STRATEGI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN PERDESAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Contoh dari kegiatan Pemulihan Ekonomi Lokal dan Kebijakan PBB untuk penciptaan lapangan kerja pasca konflik Proyek Maluku – Juni 2012.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ANALISIS SEKTOR PERTANIAN
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom
PADA TAHUN 2025 UNY MENJADI UNIVERSITAS KEPENDIDIKAN KELAS DUNIA BERLANDASKAN KETAQWAAN, KEMANDIRIAN DAN KECENDIKIAAN Disusun Oleh Anggita Sayushi, S.
Konsep Pengembangan Wilayah
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
TEORI DESENTRALISASI II
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Pembangunan Ekonomi Daerah
PEREKONOMIAN INDONESIA
Peran Dunia Usaha Mendorong Perekonomian Nasional Melalui Potensi Desa
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
ORGANISASI BUMDES DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
(Pembentukan & Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa)
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BANTUL BERSIH SAMPAH 2019 KABUPATEN BANTUL
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
KETAHANAN EKONOMI DAYA SAING DAERAH DAN PASAR BEBAS
PEMERINTAH DAERAH.
Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek
(Pembentukan & Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa)
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
DESTANA desa tangguh bencana.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Transcript presentasi:

STRATEGI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN PERDESAAN

TUJUAN OTONOMI : MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH. PRINSIP OTONOMI ADALAH SELUAS-LUASNYA, NYATA DAN BERTANGGUNGJAWAB

HAKEKAT OTONOMI DESENTRALISASI KEWENANGAN DESENTRALISASI FISKAL PEMBERDAYAAN (SDM,LEMBAGA,SARPRAS, SDA/L) PENENTUAN SKALA PREORITAS PEMBANGUNAN KERJASAMA

STRATEGI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN PERDESAAN KONSEP PENGEMBANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL KONSEP PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL ( LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT ) KONSEP PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT(COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT) KONSEP PENGEMBANGAN ALTERNATIF (ALTERNATIVE DEVELOPMENT)

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN PERDESAAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENINGKATAN KAPASITAS PEMDES PENINGKATAN KAPASITAS LKD PENINGKATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO/BUMDES PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH /ADANYA BANK TANAH OPTIMALISASI ZONE / KAWASAN(ADANYA TATA DESA /TATA RUANG ) PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN PENCIPTAAN MULTI PLAYER EFFECT KEGIATAN PEREKONOMIAN HUKU HILIR ( BWLA DAN FWLA )

PERAN PENTING PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN PERDESAAN 4 ( EMPAT ) PERAN PEMERINTAH DESA PERAN ENTREPRENEUR PERAN KOORDINATOR PERAN FASILITATOR PERAN STIMULATOR

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN PERDESAAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENINGKATAN KAPASITAS PEMDES PENINGKATAN KAPASITAS LKD PENINGKATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO/BUMDES PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH /ADANYA BANK TANAH OPTIMALISASI ZONE / KAWASAN(ADANYA TATA DESA /TATA RUANG ) PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN PENCIPTAAN MULTI PLAYER EFFECT KEGIATAN PEREKONOMIAN HUKU HILIR ( BWLA DAN FWLA )

C. DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN PERDESAAN DIPERLUKAN LANDASAN HUKUM SEBAGAI PAYUNG BERUPA : 1. PERATURAN DESA ( PERDES ) 2. PERATURAN KEPALA DESA 3. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KESIMPULAN KEIKUT SERTAAN MANUSIA LOKAL SECARA SOSIAL , EKONOMI DAN POLITIK MERUPAKAN KUNCI UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS MASYARAKAT, UNTUK MENOLONG DIRI SENDIRI DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL/ PERDESAAN

DANDANG GULA OTONOMI TUJUANE OTONOMI YEKTI MINANGKA SRANA ENGGALE SEDYA MANGGIH MARANG RAHARJANE PARA KAWULA TUHU SINENGKUYUNG PUNGGAWA BECIK NEPSUNE DEN KUNJARA NINGGAL WATAK DIYU UGERANE PRANATAN NEGARA MEMAYU HAYU TLATAH BUMI MAGETI MULYA MUKTI WIBAWA

SELAMAT BERBAKTI..SEMOGA SUKSES… BAPERMAS & PEMDES KAB. MAGETAN Renungan : THE MAN BEHIND THE GUN... ( OTONOMI UNTUK SIAPA??? ) HARI ESOK HARUS LEBIH BAIK DARIPADA HARI INI.. AGAR KITA TIDAK TERMASUK ORANG YANG MERUGI…. SELAMAT BERBAKTI..SEMOGA SUKSES… Oleh : SADIRUN, SH. MM BAPERMAS & PEMDES KAB. MAGETAN