DATABASE MDGs & DATABASE

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
ASROPI, SIP, MSi LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
oleh Haryo Habirono Salatiga
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Human Development Approach to Strategic Planning in Aceh
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU Disampaikan Oleh : H. NATA IRAWAN, SH, M.Si.
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
“Bersama Membangun Kemandirian”
Perkembangan Administrasi
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pengelolaan Dana Hibah
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
Bappeda Kota Surakarta
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
Prasetijono Widjojo MJ
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Prasetijono Widjojo MJ
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

DATABASE MDGs & DATABASE SELAMAT DATANG PADA ACARA PELUNCURAN DATABASE MDGs & DATABASE PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PANDEGLANG

BAPPENAS PELUNCURAN DAN SOSIALISASI DBASE MDGs DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PANDEGLANG Untuk Perencanaan, Penganggaran & Monev yang Berkualitas Kerjasama Pemda Kab. Pandeglang Dengan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, PPN/Bappenas Pandeglang, 26 November 2014

P3BM : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN P3BM : MENGGUNAKAN KERANGKA PIKIR MDGs (PEMBANGUNAN HARUS BERBASIS HAK) Masalah hak kebutuhan dasar Kemiskinan & kelaparan Pendidikan Gender/pemberdayaan perempuan, Kematian anak, Kesehatan ibu, Penyakit menular Kelestarian lingkungan Mempunyai 8 tujuan, 18 target & 78 – 91 indikator

9 ALAT P3BM 1 2 3 4 Database P3BM : meyiapkan ketersediaan, kualitas, pengelolaan dan meningkatkan penyajian data MDGs Score Carding (Kartu Penilaian Pencapaian MDGs) : dentifikasi isu dan akar masalah &Penentuan fokus program/kegiatan Poverty Mapping (Pemetaan Kemiskinan) * Identifikasi lokasi bermasalah * Penetuan lokasi prioritas KUA 2008 APBD 2008 PPAS 2008 Dinkes Kualitas Dokumen Perencanaan (Konsistensi & Relevansi) * Mengetahui dokumen yang tidak berpihak * Mengetahui tahapan proses yang tidak berpihak Budgeting Analysis (Pivottable) * Mengetahui prioritas anggaran * Menetukan prioritas belanja pembangunan Sistem Monitoring Program/Kegiatan : Memantau realisasi anggaran, realisasi fisik, proses pelaksanaan, permasalahan dan rekomendasi 5 6 7 8 Chart Priority : menentukan tingkat prioritas lokasi dgn ketersediaan anggaran 9 5 T * Tepat Program * Tepat Kegiatan * Tepat Lokasi * Tepat Penerima * Tepat Anggaran Kesamaan kerangka pikir dalam perencanaan teknokratik, politis, partisipatif dan dukungan sektor swasta Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RKA, RAD MDGs, laporan pertanggungjawaban dan lainnya) SISTEM MONITORING BERBASIS MASYARAKAT

MANFAAT SISTEM DATABASE MDGs, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Mempermudah pengelolaan dan distribusi data (data sektor, BPS dan Statistik Khusus) Menjamin ketersediaan dan kualitas data Menjamin kualitas analisa untuk perencanaan, penganggaran, monitoring, pelaporan dan penyusunan dokumen pembangunan

DATABASE MDGs KAB. PANDEGLANG Memuat 7 Goal, 91 indikator Kabupaten dan 78 indikator kecamaan dgn definisi operasional Mengelola Data, Indikator & analisa capaian pembangunan (bukan sekedar menampung data) Ketersediaan data thn 2012-2013 Kab : 60 indikator (65.93 %) Kec : 50 indikator (64.10 %) 70 % Data Sektoral 30 % Data Statistik

PEMANFAATAN DATABASE MDGs UTK MENGUKUR CAPAIAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

REKAP SCORE CARD CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERBASIS HAK (MDGs) KAB REKAP SCORE CARD CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERBASIS HAK (MDGs) KAB. PANDEGLANG

Keterangan:

REKAP CAPAIAN MDGs kab. PANDEGLANG Goal Jumlah Indikator Indikator yg datanya tersedia Tingkat Pencapaian MDGs (%) Merah Kuning Hijau Goal 1 13 6 66.67 0.00 33.33 Goal 2 17 15 6.67 40.00 53.33 Goal 3 10 8 62.50 12.50 37.50 Goal 4 7 5 20.00 Goal 5 28.57 57.14 14.29 Goal 6 20 16 18.75 68.75 Goal 7 14 3 100.00 PENCAPAIAN MDGs (%) Belum Tercapai : 55,00 Merah : 23,33 Kuning : 31,67 Tercapai (Hijau) : 45,00

NAMA INDIKATOR 1.1.x. Proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan 2.3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun 1.2. Index kedalaman kemiskinan atau rasio kesenjangan kemiskinan 2.a. APM Pendidikan Prasekolah 1.4.x. Pertumbuhan PDRB per penduduk yang bekerja 2.b. APM anak berkebutuhan khusus 1.5. Rasio kesempatan kerja terhadap total penduduk 15 tahun ke atas 2.c. Proporsi siswa tingkat 1 SD berhasil menyelesaikan pendidikan dasar 9 thn 1.5.x. Tingkat pengangguran terbuka penduduk remaja berusia 15-24 tahun 2.d. Angka kelulusan SD 1.7. Proporsi penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk yang bekerja 2.e. Angka kelulusan SMP 1.7.x. Proporsi penduduk yang setengah menganggur 2.f. Angka putus sekolah SD 1.8. Prevalensi balita kurang gizi (BKG) 2.g. Angka putus sekolah SMP 1.9. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (2.000 kkal kapita per hari) 2.h. Angka melanjutkan ke SMP 1.a. Proporsi penduduk miskin berdasarkan PPLS 2.i. Angka melanjutkan ke SM 1.b. Proporsi keluarga yang termasuk dalam katagori Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1 3.1.a. Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar 1.d. Proporsi pencari kerja usia > 15 tahun/Tingkat Pengangguran terbuka 3.1.b. Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di jenjang pendidikan di SMP 1.f. Persentase Balita yang berada di Bawah Garis Merah (BGM) 3.1.c. Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di jenjang pendidikan di SM 2.1.a. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM-SD/MI) 3.1.x. Rasio perempuan/laki-laki melek huruf berusia 15-24 tahun 2.1.b. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM-SMP/MTs) 3.2. Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian 2.1.x. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD/MI) 3.3. Proporsi anggota parlemen perempuan 2.1.y. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (APK SMP/MTs) 3.a. Proporsi camat perempuan 2.1.z. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-15 tahun 3.b. Proporsi lurah/kepala desa perempuan 2.2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas 6 3.c. Proporsi anggota baperjakat perempuan 2.2.z. Angka putus sekolah (DO) anak usia 7-15 tahun 3.d. Proporsi pejabat perempuan di lingkungan PEMDA

4.1. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup 6.10.a. Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTs /Angka penemuan pasien Tb paru BTA Positif 4.1.x. Kasus Kematian Balita 6.10.b. Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh melalui DOTs/Angka kesembuhan pasien Tb paru BTA positif 4.2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 6.a. Kasus Kematian Pasien AIDs 4.2.x. Kasus Kematian Bayi 6.b. Rasio pemakai kondom pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun 4.3. Proporsi anak usia 1 tahun diimunisasi campak 6.c. Annual Parasite Incidence (API) (‰) - Jawa dan Bali 4.a. Persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif 6.e.a. Angka kesakitan penyakit kusta per 10.000 penduduk 4.b. Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 6.e.b. Angka penemuan penderita kusta (NCDR) (per 100.000 penduduk) 5.1. Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 kelahiran hidup 6.f.a. Incidence Rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk 5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 6.f.b. Case Fatality Rate (CFR) DBD 5.3. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi PUS (Pasangan Usia Subur) usia 15-49 tahun semua cara 6.g. Angka kesakitan filariasis 5.4. Angka kelahiran pada remaja perempuan usia 15-19 per 1.000 perempuan 6.h. Case Fatality Rate (CFR) Diare saat KLB 5.5.a. Cakupan pelayanan antenatal sedikitnya satu kali kunjungan 7.1.. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan 5.5.b. Cakupan pelayanan antenatal 4 kali kunjungan 7.10. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 5.6. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 7.5.x. Rasio luas kawasan lindung terhadap luas wilayah 5.a. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 7.8. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 5.b. Persentase remaja yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi 7.9. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar 5.x. Kasus kematian ibu 7.a. Proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar padat 6.1.x. Prevalensi HIV dan AIDS dari total populasi 7.b. Proporsi pabrik yang mempunyai pengolahan limbah 6.5. Proporsi penduduk yang terkena infeksi HIV tingkat lanjut yang mempunyai akses pada obat antiretroviral 7.c. Proporsi luas konservasi daratan 6.6.a. Angka kejadian malaria (per 1.000 penduduk) 7.d. Proporsi luas konservasi laut 6.6.b. Angka kematian malaria 7.e. Proporsi mata air di kabupaten yang digunakan sebagai sumber air minum 6.7. Proporsi Balita yang tidur dengan kelambu yang diproteksi dng insektisida 7.f. Ketersediaan debit air alam bagi penduduk 6.9.a. Prevalensi TB (insidens per 100.000 penduduk) 7.g. Proporsi rumah tangga di kawasan kumuh 6.9.b. Angka kematian karena tuberkulosis 7.h. Persentase rumah tangga di kawasan rawan bencana 7.i. Proporsi penduduk dengan status rumah tangga tetap dan terjamin

ISI DBASE PROGRAM PEMBANGUNAN Data profil setiap instansi/lembaga (termasuk lembaga internasional) dan kontak stafnya Memuat data program, kegiatan dan biaya (berdasarkan sektor/urusan, on dan off budget, jenis belanja, goals MDGs, gender, dan tahun kegiatan) sampai ketingkat lokasi (kecamatan dan desa). Operasional mudah, karena terintegrasi dgn Ms.office APBD RKA

BEBERAPA CONTOH ANALISIS PEMANFAATAN DBASE MDGs DAN DBASE PROGRAM PEMBANGUNAN UTK PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Chart Priority Kemiskinan vs Salinakes vs Angka Kematian Ibu Prioritas IV Prioritas II Prioritas I

Chart Priority Kemiskinan vs APM SMP VS APK SMP Prioritas IV Prioritas II Prioritas III Prioritas I

Analisis & Interpretasi Dbase Program Pemba-ngunan Dbase MDGs Koordinasi & Entry Data SKPD & BPS DATABASE & HASIL ANALISIS MENDUKUNG 5 TEPAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Akar Masalah Fokus Kebijakan & Fokus Musrenbang 5 T Tepat Program Tepat Kegiatan Tepat Lokasi Tepat Sasaran Tepat Anggaran

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN P3BM KABUPATEN PANDEGLANG Pembentukan Tim Perencana P3BM  membantu SKPD & TKPKD Sosialisasi/pembekalan P3BM dan Hasil Capaian Indikator Pembangunan di internal SKPD, DPRD dan di Kecamatan. Pembentukan forum data untuk menjamin : Lokakarya data bersama pokja data di TKPKD Training metodologi dan colecting data indikator bagi SKPD dan staf kecamatan Up dating database di bulan Oktober/Nov (utk koordinasi, perencanaan & Monev) Melakukan koordinasi pra kolekting data pada bulan Maret atau April Melakukan koordinasi pasca kolekting data (penyetoran data SKPD), bln Sept-Okt. Meng-updating database dan diseminasi hasil updating indikator di bln Nov Dukungan anggaran utk poin a, b dan c Perluasan dukungan training P3BM kpd staf SKPD & kecamatan Perlu membangun dbase P3BM desa di tingkat kecamatan

Rapat koordinasi untuk memfokuskan perencanaan dan penganggaran pada musrenbang 2015 dan seterusnya Jika diperlukan melengkapi dokumen perencanaan, seperti : RPJMD/Renstra SKPD, RAD-MDGs dan dokumen lainnya Revisi/penyusunan panduan musrenbang (MAD & MAK) agar berbasis P3BM (Integrasi perencanaan partisipatif (PNPM/LSM) dgn perencanaan teknokratik dan politis (jaring asmara)

Penyusunan laporan MDGs tahunan Penyampaian capaian pembangunan (hasil analisa P3BM) dalam Musrenbang oleh Bappeda (disampaikan setelah pemaparan pokok-pokok pikiran DPRD). Pelaksanaan dan pendampingan/monitoring musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten yg fokus pd masalah (P3BM) Pelaksanaan Audensi/Sosialisasi P3BM kepada TAPD dan BANGGAR DPRD (bahan hasil analisis dan Draft Prioritas Program/Kegiatan) Penyusunan laporan MDGs tahunan

SELAMAT BAGI KAB. PANDEGLANG YANG SAAT INI MEMILIKI DBASE MDGs DAN DATABASE PROGRAM PEMBANGUNAN YANG KE 42 DI INDONESIA Membangun data itu mahal, namun membangun tanpa data akan lebih mahal Membangun data tanpa distribusi sama saja dgn tidak membangun data Data = Roh Perencanaan Sistem Database & Analisis = Jantung Perencanaan Distribusi/ Online data = Darah Perencanaan SEKIAN