Pendidikan Anti-Korupsi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

ISU-ISU UTAMA ETIKA BISNIS DI INDONESIA
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 14 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
MATERI (10) STRATIFIKASI SOSIAL
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Konsep Dasar Penelitian
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
ISU-ISU UTAMA ETIKA BISNIS DI INDONESIA
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2011 KOPERTIS WILAYAH VI 2011 SIMULASI CARA PENGISIAN PERSEPSIONAL BAGUS PRIYATNO.
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Pendidikan Anti-Korupsi
Etika Administrasi Publik
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
disajikan oleh : Machmud SYAM
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Sebuah Pengantar: Berbagai Peluang untuk Pemulihan dan Rekonstruksi Hijau Panduan.
MATERI 9 Definisi masyarakat
SELAMAT DATANG.
Pendidikan Anti-Korupsi
DAN SEGALA PERMASALAHANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA PRATISTA (18)
Luas Daerah ( Integral ).
Elizabeth Goenawan Ananto, Ph.D, FIPRA 14 Juni 2011.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
Pendidikan Anti-Korupsi
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Pendidikan Anti-Korupsi
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Penulisan Berita Kampus Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan Kopertis Wilayah IV Tahun 2014, 3 Desember.
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
Pendidikan Anti-Korupsi
Pendidikan Anti-Korupsi
Etika Bisnis dan Profesi
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”
FAKTOR TERJADINYA KORUPSI
Pendidikan Anti-Korupsi
DISIPLIN, EFISIENSI, DAN PRODUKTIVITAS KERJA (Pertemuan ke-6)
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Pendidikan Anti-Korupsi
Disampaikan pada acara :
Pendidikan Anti-Korupsi
Pendidikan Anti-Korupsi
Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi KELOMPOK 2. Nama Kelompok DIAN WIDIANTO ELLA SRI UTAMI DESTI KHOTIMAH EMA JULIANNITA ELY ELIZA.
Pendidikan Anti-Korupsi
Sumber-sumber Pembiayaan Indonesia
Pendidikan Anti Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
“unless we destroy corruption, corruption will destroy us”
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Pendidikan Anti-Korupsi
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERPEKTIF PANCASILA
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Transcript presentasi:

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 1

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Bab 02 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI “Fight Corruption: be the one who helps build a better society”. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 2

Kompetensi Dasar POKOK BAHASAN : Faktor Penyebab Korupsi PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Kompetensi Dasar Mahasiswa mampu menjelaskan faktor pendorong terjadinya korupsi; Mahasiswa dapat membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi; Mahasiswa dapat menyimpulkan faktor internal dan faktor eksternal pendorong prilaku korup; Mahasiswa mampu mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korup; Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap anti korupsi. POKOK BAHASAN : Faktor Penyebab Korupsi SUB POKOK BAHASAN : Faktor Penyebab Korupsi; Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori; Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 3

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI mari kita simak film ini KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 4

DUA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DUA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 5

BEBERAPA PENDAPAT FAKTOR PENYEBAB KORUPSI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI BEBERAPA PENDAPAT FAKTOR PENYEBAB KORUPSI Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan“ materi maka dapat "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Bagaimana menurut anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat? KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 6

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL Sifat tamak manusia, Moral yang kurang kuat menghadapi godaan, Gaya hidup konsumtif, Tidak mau (malas) bekerja keras Isa Wahyudi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 7

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL Aspek perilaku individu Aspek organisasi, dan Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada M. Arifin KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 8

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, Rendahnya integritas dan profesionalisme, Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika Erry Riyana Hardjapamekas KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 9

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL Faktor politik, Faktor hukum, Faktor ekonomi dan birokrasi Faktor transnasional. Indonesia Corruption Watch | ICW KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 10

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI mari kita simak film ini KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 11

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 1. FAKTOR POLITIK Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politic) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 12

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 2. FAKTOR HUKUM Faktor hukum ini bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 13

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 3. FAKTOR EKONOMI Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 14

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 4. FAKTOR ORGANISASI Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas 29/7/2004 di kota Surabaya, Medan, Jakarta dan Makasar mengenai korupsi yang terjadi di tubuh organisasi kepemerintahan (eksekutif) maupun legislatif disebutkan bahwa tidak kurang dari 40% responden menilai bahwa tindakan korupsi dilingkungan birokrasi kepemerintahan dan wakil rakyat di daerahnya semakin menjadi-jadi. Hanya 20% responden saja yang berpendapat bahwa perilaku korupsi di Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing sudah berkurang. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 15

4. FAKTOR ORGANISASI Diskusikan ! PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 4. FAKTOR ORGANISASI Bagaimana organisasi pemerintahan di lingkungan saudara, apakah organisasi pemerintahannya cukup transparan, akuntabel, dan mempunyai pengawasan yang cukup baik? Saudara inventarisasi kegiatan apa saja yang cukup baik dan kegiatan apa saja yang mengandung perilaku korup yang mewarnai organisasi tersebut! Diskusikan ! KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 16

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI mari kita simak film ini KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 17

PROBLEM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 18 Faktor Penyebab Korupsi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 18

PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORETIS PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORETIS Cultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang jawa. Padahal bila dirunut prilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 19

TEORI MEANS-ENDS SCHEME : Robert Merton. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TEORI PERILAKU KORUP TEORI MEANS-ENDS SCHEME : Robert Merton. menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 20

TEORI PRILAKU KORUP TEORI SOLIDARITAS SOSIAL PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TEORI PRILAKU KORUP TEORI SOLIDARITAS SOSIAL Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 21

TEORI PRILAKU KORUP GONE THEORY PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TEORI PRILAKU KORUP GONE THEORY Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi, dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 22

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI mari kita simak film ini KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 23

Aspek Perilaku Individu Sifat tamak/rakus manusia. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI FAKTOR INTERNAL, MERUPAKAN FAKTOR PENDORONG KORUPSI DARI DALAM DIRI, YANG DAPAT DIRINCI MENJADI: Aspek Perilaku Individu Sifat tamak/rakus manusia. Moral yang kurang kuat Gaya hidup yang konsumtif. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 24

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI FAKTOR INTERNAL, MERUPAKAN FAKTOR PENDORONG KORUPSI DARI DALAM DIRI, YANG DAPAT DIRINCI MENJADI: Aspek Sosial Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 25

Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI FAKTOR EKSTERNAL, PEMICU PERILAKU KORUP YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR DI LUAR DIRI PELAKU. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 26

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI FAKTOR EKSTERNAL, PEMICU PERILAKU KORUP YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR DI LUAR DIRI PELAKU. Aspek ekonomi Pendapatan tdk mencukupi Memanfaatkan peluang Aspek Politis Instabilitas politik Kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 27

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI FAKTOR EKSTERNAL, PEMICU PERILAKU KORUP YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR DI LUAR DIRI PELAKU. Aspek Organisasi Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan Tidak adanya kultur organisasi yang benar Kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar Kelemahan sistim pengendalian manajemen Lemahnya pengawasan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 28

Selamat datang generasi muda anti-korupsi PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Selamat datang generasi muda anti-korupsi Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Faktor Penyebab Korupsi 29

Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Terimakasih kepada: Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW Produksi: Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012