Pt.taman wisata candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan Dihadapan Mahasiswa S1. FK. UGM
Advertisements

DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011
RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005
Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance*
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Prinsip dan kode etik dalam bisnis
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PERSEROAN TERBATAS (4) Pertemuan 14
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
TEORI CSR.
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
METODE GCG ASSEMENT & SELF ASSEMENT
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pengelolaan Dana Hibah
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
FIRMA Kelompok 5.
PERSEROAN TERBATAS (PT)
ASPEK HUKUM BISNIS.
PERSEROAN TERBATAS.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
Good Corporate Governance
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT
Disusun Oleh: ICE TINCE
SOSIALISASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT PENGERUKAN INDONESIA Disajikan oleh: Yasarman (Sekretaris Perusahaan dan Hukum) Zulfa Irawan.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Prinsip dan Tujuan Etika Bisnis Peran Komunikasi dalam Organisasi
Persyaratan Substantif, Teknis,
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Good Corporate Governance
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Universitas Esa Unggul
Good Corporate Governance
By : Koperasi By :
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
Good Corporate Governance
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
Dampak dan Implikasi Bisnis yang ber-Etika
Faktor Self Assesment GCG Mata Kuliah : Manajemen Resiko Bank Syariah Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M.M.   Disusun oleh: Muhammad Ramdhan ( )
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
RISK MANAGEMENT Kelompok 6 : AKUNTANSI C Dina Ariandari ( )
Peranan Corporate Governance
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
etika dalam organisasi
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
BENTUK – BENTUK BADAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
By : Koperasi By :
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF) Mata Kuliah : Manajemen Resiko.
05 Etika Bisnis dan Profesi Good Corporate Governance
PT Pegadaian (Persero)
TEORI CSR.
Good Corporate Governance
Dampak dan Implikasi Bisnis yang ber-Etika
BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018
Transcript presentasi:

Pt.taman wisata candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI LINGKUNGAN PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero) Pt.taman wisata candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko

1 2 3 Komponen/Pihak Penting dalam BUMN Shareholders Company Pemilik seluruh atau sebagian besar saham BUMN Konsekuensi penetapan kebijakan, pemberian deviden kepada Negara Kebijakan cenderung kepada profit oriented Membantu Hubungan dengan pemegang kekuasaan Company Entitas Bisnis, bertujuan untuk Making Profit Oriented Dipimpin oleh Direksi dan Dekom/Dewas yang dipilih oleh RUPS Menaati ketentuan Perundangan dan Permen/Kepmen Hidup di tengah masyarakat = Melakukan CSR Stakeholders Pemangku Kepentingan Perusahaan Karyawan, pemerintah, mitra binaan/masyarakat Fokus CSR, menjadikan Perusahaan bagian dari Masyarakat Your Logo

LANDASAN HUKUM Pasal 1 & Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Permen BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Akta Pendirian Perusahaan dengan perubahannya yang sah 2

GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemangku Kepentingan (stakeholders)

PRINSIP DALAM GCG Transparansi Kemandirian Kewajaran Tanggung jawab Akuntabilitas Tanggung jawab Your Logo

PENGERTIAN DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemangku Kepentingan (stakeholders) Prinsip dalam GCG : Transparansi Kemandirian Akuntabilitas Kewajaran (Fairness) Tanggung Jawab (Responsibility) 3

TUJUAN PELAKSANAAN GCG Memaksimalkan Nilai Perusahaan melalui Prinsip GCG Mendorong Pengelolaan Perusahaan untuk lebih Profesional Mendorong organ Perusahaan untuk membuat kebijakan yang menjunjung tinggi nilai moral dan Kepatuhan UU Your Logo

TUJUAN PELAKSANAAN GCG Meningkatkan Kontribusi Perusahaan terhadap Perekonomian Nasional Meningkatkan Iklim Investasi Nasional Your Logo

PENERAPAN GCG DI PERUSAHAAN Aspek Komitmen Perusahaan Komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG dituangkan dalam penyusunan dan diterbitkannya Peraturan Perusahaan mengenai : Pedoman GCG Perusahaan Pernyataan Perusahaan Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct) Pelayanan terhadap Stakeholders Peraturan Gratifikasi Peraturan Whistle Blower 6

PENERAPAN GCG DI PERUSAHAAN Memperhatikan kepentingan para Stakeholders Upaya menerapkan ketentuan GCG antara lain aplikasi yang dicantumkan pada Laporan Tahunan Menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap kebijakan Perusahaan Mengembangkan ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Perusahaan 7

PENERAPAN GCG DI PERUSAHAAN B. Aspek Organ Perusahaan Implementasi GCG pada Organ Perusahaan tercermin pada : Hak dan perlindungan terhadap Pemegang Saham Kewajaran proses di RUPS Wewenang RUPS yang jelas dan terarah Hak dan Kewajiban organ pelaksana Operasional Perusahaan, seperti Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Kewenangan Direksi untuk mengangkat Liaison Person untuk tugas tertentu, yaitu Jabatan Sekretaris Perusahaan 8

PERATURAN TERKAIT DENGAN GCG DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : SK.29/DIREKSI/2012; Nomor : SK.01/DEKOM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan Pedoman GCG di Lingkungan PT. TWC BP & RB Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.28/DIREKSI/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan dan Penunjukan Direktur sebagai Penanggung Jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Lingkungan PT. TWC BP & RB Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : SK. 31/DIREKSI/2012; Nomor : SK.02/DEKOM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Kode Etik Perusahaan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 33/DIREKSI/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Kode Etik PT. TWC BP & RB 9

PERATURAN TERKAIT DENGAN GCG DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 35/DIREKSI/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan Kebijakan Direksi yang berhubungan dengan Stakeholders di Lingkungan PT. TWC BP & RB Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : SK. 36/DIREKSI/2012; Nomor : SK. 04/DEKOM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan kebijakan pelayanan keluhan Stakeholders di Lingkungan PT. TWC BP & RB Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor : SK. 32/DIREKSI/2012; Nomor : SK. 03/DEKOM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan kebijakan Whistle Blowing di Lingkungan PT. TWC BP & RB Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 30/DIREKSI/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT. TWC BP & RB 10

PERATURAN TERKAIT DENGAN GCG DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN 9. Rapat Direksi 11

SK Direksi No. 34 tahun 2012 ttg Pengadaan Barang dan/atau Jasa Swakelola setinggi-tingginya 75 jt Penunjukan Langsung diatas 75 jt – 500 jt Pemilihan Langsung diatas 500 jt – 1,5 milyar Lelang Terbuka diatas 1,5 milyar Price Limitation and Process Your Logo

SK Direksi No. 34 tahun 2012 ttg Pengadaan Barang dan/atau Jasa Penyampaian bea Materai & Bea Lainnya Pendaftaran Pengambilan Dokumen & Pakta Integritas Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 Text 8 Text 9 Text 10 Penandatanganan Kontrak / SPK Penjelasan Pekerjaan Peninjauan Lokasi Kerja Kerahasiaan Proses Pengambilan Berita Acara Penjelasan Perubahan Dokumen RKS & Bestek Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Penunjukan Pemenang Surat Penawaran Pemasukan dan Penyampaian Dokumen Penawaran & Lampiran Negosiasi Harga Borongan Usulan Calon Pemenang Pembukaan Surat Penawaran Penelitian Penawaran Your Logo

Melaksanakan ketentuan sesuai Prosedur Pengelolaan proyek secara terbuka Prosedur, termasuk proses administrasi Mengutamakan Kualitas Berbasis GCG, K3 dan Pelestarian Cagar Budaya Memberikan ruang bagi tim audit Perusahaan untuk cek dan re-cek

Tidak Tertib Administrasi Ada Upaya Gratifikasi / Pemberian hadiah lain yang tidak berhubungan dengan konteks Pekerjaan Tidak mengutamakan Prinsip K3 dan Pelestarian Cagar Budaya

Mohon dapat mengisi Quisioner GCG PT Mohon dapat mengisi Quisioner GCG PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko TERIMA KASIH 26