Perjalanan dinas - uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal (transpor lokal dalam rangka perjalanan dinas); - biaya transpor pegawai (tiket PP); - biaya penginapan komponen di luar biaya perjalanan dinas : tidak dapat dibebankan pada akun 524XXX

(8) a) Paket Meeting/Sosialisasi Dalam Kota: Semua pengeluaran termasuk ATK, Penggandaan dan laporan, seminar kit, spanduk, akomodasi (hotel, ruangan, kamar), uang harian, transpor dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Non Operasional lainnya) Transpor dalam kota bukan dalam rangka perjadin sebagaimana PMK 45/2007 tidak dapat dibebankan pada 5241XX, melainkan 521219.

(9) b) Paket Meeting/Sosialisasi Luar Kota: Akun Belanja Non Operasional Lainnya (521219) untuk: ATK; Penggandaan dan laporan; Seminar kit; dan Spanduk; Uang lelah; Akomodasi (hotel, ruangan, kamar, biaya penyelenggaraan); dan transpor peserta lokal Akun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119) untuk: Untuk komponen perjalanan dinas panitia dan/atau peserta yang berasal dari luar kota tempat lokasi penyelenggaraan

(10) Belanja Jasa Profesi (522115) Untuk PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yang melibatkan eselon I lain atau instansi lain Untuk Non PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan bukan kontraktual

(11) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional: 5211 (Belanja Barang Operasional): Operasional kegiatan dasar yang ada di seluruh Kantor/Satker. Terdapat pada komponen input 0002. Tidak terkait langsung dengan Output tertentu 5212 (Belanja Barang Non Operasional): Terkait penyelenggaraan Tusi spesifik kegiatan kantor/satker ybs. Terkait langsung dengan pencapaian output tertentu

(12) Belanja Jasa Konsultan Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS secara Kontraktual, tidak menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya.

(13) Belanja Transpor lokal/Uang Harian: Dibebankan pada akun Belanja Operasional lainnya (521119): atau Dibebankan pada akun Belanja Non Operasional lainnya (521219):

(14) Biaya Lelang Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya: Dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1) Pengadaan Barang Habis Pakai: Dibebankan pada akun belanja operasional lainnya (521119)

(15) Belanja Jaringan Bukan dimaksudkan untuk jaringan internet, jaringan sistem aplikasi dan kabel-kabelnya Dikelompokkan dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Merupakan jaringan dalam bentuk waduk, penunjang jalan dan jembatan.

(16) Beasiswa untuk Pegawai 521219

TERIMA KASIH