peningkatan kapasitas strategi peningkatan kapasitas kelembagaan UPKu

PENGUATAN KELEMBAGAAN UPKu

PENGUATAN UPKu STRUKTUR ORGANISASI LEGALITAS KELEMBAGAAN AD-ART KANTOR ADMINISTRASI KEUANGAN PENGGALANGAN DANA MANAJEMEN PENYALURAN DANA

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBENAHAN SO DAN KEPENGURUSAN. PENYEMPURNAAN AD-ART. LEGALITAS UPKu. KAPASITAS MANAJEMEN ORGANISASI DAN USAHA. PENGELOLAAN ADMINISTRASI. JARINGAN KERJASAMA/KEMITRAAN.

STRUKTUR ORG.UPKu MUSYAWARAH DESA/RAT PENGAWAS KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ADM. ORG.UPKu PENAGIH KASIR

ATURAN KELEMBAGAAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA PERATURAN ORGANISASI PANDUAN SISTEM DAN PROSEDUR KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KEPUTUSAN KETUA UPKu

POKOK-POKOK AD-ART NAMA DAN KEDUDUKAN ASAS DAN TUJUAN KEGIATAN ATAU USAHA STATUS KEPEMILIKAN KEANGGOTAAN PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN, MEKANISME PENETAPAN PENGURUS PENGELOLA DAN HAK KEWAJIBAN PENGELOLA, MEKANISME PENETAPAN PENGELOLA PERMODALAN ATURAN DASAR USAHA PEMBAGIAN SHU TATA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA. ART: KETENTUAN PELAYANAN, SISDUR OPERASIONAL.

PENGELOLAAN KANTOR AKSESIBILITAS SEDERHANA DEMAND DRIVEN TERBUKA BAGI SELURUH MASYARAKAT, PERSYARATAN RINGAN SEHINGGA MUDAH DIAKSES. SEDERHANA DISAIN PRODUK SEDERHANA MEMUNGKINKAN NASABAH MEMPEROLEH INFORMASI JELAS TTG HAK KEWAJIBANNYA. DEMAND DRIVEN PELAYANAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN NASABAH. SUSTAINABILITAS DIKEMBANGKAN TERUS UNTUK MENJAGA KELANGSUNGAN PELAYANAN PADA NASABAH. COST RECOVERY ADA LABA USAHA UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN OPERASIONAL DENGAN TERUS MELAYANI NASABAH.

PELAYANAN LEMBAGA KEUANGAN KEPADA SI MISKIN PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU ORANG MISKIN TIDAK PUNYA POTENSI MENABUNG. ORANG MISKIN PUNYA POTENSI MENABUNG. MEREKA AKTIF MENDATANGI BANK. BANK AKTIF JEMPUT BOLA. MEREKA MEMBUTUHKAN KREDIT MURAH. MEREKA MEMBUTUHKAN KEMUDAHAN AKSES KREDIT. MENGHAJADKAN SUNTIKAN DANA MURAH DARI PEMERINTAH. MEMUPUK KEMANDIRIAN MELALUI TABUNGAN DANA MASYARAKAT. BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO KREDIT TINGGI. BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO DITEKAN DENGAN PENDEKATAN KELOMPOK.

PENINGKATAN LEGALITAS STATUS KELEMBAGAAN UPKu DITETAPKAN BERDASARKAN PERDES ATAU AKTA NOTARIS. MELENGKAPI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN. MEMBENAHI KETENTUAN KEPENGURUSAN, MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS, PENGELOLAAN USAHA. MEMPERSIAPKAN POLA PENGELOLAAN UPKu SEBAGAI BUMDES. NPWP, SIUP, TDP UNTUK MELENGKAPI LEGALITAS UPKu.

ARAH PENGEMBANGAN UPKu PENYERTAAN PIHAK 3 PELAYANAN USP Badan Usaha Milik Desa LEMBAGA KEUANGAN Dan USAHA UPKu PELAYANAN USR SIMPANAN ANGGOTA

UPKU B U M Des simpan pinjam UNIT USAHA RIIL POKMAS UEP POKMAS UEP UNIT USAHA BARU UNIT USAHA RIIL UNIT USAHA BARU POKMAS UEP POKMAS UEP POKMAS UEP

STATUS ASET UPK Sbg BUMDES ASET UPKU SELURUHNYA DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET DESA DAN DICATAT SBG PENYERTAAN MODAL DESA SAAT PENDIRIAN BUMDES. DIATUR KEMANFAATAN OPTIMAL TERHADAP RTM DENGAN CARA MENCANTUMKAN KETENTUAN BAHWA PORSI LABA BERSIH YANG DIPEROLEH BUMDES (MISAL 25 PERSEN) DIALOKASIKAN SEBAGAI DANA SOSIAL RTM. ASET UPK SEBAGIAN DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET MILIK PEMERINTAH DESA DAN SEBAGIAN YANG LAIN DIALOKASIKAN SBG SAHAM YANG DIMILIKI OLEH MASING-MASING RTM DG PEMANFAATAN KEUNTUNGAN SECARA BERSAMA OLEH RTM. RTM MEMPEROLEH PORSI SAHAM DI UPKU. NON-RTM BISA DIBERI SUBSIDI UNTUK PENYERTAAN SAHAM DI UPKU.

ADMINISTRASI MANAJEMEN ORGANISASI

KAPASITAS MANAJEMEN ORGANISASI PERUMUSAN VISI-MISI. PENGEMBANGAN RENCANA KERJA PENGURUS. SISDUR PENGELOLAAN ORGANISASI. SISDUR PENGELOLAAN USAHA: USP DAN USR. SISTEM PELAPORAN: PERKEMBANGAN USAHA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN PERMASALAHAN. PERTANGGUNG JAWABAN: PERKEMBANGAN USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BERUPA NEGARA/LAPORAN LABA RUGI, PERTANGUNG JAWABAN ATAS PENANGANAN PERMASALAHAN.

ADMINISTRASI ORGANISASI BUKU TAMU. BUKU NOTULEN RAPAT. BUKU SURAT MASUK-KELUAR. BUKU DAFTAR PENGURUS. BUKU DAFTAR ANGGOTA/POKMAS. BUKU INVENTARIS. RENCANA KERJA PENGURUS. AD-ART. PANDUAN PENGELOLAAN USP. PANDUAN PENGELOLAAN USR. STEMPEL, KOP SURAT, KUITANSI.

ADMINISTRASI KEUANGAN Harus mematuhi kaidah-kaidah dan prinsip dalam pembukuan, yaitu memenuhi unsur-unsur: kronologis (berurutan sesuai dengan tanggal transaksi) sistematis (dapat dikelompokkan sesuai dengan posnya, seperti kelompok kekayaan, kelompok modal, kelompok hutang, kelompok pendapatan, kelompok biaya dsb), informatif (dapat dibaca dan dipahami secara umum dari kaca mata laporan keuangan) auditable (bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan karena pencatatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi). Buku-buku yang harus dipersiapkan meliputi buku administrasi lembaga dan buku administrasi keuangan (BUJITU)

JARINGAN KERJASAMA

KEMITRAAN DAN JARINGAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR UPKu SEBAGAI WADAH KONSOLIDASI, KORDINASI DAN KONSULTASI MAUPUN PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA. FORUM UPKu SEBAGAI JARINGAN: PENGEMBANGAN PERMODALAN PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN PEMASARAN USAHA

RAGAM KEMITRAAN USAHA PEMASARAN PENGEMBANGAN SDM MEMBANTU AKSES PASAR. MEMBERIKAN BANTUAN INFORMASI PASAR. MEMBERIKAN BANTUAN PROMOSI. MENGEMBANGKAN JARINGAN USAHA. MEMBANTU MELAKUKAN IDENTIFIKASI PASAR DAN PERILAKU KONSUMEN. MEMBANTU PENINGKATAN MUTU PRODUK DAN NILAI TAMBAH KEMASAN. PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. MAGANG. STUDI BANDING. KONSULTASI.

RAGAM KEMITRAAN USAHA PERMODALAN MANAJEMEN PEMBERIAN INFORMASI SUMBER-SUMBER KREDIT. TATA CARA PENGAJUAN PENJAMINAN DARI BERBAGAI SUMBER LEMBAGA PENJAMINAN. MEDIATOR TERHADAP SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN. INFORMASI DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL. MEMBANTU AKSES PERMODALAN. MANAJEMEN BANTUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN. SISTEM DAN PROSEDUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN. MENYEDIAKAN TENAGA KONSULTAN DAN ADVISOR.

RAGAM KEMITRAAN USAHA TEKNOLOGI MEMBANTU PERBAIKAN, INOVASI DAN ALIH TEKNOLOGI. MEMBANTU PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI SEBAGAI UNIT PERCONTOHAN. MEMBANTU PERBAIKAN SISTEM PRODUKSI DAN KONTROL KUALITAS. MEMBANTU PENGEMBANGAN DISAIN DAN REKAYASA PRODUK. MEMBANTU MENINGKATKAN EFISIENSI PENGADAAN BAHAN BAKU. MEMBANTU PENGEMASAN, PEMBERIAN MERK DAN LABEL. DAN SEBAGAINYA.

SIS-DUR USP JAM KERJA PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN KELAYAKAN PINJAMAN PELAPORAN RUTIN SIS-DUR AKAD PINJAMAN USP PEMBINAAN NASABAH PERGULIRAN PINJAMAN

PROSEDUR PINJAMAN 1 3 2 4 AKAD PINJAMAN: KEWAJIBAN SIMP. BEKU TTD PERJANJIAN PINJAMAN KARTU ANGSURAN PINJAMAN PROSEDUR PINJAMAN 3 LAYAK ANALISIS KELAYAKAN: KELAYAKAN PINJAMAN KELAYAKAN PEMINJAM PENGECEKAN LAPANGAN TIDAK LAYAK 2 PENGAJUAN PINJAMAN: RUA/RUB PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG RENCANA ANGSURAN PINJAMAN KOPI KTP DAN KK PENCAIRAN PINJAMAN: MODAL USAHA KOPI PERJANJIAN PINJAMAN 4 1

ANALISA PINJAMAN ANALISA PINJAMAN DIPERLUKAN GUNA MEMASTIKAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAPAT DIKEMBALIKAN MELIPUTI DUA ASPEK: KUALITATIF: ANALISA TERHADAP KEMAUAN BAYAR MENCAKUP KARAKTER DAN KOMITMEN PEMINJAM. KUANTITATIF: ANALISA KEMAMPUAN BAYAR.

PENILAIAN 6 C CHARACTER CAPASITY CAPITAL COLLATERAL CONDITION PENILAIAN KARAKTER PEMINJAM. CAPASITY KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MENJALANKAN USAHA. CAPITAL KEMAMPUAN MODAL SENDIRI. COLLATERAL AGUNAN PINJAMAN. CONDITION KONDISI YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN USAHA. CONSTRAIN KEMUNGKINAN HAMBATAN USAHA.

Jaminan Pinjaman DITERAPKAN JAMINAN, TERUTAMA DALAM KASUS PINJAMAN YANG JUMLAHNYA CUKUP BESAR ATAU MENEMUKAN ORANG YANG BERKARAKTER KURANG BAIK. JAMINAN UTAMA PADA DASARNYA ADALAH KARAKTER PEMINJAM DAN BARANG YANG DIBIAYAI. JIKA DIRASA PERLU, DAPAT MEMINTA JAMINAN TAMBAHAN. JENIS DAN NILAI JAMINAN AKAN DITENTUKAN PADA SAAT MENYETUJUI PERMOHONAN PINJAMAN, MISALNYA SURAT TANAH ATAU BPKB KENDARAN BERMOTOR. SURAT JAMINAN HARUS MENYIMPAN SECARA AMAN.

Akad Perjanjian AKAD/PERJANJIAN PINJAMAN BUKAN SEKEDAR FORMALITAS. ISI PERJANJIAN HARUS DIPAHAMI OLEH CALON PEMINJAM DENGAN SAKSINYA. ISI PERJANJIAN SETIDAKNYA BERISI: NILAI PINJAMAN BESERTA JASANYA. MASA PINJAMAN DAN WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN. SANKSI, BAIK BERUPA DENDA MAUPUN SANKSI DALAM BENTUK LAIN. KEADAAN FORCE MAJEUR, YAITU KEJADIAN YANG DI LUAR PERKIRAAN MISAL BENCANA ALAM. SAKSI, MISALNYA BILA YANG PINJAM SUAMI, MAKA ISTERINYA DISYARATKAN UNTUK MENJADI SAKSI, DAN SEBALIKNYA.

PELAYANAN NASABAH Sebelum Transaksi Usaha Prosedur Pelayanan sederhana namum memberikan jaminan keamanan usaha. Selama Transaksi Usaha Dibangun komunikasi dengan mitra usaha dan pembinaan nasabah. Paska Transaksi Usaha Dilakukan evaluasi pada karakter nasabah, keberhasilan maupun kendala kemitraan usaha.

EVALUASI NASABAH TUNDA/ DIPINJAMI KONSUMTIF Kelompok TEPAT WAKTU LAGI USAHA EVALUASI NASABAH JADWAL ULANG USAHANYA BERMASALAH Kelompok PENUNGGAK BLACK LIST KARAKTER BURUK

JAM KERJA PELAYANAN UPKU PERLU MENGATUR JAM KERJA PELAYANAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ANGGOTA SECARA LEBIH LUWES, NAMUN DENGAN PERFORMA YANG LEBIH MEMADAI. MISALNYA JAM KERJA BISA DIBUAT SETIAP SORE HARI ANTARA JAM 15.00 – 19.00, ATAU JAM 16.00 – 20.00, NAMUN HARUS DILAKUKAN DI KANTOR/SEKRETARIAT UPKU. SEDAPAT MUNGKIN MENGHINDARI PELAYANAN DI RUMAH, KARENA HAL INI TERKESAN SANGAT PERSONAL.

SISTEM PELAPORAN SISTEM PELAPORAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGENDALIAN UPK. BILA ASPEK INI DIABAIKAN, MAKA PENGAWASAN TERHADAP UPK MENJADI LEMAH DAN PADA AKHIRNYA SECARA PELAHAN UPK JUGA AKAN MENURUN KINERJANYA. BENTUK LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LAPORAN LABA RUGI DAN DATA KOLEKTIBILITAS), DAN DISAMPAIKAN KEPADA PENGAWAS SERTA BAPEMAS KABUPATEN.

PERLUASAN SEGMEN PELAYANAN PERLUASAN NASABAH DENGAN MELAYANI NON-RTM, DARI LUAR KELURAHAN, DENGAN SISTEM JAMINAN DAN BAGI HASIL. SISTEM PELAYANAN PINJAMAN BISA SECARA BERKELOMPOK MAUPUN PERORANGAN. PINJAMAN SECARA BERKELOMPOK SEBAIKNYA BERDASARKAN KESAMAAN JENIS USAHA, SEHINGGA MUDAH MEMBERIKAN PEMBINAAN. HARUS DIBUAT KETENTUAN DIMANA ANGGOTA MEMPEROLEH KEMANFAATAN OPTIMAL DR KEGIATAN USAHA SHG MERASA MEMILIKI.

PINJAMAN JENIS TUJUAN SEKTOR USAHA JANGKA WAKTU PINJAMAN PINJAMAN INVESTASI PINJAMAN MODAL TUJUAN PERDA- GANGAN INDUSTRI RMH TANGGA PINJAMAN JENIS SEKTOR USAHA PERTANIAN PETERNAKAN JASA JANGKA MENENGAH (= 1 TH) JANGKA PENDEK (< 1TH) JANGKA PANJANG (> 1 TH) JANGKA WAKTU

pinjaman investasi opera- inven- sional taris dana sosial diklat jasa PRODUKTIF opera- sional inven- taris NON PRODUKTIF PENGGUNAAN DANA UPKu dana sosial diklat SOSIAL jasa simpanan pinjaman kpd phk lain simpanan anggota dana cadangan PEMENUHAN KEWAJIBAN

POTENSI EKONOMI UNGGULAN PESISIR HUTAN PERTANIAN POTENSI EKONOMI UNGGULAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN PERDA- GANGAN PERTAM- BANGAN

POTENSI EKONOMI UNGGULAN SUMBER DAYA ALAM KEUNGGULAN KOMPARATIF KOMPETITIF POTENSI EKONOMI UNGGULAN SUMBER DAYA EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN LAIN PERMODALAN SARPRAS KELEMBAGAAN

PEMILIHAN JENIS USAHA MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA DI DESA, SEPERTI KERIPIK PISANG, KERIPIK SINGKONG, JAMU, INDUSTRI TEMPE, TERNAK SAPI DSB. BERBASIS PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DESA, SEPERTI PENGADAAN PUPUK PERTANIAN, DSB. DALAM HAL INI UPK BERFUNGSI SEBAGAI SUPLIER. MEMFASILITASI PRODUK-PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH POKMAS, SEPERTI DI BIDANG KERAJINAN, INDUSTRI RUMAH TANGGA DSB. UPK BERPERAN SEBAGAI PENGEPUL.

UPKu LINGKUP USAHA UPKU PROGRAM PINJAMAN KEPADA POKMAS SIMAS USAHA SEKTOR RIIL/ KEMITRAAN HUTANG

SINERGI KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PASAR ASOSIASI USAHA PT-LSM KEL.USAHA POTENSI UNGGULAN LEMBAGA KEU. PEMDA

PENGEMBANGANUSAHA POLA USAHA ITEM KETERANGAN SWAKELOLA SDM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA PENGAWAS TEMPAT USAHA BISA DIPISAH, BISA DIGABUNG DG USP ADMINISTRASI BUKU KAS HARIAN BUKU REKAP BUKU LABA/RUGI KEMITRAAN AKAD PERJANJIAN HAK KEWAJIBAN JANGKA WAKTU JASA, SANKSI SAKSI JAMINAN HARUS ADA: BPKB, SERTIFIKAT

BAGI HASIL KEUNTUNGAN SESUAI PORSI KONTRIBUSI MODAL Pola2 KEMITRAAN KONGSI VENTURA USAHA MITRA NILAI ASSET UPKu PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA KEUNTUNGAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN SESUAI PORSI KONTRIBUSI MODAL

BAGI HASIL UPKu MODAL PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA MITRA KEGIATAN USAHA KEAHLIAN/ KETRAMPILAN MODAL 100% KEGIATAN USAHA X % Y % PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENGAMBILAN MODAL POKOK MODAL

BAGI HASIL PERTANIAN/PETERNAKAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA MITRA UPKu LAHAN/ TERNAK TENAGA KEAHLIAN LAHAN/TERNAK PUPUK/PAKAN Y% X% HASIL

PEMBINAAN POKMAS/KELOMPOK USAHA BERKELANJUTAN TYPE TARGET MARKET: BANK >RP 500 JT F INANCE SERVICES TARGET MARKET : MICRO BANKING RP 250 JT RP 50 JT TARGET MARKET : MICRO FINANCE RP 5 JT TARGET MARKET: K.S.M. RP 1 JT COMDEV FUND POTENTIAL PASSIVE POTENTIAL ACTIVE FEASIBLE ELIGIBLE BANKABLE SCALABILITY COMPETENCY TRACK RECORD CAPACITY LACK OF COLL. ASSET

Terima Kasih.