PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
STANDAR 2.
PADA KEGIATAN ORIENTASI CPNS TAHUN 2010
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BUKIT TINGGI 11/5/ DELIBERATE, SUATU KEGIATAN YANG DISENGAJA, MEMILIKI TUJUAN TERTENTU. 2. PLANNED, SUATU KEGIATAN YANG TERENCANA BUKAN SPORADIS.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Template Strategy Map and Balanced Scorecard Komponen: Advokasi JAKARTA, 5-6 November 2009.
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Pertanyaan Sesi 4.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Manajemen Strategik Bagian 1.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2011.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
Nilai dan rekomendasi sakip
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
PERAN KORKOT.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
SHIP PARTNER.
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Evaluasi dan Rencana Kerja
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BERAU LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Transcript presentasi:

PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN PENILAIAN Menilai kapasitas dari KPA Provinsi ditinjau dari 13 komponen, yaitu : 1. Visi&Misi 8. Program 2. Struktur Organisasi 9. Monev 3. Kepemimpinan 10. Komunikasi & Koordinasi 4. SDM 11. Advokasi 5. Kesekretariatan 12. Pendanaan 6. Manajemen & Sist. Organisasi 13. Jejaring & Dukungan 7.Manajemen Keuangan Pemangku Kepentingan

Penilaian Kapasitas Lembaga Objek Penilaian adalah KPA Prov. Jateng (Lembaga) Penilaian bersifat self assessment Cara Penilaian dengan skoring (skala 1-5)  dilakukan klasifikasi (Awal, Berkembang, Lanjut) Waktu Penilaian I  Maret 2009 II  Desember 2010 Difasilitasi oleh KPAN (dukungan dana HCPI)

1. VISI & MISI Unsur Penilaian : Pemahaman Akan Visi dan Misi KPA Provinsi Sosialisasi Visi dan Misi KPA Provinsi Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

2. Struktur Organisasi Unsur Penilaian : Legalitas Lembaga, Struktur Organisasi, Peran dan Fungsi Tim Asistensi, Peran dan Fungsi Pokja, Tupoksi Organisasi Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

3. KEPEMIMPINAN Unsur Penilaian : Kapasitas Kepemimpinan Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan, Peraturan dan Pendanaan Kemampuan Manajemen Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

4. SDM Unsur Penilaian : Rekrutmen di Sekretariat, Uraian Tugas, Status Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penilaian Kinerja Staf, Penggajian Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

5. KESEKRETARIATAN Unsur Penilaian : Sarana & Prasarana Kantor Administrasi Umum Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

6. Manajemen & Sist Organisasi Unsur Penilaian : Rencana Strategis KPA Provinsi, Rencana Kerja, Manajemen Sekretariat, Laporan Kinerja Lembaga, Pelibatan ODHA dan Populasi Kunci, Sensitif Gender Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

7. Manajemen Keuangan Unsur Penilaian : Akuntabilitas Laporan, Penggunaan Dana, SOP Keuangan, Transparansi di Sekretariat KPAP Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

8. PROGRAM Unsur Penilaian : Konsep Program Perencanaan Program Implementasi Program Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

9. MONEV Unsur Penilaian : Perangkat Monev, Tim Monev, Pelaksanaan Monev, Kualitas Data Monev, Analisa Data dan Penggunaan Data/Informasi Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

10. Komunikasi & Koordinasi Unsur Penilaian : Mekanisme, Koordinasi Tindak Lanjut Lintas Sektor, Komunikasi dan Koordinasi Internal, Inisiatif Sektor, Koordinasi KPA Provinsi Dengan KPA Kab/Kota Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

11. Advokasi Unsur Penilaian : Pelaksana Advokasi, Mekanisme, Keterampilan, Produk Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

12. PENDANAAN Unsur Penilaian : Sumber Dana, Alokasi Dana, Pemanfaatan Dana, Mekanisme Cara Mendapatkan Dana, Koordinasi Pendanaan Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

13. Jejaring & Dukungan Pemangku Kepentingan dan Masy Unsur Penilaian : Jaringan Kerja / Kemitraan, Level Jaringan, Partisipasi, Keterwakilan Lembaga Dalam Jaringan Kerja, Manfaat Wak tu AwalBerkembang Berke lanjut an

KESIMPULAN Dari 13 komponen penilaian, 12 komponen nilainya ada pada kategori Berkembang sedangkan 1 komponen masuk kategori awal. Tim Asistensi dan Pokja sudah menjalankan perannya namun belum berjalan dengan baik. Tim Monev belum menjalankan perannya karena SK Pembentukannya belum disahkan. Belum adanya perangkat monev yang bisa menilai peran anggota KPA Prov. Advokasi baik kpd pimpinan KPA Prov maupun kpd Kab/Kota Perlu ditingkatkan