RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGLINMAS DIY TAHUN ANGGARAN 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Pengukuran Sudut Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh 2 sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. 2 sinar garis itu disebut kaki sudut. Pangkal kedua.
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
POTENSI KERAWANAN PEMILU
RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Soal-Soal Latihan Mandiri
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
PADA KEGIATAN ORIENTASI CPNS TAHUN 2010
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
Akuntansi manajemen Analisis Titik Impas Ajang Mulyadi.
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGLINMAS DIY TAHUN ANGGARAN 2016 DISAMPAIKAN PADA FORUM SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 9 Maret 2015

PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT TEMA STRATEGIS PRB (Berdasarkan surat Kepala BAPEDA No: 360/01755) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan bagi Anggota SAR Satlinmas DIY Sasaran : - Anggota SAR Satlinmas dalam kesiapan penanganan musibah/bencana. Pengadaan Sarpras Operasional SAR Satlinmas DIY - Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung operasional pertolongan dan pencarian di Laut, Sungai , Waduk, Gunung/Hutan.

POTENSI Masyarakat DIY ramah dan terbuka serta tidak memiliki latar belakang konflik. DIY merupakan city of tolerance. DIY sebagai kota budaya, kota pendidikan dan daerah tujuan wisata. Suasana kondusif , sejuk, aman, tenteram, merupakan salah satu benefit Pemda DIY.

PERMASALAHAN Perolehan informasi tentang potensi konflik belum optimal karena belum mempunyai personil / aparat yang mempunyai kompentensi sebagai informan Perpres 67 Tahun 2013 dan PerKaBIN Nomor 1 /2014 mengamanat kan anggaran untuk KOMINDA dibebankan pada anggaran BINDA di tindaklanjuti surat Mendagri Nomnor T188.34/1823.D.II yang memerintahkan penghentian anggaran dalam APBD yang mengakibatkan perolehan informasi tentang potensi konflik tidak optimal . 3. Heterogen masyarakat DIY dan pesatnya perkembangan TI dapat berpotensi munculnya ancaman kekerasan. 4. Bertambahnya titik obyek wisata belum diikuti penambahan personil SAR SATLINMAS. 5. Sinergitas pemberdayaan dalam pembinaan personil SAR SATLINMAS belum merata disetiap Kabupaten/Kota. 6. Sarpras dan tenaga profesional masih perlu ditingkatkan.

ISSU STRATEGIS 1. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015 2. Globalisasi/perkembangan IT 3. Kebijakan yang multi tafsir 4. Degradasi pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI

KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN (Urusan wajib : Kesbangpoldagri) Sasaran Indikator Sasaran Target (Satuan) IKU SKPD Target (%) Program Indikator Target (satuan) 1. Meningkatnya kebebasan hak-hak sipil Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI (indeks Demokrasi Indonesia 90,78 Peningkatan Penyelesaian Potensi Konflik dan atau Konflik 80 Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat Indeks Aspek Identitas Dalam perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY) 0,17                                                                                                                                                

2. 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme 7 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persenta se meningkatnya jumlah korban laka/musibah yang selamat 85,2 Mening katnya hak-hak politik Indeks Aspek Hak-Hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) 55,52 55,5 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase Parpol yang melaksanakan pendidikan politik 100

PROGRAM KEGIATAN IKU PERTAMA I. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Rp 3.700.000,000.00 01. Penyelenggaraan Kerjasama dengan Satuan Menwa, Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya Rp 550,000,000.00 02. Fasilitasi dan koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol) 03. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Rp 600,000,000.00 04. Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 1,000,000,000.00

II. PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT Rp 2,150,000,000.00 01. Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Perijinan Riset/Penelitian dan Pengabdian. Rp 50,000,000.00 02. Pengawasan dan Koordinasi Keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing. Rp 250,000,000.00 03. Koordinasi & Fasilitasi Cipta Kondusif Daerah). Rp 650,000,000.00 04. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Rp 1.000,000,000.00 05 Pendataan, Indentifikasi, Verifikasi dan Inventarisasi Orsospol dan Ormas di DIY. Rp 200,000,000.00

III. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Rp 5,725,000,000.00 01. Koordinasi Penanganan Potensi Kerawanan Keamanan Rp 200,000,000.00 02. Peningkatan Kapasitas SAR Linmas Rp 3,700,000,000.00 03. 04. Peningkatan Sarana Prasarana SAR Linmas Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam SAR. Rp 1,825,000,000.00 Rp. 300,000,000,00

PROGRAM/KEGIATAN IKU KEDUA IV. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Rp 2,750,000,000.00 01. Pendidikan Politik Bagi Perempuan. Rp 250,000,000.00 02. Peningkatan Pemahaman Hak Sipil dan Politik. Rp 200,000,000.00 03. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Rp 2,000,000,000.00 04. Bimtek Tata Cara, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol. Rp 300,000,000.00

KEBERHASILAN TERHADAP SASARAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 No. Indikator Kinerja Target Realisasi 1. Persentase penurunan konflik. 33 33,33 2. Kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berpendapat. 5 3. Persentase korban tertolong dalam kejadian kecelakaan di Gunung, Laut, Waduk dan Sungai. 84,10 86,72

CAPAIAN IDI (Index Demokrasi Indonesia) Tahun 2013 No. Uraian Nasional DIY 1. Index kebebasan hak sipil 79 90,78 2. Index kebebasan hak politik 46,25 50,65 3. Index lembaga demokrasi 72,11 83,69

PROGRAM/KEGIATAN KESEKRETARIATAN I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN   Rp 1.320.500.000.00 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 6,000,000.00 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 155,000,000.00 03. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 12,000,000.00 04. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 30,000,000.00 05. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 100,000,000.00 06. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 80,000,000.00 07. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 40,000,000.00 08. PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan Rp 25,000,000.00

09. Pnyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Rp 175,000,000.00 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 18,500,000.00 11. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 52,000,000.00 12. Penyediaan Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 452,000,000.00 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 2.010.000.000,00 01. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 800,000,000.00 02. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 150,000,000.00 03. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 175,000,000.00 04. Pengadaan Mebeleur 05. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rp 120,000,000.00 06. Pemeliharaan Rutin / Bekala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp 350,000,000.00 07. Pemeharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 30,000,000.00

08. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 25,000,000.00 09. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Rp 10,000,000.00 10. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp 200,000,000.00

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Rp 491,000,000.00 01. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp 50,000,000.00 02. Pembinaan Korps Musik Pemda DIY Rp.100,000,000.00 03. Pembinaan Kepegawaian PNS Lama dan PNS/CPNS baru Rp.35,000,000.00 04. Publikasi Media Cetak dan Elektronik Rp. 102,000,000.00 05. Pengembangan Teknologi Informasi Rp. 75,000,000.00 06. Updating Data Bidang Kesbanglinmas Rp. 45,000,000.00 07. Fasilitasi Penyusunan Draft Raperda tentang Vandalisme Rp 150,000,000.00

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Rp 176,500,000.00 01 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Rp 11,500,000.00 02. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Rp 15,000,000.00 03. Penyusunan Rencana Prorgram Kegiata SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Rp 100,000,000.00 04 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Rp 50,000,000.00   JUMLAH Rp 6.807.500.000,00

Terimakasih BADAN KESBANGLINMAS DIY www. kesbanglinmas.jogjaprov.go.id E-Mail: badankesbanglinmas@jogjaprov.go.id Jalan Jend. Sudirman No. 5 Yogyakarta No. Telp. 0274-551136 Fax.0274-551137