PUSAT PELATIHAN GENDER BID

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI, APAKAH BIAS GENDER?
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Dr. Ina Hernawati, MPH Direktur Bina Gizi Masyarakat
Peran dan Fungsi Bidan.
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Batam, 14 Mei Kep. Menpan No. 62 Tahun 2003 dan Permenpan No. 18 Tahun 2008 UPT bersifat mandiri (kepegawaian, keuangan, perlengkapan). UPT melaksanakan.
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Anggaran Responsif Gender
PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
Pusat Data dan Informasi Depkes RI
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ISU GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN (AIPEG Gender Adviser)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Focal Point Produk Hukum
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KOMPETENSI BIDAN INDONESIA Konsep dasar kebidanan Lingkup praktek kebidanan Model asuhan kebidanan Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/ KELURAHAN
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERAN FUNGSI BIDAN Elsi Ermalinda, S.SiT.
Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
Promosi Kesehatan dalam Berbagai Tatanan
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
INTEGRASI OUTPUT PIK KE LINTAS PROGRAM
Pengarusutamaan Gender
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
1 PROGRAM PHBS ( PERILAKU HIDUP BERSIH dan SEHAT ) O l e h : RAMLI.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
Transcript presentasi:

PUSAT PELATIHAN GENDER BID PUSAT PELATIHAN GENDER BID. KESEHATAN (PPG-BK) DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PUG-BK BBPK JAKARTA

PENDAHULUAN INPRES 9/2000 ttg Pengarusutamaan Gender (PUG)` Kepmenkes 1712/2002 ttg PUG-BK dgn focal point Dit. Bina Kesga & Biro Perencanaan Surat Edaran no. 615/Menkes/E/IV/2004, tentang pelaksanaan PUG-BK Kepmenkes 878/2006 ttg Focal Point disetiap Unit Utama Kepmenkes 423/2008 ttg Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG-BK) Kepmenkeu no 119 tahun 2009, yang mensyaratkan agar dalam penyusunan rencana dan anggaran menggunakan analisa gender

KONSEP GENDER GENDER : bukan persamaan hak atau emansipasi Gender adalah : Perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya Gender merupakan konstruksi sosial yang berpotensi dapat dirubah

Kesetaraan Gender adalah : keadaan tanpa diskriminasi dlm memperoleh kesempatan, pembagian sumber & hasil pemangunan serta akses pelayanan kes Keadilan Gender adalah keadaan yg dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan yg berbeda PUG-BK adalah penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan

Pendekatan Siklus Hidup ISU GENDER BIDANG KESEHATAN ANAK (Usia Sekolah) REMAJA 2 ANAK BALITA 3 2 4 USIA SUBUR BAYI 2 Pendekatan Siklus Hidup 5 USIA TUA BAYI MENYUSU ASI Eksklusif (dan ibu menyusui) 2 2 1 2 Perempuan & Laki-Laki 1 2 KONSEPSI (Ibu& janin) BAYI BARU LAHIR (dan ibu bersalin) Perempuan

ISU GENDER BID KES Ibu dan janin : adanya beban ganda ibu hamil, shg ibu hamil tidak memperhatikan kondisi kes dan janinnya Bayi :pada daerah tertentu bayi laki-laki lebih dikehendaki dari pada bayi perempuan, shg perhatian lebih besar pada bayi laki-laki

Lanjutan Balita : Balita laki-laki gerakan motoriknya lebih gesit dibandingkan Balita perempuan, akan ttp dlm pemberian makan nilai gizinya tdk dibedakan, shg Balita laki-laki mengalami gizi buruk lebih besar dr pd perempuan, yaitu sebesar 5,8 % laki-laki dan 5 %perempuan (Riskesdas 2007) Remaja : - Remaja perempuan yg hamil di usia muda, sec psikologis blm siap utk menerima kehamilan, akibatnya dapat mempengaruhi kesnya. - Remaja laki-laki dg stereotipi maskulin yaitu merokok, tawuran, kecelakaan lalu lintas, eksplorasi seksual sebelum menikah dll, dapat mempengaruhi kondisi kesnya

lanjutan Usia subur : - peserta KB, sebagian besar adalah perempuan, laki- laki kurang berpartisipasi - AKI masih tinggi (206/100.000 KH), krn 3 T (terlambat mengambil keputusan, rujukan, pertolongan) Usia tua : - Osteoporosis lebih banyak diderita perempuan (haid, hamil, menyusui) - Laki-laki sering menderita stroke (depresi tinggi, post power sindrome)

PPG-BK Pusat pelatihan yang berada pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelatihan PUG-BK dalam rangka akselerasi implementasi PUG- BK di jajaran Kementerian Kesehatan Bekerjasama dengan Biro Perencanaan, PPG-BK merencanakan pelatihan dalam rangka Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui Gender Budgetting Statement (GBS) untuk mengantisipasi Kepmenkeu No 119 Tahun 2009

JEJARING KERJA Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Kajian Wanita UI Direktorat Bina Kes Ibu Biro Perencanaan

HASIL KEGIATAN Tahun 2008 “Launching” PPG-BK Comparative Study to Thailand Lokakarya PUG-BK bagi karyawan BBPK Jakarta Diklat TOT PUG-BK bagi WI (22 WI di 14 Bapelkes) Sosialisasi PUG-BK, Dharma Wanita Persatuan Depkes RI

Tahun 2009 (lanjutan) Seminar Hasil Kajian Puskabangkes ttg Kebijakan PUG-BK Audiensi dan Advokasi kpd 8 Eselon I Kemkes Audiensi kpd Menkes (dr. Siti Fadhila) Penyusunan Rencana Aksi PPG-BK 2010-2014 Evaluasi Paska Pelatihan TOT PUG-BK Penyusunan KurMod PUG-BK bagi community key person Penyusunan KurMod TOT PUG-BK

Tahun 2009(lanjutan) TOT PUG-BK bagi WI (11 WI & 17 Struktural di 5 Bapel/Prop) Diklat PUG-BK bagi Nakes Promkes Diklat PUG-BK bagi key person/kader Diklat TOT PUG-BK Poltekes(19 Dosen & 8 Struktural di 13 Poltekes) Pengembangan Model PUG-BK di masy Renovasi fasilitas/sarpras Networking – kemitraan Comparative Study to Australia

JUMLAH WI YG SDH DILATIH GENDER NO BBPK/BAPELKESNAS/BAPELKESDA ORANG KET 1. BBPK JAKARTA 13 3 ORANG PENSIUN 2. BBPK CILOTO 2 3. BBPK MAKASAR 4. BAPELKES LEMAH ABANG 3 5. BAPELKES SALAMAN 6. BAPELKES NAD 1 7. BAPELKES SUMUT 8. BAPELKES KALSEL 4 1 ORANG PENSIUN 9. BAPELKES KALTIM 10. BAPELKES SUMSEL 11. BAPELKES LAMPUNG 12. BAPELKES GOMBONG 13. BAPELKES DIY 14 BAPELKES BANDUNG JUMLAH 36

JUMLAH JAJARAN POLTEKES YG SDH DILATIH GENDER NO POLTEKES ORANG KET 1. JAKARTA 1 2 2. JAKARTA 2 3. JAKARTA 3 4. SUMUT 5. JAMBI 6. KALSEL 7. KALBAR 8. SULTENG 9. MALANG 10. DENPASAR 11. SURABAYA 12. BANDUNG 13 SURAKARTA 1 JUMLAH 25

TANTANGAN Perlunya optimalisasi koordinasi di lingk BPPSDMK Perlunya kemandirian dan otoritas untuk merencanakan & melaksanakan tupoksi (krn sampai saat ini masih berada didlm salah satu struktur bidang organisasi BBPK Jakarta Perlu ditingkatkan dukungan LP/LS untuk pengembangan Perlu penambahan jumlah fasilitator peminatan gender (jumlah dan kompetensi)

RENCANA 2010-2014 Penguatan Kelembagaan Penguatan Program Penguatan Anggaran Pengembangan Riset Pengembangan Mutu Pengembangan Sarpras Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan SDM Penguatan Jejaring Pengembangan Daerah Binaan

KEGIATAN TAHUN 2010 EPP TOT PUG-BK Bagi Pengajar (Poltekes) EPP Pel PUG-BK Bagi Key Person Penyusunan Kurmod Pel Analisis Gender Penyusunan Kurmod Gender Budgeting Identifikasi Isu Gender di Propinsi Pelatihan Analisis Gender Pelatihan Gender Budgeting Penyusunan Pedoman Diklat Yang Responsif Gender Fasilitasi

TARGET Tersedianya kebijakan kes yg responsif gender di kalangan KemKes terutama BPPSDMK Tersedianya SDMK yg mampu menganalisis kebijakan, program keg, shg dapat menghasilkan perencanaan yg responsif gender Tersedianya fasilitator/pengajar yg kompeten Tersedianya Nakes yg responsif gender dlm tugasnya Tersosialisasinya peran gender di masy melalui peserta yg sdh dilatih

Terimakasih