E-Government Procurement 06 PEM Kelompok 8 : Hari Cahya Nugraha Ratu Dewi Ayu M Alena Rizki Teddy Marzen Zuageri Adhirahmana

 Menurut The World Bank Group  Penggunaan IT yang dapat merubah hubungan pemerintah dengan masyarakat, bisnis dan pemerintahan di bagian lain

Latar Belakang e-Government Procurement  Tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah  Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Konsep E-Government  Meningkatkan Kualitas layanan public secara efektif dan efisien  Mengoptimasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah

Apa Itu G2B ?  Government to Business adalah cara untuk pemerintah membeli barang atau jasa dari produsen atau penyedia jasa melalui internet

Apa Itu e-Government Procurement ?  Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan  Hubungan pengadaan dengan para pemasok  Untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik

Apa itu LPSE Kementerian keuangan ?  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik pada instansi vertikal di lingkungan kementerian keuangan, dan intansi/lembaga lainnya yang telah mengadakan perjanjian kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman

Fungsi LPSE Kementerian Keuangan  Mengelola sistem e-Procurement  Menyediakan pelatihan kepada Panitia dan Penyedia barang/jasa  Menyediakan sarana akses internet bagi Panitian dan Penyedia barang/jasa  Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Panitia dan Penyedia barang/jasa.

Tujuan e-Government Procurment  Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna  Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut  Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor  Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan

Tujuan e-Government Procurment  Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien  Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan  Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas- fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya  Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis- garis bisnis  Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (paper- based), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi

Keuntungan e-Government Procurement  Mendapatkan penawaran yang lebih banyak  Mempermudah proses administrasi  Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan  Menciptakan persaingan usaha yang sehat  Memperluas peluang usaha  Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang  Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang  Memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan

Contoh e-Government Procurement  PT Pertamina (Persero)  Peruma Perumnas  PT Kereta Api Indonesia  PT Jamsostek  PT Garuda Indonesia (Persero)

Contoh e-Procurement

Kesimpulan  Memberikan suatu kemudahan pada vendor atau calon partner untuk mendapatkan informasi pelelangan  Mempermudah proses pengadaan  Menghemat biaya dan waktu dalam proses pengadaan

Source:    

Thank You