SIPERMON BUK (Pemikiran Integrasi e-Planning dan ASPAK)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Aplikasi RKAKL DIPA 2014.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Aplikasi Pelaporan SAK
Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Pendidikan Nasional
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
SNMPTN 2011 JALUR UNDANGAN.
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
1. PENDAHULUAN NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang.
Dapodik 2013 Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas By : Asyarudin Andhin, MT.
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
SOSIALISASI DAPODIK SEMESTER II TAHUN 2012/2013
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
APLIKASI SIMLITABMAS LPTT-LPM UAD.
PEMAPARAN APLIKASI PADAMU NEGERI SIAP ONLINE
Interkoneksi Database Informasi Pendidikan Jawa Timur
Standard Operational Procedure (SOP) Data Siswa (NISN)
PENERAPAN E-CATALOGUE
Verval NRG (bagi yang sudah memiliki)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
UPDATING DATA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Penggunaan Aplikasi E-Purchasing (Pejabat Pengadaan)
Penggunaan Aplikasi E-Purchasing (Pejabat Pembuat Komitmen)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PENYUSUNAN RP2KPKP
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PETUNJUK TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI YANKOMAS HAM (SIMASHAM) 2016
BAP-S/M PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
APLIKASI KELUARGA SEHAT
e-Klaim (Fast Track Claim) BPJS Ketenagakerjaan
e-Klaim (Fast Track Claim) BPJS Ketenagakerjaan
Unit/Satker : Biro Perencanaan Inovasi : Aplikasi SIAP
MANUAL APLIKASI PMP DIKDASMEN versi 2.0 (Beta) Tahun 2017
SELAMAT DATANG FINALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 JAKARTA, 10 JULI 2015.
Panduan Web Site Program Retooling
Teknis Aplikasi Pendataan Emis Semester Ganjil TP. 2017/2018
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
Sosialisasi APLIKASI BANTU PERBANDAHARAAN
VERIFIKASI KEBUTUHAN SPESIALIS.
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
ASPAK Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan RI Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
Manajemen Dapodikdasmen 2018
BANTUAN KEUANGAN & HIBAH
Langkah-Langkah Penyusunan RKBMN KEMENTERIAN KESEHATAN
DigiTAL – STPJM Disdik Prov.Jabar untuk SMA/SMK/SLB
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
Transcript presentasi:

SIPERMON BUK (Pemikiran Integrasi e-Planning dan ASPAK) GK. Wirakamboja, SKM, MPS Kepala Bagian Program dan informasi Setditjen bUK Jakarta, 3 September 2014

DASAR PEMIKIRAN Alur perencanaan s/d evaluasi merupakan satu kesatuan yang utuh Planning: e-Planning Budgeting: RKAKL Implementation: e-katalog dan LPSE Monev: e-Monev Reporting: RS online dan ASPAK

HARAPAN Respons rate pelaporan meningkat Update data RS online dan Sarana Prasarana serta Alkes (ASPAK) Kewajiban satker dilaksanakan dulu (update data dan mengirim laporan), selanjutnya menggunakan hak-nya (mengirim usulan kegiatan/anggaran)  Kebutuhan semua pihak dapat terpenuhi

“Syarat untuk mengajukan anggaran adalah melaporkan kewajiban” Prinsip Utama “Syarat untuk mengajukan anggaran adalah melaporkan kewajiban” “Dinkes Provinsi tidak akan dapat meneruskan usulan satker-satker yang tidak melapor kegiatannya melalui e-Monev dan update data RS online serta ASPAK” UPT Vertikal BUK bisa mengisi eplanning setelah meng-update data RS online dan ASPAK

Web Portal SIPERMON - BUK

Web Portal SIPERMON - BUK

Web Portal SIPERMON - BUK

PERKEMBANGAN E-PLANNING BUK Versi 2 (diluncurkan 2012) : e - Planning 2013 Versi 3 (diluncurkan 2013) : e - Planning 2014 Dan, yang saat ini akan diperkenalkan adalah e-Planning 2015 (Versi. 4) Launching Awal : Rakon BUK TA. 2011 – e-Planning 2012 (Versi. 1) Memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2008 tanggal 2 Agustus 2012

SURAT EDARAN E-PLANNING BUK

KARAKTERISTIK E – PLANNING Ver. 4 Ruang lingkup baru dalam pengusulan kegiatan (mulai tahun ini untuk satker LL (RS Swasta/TNI/POLRI/BUMN) tidak dapat mengajukan Pembangunan Gedung Kesehatan) Penguatan Peran Dinkes Provinsi pada saat proses pengusulan oleh satker dimana Dinkes Provinsi berperan aktif dalam memverifikasi setiap usulan satker Usulan satker dibedakan menjadi Usulan Dasar (Pelayanan Dasar/Puskesmas) dan Usulan Rujukan (Pelayanan Rujukan) Adanya filter untuk setiap usulan yang diajukan oleh satker, berdasarkan : a. Tipe Satker (RS, Dinas dan Balai/Labkesda) b. Jenis Satker (KP, KD, DK, TP, LL) c. Kelas RS d. SDM

RUANG LINGKUP 01 02 03 04 05 06 07 NO KEGIATAN MEKANISME KETERANGAN Pengadaan Alat Kesehatan KP,KD,DK,TP, LL Belanja Modal Alat Kesehatan 02 Pembangunan Gedung Kesehatan KP,KD,DK, TP Belanja Modal Pembangunan Gedung 03 Pengadaan Kendaraan Khusus KP,KD, DK,TP, LL Belanja Modal Kendaraan Khusus 04 Belanja Operasional KP, KD Belanja Mengikat Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran 05 Belanja Tupoksi KP, DK Belanja Barang untuk Pelaksanaan Tupoksi Program BUK 06 Belanja PHLN Belanja Modal PHLN 07 Belanja PNBP KD Belanja PNBP/BLU Catatan: KP: Kantor Pusat KD: Kantor Daerah (UPT Vertikal) DK: Dekonsentrasi TP: Tugas Pembantuan (Dinkes Kab./Kota, RSUD, Balai dan Labkesda) LL: Lain-Lain (RS Swasta/TNI/POLRI/BUMN)

PERAN DINKES PROVINSI Sangat diharapkan Dinkes Provinsi mampu menjadi verifikator dan penyaring terhadap kelayakan usulan satker di wilayahnya Dinkes Provinsi dapat menyusun prioritas kebutuhan anggaran sesuai dengan karakteristik wilayah dan urgensi kebutuhan satker Dinkes Provinsi lebih mengetahui kondisi satker di wilayah kerjanya dibandingkan dengan Kemenkes (rentang kendali terlalu jauh)

PROSEDUR PENGUSULAN e -Planning Online Verifikasi Usulan Satker SATUAN KERJA DINKES PROVINSI Backup e-Planning Offline Scan Data Dukung (S. Usulan, TOR dan RAB) Verifikasi Usulan Satker e -Planning Online Menentukan Prioritas Usulan dan Rekomendasi DINKES PROVINSI

FILTER USULAN SATKER TAHAP FILTER USULAN: Filter berdasarkan Kelas RS Sistem akan menggiring usulan satker sesuai dengan standar alkes dan bangunan yang telah ditetapkan Contoh: RS kelas A  usulan sesuai dengan standar alkes dan bangunan RS kelas A Filter berdasarkan SDM Usulan satker (terutama alkes canggih) hanya dapat diusulkan jika persyaratan minimal SDM terpenuhi RS ingin mengusulkan CT scan, tapi pada database RS online tidak punya Sp. Rad  satker otomatis tidak dapat mengusulkan CT Scan (Rincian CT Scan tidak akan tampil pada list rincian untuk satker tsb.)

FILTER USULAN SATKER (3) DINAS KESEHATAN Usulan Dinas Kesehatan akan dikelompokan berdasarkan Usulan Dasar (Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas) dan Usulan Rujukan (Pelayanan Kesehatan Rujukan). Satker Dinkes Provinsi : mengajukan Usulan Rujukan dan B. Tupoksi Satker Dinkes Kab./Kota : mengajukan Usulan Dasar dan Usulan Rujukan TAHAP FILTER USULAN: Untuk Usulan Dasar, sistem secara otomatis akan menggiring satker untuk mengusulkan alkes, bangunan dan kendaraan yang diperuntukan Pelayanan Dasar/Puskesmas 2. Untuk Usulan Rujukan, akan dikategorikan sebagai usulan pembangunan RS baru. Filter berdasarkan Kelas RS Sebagai pembangunan RS baru, maka usulan alkes dan bangunan yang dapat diajukan adalah untuk standar RS dengan Kelas D b. Filter berdasarkan SDM Tidak ada filter SDM

FILTER USULAN SATKER (4) BALAI – BALAI DAN LABKESDA Sistem akan secara otomatis menggiring satker balai dan labkesda untuk mengusulkan alkes, bangunan dan kendaraan sesuai dengan lingkup kerja satker tsb. Contoh: Balai Mata  otomatis hanya akan dapat mengusulkan alkes dan bangunan yang terkait dengan Pelayanan Mata Balai Laboratorium untuk pengusulan kendaraan khusus yang diperbolehkan adalah Mobil Laboratorium Keliling.

E – PLANNING ONLINE Yang baru dari e-Planning Online 2015 : Lebih user friendly, proses pengisian pada saat upload usulan lebih sedikit karena semua data otomatis terisi sesuai dengan backup e-Planning Offline Adanya email notifikasi kepada satker jika usulan satker tsb sudah berhasil di-upload. Adanya fitur cetak hasil usulan satker yang dilengkapi dengan kode barcode sehingga menjadi pembeda dengan usulan yang bukan hasil cetak online.

DATA DUKUNG SATKER Data Dukung yang harus disiapkan oleh satker : Backup e-Planning Offline yang tidak dirubah namanya (format backup saat ini adalah kodesatker_TA.eplan) Scan dalam satu file format .pdf untuk data dukung berikut: Surat Usulan dari Kepala Satker sesuai dengan jumlah usulan yang diajukan dan telah di TTD dan cap basah. TOR dan RAB (Hasil cetak usulan e-Planning Offline yang telah di TTD dan cap basah) 3. Alamat email satker pengusul B. Data dukung yang harus disiapkan oleh Dinkes Prov. sebagai kelengkapan data dukung satker  Surat Rekomendasi Dinkes Provinsi untuk satker tsb yang telah di TTD dan cap basah (discan dalam format .pdf)

DATA DUKUNG SATKER (UPT Vertikal) Untuk satker UPT Vertikal, berikut adalah data dukung yang harus disiapkan : Backup e-Planning Offline yang tidak dirubah namanya (format backup saat ini adalah kodesatker_TA.eplan) Surat Usulan dari Kepala Satker sesuai dengan jumlah usulan yang diajukan dan telah di TTD dan cap basah (discan dalam format .pdf) TOR dan RAB (Hasil cetak usulan e-Planning Offline yang telah di TTD dan cap basah)  discan dalam format .pdf Alamat email satker Yang harus diperhatikan adalah adanya maximum size untuk data dukung berikut : Hasil scan S. Usulan Maximum size 1MB Hasil scan TOR dan RAB  Maximum size 20MB

EMAIL NOTIFIKASI Untuk setiap usulan satker yang berhasil diupload ke dalam e-Planning Online, maka satker akan menerima email notifikasi berikut :

CETAK HASIL USULAN Untuk mengatasi kendala dimana seringkali usulan yang dibawa oleh satker berbeda dengan backup yang ada pada server, maka mulai tahun ini aplikasi online dilengkapi fitur Cetak Hasil Usulan.

CETAK HASIL USULAN Kegunaan fungsi cetak hasil usulan: User dapat langsung melakukan cetak rincian usulan satker tanpa harus di-restore terlebih dahulu ke dalam aplikasi offline. Hasil cetak usulan dilengkapi dengan barcode untuk menandakan bahwa usulan tsb adalah usulan yang sesuai dengan usulan satker yang ada dalam server e-Planning Online

CETAK HASIL USULAN

PROSES INTEGRASI YG SEDANG BERJALAN

TERINTEGRASI SIPERMON E-PLANNING E-MONEV RS ONLINE ASPAK

Blokir usulan hanya dapat dibuka melalui pengisian e-Monev dan ASPAK KONEKTIVITAS Pintu masuk usulan e-Planning tertutup bila e-Monev, RS Online, dan ASPAK belum terisi Blokir usulan hanya dapat dibuka melalui pengisian e-Monev dan ASPAK

SIPERMON BUK (Sistem Informasi, Perencanaan dan Monitoring) Ditjen BUK Integrasi antar aplikasi yang sudah berjalan Tidak membuat aplikasi baru  hanya menggunakan sistem LINK (web bridging) Dilaksanakan manual sejak tahun 2012 (Penyusunan RKA DAK)  saat ini dibuatkan sistem elektronik

Tahapan Integrasi Lebih Lanjut Antara e-Planning dan ASPAK Nomenklatur alat-alat kesehatan di dalam ASPAK sama dengan e-Planning versi 5 (untuk pengusulan TA.2016) Variasi dalam jenis alkes  memfasilitasi alkes yang selama ini belum termasuk dalam rincian alkes e-Planning

Terima Kasih