HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Advertisements

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
Otonomi dan Pembangunan Daerah
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Otonomi Daerah Pengantar
MINGGU KE XI + XII PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 18 UUD 1945
NOPENGARANG CALL NUMBER NAS JUDUL Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku I/Naskah. -- PENERBIT/TAHUN.
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN
FITROH ROHAYATI, Pelatihan dan pengembangan profesionalitas sumber daya manusia pada pengadilan agama purwodadi.
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
GATUT WIJAYA, SH.,M.Hum. BAGIAN HUKUM SETDAKAB JOMBANG
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
Pasal 18 UUD 49 dan Pasal 18, 18A dan B (Amandemen)
BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
KONTEN HTN.
BAB 7 Otonomi Daerah.
MUSTOFA, Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Parkir dalam menunjang Otonomi Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Pengelola Perparkiran Kota Semarang)
HUKUM PEMILU.
Pengantar Ilmu Pendidikan
GONDANG PURWANTORO WARDOYO, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Agen Demokratisasi Desa (Studi di Desa Batursari Kecamatan Sapuran.
OTONOMI DAERAH.
Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH
PEMECAHAN MASALAH PENGELOLAAN KEUANGAN
FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
MURDIYANTI, IMPLEMENTASI PROFESIONALISME GURU SOSIOLOGI BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI SMA NEGERI SE KABUPATEN BATANG.
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
Tentang Keuangan Negara
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
INDRA PUSPITA SARI, Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
OTONOMI DAERAH (OTODA)
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KONTRAK KULIAH Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H. Koordinator Kelas I 
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Transcript presentasi:

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

URGENSI Penyelenggaraan Pemerintahan Masyarakat Pekerjaan

PENGERTIAN PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH PEMBAGIAN DAN JENIS DAERAH PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI DAERAH PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI HUKUM PEMERINTAHAN DESA

SILABUS PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR PILIHAN BENTUK NEGARA Urgensi dan Pengertian Penjelasan Silabus dan SAP Kontrak Belajar PILIHAN BENTUK NEGARA Cita Negara Persatuan Bentuk Negara Kesatuan Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

SILABUS PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 Prinsip Pembagian Daerah Prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas musyawarah Prinsip penghargaan terhadap hak asal usul bersifat istimewa Pemerintahan otonomi dan administrasi belaka PEMERINTAHAN DAERAH PASKA PERUBAHAN UUD 1945 Lembaga-lembaga Daerah Otonomi Seluas-Luasnya Hubungan Pusat – Daerah Pengakuan Satuan Pemerintahan Khusus/Istimewa Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

SILABUS SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PEMDA Desentralisatie Wet 1903 UU No. 1 Tahun 1945 UU No. 22 Tahun 1948 UU No. 1 Tahun 1957 Penpres No. 6 Tahun 1959 UU No. 18 Tahun 1965 UU No. 5 Tahun 1974 UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 2004 IMPLIKASI OTONOMI DAERAH Implikasi Politik Implikasi Sosial Budaya Implikasi Hukum

SILABUS HUBUNGAN PEMDA DAN PEMDES Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa Hubungan Pemda dengan Pemdes: Kewenangan Keuangan Pertanggungjawaban Pengawasan

BAHAN STUDI Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Abdul Aziz dan David D. Arnold, Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-negara Asia, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003 Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009 Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002 Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008 Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 Henry Maddick, Desentralisasi dalam Praktek, Pustaka Kendi, Yogyakarta, 2003 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993

BAHAN STUDI Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008 Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981 Susi Dwi Harijanti (Editor Utama) Dkk, Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL), Rosda Karya-PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, 2011 Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981 Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008 Tumpal P. Saragi, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation,IRE Press, Yogyakarta, CV. Cipiruy, Jakarta, 2004 Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

PERTANYAAN Apakah Ciri Utama Bentuk Negara Kesatuan? Apakah yang dimaksud dengan: Sentralisasi Devolusi Desentrasasi Otonomi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan