SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MANAJEMEN DATA SUPPLIER
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
Mekanisme Pengelolaan Hibah
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
PERUBAHAN APLIKASI SPM 2013
Implementasi SPAN Terkait Pembebanan Reksus
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PANDUAN SATKER DALAM MENGHADAPI ROLLOUT SPAN
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
Kementerian Keuangan RI
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
REVIEW BANK OLEH : RITA SUSILOWATI.
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Mekanisme transfer dana SP2D Bank Operasional ke Bank Penerima
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
DAN TATA CARA PEMBUKAAN REKENING
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
Perbendaharaan Negara
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal.
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Aplikasi Gaji KPPN Terpusat
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014 MALANG SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014 TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN RETUR SP2D DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPAN MALANG, 23 OKTOBER 2014

SIKLUS PENYELESAIAN RETUR SP2D KPPN MENERBITKAN SP2D BO I / II / III MERETUR SP2D SPAN AKAN MEMASUKAN KE DLM DAFTAR RETUR KPPN MEMBERITAHUKAN KPD SATKER ATAS RETUR SP2D SATKER MENYAMPAIKAN PERBAIKAN DATA PENERIMA KPPN MEMBUAT SPM RETUR ATAS BEBAN BA 999

PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI REKENING RETUR BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN RETUR DARI KPPN, KPA/ SATKER MELAKUKAN PERBAIKAN DATA SUPPLIER DAN/ATAU DATA KONTRAK PADA APLIKASI SPM/GPP MENYAMPAIKAN SURAT RALAT/PERBAIKAN REKENING KE KPPN PALING LAMBAT 7 HARI KERJA SEJAK SURAT PEMBERITAHUAN RETUR DITERIMA

PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI REKENING RETUR (LANJUTAN) SURAT RALAT/PERBAIKAN REKENING DILAMPIRI : SPTJM ADK PERUBAHAN DATA SUPPLIER (JIKA BLM TERDAFTAR DI SPAN DAN KESALAHAN/ PERUBAHAN NAMA BANK DAN/ATAU NO REK) SRT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA SUPPLIER (JIKA BUKAN KESALAHAN NAMA BANK DAN/ATAU NOMOR REKENING) ADK PERUBAHAN DATA KONTRAK (NAMA BANK DAN/ATAU NO REK)

PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI KAS NEGARA KPA/ SATKER MEGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KEMBALI (SPPK) DANA RETUR SP2D YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA KE KPPN SURAT PERMOHONAN DILAMPIRI : SPTJM SRT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA SUPPLIER ADK PERUBAHAN DATA SUPPLIER (JIKA BLM TERDAFTAR DI SPAN ATAU SDH PERNAH TERDAFTAR NAMUN PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN SUPPLIER MELALUI PENDAFTARAN DATA SUPPLIER)

AGAR PENYELESAIAN RETUR SP2D EFEKTIF SEGERA MENINDAKLANJUTI SURAT PEMBERITAHUAN RETUR SP2D DARI KPPN DENGAN MENGUMPULKAN DATA PENERIMA YANG DANANYA DI RETUR. PERUBAHAN NAMA/NOMOR REKENING AGAR DISESUAIKAN DENGAN YANG TERCANTUM PADA BUKU TABUNGAN PENERIMA SANGAT DIANJURKAN TERLEBIH DAHULU MENDAPAT VALIDASI thd NAMA DAN NOMOR REKENING PENERIMA DARI PIHAK BANK

MALANG TERIMA KASIH BY : SEKSI BANK