Magister Ilmu Politik FISIP - UNAIR Loading...

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PRINSIP-PRINSIP SISTEM MANAJEMEN MUTU
Advertisements

Pendahuluan Audit Sektor Publik
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENINGKATAN KINERJA Nama mata Kuliah, jurusan,sks.
KONSEPSI PRODUKSI BERSIH DAN MINIMISASI LIMBAH
BAB I. PENDAHULUAN Intisari Pemasaran :
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN STRATEGIC PLANNING AND BUDGETING KELOMPOK 1 6 AK2 . YULIA NOVITA SUPERI JAHUDA
PERENCANAAN.
PENGUKURAN EVALUASI TERHADAP INPUT, PROSES, OUTPUT DAN OUTCOME
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
BAB III LINGKUNGAN PERUSAHAAN dan ETIKA
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PERENCANAAN PROYEK SISTEM INFORMASI.
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL KORPORAT DAN ETIKA BISNIS
EVALUASI DAN PENGENDALIAN STRATEGI
Performativity, Management, and Governance
Penganggaran Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Konsep Dasar MATERI - 1.
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Oleh Untung Widodo, SE, MM
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
ANALISA KINERJA SISTEM
TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
PENGANTAR KEBIJAKAN Pertemuan I.
CAPACITY BUILDING MARTINA P. DIAH, S.AP, M.AP.
PERENCANAAN Pengertian
PENGENDALIAN KONFLIK.
AUDIT MANAJEMEN Asas asas manajemen.
TEMUAN KEKURANGAN (DEFICIENCY FINDINGS) DAN PELAPORAN HASIL AUDIT MANAJEMEN Defisiensi atau kekurangan dalam hal ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh.
Semester VII/Kelas A, B, C
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
Pengertian Kebijakan Publik
Manajemen Resiko Dalam Pengembangan SI
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
PERENCANAAN DAN EVALUASI PROYEK PERTANIAN
PERENCANAAN Aku adalah tuan dari takdirku sendiri
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENENTUAN HARGA PUBLIK
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENETAPAN TUJUAN ORGANISASI
PENDAHULUAN Definisi Proyek Tahap-tahap Siklus Proyek
Evaluasi Kebijakan Publik
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Konsep dan peranan harga
Kelompok 6 Maria Widi Hapsari
Managers ’ Performance and
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
ASPEK LEGAL DOKUMEN KEPERAWATAN
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
PENGENDALIAN KONFLIK.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
Pengampu : shanti Emawati, spt., MP.
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
Monitoring And Evaluation Communities and Education Program in Aceh CEPA - Phase 2 Presented by Irwansya Yahya.
Fungsi Kontrol (Monev) pada Proses Pengembangan Kebijakan
Perencanaan Strategis
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Manajemen Layanan TI.
Tipe Proyek 1.Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan kesuatu konsultan atau kontraktor. –Karakteristik pekerjaan sudah jelas. –Tidak melalui proses.
MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

Magister Ilmu Politik FISIP - UNAIR Loading...

ANALISIS DELIVERY Muhammad Fatkhan Ashari Oleh : Analisis Implementasi, Evaluasi, Perubahan, dan Dampak Oleh : Muhammad Fatkhan Ashari MAGISTER ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2012

PERUBAHAN DAN KONTINUITAS PENDAHULUAN IMPLEMENTASI DELIVERY SYSTEM EVALUASI PERUBAHAN DAN KONTINUITAS DAMPAK DAN KINERJA SIMPULAN

PENDAHULUAN Analisis kebijakan: suatu upaya untuk mengetahui “what governments do, why they do it, and what difference it makes” Konsekuensinya dibentuk oleh kelanjutan dan perhatian bersama terhadap biaya efektivitas, pelaksanaan kebijakan, peningkatan manajemen SDM, serta pengawasan dan evaluasi secara baik.

Garis Besar Implementasi Pendekatan Implementasi Tahapan Implementasi

Garis Besar Implementasi Alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Garis Besar Implementasi Pendekatan Implementasi Tahapan Implementasi

Pendekatan Implementasi Top-Down Menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Bottom-Up Menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Garis Besar Implementasi Pendekatan Implementasi Tahapan Implementasi

Tahapan Implementasi Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan Garis Besar Implementasi Pendekatan Implementasi Tahapan Implementasi

Campuran Pemberlakuan DELIVERY SYSTEM Campuran Pemerintah Campuran Sektoral Campuran Pemberlakuan Campuran Nilai Mengevaluasi Sistem Delivery Batas Konsumerisme Kontrol - Konsensus

Tingkatan pemegang tanggungjawab atas penyampaian kebijakan. Campuran Pemerintah Tingkatan pemegang tanggungjawab atas penyampaian kebijakan. Masing-masing level pemerintahan dari pusat hingga pemerintah lokal turut mempengaruhi bagaimana proses penyampaian kebijakan tersebut dilaksanakan. Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal mempengaruhi tanggungjawab penyampaian kebijakan Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Campuran Sektoral Sebuah bentuk campuran antara tanggungjawab publik dan privat, serta antara sektor sukarela dengan agen komunitas yang mungkin memiliki peranan dalam pelayanan Kemitraan sebagai sebuah proses menggali pengetahuan dalam berbagai hal atas kelebihan dan kelemahan dari kedua belah pihak baik publik maupun privat. Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Campuran Pemberlakuan Boulding Pemberlakuan kebijakan mengacu pada 3 kategori kekuasaan, yakni: ancaman, pertukaran dan cinta. Aspek “cinta” lebih memunculkan konsekuensi positif yang integratif dan produktif. Hood Pemeringkatan atas pemberlakuakn kebijakan Burch dan Wood Pemberlakuan kebijakan dalam bentuk “sanksi negatif” yg dpt mencegah seseorang melakukan sesuatu. Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Campuran Nilai Menyangkut prioritas terhadap alokasi sumber daya antara kebijakan dengan permasalahan yang muncul akibat dari penyampaian kebijakan tersebut. Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Mengevaluasi Sistem Delivery Analisis ttg pelaksanaan kebijakan inheren dg isu ttg respon pengguna produk kebijakan thdp produksi barang & jasa yg ditawarkan dalam kebijakan publik. Respon sebagai tolak ukur perbaikan kebijakan: Exit Voice Loyalty Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Respon: Exit Kemampuan untuk keluar/menyingkir dari barang dan jasa yang mengalami penurunan kualitas Ada dua tipe konsumen a. Konsumen yang jeli b. Konsumen yang malas Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Respon: Voice Berhubungan dengan artikulasi kepentingan dan protes terhadap produk barang dan jasa publik yang ditawarkan. Memiliki fungsi untuk memberikan peringatan kepada organisasi publik (pembuat dan pelaksana kebijakan publik) tentang adanya kegagalan, ketidaksesuaian, masalah. Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Respon: Loyalty Terjadi pada konsumen yang jeli namun memiliki kesetiaan yang tinggi pada produk barang dan jasa publik. Loyalitas mendorong konsumen untuk menghindari exit dan kalaupun mereka memilih exit hanyalah selama periode sementara. Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Batas Konsumerisme Tidak adanya alternatif lain akibat keterbatasan kemampuan ekonomi dan finansial membuat konsumen tetap bertahan dalam layanan publik, Terdapat dua spectrum exit, yaitu mereka yang dapat “memilih untuk keluar” dan mereka yang tidak dapat “keluar”. Evaluasi “quasi-market” (setengah pasar) lebih tepat dlm isu-isu kebijakan sosial. Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Kontrol - Konsensus Melemahnya konsensus dalam masyarakat terjadi akibat memudarnya identitas komunitas sebagai konsekuensi diterapkannnya kontrol manajerial yang ketat. Akuntabilitas menyatukan dua dimensi politik dan manajerial sebagai bentuk aplikasi sektor publik Campuran Pemerintah Campuran Pemberlakuan Mengevaluasi Sistem Delivery Kontrol-Konsensus Campuran Sektoral Campuran Nilai Batas Konsumerisme

Aspek dan Teknik Evaluasi Evaluasi Formatif Evaluasi Sumatif Pendekatan

Aspek dan Teknik Evaluasi Aspek Evaluasi Evaluasi kebijakan dan kandungan programnya Evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. Teknik Evaluasi Teknik yang mengukur hubungan antara biaya dan manfaat dengan utilitas. Teknik yang mengukur kinerja. Teknik yang menggunakan eksperimen untuk mengevaluasi kebijakan dan program. Aspek & Teknik Evaluasi Sumatif Evaluasi Formatif Pendekatan

Evaluasi Formatif Dilakukan ketika kebijakan / program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”. Aspek & Teknik Evaluasi Sumatif Evaluasi Formatif Pendekatan

Evaluasi Sumatif Untuk mengukur bagaimana kebijakan / program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimental, yang kemudian dibandingkan dengan kelompok lainnya untuk mengukur efektivitas dari sebuah intervensi dalam hubungannya dengan situasi (kontrol) di mana tidak ada intervensi. Aspek & Teknik Evaluasi Sumatif Evaluasi Formatif Pendekatan

Pendekatan Multiplist Approach Design Approach Naturalis Approach Aspek & Teknik Evaluasi Sumatif Evaluasi Formatif Pendekatan

PERUBAHAN DAN KONTINUITAS Sebagai sebuah siklus, evaluasi kebijakan akan memberikan “umpan balik” (feed back) untuk proses kebijakan yang menghasilkan perubahan dalam kebijakan dan program, karenanya kemudian akan diikuti dengan proses adaptasi dan terminasi (penghentian). Faktor inilah yang akan sangat menentukan kontinuitas (keberlanjutan) dalam pembuatan kebijakan. (1)

PERUBAHAN DAN KONTINUITAS Variasi perubahan dapat dipahami dalam term tipe perubahan yaitu inovasi kebijakan, suksesi kebijakan, pemeliharaan kebijakan, dan terminasi kebijakan. kunci untuk memahami dan memprediksi perubahan kebijakan adalah dinamika keyakinan dan pembelajaran kebijakan. (2)

DAMPAK DAN KINERJA Penilaian atas dampak adalah untuk memeprkirakan apakah intervensi menghasilaka efek yang diharapkan atau tidak. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui apakah kebijakan itu sudah bekerja atau tidak bekerja, sudah memenuhi tujuan kebijakan serta menjaga konstruksi prokblem dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah.

SIMPULAN Analisis kebijakan yang kritis harus mengeksplorasi relevansi dari metode “integratif” dan “komunikatif” untuk analisis kebijakan maupun proses serta pembuatan. Inti dan tugas vitasi dalam praktik kebijakan publik adalah membentuk dan menyebarkan nilai-nilai serta memperluas dan memperkaya demokratisasi.

SEKIAN TERIMA KASIH