Pendidikan Kewarganegaraan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Advertisements

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
REKOMENDASI RAKERDA FKUB PROV.SULUT Hotel aryaduta, 20 – 22 maret 2014 • Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Daerah.
PAPARAN : PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
STRUKTUR POLITIK NEGARA
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Pengertian Peradilan, Pengadilan
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
Dasar Berlakunya Hukum Adat
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Hubungan Antar Pemerintahan
Bab 4 Negara dan Konstitusi
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pendidikan Karakter di SMP oleh Eko Widodo
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Lembaga Kepresidenan Masnur Marzuki.
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
SISTEM KONSTITUSI/HUKUM di INDONESIA
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BY: SRIYANTO.
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Sistem Pemerintahan Indonesia
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

Pendidikan Kewarganegaraan Latihan Soal Ujian Akhir Sekolah Semester I Pendidikan Kewarganegaraan

Nomor 1 Semua pihak yang terkait dengan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur. Hal ini sesuai dengan asas Pemilu yaitu .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 2 Pemilu berlaku bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan dan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Hal itu sesuai dengan asas Pemilu berupa .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 3 Tujuan Pemilu legislatif di Indonesia bertujuan untuk memilih ... , ... , .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 4 Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh .... (tidak boleh disingkat) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap ... sekali. Nomor 5 Pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap ... sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 6 Cara untuk memilih kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dilakukan dengan.... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah .... Nomor 7 Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 8 Falsafah atau pandangan hidup pemerintahan negara Indonesia adalah .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 9 Pemegang kekuasaan negara tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Susunan keanggotaan MPR terdiri dari ... dan .... Nomor 10 Susunan keanggotaan MPR terdiri dari ... dan .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden disebut .... Nomor 11 Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden disebut .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fungsi DPR untuk membuat undang-undang dinamakan .... Nomor 12 Fungsi DPR untuk membuat undang-undang dinamakan .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 13 Pertanggungjawaban keuangan negara dapat diperiksa oleh lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Lembaga tersebut adalah .... (jangan disingkat) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 14 Tiga lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu ... , ... , dan .... (jangan disingkat) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 15 Hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 16 DPR berfungsi untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD. Fungsi tersebut dinamakan .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 17 Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan presiden/ pemerintah disebut .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 18 Jumlah anggota DPR RI menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah ... orang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nomor 19 Pilihan setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh pihak lain, dengan jalan apapun. Hal ini merupakan asas Pemilu yaitu .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh .... Nomor 20 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

File ini dapat diunduh di Waktu habis File ini dapat diunduh di http://masud.guru-indonesia.net