“Desentralisasi Fiskal: Penguatan dan Akuntabilitas” Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan – RI Disampaikan dalam Seminar Nasional Keuangan Daerah 13 Desember 2014 Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Tujuan Bernegara Dicetuskan oleh para Founding Fathers Dalam Pembukaan UUD 1945 Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Trias Politica UUD 1945 PRESIDEN Eksekutif DPR Legislatif DPD MA Yudikatif MK KY BPK Auditif Keuangan Negara

Piramida Politik dan Tujuan Bernegara 1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Presiden Kementerian Pemerintahan Daerah Auditif Eksekutif BPK Audit Audit Reporting Conferred Responsibility Conferred Responsibility Accountability Reporting MK MA KY Yudikatif Legislatif DPR DPD Legal Consideration

Dua Tantangan Besar Mencapai Tujuan Bernegara “Typhoon” Globalisasi & Regionalisasi 1 “Big Bang” Demokratisasi & Desentralisasi 2 Tujuan Bernegara

Demokratisasi & Desentralisasi Bestuurdiensts Sinergi Pusat Daerah Desentralisasi Negara Unitaris Kebijakan Fiskal Money Follow Function

Pengawasan Pada Pemerintahan Daerah PEMERINTAH DAERAH DPRD GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Fungsi Pengawasan Fungsi Anggaran Fungsi Legislasi SEKDA SKPD – SKPD INSPEKTORAT BPKP BPK

Peran BPK Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara 3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara Visi Misi

Nilai Dasar BPK Nilai Dasar BPK Independensi Integritas Profesional BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjujung tinggi kode etik pemeriksa dan standar prilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionlisme pemeriksa keuangan negara, kode etik, dan nilai – nilai kelembagaan organisasi

Akuntabilitas Kluvers 2003; Mayston 1993 Caiden (1988:25) Stewart 1984 Accountability in the public sector is different from that of the private sector. It involves complex multifaceted relationships, many roles and tasks with differing risks, uncertainties, and diverse and often conflicting expectations Caiden (1988:25) To be accountable is to answer for one’s responsibilities, to report, to explain, to give reason, to respond, to assume obligations, to render a reckoning and to submit to an outside or external judgment Stewart 1984 accountability is about giving an account on what, how and why resources are allocated for certain purposes, how authority is exercised and the relationship between the exercised authority and the expected and achieved results

Akuntabilitas & Transparansi setiap individu, penguasa atau pejabat harus menyadari bahwa segala tindakannya berdampak kepada orang lain/ masyarakat /publik, sehingga harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya (Deklarasi Tokyo 1985) akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut (SPKN) Setiap program dan kegiatan pemerintahan terbuka untuk umum dan secara mudah dapat di akses oleh berbagai unsu yang memiliki perhatian, sehingga meningkatkan partisipasi mereka untuk ikut mengontrol (check and balance) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi Akuntabilitas And Instead of further misuse of power To Avoid further misuse of power To Provide assurance that things are done as intended To Encourage improved performance NPM Performance evaluation in terms of results or outputs and outcomes And on complying with rules Instead of

Steward’s Ladder of Accountability Probity and Legality Process Performance Programme and Policy

Dua Pilar Pemerintahan Clean Government Good Governance Accountability Transparancy Akuntabilitas dan Transparansi Dua Pilar Utama Terlaksananya Good Governance yang Pada Akhirnya akan Terbentuk Clean Government

Keuangan Negara UU 17/2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut UU 20/2001, Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) UU 20/2001, Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena penguasaan

Kekayaan Negara yang Dipisahkan Keuangan Negara Dalam Arti Sempit Fungsi Fiskal Moneter Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Arti Luas APBN

Nilai Keuangan Negara – Fiskal (APBN)

Nilai Keuangan Negara APBD Data 2013 smp Triwulan III

Nilai Keuangan Negara – Moneter CADANGAN DEVISA Tahun USD (Juta) Kurs Rp (Triliun) 2009 66.104 10.394 687 2010 96.207 9.084 874 2011 110.123 8.779 967 2012 112.781 9.380 1.058 2013 99.387 10.451 1.039

Nilai Keuangan Negara – Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Capex – Opex BUMN)

SKK Migas (Juta USD) Expenditures 2009 2010 2011 2012 2013 Opex 8.089 8.974 11.522 13.200 14.310 Capex 2.336 2.057 2.500 3.341 4.684 Total 10.425 11.031 14.022 16.541 18.994

Keuangan Negara Total

Opini Audit LKPD Opini WTP merupakan Langkah Awal Tercapainya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Provinsi   WTP 1 6 10 17 15 WDP 21 24 22 19 11 12 TW 3 TMP 8 5 4 2 Total 33 29 Kabupaten 7 16 36 71 102 201 235 240 252 268 253 214 45 26 37 23 9 103 96 95 85 66 14 350 363 379 394 395 396 339 Kota 31 61 64 67 62 55 50 86 89 92 93 88 Opini WTP merupakan Langkah Awal Tercapainya Akuntabilitas

Kesejahteraan Rakyat Pengelolaan Keuangan Negara Yang Akuntabel dan Transparan Pembangunan Ekonomi Yang Berkualitas (Sejantera) Program-program Pembangunan Dapat Dijalankan Dengan Baik Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Secara Nasional Program Memberikan Multiplier Effect Bagi Masyarakat Meningkatkan Kemampuan Konsumsi dan Investasi Masyarakat

Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas (Masyarakat Sejahtera) Apakah APBN + APBD yang dikeluarkan sudah Membuat Masyarakat Bisa Mudah Mendapat Layanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Baik…??? Sehingga Meningkatkan Tingkat Partisipasi Pendidikan dan Aksesibilitas Kesehatan

Terima Kasih Visit : www.bahrullah.com Email : bahrullah.akbar@bpk.go.id akbaroel@hotmail.com