SERASI sistem perencanaan dan evaluasi soegeng rahadhy.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
Laporan Manajemen SIMKeu Depdiknas.
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
PETUNJUK MENYUSUN TRNBP
Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
Perkembangan Administrasi
Implementasi ONLINE TREASURY SYSTEMS
1 Instruksional PELATIHAN SERASI JAKARTA, 13 – 15 FEBRUARI 2013 BALAI PENDIDIKAN dan PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Kementerian Perumahan Rakyat
KEPALA BIRO PERENCANAAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Sosialisasi Pengajuan Usulan Revisi melalui e-Budgeting
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
JADWAL PENGANGGARAN Alur Proses Perencanaan Penganggaran (Jan – Des)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
PANDUAN PROKER DIREKTORAT SDM TERPUSAT TAHUN 2017
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
METODOLOGI MANAJEMEN PROYEK PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Sistem Informasi Perencanaan dan
TUGAS POKOK 1. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan administrasi umum. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua.
Transcript presentasi:

SERASI sistem perencanaan dan evaluasi soegeng rahadhy

Latar Belakang Kesulitan untuk mendapatan informasi yg cepat Perlunya penyiapan laporan yang cepat dan tepat  akibat banyak permintaan informasi dari KL Keperluan monitoring penyerapan anggaran

Sejarah  database kegiatan dan anggaran  sebatas untuk perencanaan kegiatan dan anggaran  tidak terintegrasi dgn data base lain 2005  dikembangkan menjadi alur proses perencanaan s.d pelaporan dan evaluasi dan telah diintegrasikan dengan sistem lain seperti SIMKA  SERASI

lanjutan SERASI (Sistem Perencanaan dan Evaluasi) adalah sistem informasi menggunakan database relasional dalam jaringan intranet untuk membantu pelaksanaan kegiatan BAPETEN, meliputi Rencana Strategis, RKJM, Kegiatan dan detailnya serta sistem pelaporan kegiatan dan LAKIP

lanjutan 2009  disesuaikan dengan struktur RKAKL berdasarkan fungsi lembaga 2011  disesuaikan dengan memasukan unsur pengelola keuangan 2012  disesuaikan berdasaran perubahan PMK (struktur RKAKL dikembangkan)

Tujuan Mempermudah Pimpinan dalam memonitor realisasi anggaran setiap Unit Kerja Proses penyusunan laporan eksekutif lebih cepat, tepat dan secara real time Mempermudah Bendahara memprediksi jumlah anggaran yang diperlukan (harian sd triwulan) Revolving anggaran (diharapkan) lebih cepat Membantu Unit Kerja dalam penyusunan laporan kegiatan (LAKIP, triwulan dan tahunan

Tujuan (kecil) Tersedianya informasi rekap RKAKL sebagai acuan Unit kerja Tersedianya informasi perencanaan kegiatan dan anggaran,meliputi kegiatan, alokasi anggaran dan perencanaan per triwulan Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, meliputi tempat, personil, agenda, notulen kegiatan dan administrasi pertanggngjawaban anggaran

Tujuan (kecil) Tersedianya informasi realisasi kegiatan Unit Kerja Tersedianya informasi status permohonan Unit Kerja, dimulai dari rencana kegiatan, permohonan dana ke KPA, verifikasi hingga realisasi Bendahara.

Fitur

Konsep Biro Perencanaan  melakukan penyusunan dan input RKAKL serta revisi RKAKL ke dalam SERASI Unit Kerja  melakukan input rencana kegiatan selama 1 tahun, permohonan dana dan laporan kegiatan. Verifikator  melakukan verifikasi pagu sesuai permohonan dana Unit Kerja dan input SPP sesuai pertanggung jawaban/kwitansi dari Unit Kerja. Bendahara  proses SP2D. Staf PPK  membuat/memproses SPM sesuai dengan SPP yang telah ada (2013)

Persyaratan komitmen unit kerja dan pejabat terkait untuk input data secara berkesinambungan Penggunaan SERASI sebagai tools untuk membantu mempernudah proses  SDM yang berperan

Manfaat Sinkronisasi kegiatan BAPETEN dengan sub output, output, kegiatan dan Program Nasional sesuai RKAKL. optimasi penggunaan sumber daya (anggaran, waktu dan fasilitas) dalam pelaksanaan kegiatan. membantu proses perencanaan kegiatan dan usulan kegiatan memberikan data kemajuan permohonan kegiatan tiap unit kerja memberikan data realisasi anggaran kegiatan.

User Leveling No.Level UsersPenggunaTugas 1AdminBiro Perencanaan (Bag. Program) menginput/Update data RKAKL 2PelaksanaAdministrator Unit Kerja Menginput seluruh kegiatan di Unit Kerja terkait 3VerifikatorVerifikator Pagu dan SPP memverifikasi seluruh permohonan kegiatan dari unit kerja 4BendaharaBendahara/PUMmembuat dan memproses SPM dan SP2D/Unit Kerja 5PimpinanEselon 1 dan 2View khusus untuk KPA dan PPK

Flowchart SERASI 2011

Aturan yang Berlaku No.UraianPerlakuanPelaksana 1Revisi RKAKL Perubahan RAB/Anggaran yang dilakukan oleh unit kerja. Biro Perencanaan 2Revisi Rencana TW Apabila Angaran yang diajukan pada permohonan dana lebih besar dari Rencana Triwulan, maka Rencana Triwulan harus diubah sesuai dengan anggaran Permohonan Dana yang diajukan Unit Kerja 3Revisi Permohonan Dana Apabila terdapat koreksi pada saat verifikasi Pagu Unit Kerja 4Realisasi Anggaran Apabila pertanggung jawaban/kwitansi telah diinput pada proses Verifikasi SPP. Dan secara otomatis akan tampli pada Laporan tiap Kegiatan Unit Kerja Verifikator (BU) 5Akhir Proses Kegiatan Apabila SP2D telah selesai diinputBendahara

Tips Penginput SERASI di Unit Kerja jangan lupa untuk mengklik kirim untuk permohonan anggaran ke KPA (PPK??) Verifikator, Bendahara dan pihak lain yang terkait tidak boleh lupa mengklik jika sudah selesai dengan aktivitasnya Revisi yang diserahkan ke Bagian Program harus sudah ada persetujuan KPA Jangan lupa mengedit ulang permohonan jika ada rencana kegiatan yang batal dilakukan Jika ada kesulitan/masalah, jangan sungkan bertanya ke Bagian Program