MEKANISME DAN PROSEDUR PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
A. Pengantar Inggris dan Amerika Joint Property
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Intensive Course Human Resources Development Management
FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN PEMERINTAH
HUKUM POSITIF YANG TERKAIT PEREKRUTAN MIGRAN
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
BAB V HAK ATAS TANAH.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
PERMENKES No Penyelenggaraan Pekerjaan & Praktik Tenaga Gizi
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Luas Daerah ( Integral ).
KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
SUNSET POLICY.
Tata cara Penanaman Modal
DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.
Disampaikan AGUS RIYANTO,SH.,MH
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
BAHAYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN MIGRASI
PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
Penghapusan Piutang Negara
Pengelolaan Dana Hibah
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
PENYIDIKAN.
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
kaRTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
DASAR UU NO. 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.
Transcript presentasi:

MEKANISME DAN PROSEDUR PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI DALAM RAKOR PEMBERDAYAAN TKI PURNA DAN KELUARGA TKI MASA PENEMPATAN DI JAWA TIMUR HOTEL UTAMI 23 APRIL2014

MEKANISME REKRUT CTKI DAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI : BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TANGGAL 18 OKTOBER 2004

PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI : a. PEMERINTAH ( PROGRAM G to G ) b. PELAKSANA PENEMPATAN TKI SWASTA MENEMPATKAN TKI UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN SENDIRI PASAL 26, UU NO. 39/ TH.2004.

PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI : PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ( G to G ), HARUS BERDASAR ADANYA PERJANJIAN TERTULIS DARI KEDUA PEMERINTAHAN. TATA CARANYA DIATUR LEBIH LANJUT. PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI HARUS MEMILIKI SIPPTKI. MENEMPATKAN TKI DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI, ATAS DASAR IJIN MENTERI

PASAL 4 UU 39/ TH 2004 ORANG PERORANG DILARANG MENEMPATKAN WNI DI LUAR NEGERI. PENJELASAN : MENEMPATKAN WNI DALAM PASAL INI MENCAKUP PERBUATAN DENGAN SENGAJA, MEMFASILITASI ATAU MENGANGKUT ATAU MEMBERANGKATKAN WNI UN- TUK BEKERJA PADA PENGGUNA DI LUAR NEGERI BAIK DENGAN MEMUNGUT BIAYA ATAU TIDAK ME- MUNGUT BIAYA DARI YANG BERSANGKUTAN

SYARAT MENDAPAT SIPPTKI BERBENTUK BADAN HUKUM. MEMILIKI MODAL DISETOR MINIMAL Rp. 3.000.000.000,-- MEMPUNYAI DEPOSITO JAMINAN PADA BANK PEMERINTAH Rp. 500.000.000,-- MEMILIKI RENCANA PENEMPATAN 3 ( TIGA ) TAHUN KEDEPAN MEMILIKI UNIT PELATIHAN KERJA MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TKI.

SETELAH SIPPTKI TERBIT PPTKIS MEMBENTUK PERWAKILAN/MITRA KERJA DI LUAR NEGERI PPTKIS DAN MITRA KERJA MENANDA TANGANI : - JOB ORDER/DEMAND LETTER/ WAKALAH - RECRUITMENT AGREEMENT - MASTER AGREEMENT KETIGANYA DISAHKAN PERWAKILAN RI DI NEGARA PENGGUNA JASA

SURAT IJIN PENGERAHAN ( S I P ) PERMOHONAN SIP KEPADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI atau BNP2TKI DILAMPIRI : JOB ORDER/DEMAND LETTER/WAKALAH MASTER AGREEMENT RECRUITMENT AGREEMENT

SYARAT UNTUK MENDAPAT SURAT PENGANTAR REKRUT (SPR) Permohonan dari Dirut Lampiran Rincian Daerah Pengerahan SIPPTKI ( Foto Copy ) J.O / Demand Letter Asli Agreement Recruitment ( Perjanjian Pengerahan ) SIP kemennakertrans RI / BNP2TKI Perjanjian Penempatan Antara PPTKIS dengan CTKI SK Penunjukan Kepala Cabang (Petugas rekrut) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Surat Keterangan Pilihan Embarkasi Pemberangkatan

ISI SPR CTKI : SURAT PENGANTAR REKRUT DITUJUKAN KEPADA DISNAKER/INSTANSI KETENAGA KERJAAN KABUPATEN / KOTA PPTKIS DAN SIPPTKI IDENTITAS PETUGAS PPTKIS JUMLAH TKI YANG DIBUTUHKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN TKI MASA BERLAKU SPR CTKI TEMBUSAN KEPADA INSTANSI TERKAIT

KEGUNAAN SURAT PENGANTAR REKRUT CALON TKI : SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKSANAKAN : 1. PENYULUHAN 2. PENDAFTARAN 3. SELEKSI 4. PERJANJIAN PENEMPATAN

PELAKSANA PENYULUHAN DALAM MELAKSANAKAN PENYULUHAN TENTANG ADANYA LOWONGAN KERJA DI LUAR NEGERI, CABANG PPTKIS DAPAT BEKERJASAMA DENGAN DISNAKER SETEMPAT ATAU INSTANSI TERKAIT , SETELAH MENDAPAT SURAT PENGANTAR REKRUT DARI UPT P3TKI DAN IJIN DISNAKER SETEMPAT

MATERI PENYULUHAN MATERI PENYULUHAN ADALAH : UNDANG-UNDANG NO. 39 TH. 2004 SURAT PERMINTAAN TKI DARI PENGGUNA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN SITUASI KONDISI, ADAT ISTIADAT DAN HUKUM NEGARA TUJUAN MOTO 5 SIAP : Siap Mental, Siap Dokumen, Siap Bahasa, Siap Keterampilan dan Siap Budaya

SASARAN PENYULUHAN MASYARAKAT UMUM PENCARI KERJA LEMBAGA PENDIDIKAN

WILAYAH PENYULUHAN WILAYAH PENYULUHAN MELIPUTI SEMUA DAERAH REKRUT YANG DISEBUTKAN PADA SURAT PENGANTAR REKRUT CALON TKI YANG DIKE LUARKAN OLEH UPT P3TKI PROPINSI JAWA TIMUR.

SYARAT TKI USIA MINIMAL : TKI FORMAL : 18 TAHUN TKI INFORMAL : 21 TAHUN SEHAT JASMANI ROHANI TIDAK DALAM KEADAAN HAMIL PENDIDIKAN MINIMAL SLTP (SESUAI YUDICIAL REVIEW 2006, PENDIDIKAN MINIMAL SD / SEDERAJAT)

TKI FORMAL DAN INFORMAL BEKERJA PADA LEMBAGA YANG BER- BADAN HUKUM ( PABRIK, PERKEBU- NAN, RESTORAN RUMAH SAKIT DSB. ) INFORMAL : BEKERJA PADA RUMAH TANGGA

DOKUMEN SAAT MENDAFTAR CALON TKI KTP, IJASAH, AKTE KELAHIRAN/KENAL LAHIR SURAT KETERANGAN IJIN KELUARGA SURAT KETERANGAN STATUS PERKAWINAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

HASIL SELEKSI SEMUA YANG MENDAFTAR SEBAGAI CALON TKI, DISELEKSI DAN HASILNYA : - YANG MEMENUHI SYARAT, DINYATAKAN LULUS KEMUDIAN MENANDA TANGANI PERJANJIAN PENEMPATAN. - YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, DINYATAKAN TIDAK LULUS.

TKI LULUS SELEKSI AWAL SETELAH DINYATAKAN LULUS SELEKSI AWAL, PROSES BERIKUTNYA ADALAH : MENANDA TANGANI PERJANJIAN PENEMPATAN PASPOR PENDIDIKAN PENGURUSAN VISA UJI KETRAMPILAN

MATERI PENDIDIKAN BAHASA NEGARA TUJUAN KETRAMPILAN SESUAI JABATAN ADAT ISTIADAT DAN HUKUM NEGARA TUJUAN PENGETAHUAN HAK DAN KEWAJIBAN TKI

HASIL PENDIDIKAN TKI YANG TELAH LULUS UJI KOMPETENSI BAHASA DAN KETRAMPILAN, DIBERI BUKTI TELAH LULUS UJIAN BERUPA SERTIFIKAT : 1. SERTIFIKASI UJI KETRAMPILAN DARI LSP 2. UJI KOMPETENSI BAHASA(UKOM)

PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN ( PAP ) PAP DILAKSANAKAN SETELAH CALON TKI : LULUS UJI KETRAMPILAN DAN UJI KOMPETENSI BAHASA. VISA KERJA TELAH TURUN

PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP) Dalam pelaksanaan PAP diberikan pembekalan pemantapan sikap mental bagi TKI dari berbagai pihak antara lain : Pembinaan mental oleh MUI Pengertian dan pemahaman hak dan kewajiban dari TKI serta majikan, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh para pihak. Adat istiadat serta budaya termasuk didalamnya undang-undang negera tempat bekerja. Pembekalan tentang arti pentingnya dokumen yang diperlukan dalam rangka bekerja ke luar negeri. Trafiking, Narkoba, Tindak Pidana dan Kesehatan Jasmani.

ISI PERJANJIAN KERJA NAMA DAN ALAMAT TKI JABATAN TKI NAMA DAN ALAMAT PENGGUNA JASA NAMA DAN ALAMAT TKI JABATAN TKI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK KONDISI DAN SYARAT KERJA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

PERMOHONAN FOTO K.T.K.L.N DILAMPIRI : VISA PASPOR PERJANJIAN KERJA SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI BUKTI BAYAR PREMI ASURANSI TKI BUKTI BAYAR DP3 TKI BUKTI IKUT PAP BUKU TABUNGAN TKI

SETELAH TKI SAMPAI DI LUAR NEGERI DIJEMPUT PERWAKILAN PPTKIS/MITRA KERJA PPTKIS DILAPORKAN KEPADA PERWAKILAN RI DI NEGARA TEMPAT TKI BEKERJA DIANTAR KE RUMAH PENGGUNA JASA ATAU DIJEMPUT PENGGUNA JASA

INSTANSI / LEMBAGA PERLINDUNGAN TKI KERJASAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN PERMASALAHAN CTKI / TKI DN - LN

LEMBAGA PERLINDUNGAN TKI

PPTKIS BOLEH REKRUT CALON TKI SETELAH MEMILIKI : - SIPPTKI - IJIN OPERASIONAL ( PERDA JATIM ) - PERMINTAAN NYATA ( JO/ DL/W ) - RECRUITMENT AGREEMENT MASTER AGREEMENT - SURAT IJIN PENGERAHAN - DRAFT PERJANJIAN PENEMPATAN SURAT PENGANTAR REKRUT

TKI YANG BOLEH DITEMPATKAN UMUR CUKUP PENDIDIKAN MINIMAL SD SEHAT JAROH DAN TIDAK HAMIL MEMILIKI PASPOR LULUS UJI KOMPETENSI ( B & K ) MEMILIKI VISA KERJA IKUT PROGRAM ASURANSI BAYAR DP3TKI PAP MENANDA TANGANI P K PUNYA KTKLN

MEKANISME PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI PPTKIS DAN MITRA USAHA/ PENGGUNA Perjanjian Kerjasama Penempatan (Recruitmen Agrement) Permintaan TKI (JO, Demand Letter, Visa Wakalah) P.K Induk(Master Agrement) Disahkan Perwakilan RI di Negara Pengguna Jasa DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI PPTKIS mohon SIP BP3TKI / UPT P3TKI Membuat SPR KE PPTKIS Tembusan Dinas Propinsi, Kab/Kota DINAS KAB / KOTA BERSAMA PPTKIS Penyuluhan Pendataan Pendaftaran Seleksi & Psikotes Perj. Penempatan BA. Penyerahan CTKI dari Dinas kepada PPTKIS Rekomendasi Paspor BLK-LN Pelatihan UJK Sertifikasi Ketrampilan Sertifikat Kompetensi Bahasa PPTKIS Memeriksakan Kesehatan (Sarkes)

DAERAH ASAL/EMBARKASI PPTKIS PENYIAPAN DOKUMEN : Paspor Visa Kerja Perjanjian Kerja ( P.K ) Asuransi Dana Pembinaan TKI US $15 Sertifikat PAP Rekening Tabungan Tiket Perjalanan Sertifkat Uji Kompetensi BP3TKI / UPT P3TKI DAERAH ASAL/EMBARKASI KTKLN dengan Syarat : -Permohonan Dirut -Paspor -Visa Kerja -Perjanjian Kerja ( P.K ) -Asuransi -Dana Pembinaan TKI US $15 -Sertifikat PAP -Rekening Tabungan -Tiket Perjalanan -Sertifkat Uji Kompetensi -Surat Ijin Keluarga -Pengantar CTKI luar Jatim PELABUHAN KEDATANGAN DI LUAR NEGERI Mitra Usaha / Pengguna dan Perwakilan Luar Negeri menjemput TKI serta melaporkan kedatangan TKI ke Perwakilan RI PPTKIS Memberangkatkan TKI ke LN Melaporkan ke Perwakilan RI di LN dan daerah asal TKI

PERWAKILAN RI PEMULANGAN TKI PENGGUNA Mempekerjakan TKI berdasarkan Perjanjian Kerja PERWAKILAN RI Memperoleh laporan kedatangan Perpanjangan P.K Memberikan perlindungan TKI PEMULANGAN TKI Unit kedatangan TKI Kemennakertrans/BNP2TKI/BP3TKI/UPT P3TKI menyelesaikan TKI bermasalah TKI ke daerah asal (selesai, kontrak, cuti, bermasalah)

MEKANISME PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI BUMN / BUMD Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerja Induk (Master Agrement) 3. Pernyataan tertulis dari BUMN/BUMD Disahkan Perwakilan RI di Negara Pengguna Jasa DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI Persetujuan Penempatan TKI BP3TKI / UPT P3TKI DAERAH ASAL/EMBARKASI KTKLN dengan syarat : -Permohonan Dirut -Paspor -Perjanjian Kerja (PK) -Persetujuan dari Dirjen -Asuransi -Dana Pembinaan TKI US $15 -Sertifikat PAP -Rekening Tabungan -Tiket Perjalanan -Surat Ijin Keluarga -Pengantar CTKI luar Jatim PENGGUNA TKI Mempekerjakan TKI sesuai PK Memberikan perlindungan TKI Pemulangan TKI selesai kontrak PEMULANGAN TKI Selesai kontrak Cuti, bermasalah

KEDATANGAN TKI DI TERMINAL BANDARA JUANDA 1. PENDATAAN IDENTITAS TKI OLEH PETUGAS COUNTER TKI yang sukses maupun yang bermasalah diarahkan untuk mendaftarkan diri di counter TKI; Petugas counter memfasilitasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI. 2. TKI TRANSIT Mengikuti prosedur penumpang transit; Petugas counter memfasilitasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI yang transit bermalam di UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur.

TKI ILEGAL YANG DISEBUT TKI ILEGAL : TKI YANG KEBERANGKATANNYA TANPA MELALUI PROSEDUR YANG BENAR, HANYA BERBEKAL PASPOR ATAU BAHKAN TANPA PASPOR SAMA SEKALI ALIAS MASUK KE NEGARA LAIN SECARA GELAP; TKI YANG KE LUAR NEGERI DENGAN TUJUAN BEKERJA NAMUN TIDAK MENGGUNAKAN VISA KERJA; TKI YANG MELALUI PROSEDUR RESMI, NAMUN DI LUAR NEGERI KEMUDIAN BERPINDAH TEMPAT KERJA ATAU MELARIKAN DIRI TANPA MENGURUS DOKUMEN KERJA YANG BARU; DOKUMEN KERJA DAN IZIN TINGGAL DI NEGARA ITU TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA NAMUN YANG BERSANGKUTAN TERUS BEKERJA ATAU TINGGAL DI NEGARA ITU TANPA MEMPERPANJANG DOKUMEN.

RESIKO TKI ILEGAL MENJADI TKI ILEGAL BESAR SEKALI RESIKONYA SEJAK MASIH DI RUMAH, RESIKO ITU SUDAH BISA TERJADI. APALAGI DI SEPANJANG PERJALANAN DAN DI NEGARA TEMPATNYA BEKERJA. RESIKO-RESIKO YANG BISA TERJADI ANTARA LAIN : BIAYA YANG DISETOR DILARIKAN OLEH SPONSOR/ CALO SEHINGGA CALON TKI GAGAL BERANGKAT; DI DALAM PENAMPUNGAN DAN SEPANJANG PERJALANAN KE LUAR NEGERI, TKI ILEGAL DIPERLAKUKAN TIDAK MANUSIAWI; DITEMPAT BEKERJA, MAJIKAN MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI SEHARUSNYA BAHKAN TIDAK DIBAYAR; MAJIKAN MEMPERLAKUKAN TKI SEMAU-MAUNYA DAN HAK-HAK TKI SANGAT DIBATASI; SELAMA BEKERJA, TKI SELALU WAS-WAS KHAWATIR DITANGKAP POLISI; JIKA TERTANGKAP APARAT DI NEGARA TEMPAT KERJA, TKI ILEGAL LANGSUNG DIPENJARA, DICAMBUK DAN DIDEPORTASI (DIPULANGKAN SECARA PAKSA) KE PERBATASAN INDONESIA.

PENGEMBANGAN SISKO – KTKLN

SELAMAT BEKERJA SEMOGA SUKSES TERIMA KASIH