Shortfall Pajak Rp. 73 T. Konstribusi Pajak Terhadap APBN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGAKUAN PENDAPATAN Penjualan Tunai Penjualan Kredit
Advertisements

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PPH FINAL PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 15.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 Direktorat Jenderal Pajak.
PPh Pasal 25.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
adalah PPh yang tidak dapat dikreditkan dengan total utang pajak
Pajak WP Orang Pribadi.
Bab II Pajak Penghasilan
PPh Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta. Dasar Hukum PPh 1.Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); 2.Undang-Undang No. 7.
PRESS CONFERENCE Januari 2013
Pengenalan Pajak Surakarta, 6 Januari 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOAL…. Sebuah aktiva yang dibeli PT”Trans” pada Juli 2008 Rp 50 juta dijual pada akhir November 2010 Rp 30 juta. Hitung: Penyusutan dengan metode garis.
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
AKTIVA TETAP.
AKUNTANSi AKUNTANSi AKTIVA TETAP AKTIVA TETAP.
SOSIALISASI PERPAJAKAN


PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Kuliah Pertemuan ke: 10 PPh Ps. 24
Presented by Christine M.Int.Tax ©
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Pajak Penghasilan Final
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
TEKNIS PENGHITUNGAN PPh Badan Sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 Bandung, 10 Februari
UTANG PIUTANG PAJAK B. Sundari. SE., MM..
Pajak Penghasilan Pasal 22
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-4 JULIUS HARDJONO
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
Pajak Pertambahan Nilai SESI III
Pertemuan 6 AKUNTANSI KEWAJIBAN LANCAR
PENGAKUAN PENDAPATAN Penjualan Tunai Penjualan Kredit
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
Pajak Penghasilan Pasal 23
TARIF DAN UTANG PAJAK Pertemuan 6.
PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PAJAK
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Matakuliah: F PPH Perorangan dan Badan Tahun: 2009.
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
MINGGU KE-5 Penyusutan (Pasal 11) Amortisasi (Pasal 11A)
Materi 7 Pengertian PPh Ps 24 Penghitungan PPh Ps 24
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
KEBIJAKAN FISKAL.
PENGERTIAN TAX ALLOWANCE
Pajak Penghasilan (PPh) Badan
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT XYZ PERIODE 2013
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
PPh PASAL 25 RIZKI DEAN FAISAL FATHONI FAUZI ONOVIO.
KEBIJAKAN FISKAL.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
Pertemuan VII PPh Pasal 22  26
PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI (pph pasal 24)
PAJAK PENGHASILAN.
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
Kuis 7 Pajak Penghasilan.
Transcript presentasi:

Shortfall Pajak Rp. 73 T

Konstribusi Pajak Terhadap APBN

Tax Ratio (%)

Transaksi Online 1.Pengguna Internet di Indonesia pada 2012 mencapai 55 Juta orang. 2.Dari 55 Juta, 6 % (3,3 Juta) bertransaksi online 3.Server E_Commerce 4.Contoh Kasus RIM (Research in Motion) 5.Pengertian BUT belum mencantumkan lokasi server 6.BUT fisik tidak bisa menjerat RIM menjadi BUT di Indonesia (Indonesia kehilangan potensi Pajak) Sumber : Harian Bisnis Indonesia ( )

Dampak Perubahan PTKP Positif: 1.Meningkatkan daya beli masyarakat 2.Mendorong pertumbuhan ekonomi 3.Memberi kesempatan kepada para pelaku ekonomi dalam negeri untuk menghasilkan barang dan menyediakan jasa dalam rangka memenuhi konsumsi masyarakat. 4.Meningkatkan kesempatan kerja Negatif: 1.Penurunan penerimaan pajak penghasilan OP 2.Konsumsi masyarakat yang tinggi tanpa diikuti ketersediaan barang dan jasa yang cukup dapat memicu inflasi. Sumber : Harian Bisnis Indonesia ( )

Ekstensifikasi Pajak Rencana Perubahan Tarif Pajak, Pasal 17 1 UU PPh, membutuhkan waktu lama karena berdasarkan UU, harus persetujuan dari DPR Perbandingan Tarif Pajak : 1.Prancis : 75 % 2.AS : 40 % 3.Indonesia Tarif Lapisan Tertinggi Pasal 17 1a : 30 % Data dari PPATK ada rekening Bank yang saldonya diatas 5 Milyar. Usulan Tarif: 1.35 % untuk > 500 Jt – 1 Milyar 2.40 % untuk > 1 Milyar – 2,5 Milyar 3.45 % untuk > 2,5 Milyar – 5 Milyar 4.50 % untuk > 5 Milyar Sumber : Bisnis Indonesia – Jumat, 14 Desember 2012

Kepatuhan WP Sensus Pajak dari April 2012 s.d. akhir tahun 2012 menambah 2 Juta WP Baru, namun baru efektif peneytoran pajaknya pada tahun Jumlah WP Badan : Jumlah WP OP : 25 Juta Namun hanya 30 % dari jumlah tersebut yang membayar Pajak Sumber : Bisnis Indonesia – Jumat, 14 Desember 2012

Penghasilan Kepala Daerah TA 2012 Per Bulan Bisnis Indonesia, Senin 17 Desember 2012

Insentif Pajak Celanese Perusahaan Kimia asal Amerika Serikat 1.Modal yang ditanamkan Celanese akan mencapai US$ 2,5 Milyar 2.Produksi Etanol Celanese melibatkan kerja sama dengan PT Pertamina 3.Gasifikasi batu bara 5 juta ton per tahun berpotensi mendukung produksi sekitar 1 juta ton etanol per tahun Sumber : Bisnis Indonesia – Sabtu, 4 Mei 2013

Insentif Pajak Celanese Perusahaan Kimia asal Amerika Serikat 1.Modal yang ditanamkan Celanese akan mencapai US$ 2,5 Milyar 2.Produksi Etanol Celanese melibatkan kerja sama dengan PT Pertamina 3.Gasifikasi batu bara 5 juta ton per tahun berpotensi mendukung produksi sekitar 1 juta ton etanol per tahun Sumber : Bisnis Indonesia – Sabtu, 4 Mei 2013