Analisis Standar Belanja (ASB) (sebuah pendekatan dalam proses penentuan pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)

Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Perencanaan dan Penganggaran (sebuah pendekatan dalam proses penentuan pagu berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja)

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Dampak (Impact) “Apa yang ingin diubah” Tujuan dan Sasaran Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Hasil (OutCome) “Apa yang ingin dicapai” Program “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” Keluaran (Out Put) Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Kegiatan proses Masukan (Input) Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang digunakan dalam bekerja” Kinerja Keuangan Sudah Proporsional??

Pendekatan Perencanaan Politik Pendekatan Teknokratik Pendekatan Partisipatif Pendekatan Bottom Up-Top Down Pilkada dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan renc pembangunan dalam bentuk Visi dan Misi yang ditawarkan selama kampanye. Visi dan misi bupati terpilih dijabarkan ke dalam RPJMD Penetapan RPJMD menjadi Perda melalui pembahasan dengan DPRD. Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan Perencanaan harus sinergi dengan perencanaan dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (top down) dan prosesnya dilaksanakan dimulai dari daerah ke pusat (bottom up) Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang

JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Pembahasan & Kesepakaan KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Penetapan RKPD (Mei) 5 7 SE KDH kepada SKPD (Juni) Musrenbang Kab/Kota (Maret) 4 8 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 9 3 10 Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) 2 Musrenbang Kecamatan (Februari) 1 11 Musrenbang Desa (Januari) Penetapan Perda APBD (Desember) 12 13 Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya 5

Bagaimanakah cara menentukan ALOKASI PAGU dari RKPD ke KUA-PPAS?? Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) sesuai dengan alokasi yang ada di RKPD? 1 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) secara incremental? 2 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) langsung pagu SKPD? Kemudian SKPD menjabarkan sendiri ke dalam kegiatan-kegiatan dari pagu tersebut? 3 Dilakukan oleh Tim Anggaran (TAPD) secara proporsional berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja? 4

LATAR BELAKANG 1 Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. 2 Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD. 3 Terjadinya pemborosan anggaran.

ASB atau SAB… apa itu? adalah PENILAIAN KEWAJARAN atas BEBAN KERJA dan BIAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu KEGIATAN. kegiatan Rasionalisasi Anggaran

Jadi… ASB bukan alat untuk memotong anggaran… Tetapi.. Alat untuk merasionalkan anggaran melalui anggaran yang proporsional/ wajar

DASAR HUKUM [ 1 / 3 ] 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  Standar Analisa Belanja PP 105/2000 Sbg instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan Kepmendagri 29/2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum menunjukkan bentuk dan format dari Standar Analisa Belanja

DASAR HUKUM [ 2 / 3 ] 2 Salah 1 Alat ASB Keuangan Negara UU 17/2003 Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Penerapan penganggaran secara terpadu. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Prinsip ABK Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Disiplin anggaran. Keadilan anggaran. Efektifitas dan efisiensi anggaran. Disusun dengan pendekatan kinerja Salah 1 Alat ASB

DASAR HUKUM [ 3 / 3 ] UU 17/2003 3 Pemerintahan Daerah  Analisis Standar Belanja UU 32/2004 Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 PP 58/2005 pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyusunan anggaran berdasar prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.

Akademisi mencoba ke teori dasar “Performance Budgeting” Seperti apakah Bentuk dan Format ASB sesuai Regulasi? Bentuk dan Format ASB ternyata Tidak dijelaskan seperti apa dalam semua Regulasi Akademisi mencoba ke teori dasar “Performance Budgeting” Formula ASB

Formula ASB Y = a + bx1 + bx2 + dst Alokasi Proporsi Belanja  berfungsi untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya sehingga menghasilakan suatu pagu kegiatan. Alokasi Proporsi Belanja  berfungsi untuk menghasilkan alokasi proporsional belanja per kegiatan JENIS BELANJA MINIMAL RATA-RATA MAKSIMAL HONOR PNS 10.76% 26.38% 46.68% HONOR NON PNS 0.00% 13.04% 23.50% BAHAN HABIS PAKAI 7.37% 28.67% 39.97% JASA KANTOR 4.61% 5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN 4.11% 14.83% 35.56% MAKAN MINUM RAPAT 23.47% 33.98% PERJALANAN DINAS SESUAI KEBUTUHAN

Kedudukan ASB Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: “….dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan”. Jadi kedudukan ASB adalah untuk penyusunan RKA-SKPD pada proses penyusunan RAPBD.

Kedudukan ASB (Normatif atau Efektif) 1 th RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD 5 th RKP RPJM Nota Kesepahaman (MoU) antara Pimpinan DPRD & Gubernur/Bupati/Walikota Standar Satuan Harga Analisa Standar Belanja Standar Pelayanan Minimun ASB digunakan utk menentukan pagu SKPD berdasark usulan kegiatan prioritas daerah yg disepakati

Kenapa memilih itu? Setelah diberlakukannya ASB 100% Sebelum KUA-PPAS Pada Umumnya RKPD KUA PPAS RKPD KUA PPAS PAGU SKPD PAGU SKPD Ditentukan berdasarkan prioritas yang sudah disepakati dalam Desk RKPD dan Desk KUA PPAS yg diharapkan sesuai target kinerja daerah Pagu SKPD ditentukan dari rasionalisasi anggaran dengan ASB (pra ASB) untuk kegiatan prioritas yang disepakati TAPD membahas hasil untuk finalisasi Ditentukan berdasarkan prioritas semata Biasanya belum menggunakan ukuran anggaran/pagu yang proporsional Kewenangan TAPD menentukan Pada saat Pembahasan dg DPRD kewenangan Banggar menentukan

Perhatikan Perbandingannya Keg Prior (desain) Pada Umumnya (normatif) Setelah ASB 100% (penggunaan optimal) ASB, Standar Harga Pagu RKA/DPA Pra ASB dijabarkan ASB, Standar Harga Pagu RKA/DPA Function follow Money SKPD-A Keg 1 = Rp. 100jt Keg 2 = Rp. 250jt Dst Total SKPD-A = Rp. 23 M Atau terkadang langsung: SKPD-A = Rp. 23 M SKPD-B = Rp. 10 M Dimana biasanya masih incremental dan dipengaruhi banyak faktor dan kepentingan dijabarkan Money follow Function SKPD-A Keg Prioritas 1 = Rp. 78jt (hasil ASB) Keg Prioritas 2 = Rp. 231jt (hasil ASB) Dst Total SKPD-A = Rp. 20 M Pagu SKPD ditentukan dari rasionalisasi anggaran dengan ASB (pra ASB) untuk kegiatan prioritas yang disepakati Bagaimana Teknisnya?

Penyusunan RKPD  Draft KUA-PPAS Forum SKPD: Pertemukan Renja SKPD dg Prioritas Kec Adu argumentasi rangking kegiatan yg dimasukan disesuaikan KKD SKPD Rancangan Renja SKPD pasca Musren Proses ABK dg ASB Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD pasca Forum SKPD 3 Forum SKPD 4 Musrenbang Kabupaten (Mg III-IV Maret) 5 Desk RKPD Daftar Prioritas Kec berdasar SKPD Kew kab, prov atau nas Tupoksi teknis SKPD Desk KUA-PPAS (Mei-Juni) 6 Finalisasi Tim Pokok- pokok pikiran DPRD 2 Musrenbang Kecamatan prioritas kegiatan (filter usulan) Pagu (ASB) 7 DPRD Sinkronisasi dg DPRD 1 Usulan kegiatan dari Desa: Kew kab, prov atau nas Tupoksi teknis SKPD 8 DOKUMEN RKPD (akhir mei) Musrenbang Desa

Syarat ASB Efektif Adanya komitmen stakeholder terhadap prinsip-prinsip pengelolaan anggaran 1 Adanya Standar Kebijakan Anggaran yang jelas 2 Adanya Tolok Ukur Kinerja Output yang spesifik dan terukur utk setiap kegiatan; 3 4 Adanya Standar Harga terkini

RASIONALISASI ANGGARAN DILAKSANAKAN MEI-JUNI FILTER KEGIATAN RASIONALISASI ANGGARAN RKPD 3 1 Bappeda Memilah Kegiatan Prioritas ASB utk Kegiatan Prioritas yang disepakati Ukuran: Merupakan Tupoksi Pokok Mendukung Visi Misi KDH Berdasar aturan/target dari pusat/prov yg harus Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 2 Diskusi dengan SKPD ttg Kegiatan Prioritas Muncul beberapa tambahan kegiatan prioritas dari hasil diskusi Disepakati Kegiatan Prioritas Dikunci kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Penjelasan di Materi Best Practice

TIPS Sinkronisasi Program Kegiatan Prioritas Dari RKPD ke KUA PPAS (pagu) Masalah Tujuan Sasaran Indikator Satuan Program Kegiatan Pagu SKPD Lihat evaluasi Bab II RKPD dan Permasalahan per Urusan di KUA <  O Lihat usulan per SKPD dalam Dokumen RKPD Lihat target capaian Tahun N di dokumen RKPD bab IV

Cara Rasionalisasi Anggaran Bagaimana design kegiatan yang diusulkan Formulasikan dengan formula ASB yang sesuai. Cross check terhadap cost driver- nya Lakukan pembahasan langsung dengan SKPD Tentukan alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud Pagu SKPD = rekapitulasi kegiatan prioritas yang telah di-rasionalisasi-kan.

Formula ASB Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA) Contoh: JENIS BELANJA MINIMAL RATA-RATA MAKSIMAL HONOR PNS 10.76% 26.38% 46.68% HONOR NON PNS 0.00% 13.04% 23.50% BAHAN HABIS PAKAI 7.37% 28.67% 39.97% JASA KANTOR 4.61% 5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN 4.11% 14.83% 35.56% MAKAN MINUM RAPAT 23.47% 33.98% PERJALANAN DINAS SESUAI KEBUTUHAN

ASB dalam Penentuan Pagu berdasar ABK Penentuan kegiatan prioritas sesuai dengan kondisi pembangunan daerah (evaluasi capaian kinerja) Kegiatan (desain) 1 Pra ASB Formulasi ASB dilakukan dengan cara diskusi langsung dengan SKPD untuk mengetahui design kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk capaian output dan kesesuaiannya dengan target kinerja daerah / target SPM. Pagu per Kegiatan Sebagai konsekuensi ASB digunakan 2x: Utk rasional anggaran Utk menjabarkan pagu agar proporsional Pagu SKPD KUA-PPAS Surat Edaran KDH 2 ASB, Standar Harga RKA/DPA

Dokumentasi Pembahasan Hasil perhitungan ASB didokumentasikan dalam bentuk matrik dan menjadi pegangan TAPD dalam menghadapi DPRD saat KUA PPAS, bahwa penentuan pagu dihitung secara proporsional Dokumentasi ASB menjadi pegangan Tim Asistensi pada saat SKPD menyusun RKA setelah KUA-PPAS, pembahasan RAPBD sampai dengan penyusunan DPA SKPD

Contoh

Contoh

Konsep ASB

Konsep Pendekatan ASB implementasi KEGIATAN OUTPUT Pendekatan ABC BIAYA TETAP INPUT (Anggaran Biaya) BARANG/JASA /MODAL BIAYA VARIABEL

Pendekatan ABC Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (the cost and performance of activities) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik Biaya Operasional maupun Biaya Administratif; Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dg menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost) Biaya Total = Biaya Variabel + Biaya Tetap

BIAYA TETAP Biaya Tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan (tidak naik dan tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan mengalami perubahan (naik/turun). Sewa Gedung

BIAYA VARIABEL Sebuah biaya disebut sebagai biaya variabel jika jumlah total output yang dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah.

Bagaimanakah merumuskan formula Analisis Standar Belanja ?? METODE REGRESI

METODE REGRESI Yi = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e Mencari variabel-variabel yang mempengaruhi sebagai PENCETUS BIAYA UTAMA (Cost Driver) besar/kecilnya anggaran untuk setiap jenis kegiatan dan Menghitung seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kebutuhan anggaran. Berdasarkan hasil regresi selanjutnya akan diperoleh formula ASB sbb: Yi = b0 + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e Di mana: Yi adalah taksiran nilai anggaran pada tahun tertentu; b0 adalah Biaya Tetap pelaksanaan kegiatan Y; b1, b2 bn adalah koefisien biaya variabel atas cost driver X1, X2 , Xn X1 X2, X0 adalah variabel penjelas atau cost driver untuk menentukan besarnya alokasi kegiatan Yi

Langkah2: Klarifikasi Formulasi Due Deligent 2 1 3 6 4 5 Inventarisasi Data Keg dari DPA Menghasilkan data per kegiatan dan output kegiatan Identifikasi Pemisahan obyek belanja kegiatan Identifikasi jenis kegiatan sbg bahan penentuan cost driver Klasifikasi Pengelompokan Keg yang memiliki output dan cost driver yg sama Telaah thd variabel yang mempengaruhi tiap kelompok jenis keg 2 1 3 Due Deligent Klarifikasi 6 4 Klarifikasi Keg ke SKPD terkait Sub Kegiatan yg mrpk kelompok jenis keg tersendiri di dalam obyek belanja Regresi utk klpk jenis keg utk menghasilkan Formula Kelompok ASB Uji Statistik formula Simulasi formula thd sebuah kegiatan Evaluasi kewajaran tdh biaya yg dihasilkan Formulasi 5

I. N. V. E. N. T. A. R. I. S. A. S. I. Mengumpulkan DPA SKPD 1 Mengumpulkan DPA SKPD Data tentang Nama Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Output SKPD Nama Kegiatan Rp. Output Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 2 km Dst… Dinas Pertanian Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 30 kelompok Pengadaan Alsintan 500.000.000 75 jenis Dst..

I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. Membedah DPA sesuai Obyek belanja 2 Membedah DPA sesuai Obyek belanja Memetakan rincian alokasi anggaran per obyek belanja dalam sebuah kegiatan Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. Honorarium Belanja ATK Makan Minum dst Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 Rp. Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 Pengadaan Alsintan 500.000.000

K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 4 ] 3 Mengelompokan kegiatan yang memiliki rumpun desain kegiatan yang sama Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. Honorarium Belanja ATK dst Jenis ASB Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 Rp. PBJ Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 Pembinaan Pengadaan Alsintan 500.000.000

Bagaimana Mengelompokan JENIS KEGIATAN? K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 4 ] Bagaimana Mengelompokan JENIS KEGIATAN? Kelompokkan berdasarkan kesamaan “NAMA KEGIATAN”; Kelompokkan berdasarkan kesamaan “OUTPUT KEGIATAN”; Kelompokkan berdasarkan kesamaan “PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN” atau “ALOKASI ITEM BELANJA”; Rumuskan bersama tim melalui FGD.

Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda Pelatihan, Diklat; Fasilitasi/pendampingan; Pemberdayaan/Pembinaan; Penyuluhan; Sosialisasi & Diseminasi; Pelayanan langsung masyarakat; Koordinasi; Penyusunan Dokumen; Pendataan, pemetaan; Penelitian/Studi/kajian; Monev, inspeksi dan Pelaporan; Pengawasan, pengendalian; Event Organizer (lomba, kontes, pameran, dll) Pembangunan fisik: jalan, Jembatan, Gedung, ruang, rumah, Pagar, Irigasi, dll; Pengadaan Barang Modal Lainnya; Pemeliharaan rutin/berkala aset2 daerah; Penyediaan barang & jasa; Dll

K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 4 / 4 ] Penentuan Variabel Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) pada Kelompok Jenis ASB yang telah ditetapkan: Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) yang dianggap menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu jenis kegiatan tertentu; Cara paling mudah mencari Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) adalah dengan melihat pada OUTPUT yang dihasilkan atau PROSES yg dilakukan suatu kegiatan atau SUMBERDAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan; Misal: Jenis Kegiatan Cost Driver Penyuluhan Jumlah orang yang disuluh; Jumlah lokasi; Lama Waktu penyuluhan Fasilitasi Jumlah orang yang difasilitasi; Jumlah lokasi; Lama Waktu Monev Jumlah Tim Monev Jumlah Lokasi Lama Waktu Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Panjang Jalan

K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I. 4 Melakukan klarifikasi langsung kepada SKPD selaku pelaksana kegiatan apakah jenis ASB sudah sesuai dengan desain kegiatan. Mencermati kembali apakah dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa Sub Kegiatan. Kalau terdapat sub kegiatan yang signifikan dan memiliki rumpun jenis ASB tersendiri, maka perlu dipisahkan.

F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 1 / 5 ] 5 Melakukan perhitungan metode REGRESI Menelaah hasil perhitungan, jika negatif perlu dianalisis ulang mungkin ada yang yang tidak tepat terkait variabel, jenis ASB, atau anomali alokasi belanja pada obyek belanja tertentu.

F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 2 / 5 ] Hasil Regresi: FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas Y = 8.783.010 + 294.899 (∑Kasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA VARIABEL BIAYA TETAP

Simulasi Penghitungan Kewajaran Biaya F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 3 / 5 ] Simulasi Penghitungan Kewajaran Biaya FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas Y = 8.783.010 + 294.899 (∑Kasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL Jumlah Kasus/Berkas /SK/Orang Biaya Perjalanan Dinas Kewajaran Biaya 100 38,272,864.97 50 25,000,000 48,527,937.27 150 75,000,000 128,017,792.68 75 30,900,401.12

Data Yg Bisa Diolah Setelah Diproses Dan Dianalisis: F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 4 / 5 ] Data Yg Bisa Diolah Setelah Diproses Dan Dianalisis: SCATTER PLOT

Output Dokumen  Formula ASB F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 5 / 5 ] Output Dokumen  Formula ASB Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA) Contoh: JENIS BELANJA MINIMAL RATA-RATA MAKSIMAL HONOR PNS 52.76% 75.38% 86.68% HONOR NON PNS 0.00% 3.04% 3.50% BAHAN HABIS PAKAI 7.37% 8.67% 9.97% JASA KANTOR 4.61% 5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN 4.11% 4.83% 5.56% MAKAN MINUM RAPAT 3.47% 3.98% PERJALANAN DINAS SESUAI KEBUTUHAN

ASB PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT a. Definisi Pelatihan/Bimbingan teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. b. Pengendali Belanja Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan pelatihan c. Rumusan ASB: PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT Dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 39.818.300,- b : Belanja Variabel = Rp. 39.046,- X : Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan (OH) Y = 39,818,300 + 39,046 (Jumlah Peserta, OH) + Uang Lembur + Sewa + Bahan Material + Biaya Transportasi dan Akomodasi

KEWAJARAN ALOKASI BELANJA JENIS BELANJA MINIMAL RATA-RATA MAKSIMAL HONOR PNS 52.76% 75.38% 86.68% HONOR NON PNS 0.00% 3.04% 3.50% BAHAN HABIS PAKAI 7.37% 8.67% 9.97% JASA KANTOR 4.61% 5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN 4.11% 4.83% 5.56% MAKAN MINUM RAPAT 3.47% 3.98% PERJALANAN DINAS SESUAI KEBUTUHAN

Hal Pokok = = = 1 KEGIATAN BEBERAPA SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 1 FORMULA ASB 1 FORMULA ASB = BIAYA UTAMA BIAYA PENDUKUNG

PERMASALAHAN DAN KENDALA DALAM PENYUSUNAN ASB Output tidak terumuskan dengan jelas dan spesifik; Output tidak sesuai dengan nama kegiatan; Output tidak terukur; Penempatan item belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan; Belanja titipan

26-27 Agt 2014?

Program ASB Prov Kaltim 2014 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Identifikasi Awal Jenis Kelompok Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Adm Perkantoran (nantinya akan dibedakan untuk SKPD Dinas/Badan, Kantor, UPT) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Barang/Jasa (nantinya akan dibedakan sesuai kompleksitasnya, konstruksi/non konstruksi  Perpres 70/2012) Pemeliharaan gedung Pemeliharaan kendaraan Pemeliharaan peralatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengujian/ penilaian/ akreditasi/ sertiikasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi/ pembinaan aparatur Diklat/ Bimtek/ Pelatihan teknis aparatur (nantinya akan dibedakan terkait batasan peserta dan lama waktu) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan dokumen internal SKPD (perencanaan, anggaran, dan monev)

K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. Klarifikasi kegiatan sesuai dengan DPA SKPD TA 2014. Cek apakah Jenis ASB yg ada sudah tepat atau belum Kalau sudah tepat, berapa jumlah variabelnya? Nama Kegiatan Pagu Rp. Output Jenis ASB Cost Driver Variabel Jumlah Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 ….. Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 …. Pengadaan Alsintan 500.000.000

DATA yang Diperlukan DPA SKPD TA 2014 Data jumlah pegawai tiap SKPD Data Sarpras: Jumlah kendaraan Roda 4 dan 2 Luas bangunan dll

Terima Kasih