ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
Advertisements

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
laporan keuangan kEmDIKNAS
Laporan Keuangan dan Kinerja Satker BLU
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 62/PB/2009 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
SISTEM PENCATATAN (Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.)
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Telaah Laporan Keuangan
NERACA LAJUR DAN JURNAL PENUTUP
Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
KAS Materi 03.
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
PSAK No.2 (revisi 2009) LAPORAN ARUS KAS
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Dana Hibah
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
Akuntansi Sektor Publik
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Transcript presentasi:

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013

MANFAAT LAPORAN KEUANGAN AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana MANAJEMEN TRANSPARANSI Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat KESEIMBANGAN ANTAR GENERASI Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

PENGERTIAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN Masyarakat; Para wakil rakyat; Lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Pemberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman Manajeman pemerintah

TUJUAN ANALISIS T U J A N Meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-udangan T U J A N Mengukur dan mengevalusasi kinerja pemerintah Mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi Mengetahui kondisi keuangan Mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya

TINGKAT KEDALAMAN ANALISIS (1-3) Semakin besar permasalahan yang dihadapi dan semakin panjang waktu yang menjadi kepentingan pengguna akan diperlukan analisis yang semakin mendalam dengan menggunakan berbagai teknik dan metode analisis.

TINGKAT KEDALAMAN ANALISIS (2-3) Contoh: Seorang calon investor asing yang akan berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang akan membutuhkan banyak informasi dengan ruang lingkup yang luas, dan melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan berbagai teknik analisis. Mereka akan membutuhkan informasi mengenai: potensi ekonomi di masa yang akan datang mengukur tingkat keuntungan yang dikehendaki mengukur berapa lama investasinya akan diperoleh kembali.

TINGKAT KEDALAMAN ANALISIS (3-3) Contoh: Sebaliknya mungkin ada pejabat pemerintah yang hanya ingin mengetahui naik-turunya pendapatan pajak atau bukan pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena kebutuhannya sangat sederhana maka ia hanya akan membandingkan antara pajak dan bukan pajak dengan tahun anggaran sebelumnya.

PRASYARAT ANALISIS Prasyarat analisis yang harus dipahami oleh pengguna: LK disusun berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah; Angka-angka yang disajikan dalam LK mungkin dipengaruhi oleh suatu kondisi atau masalah tertentu yang spesifik; Pengaruh transaksi, peristiwa dan kejadian yang ekstrim atau luar biasa juga harus dieliminasi supaya tidak meyesatkan; Membandingkan antar Laporan Keuangan harus memperhitungkan kesetaraan satker dalam hal tupoksi, jenis, maupun besaran-besaran relatif lainnya;

METODE ANALISIS Analisis horisontal: dilaksanakan dengan membandingkan angka-angka dalam suatu LK KL dengan KL lainnya, antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Analisis vertikal: dilakukan dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama.

TOLOK UKUR ATAU PEMBANDING Evaluasi hasil analisis LK akan dibandingkan dengan kriteria atau tolok ukur yang ditetapkan. Tolok ukur yang dapat digunakan dalam melakukan analisis ini antara lain: informasi internal dari KL ybs, berupa: RKA atau dokumen lainnya LK periode sebelumnya informasi eksternal, informasi yang disajikan dalam LK KL lainnya.

TEKNIK ANALISIS Teknik analisa laporan keuangan meliputi: Analisis perubahan LK Analisis persentase per komponen Analisis trend Analisis rasio Analisis ketaatan terhadap peraturan

1. ANALISIS PERUBAHAN LK (1-4) Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos yang sama dari dua LK suatu K/L dengan dua periode yang berlainan Tujuan Untuk mengetahui perubahan suatu pos dari periode yang satu ke periode yang lain

ANALISIS PERUBAHAN (2-4)

ANALISIS PERUBAHAN (3-4)

ANALISIS PERUBAHAN DI CALK (4-4)

2. ANALISIS PERSENTASE PERKOMPONEN (1-5) Pengertian Suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuan Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total.

ANALISIS PERSENTASE PERKOMPONEN (2-5) REALISASI APBN TA 2010

CONTOH PENGUNGKAPAN HASIL ANALISIS PERSENTASE PERKOMPONEN (3-5) Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010

CONTOH PENGUNGKAPAN HASIL ANALISIS PERSENTASE PERKOMPONEN (4-5) Grafik: Komposisi Alokasi Belanja Negara Per Jenis TA 2010

CONTOH PENGUNGKAPAN HASIL ANALISIS PERSENTASE PERKOMPONEN (5-5) Grafik: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010

3. ANALISIS TREND (1-5) Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang sama dari beberapa periode yang berurutan (time series data). Tujuan untuk memahami arah atau kecenderungan suatu pos dari waktu ke waktu.

ANALISIS TREND (2-5) TA 2010 2009 2008 TA 2007 TA 2006 Pen. Negara Dalam Rp triliun TA 2010 2009 2008 TA 2007 TA 2006 Pen. Negara Pen. Perpajakan 723,31 619,92 658,70 490,99 409,20 PNBP 268,94 227,17 320,60 215,12 226,95 Belanja Negara Bel. Pem. Pusat 697,41 628,81 693,36 504,62 440,03 Trans.untuk Daerah 344,73 308,59 292,43 253,26 226,18

CONTOH PENGUNGKAPAN HASIL ANALISIS TREND (3-5) Grafik: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2006-2010

CONTOH PENGUNGKAPAN HASIL ANALISIS TREND (4-5) Grafik: Perkembangan Belanja 2006-2010

TREND BELANJA NEGARA BULANAN TA 2010 (5-5)

4. ANALISIS RASIO (1-3) Pengertian Teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Rasio-rasio yang diperoleh selanjutnya akan dibandingkan dengan rasio yang sama di K/L yang bersangkutan untuk periode yang berlainan atau akan dibandingkan dengan rasio pos yang sama dari K/L lainnya. Tujuan Untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, efisiensi serta kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh hasil untuk membiayai pengeluarannya.

ASET (2-3) URAIAN 31 Des 2010 31 Des 2009 Aset Lancar Kas 254,78 triliun 117,33 triliun 231,39 triliun 81,37 triliun Investasi Jangka Panjang 706,41 triliun 737,04 triliun Aset Tetap 1.184,30 triliun 979.00 triliun Aset Lainnya 278,20 triliun 175,47 triliun Total Aset 2.423,69 triliun 2.122,90 triliun Kewajiban Jangka Pendek 201,34 triliun 187,84 triliun Kewajiban Jangka Panjang 1.594,73 triliun 1.493,87 triliun Total Kewajiban 1.796,08 triliun 1.681,71 triliun

ANALISIS RASIO (3-3) 2010 2009 Current Ratio= Current Asset Current Liabilities .... ... Quick Ratio = Cash Current Liabilities ... ... Solvabilitas Ratio= Total Asset Total Liabilities ... ...

5. ANALISIS KETAATAN TERHADAP PERATURAN (1-4) Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan cara menguji apakah peraturan-peraturan yang ada telah ditaati. Tujuan Untuk meyakini bahwa semua peraturan perundang-undangan telah dipatuhi.

PRINSIP (2-4) Pendapatan dan belanja diatur dalam undang-undang APBN Prinsip prealabel, yaitu anggaran harus disahkan sebelum ada penggunaan Prinsip universalitas, yaitu semua jenis pengeluaran harus dicantumkan dalam anggaran Prinsip spesialitas, yaitu anggaran yang telah disediakan dalam mata anggaran pengeluaran tertentu tidak diperkenankan untuk digeser

PRINSIP (3-4) Prinsip periodisitas, yaitu laporan disusun secara berkala sesuai dengan peraturan Azas bruto, yaitu tidak diperbolehkan adanya offsetting antara pendapatan dan belanja Anggaran belanja merupakan plafon Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman yang mengatur pelaksanaan anggaran

ANALISIS THD UU APBN (4-4)

ANALISIS KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN LRA & NERACA SILPA & SAL BELANJA MODAL VS MUTASI TAMBAH ASET TETAP PEMBIAYAAN UTANG/OBLIGASI VS MUTASI SALDO UTANG JANGKA PANJANG LRA & LAK PENDAPATAN NEGARA & HIBAH BELANJA NEGARA PEMBIAYAAN NERACA & LAK SALDO KAS

TELAAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT K/L & SATKER

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNSUR-UNSUR YANG PERLU DITELAAH Pendapatan Negara dan Hibah, a.l.: Pendapatan perpajakan hanya ada di Departemen Keuangan (DJP, DJBC, DJA) PNBP-Bagian Laba BUMN hanya ada di LKBUN. Pastikan seluruh PNBP telah dilaporkan dan saldonya telah setor ke kas negara. Penerimaan hibah disampaikan kepada DJPU untuk dilaporkan pada LKBUN, LKKL hanya mengungkapkannya secara memadai. 2. Belanja Negara, a.l.: Realisasi Belanja Modal (53) pada TA ybs perlu dibandingkan dengan perubahan (kenaikan) saldo Aset Tetap. Pembayaran Bunga Utang (54) hanya ada di BA 999.01 dan BA 015. Dalam Belanja Lain-lain (58) terdapat unsur pembelian aset.

NERACA

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN “Kas di Bendahara Pengeluaran” = “Uang Muka dari KPPN” Minus (kurang): SPM/SP2D UP/TUP ada yang belum rekam Kelebihan pengembalian UP. Terlalu besar: SPM GU Nihil masih ada yang belum direkam. SSBP berupa pengembalian UP belum direkam. “Kas di Bendahara Pengeluaran” hanya memuat kas UP.

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran lazimnya terdiri dari: Bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara Pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara Penerimaan hibah langsung berupa kas (dalam/luar negeri) *) Belanja yang tidak jadi direalisir atau pengembalian belanja Belanja (gaji/honor) yang belum dibayarkan kepada yang berhak Kebijakan pemerintah terkait dengan penyajian kas tersebut: Butir 1,2,3, dan 4 disajikan: Kas Lainnya dan setara kas (Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran) Rpxxx Pendapatan yang ditangguhkan Rpxxx Butir 5 disajikan: Utang kepada Pihak Ketiga Rpxxx *) Disajikan sebagai Kas Lainnya pada K/L dari hibah langsung, apabila telah disahkan akun pasangannya Ekuitas Dana Lancar

KAS DI BENDAHARA PENERIMA Cermati apakah pada tanggal neraca masih terdapat kas di bendahara penerimaan (kas yang diterima dari PNBP) yang belum disetor ke kas negara. Jika ada, sajikan nilai kas tersebut di neraca sebesar nilai yang ada pada bendahara penerimaan. Akun “Kas di Bendahara Penerima” = “Pendapatan yang Ditangguhkan”

PERSEDIAAN Laporan persediaan diperoleh dari bagian perlengkapan. Persediaan dilaporkan semesteran dan tahunan berdasarkan hasil opname fisik. Nilai yang disajikan pada neraca adalah nilai pembelian terkahir. “Persediaan” = “Cadangan Persediaan”

BAGIAN LANCAR TGR/TPA TGR/TPA biasanya mencakup masa pelunasan lebih dari satu tahun anggaran. Jika pada akhir tahun masih terdapat saldo, dilakukan reklasifikasi untuk menentukan Bagian Lancar (yang jatuh tempo pada tahun depan). Jumlah Bagian Lancar TGR/TPA ini dimasukkan ke kelompok aset lancar, sedangkan sisanya (TPA/TGR) disajikan dalam kelompok Aset Lainnya.

ASET TETAP SEBELUM DISESUAIKAN Periksa apakah masih ada akun “<Aset Tetap> Sebelum Disesuaikan” Akun ini masih muncul disebabkan oleh: Penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN belum dilakukan, Penerimaan ADK dari SIMAK-BMN sudah dilakukan tetapi terdapat aset berikut SPM/SP2D yang belum direkam atau masih terdapat BMN yang berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pada akhir semester/tahun, akun ini harus dihapuskan dari neraca dengan jurnal koreksi.

ASET TETAP Nilai aset tetap non KDP di neraca seharusnya sama dengan total nilai BMN di LBMN Intrakomtabel. Bandingkan pertambahan nilai aset tetap di Neraca dengan Realisasi Belanja Modal pada LRA. Jika akuntansi BMN masih dikerjakan secara manual, periksa kebenaran mapping antara laporan BMN dengan akun aset tetap di Neraca. Total nilai aset tetap harus sama dengan nilai akun “Diinvestasikan Dalam Aset Tetap”

ASET LAINNYA Lakukan reklasifikasi pada akhir tahun untuk TPA/TGR yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Yakinkan bahwa nilai TPA/TGR yang terdapat pada neraca akhir tahun adalah nilai setelah dikurangai bagian lancar-nya. Total “Aset Lainnya” = “Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.”

DISKUSI

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.000.000 KASUS 5 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.000.000 Bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp100.000 Pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp500.000 Belanja honor/gaji yang telah dicairkan namun belum diserahkan kepada yang berhak sebesar Rp750.000 Tagihan listrik, PAM, dan telepon yang belum dilunasi sebesar Rp2.000.000 Pertanyaan: Berapa nilai pendapatan ditangguhkan dalam laporan keuangan? Berapa nilai kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan?

Terima Kasih