SBU 2015 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO, 2014.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Auditor Itjen Kemdikbud

Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.

REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015

ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :

STRUKTUR BELANJA DAERAH

CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

KONSEP NILAI PEROLEHAN

PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA

KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI PEDUM APBD KABUPATEN PROBOLINGGO

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Cakupan PMK SBM TA 2014 PMK SBM terdiri dari 5 pasal Lampiran I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.

Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Kaidah penggunaan akun dan standar biaya

PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.

PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS

PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007.

S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017

RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA

PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran

MANAJEMEN PAJAK PPh 21.

Keuangan Universitas Padjadjaran

Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana

KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

Berpedoman pada Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayahbahwa komponen biaya pembangunan terdiri dari dari : 1. Komponen biaya konstruksi fisik 2. Komponen.

PERMASALAHAN YANG SERING MENJADI TEMUAN AUDIT

POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Komponen Anggaran Pilgub

PENGALOKASIAN ANGGARAN DLAM DIPA

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA

K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.

PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.

K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.

BAHAN RAPAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2019 Karanganyar, 9 Agustus 2018 BIDANG ASET DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ

Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

PENGADAAN BARANG /JASA DESA

BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”

Biro Organisasi Setda Jabar

LPPM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA NEGARA Oleh: KPP Pratama Tenggarong Tenggarong, 11 Januari 2018.

By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III

CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

USULAN RAB Diadopsi dari Materi Workshop Peningkatan Kualitas Penelitian Ristekdikti.

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

Transcript presentasi:

SBU 2015 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO, 2014

SISTEMATIKA I. HONORARIUM II. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR III. SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA LAINNYA IV. PERJALANAN DINAS V. SATUAN BELANJA PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI

HONORARIUM  Sebagai Batas Tertinggi  Disusun Berdasar Pada PMK 53/2014 Ttg Standar Biaya Masukan Tahun 2015  Terdiri Dari: 1. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan 2. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 3. Honorarium Tim Pengawasan 4. Honorarium lainnya  Dalam penganggaran dibagi 2: di pos belanja pegawai dan di pos belanja jasa  Beberapa hal yang berbeda dengan SBU Tahun 2014 antara lain:

HONORARIUM (1)  Ada kenaikan satuan honorarium  Menambah satuan honorarium Tim ULP, Tim LPSE dan satuan biaya pengawasan (inspektorat)  Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli / Pengajar/ Pelatih/Widyaiswara /Mentor pada diklatpim (OJ dan OK)  Honorarium operator program aplikasi kepemerintahan berbeda dengan honorarium admind web  Bagi PTT ada kenaikan honorarium ditujukan untuk mengakomodir pembayaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan keternagakerjaan (mekanisme dan prosedur pemotongan belum disusun legalitasnya)  Lain-2 silakan baca pada bagian penjelasan

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR CUKUP JELAS, AGAR DI BACA DI LAMPIRAN I PERBUP SBU 2015

SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA LAINNYA  Sebagai batas biaya Estimasi  Terdapat 13 satuan biaya yang diatur  Beberapa hal yang berbeda dengan SBU Tahun 2014 antara lain: 1. Uang Transport 2. Satuan biaya pemeliharaan sarpras kantor 3. Tidak diberlakukan satuan biaya mamin pegawai harian 4. Satuan biaya pemeliharaan gedung/kantor 5. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor  Lain-2 silakan baca pada bagian penjelasan

PERJALANAN DINAS  Terdiri Dari : 1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dan Uang Representasi 2. Satuan Biaya Transportasi 3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri  Uang Harian dibedakan menjadi 2 yaitu dalam dan luar wilayah kabupaten probolinggo  Bagaimana menyusun di RKA? (silakan baca contoh dan cara penyusunannya di penjelasan!)

SATUAN BELANJA PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI silakan baca penjelasan di perbup 37/2014

terimakasih DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO, 2014