Oleh: Agus Dermawan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
DISAMPAIKAN OLEH Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
ISU STRATEGIS TAPAK.
IKN 101 Pengantar llmu Perikanan dan Kelautan KULIAH KE-13
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
Perencanaan Tata Guna Lahan
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
ASSALAMU’ALAIKUM KELOMPOK 6: 1. Lian Yustiatin
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
Dikutip dari berbagai sumber
PAPUA, KEPULAUAN INDONESIA YANG TAK TERPANDANG
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN POTENSI MARITIM
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
NOKOMPONENSTANDARBUKTI NILAI MAKSIMUN I. Kebijakan Berwawasan Lingkungan A.KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 310 B.RKAS.
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Learning Session BRSDMKP
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
KONSEP PENANGANAN KUMUH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
I. PENDAHULUAN Rumusan 'ecotourism' sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sbb:
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
PENDAHULUAN Wilayah Perairan Indonesia mempunyai potensi Sumber Daya Ikan yang besar Pemanfaatan Potensi Perairan selama ini telah menimbulkan kerusakan.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Bahan tayang 3-4 Mei.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Dikutip dari berbagai sumber
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KAWASAN KONSERVASI KABUPATEN BUTON JANNATUN NAIYM G2L JURUSAN KIMIA KONSENTRASI BIOLOGI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017.
Manajemen Destinasi Pariwisata
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
RPJMN Bidang Tata Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Peranan Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia (PEMSEA) melalui Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA RZWP3K PASCA TA. 18 – 21 APRIL 2017 FGD TIM TEKNIS – POKJA PEMBAHASAN DOKUMEN ANTARA DAN RAPERDA.
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Keanekaragaman Hayati
Transcript presentasi:

Oleh: Agus Dermawan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan DUKUNGAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KKP DI LOKASI COREMAP - CTI Oleh: Agus Dermawan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Outline Presentasi Kawasan Konservasi Perairan dalam RZWP3K Integrasi Perencanaan WP3K Dengan Zonasi Kawasan Konservasi RZWP3K dalam COREMAP-CTI

1.1 RZWP3K DALAM E-KKP3K Kriteria Efektifitas: KAWASAN KONSERVASI MANDIRI KAWASAN KONSERVASI DIKEOLA OPTIMUM KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI Masuk dalam kriteria penilaian Efektifitasi Level Biru Kriteria Efektifitas: Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen RTRW/RZWP3K? Pelaksanaan Kegiatan/Pengusahaan Pemanfaatan Ekonomi Berkelanjutan Kawasan Konservasi

1.2 KEUNTUNGAN RZWP3K Ekonomi Lingkungan Sosial Budaya Strategis Memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memberikan akses yang lebih besar dan kepastian hukum bagi sektor swasta dalam berinvestasi. Mengidentifikasi area – area yang cocok untuk dimanfaatkan. Memberikan landasan bagi perijinan. Mendorong pemanfaatan ruang dan sumberdaya laut dan pesisir yang efisien. Ekonomi Mengurangi dampak negatif dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mengidentifikasi area – area yang penting secara ekologi dan kelangsungan kehidupan habitat laut dan pesisir serta mengurangi konflik dengan pemanfaatan ekonomis. Memastikan alokasi ruang untuk keanekaragaman hayati dan konservasi alam. Lingkungan Mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam proses perencanaan. Melindungi ruang yang turun temurun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial budaya masyarakat : upacara adat, wilayah ulayat, dan wilayah suci laut. Sosial Budaya Mengurangi konflik pemanfaatan ruang baik antara pemanfaatan yang tidak kompatibel maupun konflik antara pemanfaatan manusia dan kelestarian lingkungan alam. Membantu menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya yang “bertabrakan” secara rasional dan objektif. Memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan pemanfaatan sumberdaya Mengakomodir kepentingan nasional seperti pengembangan energi alternatif terbarukan dan pertahanan. Strategis

1.3 KKP DALAM RZWP3K PROVINSI 12 mil KKP Kewenangan Provinsi Lautan KKP 4 mil Kewenangan Kabupaten KKP Batas Kecamatan Daratan Kab. A Daratan Kab. B

1.4 KKP DALAM RZWP3K KABUPATEN Pencadangan Status KKP oleh Bupati/Walikota 4 mil Rencana Pengelolaan dan Zonasi Penetapan oleh Menteri Penataan Batas KKP Batas Kecamatan Daratan Kab. A IZIN PEMANFAATAN KEGIATAN DI KKP

2. INTEGRASI PERENCANAAN WP3K DENGAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI Hierarkhi Perencanaan WPPPK RTRW Zona Konservasi  KKP/KKP3K Renstra WPPPK Rencana Zonasi WPPPK Rencana Pengelolaan WPPPK Rencana Aksi WPPPK Pemanfaatan Terbatas zona Perikanan berkelanjutan Zona Laiannya Usulan inisiatif; Identifikasi& inventarisasi Pencadangan penetapan Zona Pemanfaatan Permen No.2/2009 : TNP, SAP, TWP, SP Zona inti Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur laut Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K Zonasi Kelembagaan pendanaan Penetapan Penataan batas Pengelolaan KKP/KKP3K

2.1 Mekanisme Pemberian Ijin dalam RZWP3K *) Pemberian Izin sesuai kewenangan

2.2 Pemberian Izin Pemanfaatan di KKP Penelitian dan Pendidikan Penangkapan Ikan Kegiatan Penelitian dan Pendidikan Mancanegara dan Lokal Pengusahaan Penangkapan Kapal dengan ukuran < 5 Gt dan maksimal 30 GT Pariwisata Alam Perairan Budidaya Ikan Kegiatan PAP Wisatawan Mancanegara dan Lokal Pengusahaan PAP Skala usaha Mikro, kecil, menengah dan besar Pengusahaan Budidaya Skala usaha mikro, kecil dan menengah Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Izin Lokasi sesuai kewenangan pengelolaan

3. RZWP3K dalam Komponen Kegiatan COREMAP CTI 1. Penguatan Kelembagaan 2. Pengelolaan sumberdaya berbasis ekosistem 3. Penguatan ekonomi kelautan berkelanjutan 4. Pengelolaan proyek dan pembelajaran zonasi/tata ruang laut Aplikasi Integrated Coastal Management Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perarian, pesisir dan pulau-pulau kecil pengelolaan perikanan berbasis hak Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Replikasi model Monitoring ekologi dan sosial ekonomi pengawasan ekosistem pesisir Penguatan Kapasitas Teknis Koordinasi Pembelajaran Pengelolaan proyek Infrastruktur ekonomi Pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan

3.1 Keluaran, Hasil dan Dampak

PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DI KKP 3.2 SKEMA SEDERHANA IMPLEMENTASI PROGRAM COREMAP - CTI Melindungi Sumberdaya Ekosistem Pesisir Mensejahterakan masyarakat PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DI KKP Mengurangi dampak negatif lingkungan Meningkatkan nilai tambah produk Mewujudkan pemanfaatan kawasan konservasi yang: meningkatkan efektivitas pengelolaan dan apresiasi masyarakat terhadap alam laut, menjamin keberlanjutan pembangunan dan upaya konservasi sumberdaya perairan, dan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

3.3 Komponen Kegiatan COREMAP CTI dalam pemanfaatan KKP dan Jenis Peningkatan Kapasitas Teknis pengelola dan masyarakat Strategi Campaign dan Public Awareness Monitoring Ekosistem Pesisir RZWP3K Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP Rencana Pengelolaan Jenis Ikan dilindungi Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Integrasi KKP dengan WPP (711)  EAFM ikan karang Infrastruktur Dasar Pengelolaan Pengembangan ekonomi berkelanjutan berikut infrastrukturnya Peningkatan Nilai tambah

3.4 Tata Waktu Coremap-CTI Penyiapan, Perencanaan dan Regulasi Penyiapan Kapasitas Masyarakat dan Ekosistem Penyediaan Sarana prasarana Dasar Menggalang Investasi Keberlanjutan Tahun 5 Tahun 4 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 1

3.4 Tata Waktu Kegiatan Tahun Ke-1 dan 2 Penyiapan Perencanaan dan Regulasi Penyiapan Kapasitas Masyarakat dan Ekosistem Kawasan dicadangkan/ ditetapkan Lembaga pengelola terbentuk dan berfungsi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kejelasan Mekanisme perijinan investasi Masyarakat memiliki kapasitas dalam pelestarian dan kegiatan ekonomi Kesadaran dan partisipasi masyarakat Legalisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Legalisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi

3.4 Tata Waktu Kegiatan Tahun Ke-3 Penyediaan sarpras dasar Akses dan transportasi ke lokasi tersedia Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jety, pondok informasi, Penyediaan fasilitas air bersih Penyediaan listrik tenaga surya Pengelolaan Limbah dan Sanitasi Energi ramah lingkungan pengawasan bersama

3.4 Tata Waktu Kegiatan Tahun Ke-4 Menggalang investasi Pelayanan perijinan investasi Kemitraan Pemerintah, Swasta, BUMN, Masyarakat (Public, Private Partnership) Investasi ekonomi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui investasi BUMN dan Swasta Fasilitasi Akses Perikanan Berbasis Hak

3.4 Tata Waktu Kegiatan Tahun Ke-5 Penyiapan Kapasitas Masyarakat dan Ekosistem Penyediaan sarpras dasar Keberlanjutan Potensi KKP dikembangkan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, & swasta Daya dukung lingkungan terjaga Kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati terpelihara Akses perikanan berbasis hak (right based) Kesadaran dan implementasi perikanan berbasis ekosistem

STATUS EFEKTIVITAS KKP/3K - 2013 Target meningkat satu level (2018) STATUS EFEKTIVITAS KKP/3K - 2013 COREMAP-CTI Raja Ampat KKPD Taman Pulau Kecil 100 81 75 E-KKP3K Awards2013 - Percontohan Selayar Taman Wisata Perairan 100 50 25 E-KKP3K Awards2013 - Percepatan COREMAP-CTI WB Buton Taman Wisata Perairan 100 86 71 17 E-KKP3K Awards2013 - Percepatan Biak Numfor Taman Wisata Perairan 100 35 E-KKP3K Awards2013 - Percepatan Sikka Taman Wisata Perairan 100 35 E-KKP3K Awards2013 - Percepatan Pangkep Taman Wisata Perairan 100 25 Wakatobi Taman Nasional Laut Mentawai Taman Wisata Perairan 100 55 71 46 E-KKP3K Awards2013 - Percepatan Batam Taman Wisata Perairan 100 75 E-KKP3K Awards2013 - Percepatan Bintan Taman Wisata Perairan 100 75 E-KKP3K Awards2013 - Percepatan COREMAP-CTI ADB Natuna Taman Pulau Kecil 100 25 Lingga Taman Wisata Perairan 100? 25 Tapanuli Tengah Taman Wisata Perairan 100 Nias Taman Wisata Perairan 100 25 Nias Selatan Anambas Taman Wisata Perairan 100 Laut Sawu Taman Nasional Perairan TWP Pieh 25 SAP Aru Tenggara Suaka Alam Perairan 50 TWP Laut Banda SAP Raja Ampat 75 SAP Waigeo Barat TWP Kapoposang TWP Padaido TWP Gili Matra Anuger ah COREMAP-CTI KKP-N