Analisis laporan keuangan berdasarkan sak satker blu

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
laporan keuangan kEmDIKNAS
Laporan Keuangan dan Kinerja Satker BLU
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Akuntansi Sektor Publik
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Transcript presentasi:

Analisis laporan keuangan berdasarkan sak satker blu Jakarta, 02 Oktober 2012 Edward UP Nainggolan DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, KEMENKEU

HUBUNGAN KEUANGAN K/L DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU APBN PP 23/2005/ Alokasi APBN RBA BLU RKA konsolidasi Dana APBN SPM Pelaksanaan Anggaran: Pendapatan Belanja Pengelolaan kas Pengadaan brg/jasa Pengelolaan utang Piutang investasi Pelaksanaan APBN menyampaikan DPR Bukti2 SP3B Pertanggungjawaban APBN Pendapatan Operasional BLU LK SAK LK SAK Pertanggungjawaban LKPP SAP accountability LK SAP

PELAPORAN KEUANGAN BLU Menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia; Jika standar tersebut tidak ada, BLU dapat menerapkan Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; Menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; dan Laporan Kinerja.

PP 71/2010 TENTANG SAP Laporan Keuangan BLU digabungkan pada Kementerian Negara/Lembaga membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga teknis. Neraca BLU digabungkan kepada neraca Kementerian Negara/Lembaga teknis

PELAPORAN KEUANGAN BLU Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU Neraca Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu Laporan Arus Kas Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan Catatan atas Laporan Keuangan Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLU LBMN SIMAK BMN Transaksi SAI SPM/ SP2D SAKPA LRA, Neraca SP3B SAK LO Neraca LAK

SPM/SP2D DAN SP3B/SP2B SPM/SP2D Penerbitan SPM/SP2D sesuai ketentuan tentang pencairan belanja yang berasal dari rupiah murni (APBN). Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B/SP2B) Untuk mencatat pendapatan BLU (PNBP) dan belanja yang didanai dari pendapatan

PERBEDAAN PELAPORAN KEUANGAN MENURUT SAK DAN SAP Basis Akuntansi Accrual Basis Pendapatan dan belanja diakui pada saat terjadinya Cash Basis Pendapatan dan belanja diakui pada saat diterima atau dikeluarkannya kas Jenis Laporan Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; dan Laporan Kinerja. Laporan Realisasi Anggaran; Catatan atas Laporan Keuangan.

MEKANISME PELAPORAN BLU LRA+Neraca+CALK+ face LK+Ringkasannya (semesteran) Ringkasan LK BLU Dit. APK UAPA Face LK+ ringkasannya (semesteran) ADK (bulanan) LRA+Neraca (triwulan) LRA+Neraca+CALK+ face LK (per semester) UAPPA-E1 ADK (bulanan) LRA+Neraca (triwulan) LRA+Neraca+CALK+LK(SAK) (per semester) Rekonsiliasi (triwulan) BLU Dit. PPK BLU KPPN LK (SAK) (triwulan) Merekam dan memproses dokumen sumber

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I Pengirim Tgl. Kirim Penerima Tgl. Terima BLU 10 Juli 20X0 UAPPA-E1 17 Juli 20X0 PPK BLU 20 Juli 20X0 UAPA 22 Juli 20X0 25 Juli 20X0 26 Juli 20X0 Menkeu c.q. Dirjen PBN

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN Pengirim Tgl. Kirim Penerima Tgl. Terima BLU 20 Jan 20X1 UAPPA-E1 2 Feb 20X1 PPK BLU 8 Feb 20X1 UAPA 10 Feb 20X1 27 Feb 20X1 28 Feb 20X1 Menkeu c.q. Dirjen PBN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

STOP PRESS Melakukan analisis antara LK SAI dengan LK SAK Perbedaan prinsipil adalah pendapatan dan belanja SAK Pendapatan berbasis akrual termasuk piutang BLU SAK Belanja akrual, terutama perbedaan karena penyusutan, diluar penyusutan sangat kecil perbedaan. SAIPastikan semua pendapatan dan belanja BLU sudah di-SP3B-kan. Aset, kewajiban dan ekuitas secara prinsipil tidak berbeda karena SAK dan SAI menggunakan basis akrual. Seharusnya nilai aset, kewajiban dan ekuitas antara SAK dan SAI

STOP PRESS…(2) Membandingkan antara LK SAK dengan RBA Membandingkan target pendapatan dan belanja yang ada pada LK SAK dengan RBA. Ketika analisis Pendapatan, lihat juga kinerja layanan Hal-hal yang harus dikritisi: Kas di BLU Jumlah saldo Kas di BLU, jangan terlalu besar, membuat saldo kas besi, sisanya lakukan manajemen kas, misalnya deposito. Jumlah Kas di BLU dipastikan merupakan milik BLU, jika ada milik pihak ketiga dipastikan nilainya tidak besar. Pastikan rekening BLU manageable Piutang Piutang sangat mempengaruhi likuiditas BLU. Pastikan piutang BLU dapat tertagih dengan segera

PENGERTIAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya.

TUJUAN ANALISIS Meyakini bahwa bahwa Entitas telah melaksanakan anggaran sesuai dengan RBA yang telah ditetapkan T U J A N Mengukur dan mengevalusasi kinerja Entitas Mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi Mengetahui kondisi keuangan Mengetahui kemampuan Entitas dalam memenuhi kewajibannya

METODE ANALISIS Analisis horisontal: dilaksanakan dengan membandingkan angka-angka dalam suatu LK KL dengan KL lainnya, antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Analisis vertikal: dilakukan dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama.

TEKNIK ANALISIS Analisis perubahan LK Analisis persentase per komponen Teknik analisis laporan keuangan meliputi: Analisis perubahan LK Analisis persentase per komponen Analisis trend Analisis rasio Analisis ketaatan terhadap peraturan

1. ANALISIS PERUBAHAN LK Pengertian Teknik analisis yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos yang sama dari dua Entitas dengan dua periode yang berlainan Tujuan Untuk mengetahui perubahan suatu pos dari periode yang satu ke periode yang lain

Laporan Aktivitas (dalam jutaan) ANALISIS PERUBAHAN Laporan Aktivitas (dalam jutaan) Pendapatan tidak terikat 2010 2009 Perubahan prosentase Operasional 1.024.805 953.180 71.625 7,5 Dana APBN 340.055 331.331 8.724 2,6 Hibah/sumbangan 98.607 85.423 13.184 15,4 lain-lain 38.742 36.484 2.258 6 Beban 1.125.284 1.069.635 55.649 5 penyusutan dan amortisasi 61.065 52.281 8.784 16,8 32.248 34.530 (2.282) (6,6)

2. ANALISIS PERSENTASE PERKOMPONEN Pengertian Suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuan Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total.

ANALISIS PERSENTASE PER KOMPONEN Laporan Aktivitas (dalam jutaan) Pendapatan tidak terikat 2010 prosentase Operasional 1.024.805 68,22 Dana APBN 340.055 22,64 Hibah/sumbangan 98.607 6,56 lain-lain 38.742 2,58 Jumlah Pendapatan 1.502.209 100,00 Beban 1.125.284 92,34 penyusutan dan amortisasi 61.065 5,01 32.248 2,65 Jumlah Beban 1.218.597

3. ANALISIS TREND Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang sama dari beberapa periode yang berurutan (time series data). Tujuan untuk memahami arah atau kecenderungan suatu pos dari waktu ke waktu.

4. ANALISIS RASIO Pengertian Teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Tujuan Untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, efisiensi serta kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh hasil untuk membiayai pengeluarannya.

ASET URAIAN 31 Des 2010 31 Des 2009 Aset Lancar 1.107.415 894.089 Aset Tetap 6.495.996 6.354.126 Total Aset 7.603.411 7.248.215 Kewajiban Jangka Pendek 125.959 101.146 Kewajiban Jangka Panjang 68.055 10.170 Total Kewajiban 194.014 111.316 Aset Bersih 7.409.397 7.136.899 Total Kewajiban dan Aset Bersih

5. ANALISIS KETAATAN TERHADAP PERATURAN Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan cara menguji apakah peraturan-peraturan yang ada telah ditaati. Tujuan Untuk meyakini bahwa semua peraturan perundang-undangan telah dipatuhi.

PRINSIP Prinsip prealabel, yaitu anggaran harus disahkan sebelum ada penggunaan; Prinsip universalitas, yaitu semua jenis pengeluaran harus dicantumkan dalam anggaran; Prinsip spesialitas, yaitu anggaran yang telah disediakan dalam mata anggaran pengeluaran tertentu tidak diperkenankan untuk digeser; Prinsip periodisitas, yaitu laporan disusun secara berkala sesuai dengan peraturan; Anggaran belanja merupakan plafon.

Terima Kasih