KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Membangun negara dari desa
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
SELAMAT DATANG PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
Pertemuan Ke empat… APBD.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
MANAJEMEN KEUANGAN DESA
PENGANGGARAN SANITASI
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM NKRI
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
Oleh : Khoirul Anwar, S.STP, M.Si.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Inspektorat Kabupaten Sleman
PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
PRINSIP DASAR DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PELAKSANAAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA YANG DIATUR DAN DIURUS.
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Karyawan Karyawati DINPERMADES
IMOGIRI 24 DESEMBER  BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 80 % PROGRAM KEGIATAN TERENCANA SUDAH TERLAKSANA  BIDANG PEMBANGUNAN 100 % PROGRAM KEGIATAN.
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
DESA A.ILHAM JULIAWAN ARHAM.  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA  PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
DATA PRIBADI 1. KARANG TARUNA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG.
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
Doden FE Untag Banyuwangi
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DESA MEBANGUN Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan lokal berskala desa Kewenangan yg ditugaskan Kewenangan lain yg ditugaskan Sistem org masy Kelembagaan, pranata dan hukum adat Tanah kas desa Kesepakatan dlm kehidupan masy desa KEBIJAKAN DESA Pendapatan asli APBN Bagian dr hsl pajak dan retribusi ADD Bantuan keuangan dr APBD Hibah dan sumbangan pihak ke 3 Lain2 pendptan desa yg sah Mengatur dan mengurus kepentingan masy Muncul karena perkembangan dan prakarsa masy Penyelengg Pemdes Pelaks Bangdes Pembin Kemasy Pemberdayaan masy BERBASIS DESA MEBANGUN DESA

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Membantu Fungsi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksana Pembangunan Desa Pembina Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Masyarakat RT/RW PKK LPM Merupakan wadah partisipasi dan Mitra Pemerintah Desa

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( JUNI T.A BERJALAN) PEDOMAN PEMDES RANCANGAN : RPJMDesa RKPDesa DU-RKPDesa

HAK DAN KEWAJIBAN DESA vs MASYARAKAT DESA - Menetapkan dan Mengelola Kelembagaan Desa Mendapat Sumber Pendapatan Memperolah Pelayanan yang Adil Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat Mendapat pengayoman dan perlindungan KEWAJIBAN Mengembangkan Pemberdayaan Masyarkat Desa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Membangun diri dan memelihara lingkungan Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa