Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA
1Mapping Sarana Kesehatan; 2Self Asessment terhadap standard sarana; 3Sosialisasi : -Kepada Organisasi Profesi, Perguruan tinggi, Asosiasi, tenaga kerja.
DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM PELAKSANAAN SJSN
Bandung, 14 September MATERI ARAHAN Sambutan dan arahan Menko Kesra Sambutan dan arahan Menkes MATERI INFORMASI Kebijakan Menpan dalam penyediaan.
PELAYANAN KEFARMASIAN DI ERA SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
Pelaksanaan Pelayanan JKN di PELAYANAN KESEHATAN St. Carolus
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
Dapodik 2013 Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas By : Asyarudin Andhin, MT.
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEGIATAN SUBDIT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TAHUN 2014
PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI TARIF INA-CBG’S
SUB DIREKTORAT FARMASI KOMUNITAS
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
Outlook Manajemen RS.
PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI.
KEBUTUHAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JKN
Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER 2 TAHUN OKT – 01 NOP 2013 BAHAMAS HOTEL & RESORT, BELITUNG PERTEMUAN 3.
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Bayu Teja Muliawan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
Tindak Lanjut – Rencana Kerja
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
Subdit Farmasi Klinik.
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
{PROFIL SDMK PROVINSI}
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
Dr. drg. Haris Budi Widodo, M.Kes., A.P., SIP.
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
Komite farmasi dan terapi
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI NSPK PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

OUTLINE III. NSPK YG TELAH TERSEDIA I. ISUE STRATEGIS II. PERAN NSPK DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN III. NSPK YG TELAH TERSEDIA IV. KEGIATAN 2014 V. PENUTUP

I ISUE STRATEGIS

Penerapan Konsep Obat Esensial - Penggunaan obat yang belum berbasis EBM - Tingginya Resistensi AB akibat penggunaan AB yang kurang tepat - Kurangnya kendali mutu dan biaya obat - Belum optimalnya Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan - Jaminan aksesibilitas obat yang bermutu, berkhasiat dan terjangkau serta penggunaan obat yang rasional pada pelayanan kesehatan dalam era JKN Penerapan NSPK Penerapan Konsep Obat Esensial

II PERAN NSPK DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN

PERAN NSPK DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS POR Yanfar Klinik Yanfar Komunitas NSPK menuju Pasien Safety Quality of Life

Ditetapkan dlm bentuk a.l : PENETAPAN NSPK STANDAR PEDOMAN JUKLAK JUKNIS dll NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA Ditetapkan dlm bentuk a.l :

III PEDOMAN YANG TELAH TERSEDIA

PEDOMAN DAN STANDAR KEFARMASIAN Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)   Formularium Nasional     Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas     Pedoman Umum Penggunaan Antibiotika     Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi     Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit     Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas     Formularium Spesialistik Ilmu Penyakit Dalam  

IV KEGIATAN 2014

KEGIATAN SUBDIT STANDARDISASI 2014 REVISI FORMULARIUM HAJI REVIEW OBAT DALAM FORNAS DAN DOEN PENGEMBANGAN SISTEM KODING OBAT DALAM FORNAS SOSIALISASI FORNAS ADVOKASI IMPLEMENTASI FORNAS KEPADA PRESCRIBER & STAKE HOLDER DI 3 REGIONAL EVALUASI IMPLEMENTASI PEDOMAN DAN STANDAR DI 3 WILAYAH

REVISI FORMULARIUM HAJI Tujuan Sasaran Kontributor Indikator Kinerja Output Mendorong penggunaan obat secara rasional kepada Jemaah haji Indonesia sesuai standar, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (cost effective) Menyediakan acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, paling efficacious, dan aman Memudahkan perencanaan dan penyediaan obat bagi jemaah haji Indonesia sesuai dengan kebutuhan Tim Tenaga Kesehatan haji dan Jemaah Haji Indonesia Tim ahli baik dari Rumah Sakit maupun dari Universitas, Asosiasi profesi dokter spesialistik terkait, Pusat Kesehatan Haji, Ditjen Binfar dan Alkes SK Tim Penyusun ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Meningkat nya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan 1000 Buku Formularium Haji

TAHAPAN KEGIATAN Januari – April 2014 24 April 14 Permohonan Usulan Rumah Sakit Pemerintah, Embarkasi Haji dan Tim Penyusun Formularium Haji Kompilasi Usulan. Penetapan Tim Penyusun Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Rapat Persiapan Usulan 10-11 Jun ‘14 Pembahsan Teknis 1 7-8 Juli‘14 13-14 Agustus’14 Pembahasan Teknis 2 Draft Formularium Haji 2014 Finalisasi Draft, Penetapan SK pemberlakuan Pencetakan, Sosialisasi, Distribusi Nov ‘14 FORMULARIUM HAJI

REVIEW OBAT DALAM FORNAS DAN DOEN Tujuan Sasaran Kontributor Indikator Kinerja Output Mendorong penggunaan obat secara rasional dalam pelayanan kesehatan di era JKN sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (cost effective) Meningkatkan implementasi Fornas sebagai acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, paling efficacious, dan aman Memfasilitasi konsep Fornas yang dinamis mengikuti perkembangan pengetahuan di bidang kesehatan dan obat Fasyankes baik tingkat pertama maupun rujukan -Tim Evaluasi Fornas, - Asosiasi profesi dokter spesialistik terkait, Ditjen Binfar dan Alkes Serta unit kemkes yang terkait. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan - Addendum Perubahan Fornas - Rekomendasi untuk revisi Fornas dan DOEN 2015

TAHAPAN KEGIATAN Rapat Persiapan Rapat Review 1 Rapat Review 2 Kompilasi Usulan, Penambahan/Pengurangan Obat dalam Fornas Rapat Persiapan Rapat Review 1 Rapat Review 2 Kompilasi Usulan Penambahan/Pengurangan Obat dalam Fornas EfisiensiFinalisasi Jan - Mar 9 Apr Juni April – Jun 9 – 12 Jul Jul - Sep 30 -31 Sep

PENGEMBANGAN SISTEM KODING OBAT DALAM FORNAS Tujuan Sasaran Kontributor Indikator Kinerja Output Penyeragaman data obat dalam Sistem Informasi RS dan Puskesmas sebagai kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan Untuk mempermudah pemantauan penggunaan obat pada pelayanan kesehatan di era JKN untuk menjamin Penggunaan Obat Rasional. RS Puskesmas Tim Farmakologi FK UGM, Ditjen BUK (D/R), Pusdatin, Ditjen Binfar dan Alkes Pengintegrasian data obat dalam Fornas yang terkoding dalam Sistem Informasi Penggunaan Obat di fasilitas pelayanan kesehatan Tersedianya sistem koding obat dalam Fornas yang disesuaikan dengan ATC Code dan Clinical Pathway untuk masing-masing diagnosis penyakit

TAHAPAN KEGIATAN Maret - April Juni Juli Mei Pembahasan Awal Proses Perkembangan Sistem Koding Uji Coba (Pilot Project) Rapat Finalisasi Sistem Koding Mei Maret - April Juni Juli

SOSIALISASI FORNAS Tujuan Sasaran Kontributor Indikator Kinerja Output Tersosialisasinya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasyankes untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Peserta: Stakeholder bidang Farmasi dan yankes di Prop, RS Vertikal, RSUD, Hisfarsi seluruh Indonesia dan Organisasi Profesi Tim Komnas, Dirjen BUKR, Pusdatin, P2JK/NCC, Dirjen Binfar dan Alkes, Dir Bina Yanfar dan Dir Bina Obat Publik dan Perbekes serta Dir Bina Prodis Alkes Meningkatnya implementasi Fornas sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan pada Era JKN Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN oleh stakeholder dan nakes agar tercapai POR di fasyankes (11 – 14 Mei )

ADVOKASI IMPLEMENTASI FORNAS KEPADA PRESCRIBER DAN STAKE HOLDER DI 3 REGIONAL Tujuan Sasaran Kontributor Indikator Kinerja Output Meningkatkan penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasyankes untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Peserta: Stakeholder bidang Farmasi DI Dinkes Kota dan Ka Puskesmas di kota terpilih, Ka IFRS dan Ka Komite Medik di Rumah Sakit Propinsi Tim Komnas, Dirjen BUK, Pusdatin, P2JK/NCC, Dirjen Binfar dan Alkes, Dir Bina yanfar dan Dir Bina Obat Publik Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN oleh stakeholder dan nakes agar tercapai POR di fasyankes Banten Jabar Sulsel

TAHAPAN KEGIATAN Regional Regional Barat Batam (11-14 Juni) dan Banten (9-12 Juli) Regional Tengah Jatim (1-4 September ); Kaltim(3-6 November) dan Jabar (24-27 November); Regional Timur Sulsel (20-23 Agustus )

EVALUASI IMPLEMENTASI PEDOMAN DAN STANDAR DI 3 WILAYAH Tujuan Sasaran Kontributor Indikator Output Untuk mendapatkan data evaluasi dalam penerapan pedoman dan standar kepada prescriber dan tenaga kefarmasian di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional Stakeholder bidang Farmasi di Dinkes Kab/Kota dan Ka Puskesmas di kota terpilih, Ka IFRS dan Ka Komite Medik di Rumah Sakit Kab/Kota Tim Komnas, Dirjen BUK, Pusdatin, P2JK/NCC, Dirjen Binfar dan Alkes, Dir Bina Yanfar dan Dir Bina Obat Publik Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian sesuai standar dan penggunaan obat yang rasional di fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya penerapan Fornas sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN oleh stakeholder dan nakes agar tercapai POR di fasyankes

TAHAPAN KEGIATAN Lokal Efisiensi Wilayah Barat Wilayah Timur Wilayah Tengah Kalsel, 1-4 Desember 2014 Wilayah Barat Lampung, 4-7 Juni 2014 Wilayah Timur Sulteng, 1-4 September 2014 Efisiensi

V. PENUTUP

TERIMA KASIH