Analisis Negara di Indonesia: Islam dan Negara Kajian-kajian hubungan Islam-negara Geertz: Santri, priyayi, abangan Unparallel categorization Description of each categorization is untenable Priyayi banyak yang santri Noor: Modernis, tradisionalis ---> muslim santri Keduanya mendukung syariah Afiliasi politik ---> Masyumi [kemudian pecah ---> Partai NU] Muslim non-santri ---> the religiously neutral nationalist [menolak Islam sebagai basis negara]; the Muslim nationalist [mendukung Islam sebagai basis negara] Samson: Santri: fundamentalis [penerapan doktrin Islam dalam kehidupan publik & privat], akomodasionis [politik otonom dari agama, mengakui & bekerjasama dengan kelompok sekuler], reformis [bekerjasama secara kritis dengan kelompok sekuler] Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

Kajian-kajian hubungan Islam-negara Ali & Effendy: Awal Orde Baru ---> perubahan: neo-modernis [campuran tradisi & modernitas], sosial-demokrat [Islam inspirasi untuk keadilan sosial-ekonomi], internasionalis/universalis [Islam universal & panduan dalam berbagai aspek kehidupan], modernis Woodward: Indigenized muslims [~ abangan, PDIP], traditional muslims [NU, PKB], the Islamic modernist [PBB, PKS, PAN], the Islamist [~ fundamentalis, tidak memiliki orientasi parpol], the neo-modernist [~ liberal, inklusif, toleran, tidak memiliki orientasi parpol] Hefner Civil Islam [demokrasi, kebebasan, pluralisme, hak-hak sipil], regimist Islam [dibentuk oleh rezim Soeharto, anti-demokrasi, represif, otoriterian] Partisanship civil Islam [Fealy], karakter Islam regimist atau Orde Baru [Mujani] Geertz, Samson, Noor, Hefner ---> terlalu umum Ali & Effendy, Woodward ---> terlalu spesifik, tidak fleksibel, fokus pada tendensi ideologi Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

Three Muslim Models of Polity Islamic Democratic State 1 The exponents: Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Sjafruddin Prawiranegara, Mohamad Roem, Abu Hanifah, Hamka, Rasjidi, Wachid Hasjim, Idham Chalid, Imron Rosjadi, Mohammad Dahlan, Hatta Foundation of model Islam dan negara: progresif [Masyumi, islamisasi melalui jalur demokratis, Islamic democratic state] vs radikal [DI, negara Islam melalui kekuatan bersenjata] Natsir & Ahmad ≠ Prawiranegara, Roem: konsep, model referensi [Pakistan]; Arab Saudi bukan model negara Islam Menentang teokrasi ---> menyatukan agama-negara melalui cara demokrasi [Inggris, USA] ---> menjamin doktrin agama dalam masyarakat Agama: alat untuk memelihara kewajiban agama dan dunia ---> tujuan akhir: syariah ---> penemuan manusia, tidak berkaitan dengan agama Agama & negara: negara dicapai melalui cara rasional, bukan relijius ---> adopsi sistem yang baik; negara adalah subordinat dari agama ---> menjamin agama; negara dipelihara secara rasional Menentang sekularisme: duniawi, tidak mengakui akhirat, Tuhan; negara melayani agama, bukan memisahkannya; religious neutrality ---> negara tidak melayani /memarjinalkan agama Piagam Jakarta: jaminan Indonesia tidak akan menjadi negara sekuler ---> Depag sebagai kompensasi Islamic roots of democracy Era Nabi dan empat sahabat; deliberative method in the decision-making process; empat dasar negara Islam: kedaulatan rakyat, amanah, keadilan, ketuhanan; kedaulatan rakyat dibatasi oleh kedaulatan Tuhan; shura, uli al-amr, al-ijma, ahl al-hall wa al-aqd’ Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

Islamic democratic state 2 Oposisi: memberi apresiasi terhadap oposisi; oposisi Soekarno, PRRI Basis ekonomi: Ekonomi Terpimpin [Prawiranegara] Tiga prinsip ekonomi terpimpin: [1] ekonomi harus diatur dan direncanakan; pengaturan mesti atas dasar tanggung-jawab & mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat , [2] eksploitasi & penindasan ekonomi dilarang, [3] pengaturan yang dilakukan pemerintah tidak boleh diskriminatif ~ sosialis Sistem ekonomi, bank, riba Keterbatasan model Kedulatan Tuhan: kepentingan Tuhan atau kepentingan manusia? Bagaimana membedakannya? Dalam kenyataan seringkali campur-aduk Hak politik non-muslim [menjadi pemimpin] ---> politis, historis [kedekatan Kristen dengan kolonialisme, kristenisasi, dominasi dalam BPUPKI Hak politik non-muslim secara umum ---> positif, tidak diskriminatif Hak-hak perempuan: mendukung hak-hak perempuan, termasuk menjadi kepala negara ---> belakangan ada yang menolak Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

Islamic democratic state 3 The decline of the model Ketergantungan pada Masyumi Masyumi dilarang oleh Soekarno dan Soeharto ---> ide Islamic democratic state melemah Muncul generasi baru Islam pada era Soeharto ---> akomodatif terhadap rezim, bersikap kritis terhadap Islam politik Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

Religious Democratic State Respon generasi baru [intelektual] muslim terhadap kegagalan ideologi Islam dalam mendominasi negara, sebagaimana dilakukan generasi Masyumi ---> strategi baru di tengah situasi baru [otoriterianisme Orde Baru] Indonesia negara pluralistik ---> menerima Pancasila ---> tidak bertentangan dengan Islam, Islam tidak memiliki konsepsi yang eksplisit tentang institusi politik, termasuk negara Masyarakat politik mesti relijius ---> menolak sekularisasi, mendukung nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara, mendukung institusi-institusi agama yang ditopang negara [Depag, MUI, guru agama,dsb] Tokoh: Amien Rais, Syafii Maarif Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

Liberal Democratic State Hal-hal yang berkaitan dengan politik ---> di luar agama Islam: a religion of morality Memisahkan hal-hal yang besifat duniawi dari hal-hal yang bersifat ukhrowi Agama: the source of transcendental ethical values for human life Tidak berarti sekuler, tapi sekuler dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu agama dan politik Menolak ide negara Islam dan penerapan syariah Negara tidak boleh campur-tangan dalam urusan agama; agama adalah urusan privat Tokoh: Gus Dur, Nurcholish Madjid Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233