Standar 5.

HAKIKAT MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
BAGI-mu GURU TK dari PGRI
STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.
PENILAIAN KINERJA GURU
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
RAPBS DAN RKAS.
1 PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM KURIKULUM 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
Perencanaan Pelaksanaan Diklat Pasca UKG
Catatan Rapimtas Tentang Kejuruan dan Keterampilan
PENGADAAN BARANG/JASA
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
APBN& APBD Created by : ADETIA WARDANI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
RENCANA PEMBIAYAAN.
KRITERIA PENILAIAN AIPT
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
REVIEW PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
LAPORAN ON THE JOB LEARNING (OJL)
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
Selvia Nurindah Sari JP081280
KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PENGADAAN BARANG/JASA
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI