ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN R.I. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009 oleh DR. H. Yusuf Supiandi, MA Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 1

M E N T E R I 4 STAF AHLI STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN M E N T E R I Dr.Meutia Hatta Swasono 4 STAF AHLI SESMEN dr. Ernanti Wahyurini,M.Sc Bid. Ekonomi dan Tenaga Kerja Bid, Politik Bid. Sosial Budaya. Bid. Agama INSPEKTORAT Sri Haryati, SH Biro Perencanaan dan KLN Drs. Subagyo,MA Biro Umum dan Humas Dra.Sally Astuti Wardani DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER dr. Suryadi Soeparman,MPH DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KHP Dra. Setiowati, MSc DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dr.Ir.Irma A. Djaja Putra,MSc DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Dra.Hj Sumarni,MPA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Drs. Yusuf Supiandi

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Staf Ahli Bidang Hukum & Politik Ekonomi & Ketenagakerjaan Staf Ahli Bidang Agama Staf Ahli Bidang Sosial & Budaya Sesmen Staf Ahli Menteri Biro Umum dan Humas Biro Perencanaan Dan KLN Inspektorat Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Deputi Bidang Peningkatan KUalitas Hidup Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender I Asdep Urusan Kesehatan Perempuan Asdep Urusan Tindak Kekerasan Perempuan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender I Asdep Urusan Organisasi Keagamaan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender II Asdep Urusan Asdep Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender II Asdep Urusan Lembaga Swadaya Masyarakat Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender III Asdep Urusan Ekonomi Keluarga Asdep Urusan Tenaga Kerja Perempuan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender III Asdep Urusan Organisasi Profesi dan Swasta Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender IV Asdep Urusan Partispasi Politik Perempuan Asdep Urusan Perempuan Lansia & Penyandang Cacat Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender IV Asdep Urusan Organisasi Sosial dan Politik Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender V Asdep Urusan Sosial Budaya dan Lingkungan Asdep Urusan Masalah Sosial Perempuan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender V Asdep Urusan Media Masa

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Drs. Yusuf Supiandi, MA ASDEP URUSAN ORGANISASI KEAGAMAAN Ir. Siti Khadidjah Nasution,MM ASDEP URUSAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Dra. Nining Suningsih Rochadiat ASDEP URUSAN ORGANISASI PROFESI DAN SWASTA Dra. Raldiastuti Koestoer ASDEP URUSAN ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK Drs.Maulana T.Hasyim.MSc ASDEP URUSAN MEDIA MASSA Drs.Abdullah Attamimi Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Bidang Pengembangan Jaringan Keagamaan Bidang Peningkatan Kapasita LSM Bidang Pengembangan Jaringan LSM Bidang Peningkatan Kasitas Organisasi Profesi & Swasta Bidang Pengembangan Organisasi Profesi & Swasta Bidang Peningkatan Kapasitas Organisai Sosial & Politik Bidang Pengembangan Jaringan Organisasi Sosial & Politik Bidang Advokasi & Fasilitasi Organisasi Sosial & Politik Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Media Massa Bidang Pengembangan Jaringan Media Massa Bidang Advokasi & Fasilitasi Media Massa Subbidang Pengeuatan Lembaga Keagamaan Subbidang Identifikasi Jaringan Kelembagaan Subbidang Penguatan LSM Subidang Identifikasi Jaringan LSM Subbidang Penguatan Lembaga Organisasi Profesi & Swasta Subbidang Identifikasi Jaringan Organisai Profesi & Swasta Subbidang Penguatan Organisasi Sosial Subbidang Identifikasi Jaringan Organisasi Sosial Subbidang Advokasi Organisasi Sosial & Politik Subbidang Penguatan Lembaga Media Massa Subbidang Identifikasi Jaringan Media Massa I Subbidang Advokasi Media Massa I & II Subbidang Fasilitasi Lembaga Keagamaan Subbidang Fasilitasi Jaringan Keagamaan Subbidang Fasilitasi LSM Subbidan Fasilitasi Jaringan LSM Subbidang Fasilitasi Lembaga Organisasi Profesi & Swasta Subbidang Fasilitasi Jaringan Organisasi Profesi & Swasta Subbidang Penguatan Organisasi Politk Subbidang Identifikasi Jaringan Organisasi Politik Subbidang Fasilitasi Organisasi Sosial & Politik Subbidang Penguatan Lembaga Media Massa Subbidang Identifikasi Media Massa II Subbidang Fasilitasi Media Massa I & II

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Apa itu ? 2

4.Bagaimana ? 1.Apa itu Pemberdayaan 2.Apa itu Lembaga Masyarakat ? 3.Kenapa Perlu Pemberdayaan ? 4.Bagaimana ? 3

Pemberdayaan : Apa itu Pemberdayaan ? 1). Proses, Cara, Perbuatan sesuatu agar berdaya ( berkemampuan; berkekuatan) *) 2). Proses Capacity Building dalam Peningkatan pelaksanaan fungsi dan peran *) Depdiknas. Kamus besar bahasa Indonesia. BP 2002 4

Apa itu lembaga masyarakat ? Badan/ organisasi yang tujuannya melakuan suatu usaha/ kegiatan. 2. Pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevant. Masyarakat : Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama 5

Maka PLM adalah : Suatu Proses atau Cara Peningkatan kemampuan (Capacity Building) bagi lembaga-lembaga masyarakat agar dapat melaksanakan Peran dan Fungsinya untuk memperjuangkan PP dan KPA dalam mencapai KKG 6

Kenapa perlu PLM ? PEMERINTAH & DPD/ DPR MASYARAKAT 7 SUPRA STRUKTUR PARPOL ORGANISASI PROFESI KEPENTINGAN ORMAS PENEKAN (LSM) INFRA STRUKTUR MASYARAKAT 7

Kenapa perlu PLM ? (lanjutan) GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DUNIA USAHA Peraturan/PUU Kebijakan Pelayanan publik Produk Lap Kerja Jasa MASYARAKAT (Laki-Perempuan) Konsumen Partisipasi Kontrol Tax Payer Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Penegakan Hukum 8

Program khusus & Affirmasi Bagaimana ? P U G P L M Org. Keagamaan LSM Org. Profesi & Swasta Org. Sosial & Politik Media Massa Individu Kelompok Masy Kesejahteraan Masyarakat (KKG) Pendekatan Melalui Program khusus & Affirmasi 9

POLA PIKIR PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT kOMITMEN - NASIONAL - INTERNASIONAL POLA PIKIR PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KKG, KHP DAN KPA PUG POLA PIKIR PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KKG, KHP DAN KPAPUG SOSIAL BUDAYA INTER- GRASI AFFIRMA TIVE ACTION SUBYEK OBYEK METODE K G ISU PEREM- PUAN, GENDER DAN ANAK KOMITMEN KERANGKA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN OLEH TUPOKSI /SISTEM INFO - NET WORKING PELATIHAN DIALOG SOSIALISASI ADVOKASI FASILITASI KOORDINASI KERJASAMA PENGGIAT/ PENGUATAN - WORKSHOP ORG. KEAGAMAAN ORG. SOS. POL ORG. LSM ORG. PROFESI & SWASTA ORG. MEDIA MASSA VISI / MISI PP TANTANGAN KENDALA EKONOMI PEMBERDAYAAN DEMOKRASI SUMBERDAYA LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DESENTRALISASI 10

MASALAH KONDISI POSISI/ STATUS 1. H D I 1. Pelabelan 2. G D I 2. Subordinasi/ 3. G E M Diskriminasi 4. Tindakan-tindakan 3. Marginalisasi 4. Beban kerja 5. Kekerasan 18

LATAR BELAKANG PENGARUSUTAMAAN GENDER NATIONAL KOMITMEN UUD 1945 pasaal 28 memuat prinsip “ Equal Right” dan “ Non Dioscrinination” GBHN Tap MPR Tahun 1999.dan UU No. 25/2000 ttg Propenas Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Penetapan Presiden No. 7 Tahun 2005 ttg RPJM 2004 -2009 Internasional komitmen Konvensi PBB ttg CEDAW : UU No. 7 Tahun 1984. ICPD Tahun 1994 di Cairo. Konferensi Wanita ke IV di Beijing 1995: Beijing Platform For Action “Gender Mainstreaming Is A Strategy For Integrating Gender Concerns In The Analysis Formulation And Monitoring Policies, Programs And Projects”. Millinium Declaration 2000 : MDG’s .

PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA VISI : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MISI : Meningkatkan kualitas hidup perempuan; Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data; Meningkatkan partisipasi masyarakat.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Pengarusutamaan Gender 2. Penyadaran Gender di masyarakat 3. Pembaharuan dan Pengembangan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan 4. Advokasi, Fasilitasi dan Mediasi 5. Pengembangan Kemitrasejajaran Harmonis 6. Sistem Informasi Gender 7. Pengembangan Sistem Penghargaan

SIAPA YANG MELAKSANAKAN PUG 1. Pemerintah termasuk Provinsi dan kabupaten /Kota 2. Dunia usaha termasuk BUMN/BUMD 3. Lembaga Kemasyarakatan ( Organisasi Keagamaan; LSM; Organisasi Profesi dan Swasta; Orsospol; Media Massa )

INDIKATOR SUKSESNYA PUG KONDISI AWAL KOMPONEN KUNCI 1. Komitmen politik 2. Kerangka kebijakan Data dan Statistik terpilah/gender Gender analysis Skill Kelembagaan/Struktur Alat dan Sistem Monev K I E Peran serta Masyarakat 3. Struktur dan mekanisme Pemerintah 4. Sumber Daya 5. Sistem informasi dan data 6. Alat analisis 7. Masyarakat madani

ARAH DAN PROGRAM PLM Dakar : Sasaran: Kegiatan Pokok : 2005 - 2009 1. Kepmen P. 01/PP/2005 2. Perpres No. 7/ 2005 tentang RPJM 3. Renstra KPP 2005 - 2009 Sasaran: Penguatan lembaga masyarakat dalam mendorong keterlibatanperempuan menuju thn 2009. Kegiatan Pokok : Sosialisasi tentang hak-hak perempuan dlm bidang publik dan isu perempuan 2. Pelatihan kepemimpinan dan kewarganegaraan 3. Fasilitasi lembaga masyarakat 4. Membangun jaringan/ networking 11

Tugas dan Fungsi (Kepmen P. 01/PP/2005) Tugas : Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan Fungsi : 1. Penyiapan Perumusan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan 3. Pelaksanaan hubungan kerja 4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyiapan laporan 12

Visi : Mewujudkan KKG, KPA dalam kehidupan keluarga, RENSTRA KPP Kep.Men PP No. 27/ 2005 Visi : Mewujudkan KKG, KPA dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Misi : 1. Meningkatkan KHP 2. Memajukan kehidupan perempuan dlm proses politik & jabatan publik 3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 4. Meningkatkan KPA 5. Meningkatkan pelaksanaan & memperkuat kelembagaan PUG 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat 13

Prioritas : 23 Bidang Prioritas, 90 Program RENSTRA (lanjutan) Sasaran : Terjaminnya KKG dalam produk UU, program dan kegiatan pembangunan 2. Membaiknya GDI & GEM 3. Menurunnya KTP 4. Meningkatnya KPA Meningkatnya kemampuan lembaga & jaringan PUG dan Anak, ketersediaan data Prioritas : 23 Bidang Prioritas, 90 Program 15

RENSTRA KPP Tujuan : Cara Pencapaian : Pembangunan PP dan KPA (lanjutan) Tujuan : Pembangunan PP dan KPA Cara Pencapaian : Terintegrasinya kebijakan PP & KPA pada semua kebijakan & program pembangunan. 2. Terwujudnya 440 Kabupaten/ Kota yang responsif gender. 3. Berperannya lembaga masyarakat dlm PP & KPA 14

Sasaran dan materi kegiatan Bahan/ materi 1. Kepekaan Teori & konsep gender Permasalahan & isu-isu perempuan Perjuangan perempuan di Indonesia 2. Kesadaran Komitmen Nasional Komitmen Internasional Visi/ misi PP 3. Kecerdasan Kepemimpinan/ Mgt. Communication skill Etika dan prilaku Kewarganegaraan 16

Hasil yang diharapkan : Terbangunnya jaringan lembaga masyarakat yang memperjuangkan PP & KPA dan KKG 2. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran atas hak-hak perempuan 3. Tersedianya kader perempuan yang bergerak dalam bidang politik 4. Tercapainya quota minimal 30 % tahun 2009 17

Laki-laki dan perempuan memang beda tetapi tidak boleh di beda-bedakan Terima kasih Wassalam