CERAMAH Lingkup Kerja Kementerian Keuangan : Pengembangan Diklat Hard Skill dan Soft Skill Pandu Patriadi Jakarta, 23 Februari 2012

Page 2Outline I.LINGKUP DAN TUGAS KEMENKEU Peran, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Keuangan Kebijakan, Instrumen, Tugas dan Risiko Pengembangan Struktur Organisasi dan SDM II.PENGEMBANGAN DIKLAT HARD SKILL DAN SOFT SKILL Hard Skill Assessment Needs Soft Skill Assessment Needs Gap Analysis III. KESIMPULAN, TEMUAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Diklat Temuan ( Finding ) Program Diklat Rekomendasi DAFTAR PUSTAKA

Page 5 Peran Kemenkeu dlm Pembangunan Target Pembangunan Jangka Panjang Nasional Peran Kemenkeu  Sebagai pengelola Keuangan Negara  Mendukung strategi pembangunan nasional Target Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan)  Kegagalan dlm pengelolaan Keuangan Negara merupakan Risiko Kemenkeu

Pengelola an Keuangan Negara Pendapatan Negara Penerimaan Pajak dan BC PNBM Perbendaha raan Arus Kas Laporan Keuangan Belanja Negara Perimbangan Keuangan PSO Pembiayaan APBN Pengelolaan portofolio utang Pengembangan pasar SBN Penjualan BUMN Pengelolaan kekayaan Negara Barang Milik Negara Kekayaan negara yang dipisahkan Penyertaan Modal Pemerintah Penggunaan dan hibah aset Pasar Modal dan LK Non Bank Bursa Efek Indonesia Penawaran efek Meningkatkan kepercayaan investor Industri Asuransi, Industri Dana Pensiun, industri Pembiayaan, dan OJK Pengelolaan Keuangan Negara Mencakup : o APBN o Kekayaan Negara o Perbendaha raan Lingkup ( Scope ) Tugas Kemenkeu Page 25

Fungsi dan Kewenangan Kemenkeu Page 24 Fiskal Kekayaan Negara Bendahara Umum Negara Dasar Hukum UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Perpres No. 24 Tahun 2010 PMK No. 184 Tahun 2010 Dasar Hukum UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Perpres No. 24 Tahun 2010 PMK No. 184 Tahun 2010 Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; Menyusun RAPBN dan RAPBN-P; Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; Melaksanakan pemungutan pendapatan negara sesuai Undang-Undang; Menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal sesuai Undang-Undang. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi; Melakukan pinjaman dan memberikan jaminah atas nama Pemerintah; Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

Page 22 Kerangka Teori ( Theoretical Framework ) NONO KEWENA NGAN (KEBIJA KAN) INSTRU MEN RISK FACTOR TARGET TUJUAN ( ULTIMATE GOAL ) 1FISKALAPBN Tidak Sustainnya : - Penerimaan - Belanja - Pembiayaan Fiscal Sustainability MASYARA KAT ADIL, MAKMUR & SEJAHTERA 2 KEKAYAAN NEGARA NERACA PEMERIN TAH - Penyusutan nilai aset - Utang meningkat - Nilai aset meningkat - Nilai utang menurun 3BUNARUS KAS Likuiditas tidak seimbang / tidak ideal Likuiditas ideal / Seimbang

Kebijakan, Instrumen, Tugas dan Risiko Page 29 FiskalKekayaan NegaraBUN APBN Meningkatkan Nilai Aset dan Menurunkan Nilai Utang Neraca Pemerintah Mengelola Likuiditas Arus Kas Memastikan Kelangsungan Fiskal Nilai Aset Turun Nilai Utang Naik Liquidity Mismatch (Alokasi dan Penyerapan ) Penerimaan Turun Belanja Naik Defisit Anggaran Meningkat

PPRF (BKF) PPRF (BKF) ITJEN PUSHAKA (SEKJEN) PUSHAKA (SEKJEN) DJPU Pengelolaan Risiko Fiskal di Bidang Ekonomi, Keuangan, Politik, Sospol, BUMN dan Pemberian Dukungan Infrastruktur Pengelolaan Risiko Kinerja Kemenkeu (KPI) Pengelolaan Risiko Utang Negara Pengelolaan Risiko Kepatuhan Keterbatasan Unit yg ada dalam Pengelolaan Risiko Kemenkeu : o Keterbatasan kapasitas sehingga belum dapat menangani secara keseluruhan ancaman di bidangnya. o Belum terintegrasi o Belum mencakup Kekayaan Negara dan Perbendaharaan Negara Keterbatasan Unit yg ada dalam Pengelolaan Risiko Kemenkeu : o Keterbatasan kapasitas sehingga belum dapat menangani secara keseluruhan ancaman di bidangnya. o Belum terintegrasi o Belum mencakup Kekayaan Negara dan Perbendaharaan Negara Pengelolaan Risiko Kemenkeu Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Existing) Page 27

DefinisiPenguasaan ilmu pengetahuan, teknologi & keterampilan LingkupPengetahuan & teknologi TujuanMeningkatkan kemampuan & pengetahuan Contoh Pelatihan Diklat Teknis Umum (DTU), Diklat Teknis Substantif (DTS) Pengembangan Hard Skill Page 11

DefinisiKeterampilan mengatur diri & dengan orang lain LingkupKemampuan interpersonal dan intrapersonal TujuanMenciptakan SDM yang unggul & handal Contoh Pelatihan Diklat Pimpinan, Leadership Executive Training, Emotional & Spirutual Training Pengembangan Soft Skill Page 11

Contoh : Gap Analysis Page 28

T Umum Tujuan Khusus Output : Memahami konsep Outcome : Menerapkan konsep Keterangan 4 Level : Level 1 (Reaction) : Melaksanakan Evaluasi Pengajar, Penyelenggara, Reaksi Peserta thd Diklat Level 2 (Learning) : Melaksanakan Evaluasi Peserta sesuai Tujuan Diklat Level 3 (Behaviour) : Melaksanakan Evaluasi Pasca Diklat dng Tepat Level 4 (Result) : Menjabarkan Hasil yang Tepat Page 23 Kesimpulan : Tujuan, Output dan Outcome Diklat

Kritik : Hasil pengamatan untuk meningkatkan & perbaikan Saran : Pendapat yang dipertimbangkan: untuk mengatasi masalah Page 30 Temuan (Kritik & Saran Peserta Diklat)

Definisi : Hasil dari Evaluasi Diklat untuk ditindaklanjuti “Perlu Diadakan Dengan Perbaikan” Page 30Rekomendasi

Topping, Peter A. (2002), Management Leadership, McGrawHill, New York Methis, Robert L. (2003), Human Resources Management, Thomson South Western, Ohio Klaus, Peggy (2007), The Hard Truth About Soft Skills, Collins Business, New York ___________ (2011), Nota Keuangan dan RAPBN TA 2012 Page 30 Daftar Pustaka

Terima Kasih

NK /RAPBN 2008NK / RAPBN2009NK/ RAPBN 2010NK/ RAPBN 2011 Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro Analisis Sensitivitas a.Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro b.Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN Analisis Sensitivitas a.Sensitivitas APBN terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro b.Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Ekonomi Makro Risiko Utang Risiko Utang Pemerintah Pusat Proyek Pembangunan Infrastruktur Kewajiban Kontinjen Pemerintah Pusat a.Proyek Pembangunan Infrastruktur b.Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) c.Sektor Keuangan: i.Bank Indonesia ii.Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) iii.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) d.Tuntutan Hukum kepada Pemerintah e.Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional f.Bencana Alam Kewajiban Kontinjen Pemerintah Pusat a.Proyek Pembangunan Infrastruktur b.Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) c.Sektor Keuangan: i.Bank Indonesia ii.Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) iii.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) d.Tuntutan Hukum kepada Pemerintah e.Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional f.Bencana Alam Badan Usaha Milik Negara Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bank Indonesia Sektor Keuangan: a.Bank Indonesia b.Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Keanggotaan Organisasi Internasional Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional Bencana Alam Desentralisasi Fiskal Risiko Fiskal dari Desentralisasi Fiskal Lumpur Sidoarjo--- Subbab Risiko Fiskal dalam NK

FINANCIAL SECTOR Page 18