BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Advertisements

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
SINERGI MENUJU PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
HASIL RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK III SUB- TEMA : PEMANTAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI YANG TANGGUH DENGAN TATA KELOLA YANG AKUNTABEL.
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
PENETAPAN DAN PENCABUTAN STATUS SATKER BLU
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
STANDAR 6.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
LABA BELANJA PENDAPATAN NIRLABA PENGERTIAN NIRLABA BHP DAN PENGERTIAN LABA BLU.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Direktorat PNBP dan BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
Oleh : Pembantu Rektor I RAKERTA AKHIR TAHUN DESEMBER 2014 PERSIAPAN DAN KONTRIBUSI BIDANG AKADEMIK MENUJU PTN-BH.
Matriks BHMN, BLU, PTN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
MWA UI 2014.
Laporan Kemajuan Persiapan Unpad menuju PTN BH
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
Persyaratan Substantif, Teknis,
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Laporan Perkembangan Unpad menjadi PTN BH
Paradigma Baru Pengelolaan BLU Bidang Pendidikan
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Universitas Padjadjaran
CARA MEMPEROLEH MODAL USAHA
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Tata Kelola Keuangan Sekolah
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
BADAN LAYANAN UMUM PP 23/2005.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

BIDANG ADMINISTRASI UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI PTN BH BIDANG ADMINISTRASI UMUM RAKERTA SEMARANG, 10 DESEMBER 2014

TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA ASET PENGELOLAAN KEUANGAN

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH TATA KELOLA Penyusunan Statuta telah dilakukan Harmonisasi dengan Kemenkumham Pembentukan Senat Akademik Pembentukan Majelis Wali Amanat Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Penyusunan Peraturan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik Penyusunan Prosedur Operasional Standar sebagai PTN BH

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH Sumber Daya Manusia Status SDM PNS sampai saat ini belum jelas. Beberapa alternatif yang berkembang: Dipekerjakan Ditugaskan

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH DIKTI akan melakukan klarifikasi Percepatan Penetapan Saldo Awal dan Pemisahan Aset pada PTN BH 2014 pada tanggal 18- 20 Desember 2014. Langkah-langkah Pemisahan Aset: Inventarisasi dan Penilaian thd Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Kendaraan Bermotor, Barang tidak berwujud, KDP, barang yang rusak, barang yang berlebih, barang yang tidak ditemukan. Pemisahan Aset ditetapkan oleh Menkeu. Pemisahan Aset

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH (hal 2) Pemisahan Aset Aset negara yang dipisahkan dikelola secara tertib dan akuntabel dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat Semua aset yang diperoleh PTN BH harus dicatat dlm daftar inventaris BM PTN BH Mekanisme pengelolaan aset diatur lebih lanjut oleh PTN BH

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH (hal 2) Pemisahan Aset Tanah PTN BH merupakan BMN Tanah harus ditetapkan status penggunaannya oleh MenKeu

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH Pengelolaan Keuangan Undip masih menerapkan Pengelolaan Keuangan dengan sistem PK BLU sd 2 tahun ke depan PTN BH Menyusun RKA ditetapkan MWA setelah Pengesahan APBN/APBD RKA dan dokumen pendukung utk menyusun kontrak kinerja PTN BH dg Menteri Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PTN BH setiap tahun disampaikan kepada MWA, Menteri, MenKeu.

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH Pengelolaan Keuangan Sumberdana PTN-BH (PP 58 tahun 2013) APBN Pendapatan PTN BH Non PNBP APBD

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH (hal 3) Pengelolaan Keuangan Sumber APBN Bantuan Operasional PTN BH Pinjaman Hibah Penyertaan Modal Negara Untuk Investasi

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH (hal 3) Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional PTN BH dengan pertimbangan: Perhitungan Satuan Biaya Operasional PTN BH Penerimaan PTN BH Efisiensi dan Mutu PT Standar Satuan Biaya Operasional PTN BH dengan pertimbangan: Capaian standar nasional PT Jenis Program Studi; dan Indeks kemahalan wilayah Tata cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional (Permendikbud no. 93 tahun 2014)

Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH Tarif biaya pendidikan Pedoman tarif dari Menteri dengan pertimbangan kemampuan ekonomi: Mahasiswa Orangtua mahasiswa Pihak lain yang membiayai mahasiswa

Terima kasih