Dinamika Sistem Politik Indonesia Kelompok 4: Bayu Aji Firman Yusuf Larso Darmansyah

Sistem Politik Luar Negeri Sifat : Bebas Aktif Dasar Hukum: Pembukaan UUD 1945

Sistem Politik Dalam Negeri  Periode: 1945-1949 1949-1950 (RIS) 1950-1959 1959-1965 ORLA 1966-1998 ORBA 1998-sekarang Reformasi

1945-1949 (UUD 1945)  Maklumat pemerintah no X 16 Okt ’45, perubahan KNIP menjadi MPR/DPR. Maklumat pemerintah 3 Nov ’45, Pembentukan Partai Politik (semula hanya ada PNI) Maklumat pemerintah 14 Nov ’45, kabinet presidensial diganti kabinet parlementer. Negara kesatuan berbentuk negara Republik, konstitusi UUD ‘45

1949-1950 (Konstitusi RIS)  Sistem pemerintahan parlementer Demokrasi Liberal Bentuk Negara: Serikat (Federasi)

1950-1959 (UUDS 1950)  Negara kesatuan, Sistem parlementer, demokrasi liberal semu Soekarno-Hatta sebagai kepala negara Pemerintahan tidak stabil Pemilu 1955 (Pileg dan Konstituante) Konstituante gagal membuat UUD baru Pemberontakan merebak (DI/TII, APRA, PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis)

1959-1965 (UUD 1945) ORLA  Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kabinet presidensial, Demokrasi terpimpin Presiden mengatur semua spektrum politik Legislatif lemah, Eksekutif kuat Kekuasaan Negara terpusat  kehilangan kontrol Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965

1966-1998 (UUD 1945) ORBA  Supersemar Tekat jalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen Demokrasi pancasila, presiden Soeharto, sistem presidensial Pemilu 5 tahun sekali (tapi tidak demokratis) Kekuasaan presiden terlalu kuat  sentralistik kekuasaan pada presiden 

1966-1998 (UUD 1945) ORBA  Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan Indikator demokrasi tidak terlaksana. Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri  Wapres B.J. Habibie

1998-sekarang (UUD 1945) Reformasi  Demokrasi Pancasila, Sistem pemerintahan Presidensial Pemilu diadakan kembali 1999 Kebebasan pers Peningkatan partisipasi rakyat dalam pemerintahan Amandemen UUD’45 mengenai kekuasaan Negara Otonomi daerah 

1998-sekarang (UUD 1945) Reformasi  Reposisi dan reaktualisasi TNI Upaya penegakan HAM Upaya netralisasi politik PNS Pemberantasan KKN

√ Dekrit Presiden 5 Juli 1959  Bubarkan Konstituante 2. UUDS 1950  UUD 1945 3. Bentuk MPRS dan DPAS

Penyimpangan ORLA  Penyimpangan idiologi (NasAKom) Pengangkatan presiden seumur hidup Pidato presiden  GBHN Ketua MPR  Meteri DPR hasil pemilu dibubarkan presiden

Indikator demokrasi…(ORBA)  Rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada Rekrutmen politik tertutup Pemilu jauh dari demokratis HAM terbatas Kebebasan politik dibatasi KKN merajalela

KNIP  KNIP: Sebelum sebelumnya adalah pembantu presiden, kemudian terbentuknya MPR dan DPR, KNIP sebagai legislatif dan ikut tetapkan GBHN. KNIP bentuk dan tunjuk BP-KNIP

Kabinet Parlementer (UUDS ‘50)  Ciri-ciri: 1. Pemerintahan dilakukan oleh kabinet parlementer 2. Kabinet sering berganti karena jumlah partai yang banyak 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk presiden

Maklumat pemerintah 14 Nov ’45  Presidensil: Presiden pemegang kekuasaan tertinggi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Parlementer: Presiden adalah kepala negara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan Indonesia menganut sistem apa??

Konstituante  Riwayat: Lembaga Negara: Membentuk UUD baru atau konstitusi pengganti UUDS 1950 (UUDS ;134) Sampai 1959, UUD baru belum terbentuk Pemungutan suara untuk kembali ke UUD 1945 Dasar keluarnya dekrit presiden 1929

Indonesia  Sistem Politik Indonesia: Negara hukum berbentuk kesatuan Pemerintahan Republik sistem pemerintahan : Presidensil dengan sifat parlementer Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan tapi pembagian kekuasaan Bukan negara Islam Terdapat: Eksekutif - Pemerintah Legislatif - MPR, DPR/DPD Yudikatif - MA, MK Inspektif - BPK

Dasar Hukum  Alenia ke-1 : “…Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan…” Alenia ke-4: “... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…”

Demokrasi Terpimpin  Dasar hukum: Tap MPRS no. VII/MPRS/1965. Pengertian: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional (berporos nasakom)”. Ciri: Dominasi presiden Terbatasnya peran partai politik Berkembangnya pengaruh PKI

Bebas Aktif 