Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf h) PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL “STRATEGI geopolitik dan geostrategi DALAM meningkatkan PERAN ORMAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL” (UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf h) PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL Makasar, Oktober 2013 1

AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 Th. 2013 Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h ORMAS BERTUJUAN MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL PENJELASAN Pasal 5 huruf h BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SOSIAL (ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD 1945 ) TUJUAN NASIONAL OPTIMAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH 2

STRATEGI GEOPOLITIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL KSOS BUDHANKAM Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) Kepulauan terbesar di dunia (17.667 pulau) Jumlah Penduduk 234 jt Kekayaan SDA hayati non hayati Pertumbuhan ekonomi nasional 6,4% (No.2 di dunia) Besaran PDB 1 Trilyun US Dolar (No. 15 di Dunia) Konsepsi Geopolitik Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Peng ungkit -UU -PP -Perpres -Perda -Perkada Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia Suprastruktur Pol, Infrastruktur Pol, Substruktur Pol. (Incl. Ormas) Satu Kesatuan (Integrated) TANNAS TANGGUH Global Regional Nasional Peluang Kendala RAKSASA DI ASIA TIMUR HUKUM IPTEK + 3

STRATEGI GEOSTRATEGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL Sektor Dunia Usaha Selaras Selaras Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Vertikal, Pemda) RPJPN /RPJPD RPJMN/RPJMD RKP/RKPD APBN/APBD Capaian 14 Program Aksi Prioritas Nasional Optimal (Mis:Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Polhukam) Strategi Geostrategi Suprastruktur Pol, Infrastruktur Pol, Substruktur Pol. (Incl. Ormas) Selaras/ Sinergi BUMN/ BUMD Selaras Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Tannas Tangguh RAKSASA DI ASIA TIMUR 4

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah KEWAJIBAN PEMDA Melindungi masy. menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI Peningkatan kualitas kehidupan masy., serta mewujudkan keadilan dan pemerataan (ANGKA 1 DAN 2 SELARAS DGN KONSEPSI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI) TANNAS TANGGUH (agregat daerah) TUJUAN NASIONAL OPTIMAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945) /agregat daerah Pasal 22 Huruf a UU 32 Th 2004 Pasal 22 Huruf b dan d UU 32 Th 2004 5

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah TANNAS TANGGUH (agregat daerah) KEWAJIBAN KDH/ WAKIL KDH Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat (ANGKA 1 DAN 2 SELARAS DGN KONSEPSI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI) Pasal 27 ayat (1) Huruf b dan c UU 32 2004 TUJUAN NASIONAL OPTIMAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945) /agregat daerah 6

? ? ? ???... SUPRASTRUKTUR POL. PERAN INFRASTRUKTUR POL. KONDISI OBJEKTIF Capaian 14 PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2010-2014 TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE-4 PEMBUKAAN UUD 1945) TANNAS TANGGUH Potret FAKTUAL permasalahan saat ini, aL : KURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. KURANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. SEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI MARAKNYA TINGKAT KORUPSI DI PENYELENGGARA NEGARA/DAERAH MASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT TINGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG POLEKSOSBUD RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILUKADA ???... SUPRASTRUKTUR POL. PERAN INFRASTRUKTUR POL. SUBSTRUKTUR POL. Dewasa ini pertumbuhan ekonomi makro Indonesia cukup menggembirakan yaitu 6,5%, inflasi 5,3%, dan cadangan devisa mencapai $ 120 Milyar. Kondisi ini telah menaikan rating Indonesia menjadi investment grade dan emerging economy. Namun dalam implementasinya, pertumbuhan ekonomi makro yang signifikan itu belum diikuti oleh pertumbuhan ekonomi mikro Pertama: Masih banyak daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terdapat 199 Kabupaten/Kota sebagai daerah tertinggal dengan rincian: sebanyak 123 kabupaten/Kota (62%) berada di KTI (kawasan timur Indonesia) dan 76 kabupaten/Kota (28%) berada di KBI (kawasan barat Indonesia, kondisi ini menyebabkan pembangunan ekonomi sektor riil masih tersendat-sendat. Kedua, Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum optimal, sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran masih memprihatinkan (dari data BPS September 2011, diketahui 29,89 juta jiwa penduduk Indonesia hampir miskin dan 8,12 juta jiwa pengangguran),kondisi ini menimbulkan dampak pada masalah sosial dan keamanan, 7

MENINGKATKAN KINERJA ORMAS LANGKAH STRATEGIS PEMBERDAYAAN ORMAS DALAM RANGKA MEMINIMALISIR POTRET2 PERMASALAHAN FAKTUAL (Pasal 40 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6)) Fasilitasi kebijakan  Peraturan per-UU-an (PP, Permendagri, Perda, Perkada) Penguatan Kapasitasn Kelembagaan  Dukungan keahlian, program dan pendampingan  Pengembangan kemitraan  Penyediaan data dan informasi  Penguatan Manajemen organisasi Peningkatan kualitas SDM  Pendidikan dan pelatihan  Pemagangan  Kursus (Mis. background bidang wasbang, budaya, politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, pertanian, perikanan) MENINGKATKAN KINERJA ORMAS PEMERINTAH/PEMDA Pemberdayaan 8

Masukan untuk musrenbang dan KUA/PPAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BERBAGAI BIDANG OLEH ORMAS (Pasal 6 huruf d) ORMAS Bidangnya antara lain : Bidang Kebudayaan Bidang Politik Bidang keagamaan Bidang Perekonomian Mis. pemberdayaan UKM Bidang kesehatan Bidang pertanian Bidang perikanan Bidang Pendidikan Bidang Wasbang Pemberdayaan Masukan untuk musrenbang dan KUA/PPAS Masyarakat 9

OPERASIONALISASI PERAN ORMAS DALAM PENJABARAN PELAKS OPERASIONALISASI PERAN ORMAS DALAM PENJABARAN PELAKS. GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL (Agregat Daerah) SUBSTRUKTUR POLITIK INFRASTRUKTUR POLITIK SUPRASTRUKTUR POLITIK Mitra Masyarakat PEMDA 4 DPRD 1 5 Mitra 6a KEBIJAKAN KESBANGPOL BPKD/ DPKAD BAPPEDA Selaras BUMD/BUMN INSTANSI VERTIKAL (Mis. TNI/POLRI) K/L Mis : Kel. Tani, Nelayan, pedagang, dunia usaha, ormas, toda toga, tomas, orpol 6b DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD 3 7 OPERASIONAL 2 DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD 1 8 Capaian 14 Program Aksi Prioritas Nasional Optimal (Mis:Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Polhukam)/ agregat daerah 9 10 11 TANNAS TANGGUH (agregat daerah) Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945) /agregat daerah 10

REKOMENDASI PEMDA melakukan pemberdayaan ORMAS untuk meningkatkan kinerja melalui program/kegiatan pada SKBD Kesbangpol dan SKBD teknis lainnya sebagaimana amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. ORMAS melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat pasal 6 huruf d UU Nomor 17 tahun 2013. Pemberdayaan masyarakat mencakup aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM, misal. Bidang ideologi, wasbang, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pertanian. ORMAS sebagai mitra pemerintah daerah dan DPRD memberikan input/masukan berbagai bidang sebagaimana tersebut diatas kepada DPRD, BAPEDA, BPKD, Kesbangpol, dan SKBD teknis lainnya untuk bahan musrenbang dan KUA/PPAS dalam rangka capaian agenda pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h UU Nomor 17 tahun 2013, yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional (agregat daerah) Dalam rangka optimalisasi dalam mewujudkan tujuan nasional/daerah perlu sinergitas kerjasama antar ORMAS sebagaimana amanat pasal 20 huruf f baik lingkup Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan untuk ORMAS yang didirikan oleh WNA wajib bermitra dengan pemerintah dan ORMAS yang didirikan oleh WNI. 11

SEKIAN DAN TERIMAKASIH 12