Key points yang perlu disampaikan pada pembukaan:

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
OVERVIEW IMPLEMENTASI DAN EVALUASI RBA BLU
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Jakarta, Januari 2008 OVERVIEW SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN VERA 2008 DALAM RANGKA USER ACCEPTENCE TEST.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROSES BISNIS SPAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (diberikan sebagai bahan materi dalam diklat penyuluh perbendaharaan) Juni 2013.
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
Mekanisme Pengelolaan Hibah
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Presentasi Direktur PA
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAS
PENINGKATAN KUALITAS LKPP DAN PERANAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DI PERGURUAN TINGGI
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
MANAJEMEN KAS Disampaikan oleh: Direktur Pengelolaan Kas Negara
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012
PENGENALAN SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012
PERAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DAN KPPN DALAM PENYELESAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN TAHUN 2015 DAN PENINGKATAN KUALITAS LKPP, LKBUN, DAN LKKL Jakarta, 6.
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Universitas Padjadjaran
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
BIMTEK MODUL LAPORAN KEUANGAN BIOS
Kementerian Keuangan RI
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI - BPPT KONFIRMASI DAN PERTANYAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

Peningkatan Peran Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan & KPPN Terkait Implementasi SPAN Key points yang perlu disampaikan pada pembukaan: Ucapan terima kasih kepada Pak Menteri, Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Sekretaris Jenderal, Sekretaris DJPBN dan para peserta diskusi lain atas kesediaan untuk meluangkan waktu menghadiri acara diskusi ini Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari hasil interview dengan Pak Menteri yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2011 Diskusi ini lebih banyak bersifat interaktif. Presentasi akan memakan waktu sekitar 20 menit. Detail akan disampaikan bila diperlukan, sejalan dengan dinamika diskusi Harapan dari hasil diskusi ini adalah adanya kesamaan pemahaman mengenai implementasi SPAN

Roadmap & Perkembangan SPAN Keunggulan SPAN Outline Roadmap & Perkembangan SPAN Keunggulan SPAN Koneksitas Kanwil dengan SPAN Area Improvement proses bisnis di Kanwil DJPBN Peran Kanwil DJPBN & KPPN masa depan

Roadmap SPAN PMQA Service Desk Business Process Improvement IT System Go-Live 2009 2010 2011 2012 2013 Analisa kebutuhan dan kondisi proses bisnis saat ini Pengembangan detail proses bisnis Analisa Kesenjangan antara proses bisnis dan sistem IT TO BE Pengembangan high-level proses bisnis Business Process Improvement Implementasi Roll-out Dukungan Pasca implementasi Implementasi proyek pilot Pengembangan Aplikasi Implementasi Program manajemen perubahan Pengembangan Database Desain Program manajemen perubahan Implementasi Service Desk Management IT System Kajian Kesiapan terhadap perubahan Kajian implikasi proses bisnis Dukungan project management secara berkelanjutan Pengembangan Service Desk Management Change Management & Communication Kajian kebutuhan Service Desk Management AS-IS Pengembangan Project management tool PMQA Service Desk

Perkembangan SPAN BPI : Fase 4 (future definition); 27 modul penyempurnaan proses bisnis, Proses persetujaun Business Owner IT : CRP 1&2 (selesai), CRP 3 (in progress); Site Survei jaringan informasi; Survey aplikasi Satker CMC : Change readiness survey ( interview, online survey, focus group discussion); Organizational structure design (fase assessment); Training development (fase assessment)

IT-SSC-SPAN (Pusintek) SPAN Overview SPAN sebagai sarana Pusat Layanan Bersama (Shared Service Center - SSC) DJPB (KANWIL & KPPN) DJA DJPB SATKER K/L APBN DIPA GR BC (RT/SPP) AP (SPM) SP2D R/K MPN,Utang Supplier Mgt Aset SAKTI IT-SSC-SPAN (Pusintek) BP (DJA), SA(DJPB) BC, AP, AR, CM (DJPB) GL, Reporting (DJPB) SAKTI: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi AR: Account Receivables BC:Budget Commitment GR: Government Receipt AP:Account Payble CM:Cash Management BP:Budget Preparation SA:Spending Authority (DIPA)

Menteri Keuangan (CFO&COO) BA-BUN BA-15 Pengelolaan Kas (BUN),sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana atas pengelolaan kas terkait a.l.: Penerimaan Pengeluaran/ transfer Kekurangan Kelebihan Saldo Kas Minimal Manajemen rekening Sangat terkait dengan pembuatan kebijakan dan pelayanan pengelolaan keuangan negara: Analisa Kebijakan Makro –BKF Pembuatan kebijakan dan pemberian layanan Penganggaran –DJA Pembuatan kebijakan dan pemberian layanan Pelaksanaan Anggaran –DJPB: Manajemen DIPA Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Manajemen Penerimaan Manajemen Kas Manajemen BLU Akuntansi dan Pelaporan BA 999, sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana atas pengelolaan keuangan: 01 DJPU 02 DJPU 03 DJKN 04 DJPB 05 DJPK 06 - 07 DJA 08 DJA 99 DJPB Manajemen Aset – DJKN Manajemen Utang&Hibah- DJPU Perpajakan – DJP B&C– DJBC PNBP – DJA ,DJPB (MPN & lainnya) BA-15 BAPEPAM-LK ITJEN BPPK SETJEN (termasuk pemberian layanan IT) Warna merah : Sebagian atau seluruhnya difasilitasi oleh SPAN

KEUNGGULAN SPAN Otomatisasi dan audit trail Single database, rekonsiliasi data Less paper Accrual accounting, PBB, MTEF Notification mailler system / alert system User define report

Monitoring, evaluasi, dan pembinaan KONEKSITAS SPAN DENGAN KANWIL DJPBN DAN KPPN Modul SPAN Kanwil DJPBN KPPN Manajemen DIPA Manajemen Komitmen Monitoring, evaluasi, dan pembinaan Manajemen Pembayaran Manajemen Kas Manajemen Penerimaan Akuntansi Pelaporan

Area Improvement Proses Bisnis Modul SPAN Kanwil DJPBN KPPN Manajemen DIPA Tidak ada lagi SRAA Validasi menggantikan penelaahan Seluruh proses revisi DJPBN di Kanwil Pembinaan satker Hanya pengguna data DIPA (tidak mengelola) Manajemen Komitmen Pembinaan & monev KPPN Pembinaan Satker Manajemen Supplier Manajemen kontrak Manajemen Pembayaran Mengelola Resume Tagihan Mengelola Pembayaran Tidak lagi mengelola settlement

Modul SPAN Kanwil DJPBN KPPN Manajemen Penerimaan Pembinaan & monev KPPN Pembinaan Satker Pengguna data penerimaan Rekonsiliasi penerimaan dgn Satker Manajemen Kas Pengelolaan Rekening UP Satker Pengguna data realisasi pencairan dana Akuntansi Rekonsiliasi LKPP dengan Satker Pembinaan & Monev KPPN Rekonsiliasi dgn Satker Pelaporan (User define report) Analisa realisasi APBN/APBN-P tingkat regional Monev penyerapan APBN kepada Satker Laporan sudah di – generate by system

Landasan Teori Pengembangan Tupoksi Kanwil & KPPN Job enlargement dan job enrichment, ada beberapa jenis pengembangan yakni : menjadi  (uncoupling) menjadi  (unstacking) menjadi  (emerging)

Contoh Pengembangan Tupoksi: Contoh Uncoupling Pengiriman Resume Tagihan, RFC, dan SPM Contoh Unstacking Persetujuan Resume Tagihan di Front Office, sedangkan Persetujuan RFC di Kasi Contoh Emerging Manajemen supplier dan Manajemen Komitmen

Job Enlargement & Enrichment Kanwil = Penajaman fungsi pembinaan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, misalnya : pelatihan tugas fungsional bendahara, peningkatan percepatan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, monitoring dan analisis kondisi fiskal di daerah. KPPN = Penguatan fungsi pelayanan kepada satker terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, seperti memastikan proses pembayaran tepat waktu, tepat bayar, dan aman dengan cara mengelola data suplier.

Peran Kanwil & KPPN ke Depan Kanwil DJPBN KPPN Representasi pengelola fiskal di daerah Supervisor pelaksanaan APBN (monitoring & evaluasi) Rekonsiliasi LKPP tingkat wilayah Monev dan pembina kinerja KPPN Pembina pengelolaan Keuangan Daerah Menjadi bagian pengelola data supplier Mengelola data kontrak Mengelola pembayaran berbagai mekanisme (RM, Reksus, & PL) Memberikan pelayanan prima Tidak lagi mengelola Bank Operasional

TERIMA KASIH