IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR SOSIALISASI PEMBELIAN BUKU TEKS
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
ARAHAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Bogor, 13 Mei 2014 PERTEMUAN EVALUASI PINJAMAN & HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) PROGRAM.
E-CATALOGUE OBAT 2014: PERMASALAHAN DAN SOLUSI
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALAT KESEHATAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
pembinaan penyusunan draft protokol risbinkes 2015
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Era JKN
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
E-report alkes dan Pkrt e-watch alkes dan PKRT e-Infoalkes dan PKRT
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
SIPERMON BUK (Pemikiran Integrasi e-Planning dan ASPAK)
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENERAPAN E-CATALOGUE
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK Engko Sosialine M Disampaikan Pada Pertemuan Rakontek Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes Tahun 2014

PENDAHULUAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SAMPLING OBAT UNTUK UJI MUTU E-CATALOGUE E-LOGISTIK INDIKATOR 2015-2019 SAMPLING OBAT UNTUK UJI MUTU PENUTUP

sistem kesehatan nasional Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu  OBAT Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya  (serta pemerataan) . Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya  .

Pharmaceutical Use and Supply Management NATIONAL FORMULARY GPP Good Prescribing Practice Manajemen Peresepan Pelayanan Penggunaan Monev Manajemen Pemilihan Pengadaan Distribusi Pelayanan Obat e-catalogue Dispensing GDP: Good Distribution Practice DUE: Drug Use Evaluation Moon ADR : Monitoring Adverse Drug Reaction GPP : Good Pharmacy Practice RUM : Rational use of Medicine MESO PTO EPO POR GDP GSP

SIKLUS PENGELOLAAN OBAT Manajemen Satu Pintu (?) Koordinasi (?) Perencanaan Penggunaan Pengadaan Dukungan Manajemen Distribusi Penyimpanan Perlu Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat Sistem Satu Pintu

Pengaturan Instalasi Farmasi Pemerintah Pengaturan Pengelolaan Obat di IF Pemerintah Pengaturan Pengadaan Obat Pengaturan Sarana Prasarana IF Pemerintah Sarpras Instalasi Farmasi Pemerintah Pedoman Pengelolaan Obat Publik & Perbekes Pedoman Pengadaan Obat Publik & Perbekes Rancangan Permenkes ttg Instalasi Farmasi Pemerintah

Proses e-Catalogue Obat (Status per 26 Agustus 2014) 901 Sediaan Tayang: 592 Sediaan Proses: 309 Sediaan Siap Tayang: 27 Sediaan*) Proses Lelang: 282 Sediaan**) Sudah diproses dalam 7 (tujuh) paket, sejak 25 Nov 2013 Akan diproses dalam 2-4 paket *) Minggu ke-4 Agustus 2014 **) Estimasi selesai Minggu ke-4 September 2014

Satker yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Tahun 2014 *) Faskes Jumlah E-Catalogue Persentase (%) Dinkes Provinsi/Kab/Kota 514 173 34 % RSUP / RSUD 592 175 30% *) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

Satker lain yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Tahun 2014 No Nama Satker 1. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI 2. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Surakarta 3. Perwakilan BKKBN, Prov. Sumatera Utara 4. BKPM Wilayah Klaten 5. BKPM Wilayah Pati 6. KKP Kelas I Soekarno-Hatta 7. Biro Umum dan Perlengkapan, LIPI 8. Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung

Jenis Keluhan (%) Status 11 Agustus 2014 HP. 081281753081 dan email : e_katalog@kemkes.go.id

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 1. Prosedural Kejelasan prosedur/tata cara pemesanan e-purchasing (upload ulang, pembatalan pemesanan namun belum dilakukan cancel pada sistem) Belum tercantum data distributor pd e-Catalogue Sosialisasi e Catalogue Pusat 34 Prov, 497 Kab/Kota (1098 orang) Dekon 15 Prov (673 orang) Modul e-purchasing dapat diunduh di website LKPP atau You Tube Siapkan frequently asked questions and answers Koordinasi intensif dg LKPP

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 2. Kesiapan Penyedia Distributor tdk bersedia melayani krn hutang RS yg belum dibayarkan Waktu respons pemesanan Kekosongan obat pada distributor Waktu pengiriman barang Dalam proses (APBNP) Tindak lanjut langsung dg IF Penyedia Komunikasi pelaksanaan e-Purchasing terkait perencanaan yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak, meliputi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengiriman . Menetapkan Permenkes ttg Petunjuk Pelaksanaan e-Purchasing: termasuk perencanaan dan time line respons Forum Komunikasi Penyedia 2 kali (300 orang)

Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 3. Spesifikasi 4. Kesiapan Pengguna Kemasan obat tidak sesuai e-Catalogue PBF tidak sesuai dg e-Catalogue Satker memesan obat tidak sesuai dg Tk Faskes sesuai Fornas Satker belum memiliki akun e-Purchasing Kelengkapan administrasi Pemesanan obat yg belum terdapat dalam e-Catalogue Sosialisasi e-Catalogue bahwa spesifikasi pada e-Catalogue adalah mengikat Sosialisasi Fornas Informasikan kepd Satker agar berkoordinasi dg LPSE di daerahnya Sosialisasi e-Purchasing Sosialisasi Perpres 70 Th 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SE Menteri No. 167 Th 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan e-Catalogue

PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (1) Instalasi Farmasi Propinsi Internet Integrasi laporan Puskesmas Internet Integrasi laporan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Bank Data E-Logsitik Instalasi Farmasi Kementrian Kesehatan Internet Internet Upload Data Wajib Upload Data Wajib Pusat/Kemkes Output Peta Grafik Tabel Akses Pusat (Raw Data) Akses Publik

PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (2)

Program Penuntasan 100 HARI MENUJU AKHIR KIB II RENCANA AKSI KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN PENILAIAN VERSI UKP4 CAPAIAN TARGET Pembenahan Kualitas Manajemen Logistik Obat & Vaksin di IF K/K Pengembangan aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K Termanfaatnya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K Target 15 Agustus : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di 50 IF K/K Ada 55 K/K dari 10 provinsi yang telah mengupload. Target 17 September : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 200 IF K/K Hingga tanggal 21 Agustus 2014, sudah ada 229 K/K dari 30 provinsi yang telah mengupload. Target 10 Oktober : Termanfatkannya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 500 IF K/K

INDIKATOR DIT. BINA OBAT PUBLIK & PERBEKKES TAHUN 2015 - 2019 IKK Baseline 2014 Target Catatan 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK 77.00 80 82 85 90 95 Penetapan target berdasarkan trend pencapaian target 2010 - 2014 Persentase IFK yang sesuai standar 53,12 55 60 65 70 75

Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit. Bina Obat Publik & Perbekkes IKK Definisi Operasional Formula Perhitungan Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK Tersedianya obat dan vaksin bagi pelayanan kesehatan dasar sesuai FORNAS pada IFK selama 18 bulan (12 bulan bagi kebutuhan, 3 bulan cadangan/ buffer stock & 3 bulan waktu tunggu) Persentase IFK yang sesuai standar Persentase IFK yang sesuai standar & mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 70

Penilaian Instalasi Farmasi SDM (40%) Penanggungjawab Perbandingan SDM Peningkatan SDM Sarana & Prasarana (40%) Struktur Organisasi Luas Tanah Luas Bangunan Status Gedung Sarana Pengaman Sarana Penyimpanan & Distribusi Sarana Administrasi Anggaran & Biaya Operasional (20%) Biaya Operasional Penggunaan Biaya Operasional Anggaran Perkapita 2 1 3

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM Uji Mutu obat tahun 2014 akan dilaksanakan pada Kab/Kota, di 33 Provinsi dan Pusat Kriteria Instalasi Farmasi Kab/Kota yang akan dilakukan sampling untuk uji mutu obat ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi Agar ketersediaan obat untuk pelayanan tidak terganggu maka Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam perencanaan obat perlu memeperhitungkan jumlah sampling obat. Daftar obat yang akan dilakukan uji mutu diutamakan obat yang terdapat dalam Formularium Nasional dan atau e-katalog obat. Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)

TERIMA KASIH