KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN Biro Pembiayaan dan Penjaminan Jakarta, Juli 2008

2 Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per–03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. Per–04/BL/2007 tentang Akad- akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

3 Pokok Peraturan Sumber Pendanaan Kegiatan Pembiayaan Akad-akad Syariah Dewan Pengawas Syariah Pelaporan

4 Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Mudharabah Mutlaqah (unrestricted investment) Mudharabah Muqayyadah (restricted investment) Mudharabah Musytarakah Musyarakah (Equity participation) Lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah

5 Mudharabah PP (MUDHARIB) PP (MUDHARIB) PROYEK/USAHA PROYEK/USAHA SHAHIB AL MAAL TENAGA KERJA MODAL 100% PERJANJIAN BAGI HASIL X % Y % KEUNTUNGAN KEUNTUNGAN

6 Mudharabah Mutlaqah Akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (shahibul mal) Shahibul mal membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh Perusahan Pembiayaan Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad

7 Mudharabah Muqayyadah Shahibul mal membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan yg telah ditentukan PP

8 Mudharabah Musytarakah Shahibul mal dan PP/pengelola (mudharib) masing-masing menyertakan modal

9 Musyarakah Akad kerja sama dengan pihak lain untuk usaha tertentu Kontribusi dana dari masing-masing pihak Keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam akad

10 Gearing Ratio Sumber pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah diperhitungkan sebagai komponen dalam menghitung gearing ratio

11 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Sewa guna usaha : Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Anjak piutang : akad Wakalah bil Ujrah Pembiayaan konsumen : Murabahah, Salam, Istishna’ Usaha kartu kredit sesuai syariah Pembiayaan lainnya sesuai syariah

12 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dapat berupa komponen investasi piutang pembiayaan piutang sewa diperhitungkan dlm perbandingan dg total aktiva (minimal 40%)

13 Ijarah 3b. Kirim Barang ke Nasabah 2. Beli Obyek Sewa 3a. Kirim Dokumen 4. Bayar Kewajiban 5. Pelunasan/Pembelian PENYEWA (MUSTA’JIR) SUPPLIER PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (MU’AJJIR) 1. Akad Sewa IMT BARANG (OBYEK SEWA) MA’JUR

14 Ijarah Pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) antara PP sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa pengalihan kepemilikan barang

15 Ijarah Muntahiyah Bittamlik = Ijarah + opsi pemindahan hak milik pada akhir masa sewa (wa’ad) Wa’ad bersifat tidak mengikat bagi penyewa (musta’jir) Bila dilaksanakan, wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan

16 Ijarah Ijarah Muntahiyah Bittamlik Obyek pembiayaan milik / dalam penguasaan PP (muajjir) manfaat harus dapat dinilai dgn uang manfaat harus dapat diserahkan kpd Penyewa (musta’jir) pemanfaatan harus halal scr syariah manfaat harus dapat ditentukan dengan jelas spesifikasi harus jelas (identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya)

17 Ijarah Ijarah Muntahiyah Bittamlik (lanj) Akad sekurangnya memuat identitas muajjir dan musta’jir spesifikasi obyek Ijarah spesifikasi manfaat obyek Ijarah harga perolehan, nilai pembiayaan, dan pembayaran sewa jangka waktu sewa saat penyerahan obyek Ijarah ketentuan pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo ketentuan biaya yang timbul selama masa sewa ketentuan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya obyek Ijarah ketentuan pengalihan kepemilikan obyek Ijarah oleh PP (muajjir) kepada pihak lain hak dan tanggung jawab masing-masing pihak

18 Ijarah Ijarah Muntahiyah Bittamlik (lanj) Penetapan harga sewa (ujrah) & opsi Besarnya ujrah & cara pembayaran → kesepakatan dlm akad Alat pembayaran → uang/bentuk lain yg senilai & tidak bertentangan dgn Syariah Harga opsi pemindahan kepemilikan ditetapkan di akhir masa sewa, dlm akad pemindahan kepemilikan

19 Wakalah bil Ujrah Definisi pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kpd pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yg boleh diwakilkan dgn pemberian keuntungan (ujrah) Para pihak PP (wakil) pengalih piutang (muwakkil) yg berhutang (muwakkal ’alaih)

20 Obyek pembiayaan piutang (muwakkal bih) jangka pendek < 1 th belum jatuh tempo bukan piutang macet bukan berasal dari transaksi yg diharamkan oleh syariah Islam harus dibuktikan dgn dokumen tagihan & dipastikan keasliannya Wakalah bil Ujrah (lanj)

21 Wakalah bil Ujrah (lanj) Akad sekurangnya memuat identitas semua pihak nilai, jumlah dan waktu jatuh tempo piutang ketentuan ujrah (jika ada) ketentuan jaminan utk PP (jika ada) ketentuan cara pembayaran hutang atau piutang oleh para pihak hak dan tanggung jawab masing-masing pihak

22 Murabahah

23 Murabahah Definisi pembiayaan utk pengadaan barang dgn menegaskan harga beli/harga perolehan kpd pembeli pembeli membayar scr angsuran dgn harga lebih sbg laba Pembelian barang sbg obyek Murabahah dapat diwakilkan kpd konsumen dgn wakalah → pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kpd penerima kuasa (wakil)

24 Murabahah (lanj) 1.Pesanan PP/penjual (ba’i) membeli barang setelah ada pemesanan dari konsumen/pembeli (musytari) Bersifat Mengikat → musytari tidak dapat membatalkan pesanan Tidak mengikat 2.Tanpa pesanan

25 Murabahah (lanj) Obyek pembiayaan dapat dinilai dengan uang dapat diterima oleh konsumen tidak dilarang oleh syariah Islam spesifikasinya harus jelas (identifikasi fisik, kelaikan, jangka waktu pemanfataan)

26 Murabahah (lanj) Akad sekurangnya memuat identitas PP & konsumen spesifikasi obyek murabahah harga jual, harga beli, dan cara pembayaran angsuran; jangka waktu ketentuan jaminan dan asuransi ketentuan uang muka ketentuan diskon/potongan ketentuan pelunasan dipercepat ketentuan wanprestasi dan sanksi bagi konsumen hak dan tanggung jawab masing-masing pihak

27 Salam 3a. Kirim barang dan dokumen 3b. Kirim dokumen 1b. Akad Salam II 2a. Bayar 2b. Bayar 1a. Akad Salam I Konsumen P Produsen

28 Salam Definisi pembiayaan utk pengadaan barang dgn cara pemesanan & pembayaran harga lebih dulu dgn syarat tertentu yg disepakati 2 akad Akad salam (1) → PP & konsumen Akad salam (2) → PP & produsen

29 Barang pesanan (muslam fiih) Diserahkan oleh produsen (muslam alaih) tepat waktu, sesuai dgn kualitas & jumlah yg disepakati Penetapan harga sesuai kesepakatan dan tidak boleh berubah selama masa akad Pembayaran harga kpd produsen dilakukan scr penuh dan tunai Salam (lanj)

30 Akad sekurangnya memuat identitas PP (muslim) dan produsen spesifikasi barang (nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe, mutu barang) waktu dan lokasi penyerahan barang harga barang dan cara pembayarannya ketentuan jaminan dan asuransi jangka waktu salam; ketentuan biaya yang ditanggung masing- masing pihak atas kerusakan/kehilangan/tidak berfungsinya barang pesanan (muslam fiih) hak dan tanggung jawab para pihak Salam (lanj)

31 Istishna’ 3b. Kirim barang 2a. Akad Istishna` I 3. Membuat pesanan 1b. Pesan barang 2b. Akad Istishna` II SHANI’ II (PEMASOK) 3a. Kirim dokumen MASHNU’` BARANG PESANAN MUSTASHNI` SHANI’ I (PERUSAHAAN PEMBIAYAAN) 1.Pesan barang

32 Istishna’ Definisi pembiayaan utk pemesanan pembuatan barang dgn kriteria & syarat tertentu antara pemesan/pembeli (mustashni`) dan penjual/pembuat (shani`) dgn harga yg disepakati PP dpt bertindak sbg pembeli utk memesan kpd produsen/pembuat (shani’ II) untuk menyediakan obyek Istishna’ Akad Istishna’ (1) → PP & konsumen/pemesan (mustashni’) Akad Istishna’ (2) → PP & produsen/pembuat (shani’ II)

33 Istishna’ (lanj) Akad sekurangnya memuat identitas PP dan produsen spesifikasi barang (nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe, mutu barang) waktu dan lokasi penyerahan barang harga jual dan cara pembayaran ketentuan jaminan dan asuransi jangka waktu ketentuan pelunasan dipercepat ketentuan biaya yang ditanggung masing- masing pihak atas kerusakan/kehilangan/tidak berfungsinya barang pesanan hak dan tanggung jawab para pihak

34 Akad – akad Syariah Akad syariah yg telah ditandatangani kedua pihak tidak dapat dibatalkan scr sepihak, kecuali kedua pihak setuju menghentikannya akad bertentangan dengan Prinsip Syariah akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum Tiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan utk melakukan perbuatan hukum

35 Akad–akad Syariah (lanj) Tanpa unsur paksaan Bila ada kewajiban melaksanakan asuransi, wajib diasuransikan pd perusahaan asuransi dengan Prinsip Syariah Pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK yg berlaku

36 Dewan Pengawas Syariah PP yg melakukan kegiatan usaha syariah wajib memiliki DPS minimal 2 orang anggota dan 1 orang ketua Anggota DPS diangkat dalam RUPS atas rekomendasi MUI Tugas memberikan nasihat & saran kepada direksi mengawasi aspek syariah kegiatan PP mediator antara PP dgn DSN-MUI

37 Pelaporan Formulir A – E Disertai pernyataan kesesuaian Syariah oleh DPS dgn tembusan kpd DSN-MUI Disampaikan paling lambat tgl 10 setiap bulan

38 Terima Kasih