PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG BADAN PERENCANAAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Kuswanto, Uji Normalitas  Untuk keperluan analisis selanjutnya, dalam statistika induktif harus diketahui model distribusinya  Dalam uji.
MARKETING PLAN Presented by meliapropolis.org.
INTERAKTIF INTERAKTIF
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
START.
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Aritmatika Sosial.
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Menilai Pencapaian Kompetensi lulusan Secara Nasional Pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
STANDAR PEMBIAYAAN SD Oleh Dr. Darsono, M.Pd
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
1 Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler.
Pasa 7 UU No. 36 Tahun 2008 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : a. Rp ,-- untuk diri Wajib Pajak orang.
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Bab 11B
FE/D3 Man Keuangan Dan Perbankan UNIVERSITAS MAHAMMADIYAH MALANG
Jurnal Khusus Standar Kompetensi: Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kompetensi Dasar: Mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus Indikator.
METODE HASIL PRODUKSI Dasar teori yg digunakan adalah bahwa aktiva digunakan untuk berproduksi, shg beban depresiasi didasarkan pd hasil produksi Umur.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
ANALISA NILAI KELAS A,B,C DIBUAT OLEH: NAMA: SALBIYAH UMININGSIH NIM:
ANALISIS PROSES BISNIS 7
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
UKURAN PENYEBARAN DATA
Uji Normalitas.
DISTRIBUSI FREKUENSI oleh Ratu Ilma Indra Putri. DEFINISI Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas- kelas data dan dikaitkan dengan.
Pengolahan Citra Digital: Konsep Dasar Representasi Citra
Soal Latihan.
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
SEGI EMPAT 4/8/2017.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PADA PT. BANK MANDIRI TBK KANTOR CABANG SUDIRMAN YOGYAKARTA CAHYADI Ekonomi Manajemen.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
ANALISIS / REVIU SEKTOR PENDIDIKAN
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA (COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS)
Nonparametrik: Data Peringkat 2
SEGI EMPAT Oleh : ROHMAD F.F., S.Pd..
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
Dasar-dasar Ilmu Ekonomi
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
Andri Wijanarko,SE,ME Teori Konsumsi Andri Wijanarko,SE,ME
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
Transcript presentasi:

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG BADAN PERENCANAAN DAERAH EVALUASI DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA BANDUNG

FOKUS KAJIAN Menganalisis dan mengevaluasi biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung agar dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan strategi pembiayaan pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam merencanakan pembiayaan pendidikan pada Satuan Kerja Pemerintah Kota Bandung

PERTANYAAN STUDI Komponen-komponen apa saja yang harus dibiayai dalam penyelenggaraan satuan pendidikan? Aktivitas-aktivitas apa dari setiap komponen tersebut yang seharusnya dibiayai dalam penyelenggaraan satuan pendidikan? Berapa alokasi biaya pendidikan yang disediakan Pemerintah Kota Bandung untuk seluruh jenjang pendidikan pada tahun 2005-2007? Bagaimana hasil pendidikan yang telah dicapai berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan Pemda Kota Bandung? Bagaimana strategi pembiayaan pendidikan yang harus dilakukan Pemda Kota Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya?

KERANGKA ANALISIS Analisis Faktual: Faktor pemicu kebutuhan biaya penyelenggaraan Pendas Tuntutan Peningkatan Mutu Pendidikan Aspek Legal Formal Manajemen Sistem Satuan Pendidikan Sekolah Karakteristik Kelembagan Sekolah Imprastruktur sosek Masyarakat Kurikulum, Ketenagaan, Sarana Potret Tipologi Kelembagaan Sekolah (Faktual) Masalah, kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Sekolah Kebijakan Depag: Standarisasi, Spesifikasi, Model / SPM FGD (Focus Group Diskussion) Komponen Satuan Biaya Sekolah Aktivitas yang Harus Dibiayai Satuan Biaya Modal, Operasional & Penunjang Strategi Peningkatan Biaya Satuan Pendidikan Ideal Pendas Evaluasi Biaya Satuan Pendidikan (BSP) Ideal Rekomendasi Model Ideal Alokasi dan Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Dasar PROCESS INPUT PRODUCT CONTECT 1 2 3 - 1 3 - 3 3 - 2 KERANGKA ANALISIS

TUJUAN STUDI Mengevaluasi besaran tanggung jawab Pemda Kota Bandung dalam membiayai proses penyelenggaraan pendidikan; Memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk Pemda Kota Bandung dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan penyediaan anggaran pembiayaan pendidikan.

Konsep Biaya Pendidikan Didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan. Biaya pendidikan dalam penelitian ini meliputi biaya pendidikan pada jenjang satuan pendidikan. Biaya pendidikan yang akan dianalisis adalah biaya pendidikan keseluruhan, yang meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan pada semua tingkat dari tingkat orangtua/siswa, satuan pendidikan, dan semua pengelola pendidikan dari tingkat sekolah sampai tingkat pemda.

Biaya Satuan (Unit Cost) Biaya pendidikan per tahun per siswa dan biaya siklus (cycle cost), yaitu biaya yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Cycle cost adalah unit cost dikalikan dengan waktu (dalam tahun) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Selain itu, biaya satuan pendidikan perlu pula diklasifikasikan berdasarkan: (1) jenis input, (2) sifat penggunaan, (3) jenis penggunaan, dan (4) pihak yang menanggung, serta (5) sifat keberadaannya.

Biaya Satuan Pendidikan Operasional Biaya input pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan berulang-ulang setiap tahunnya per siswa per tahun, al: Buku-buku wajib, barang-barang yang harus sering diganti dengan yang baru, beasiswa, pelayanan kesejahteraan, seperti kantin, transport, penginapan dan olahraga, pemeliharaan gedung dan peralatan, serta pengoperasian gedung, seperti listrik, air, dan telepon.

Biaya Satuan Pendidikan Investasi Biaya input pendidikan yang penggunaannya lebih dari satu tahun per siswa per tahun, al: Pengeluaran-pengeluaran untuk: pembelian tanah, pengembangan gedung madrasah, kelas, laboratorium, peralatan tetap, perlengkapan pelajaran lain yang tahan lama, tempat tinggal dan sebagainya.

Biaya Satuan Pendidikan Langsung Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan input yang langsung terkait dengan proses belajar mengajar per tahun, al: Pengeluaran-pengeluaran untuk gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya; pembelian bahan, peralatan dan perlengkapan belajar; dan pembangunan gedung untuk belajar.

Biaya Satuan Pendidikan Operasional Personel Biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan dan pengembangan personel per tahun, al: Guru dan tenaga kependidikan lain (laboran, pustakawan, dan lainnya), administratur (kepala satuan pendidikan dan pegawai administrasi, dan tenaga penunjang lainnya).

Biaya Satuan Pendidikan Operasional Bukan Personel Biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan segala bahan, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran, al: Buku, alat tulis, gedung, daya dan jasa, dan lainnya. Menurut sifat keberadaannya biaya satuan pendidikan ini dapat dibedakan ke dalam biaya satuan pendidikan faktual dan biaya satuan pendidikan.

Biaya Satuan Pendidikan Faktual: Biaya-biaya yang senyatanya dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya Satuan Ideal: Biaya-biaya satuan pendidikan yang semestinya dikeluarkan agar penyelenggaraan pendidikan dapat menghasilkan mutu pendidikan yang diinginkan.

Peningkatan Pembinaan Kesiswaan; Peningkatan Kualitas Personel; KOMPONEN BSP (Faktual) Peningkatan KBM; Peningkatan Pembinaan Kesiswaan; Peningkatan Kualitas Personel; Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasana; Kegiatan Rumah Tangga Sekolah; Gaji dan Kesra Guru juga tenaga Kependidikan (TU, Laboran,Pustakawan, dan sarana penunjang lainnya; Kegiatan Ekstrakurikuler dan Non Kurikuler

SASARAN PRIORITAS PEMKOT BANDUNG Kerusakan infrastruktur, prasarana dan sarana pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan masih kurang memadai, Mahalnya biaya pendidikan sehingga belum terjangkau semua kalangan, Kesejahteraan guru, Peningkatan kompetisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Kualitas peserta didik belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, Masih rendahnya relevansi pendidikan dengan kondisi masyarakat, Kurikulum pendidikan, Masalah buku pelajaran yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan peserta didik

Anggaran Pendidikan (Gaji & Non Gaji) Anggaran Pendidikan Non Gaji BESARAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN KOTA BANDUNG Tabel 1 Jumlah Anggaran Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2003 – 2005 No Tahun APBD Anggaran Pendidikan (Gaji & Non Gaji) Anggaran Pendidikan Non Gaji % 1 2003 1.010.900.333.988 317.479.737.990 22.336.187.746 31,40 2,21 2 2004 1.046.390.817.243 361.581.556.598 33.144.870.815 34,55 3,17 3 2005 1.127.019.510.088 381.607.015.531 47.836.931.097 33,85 4,24 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kota Bandung Tahun 2006

No Tahun Berdasarkan Sumber Jumlah Ket. APBD BAWAKU -- Tabel 2 Jumlah Anggaran Pendidikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2006 dan 2007 No Tahun Berdasarkan Sumber Jumlah Ket. APBD BAWAKU 1 2006 433.411.645.009 -- 2 2007 528.539.398.579 23.000.000.000 551.539.398.579 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kota Bandung Tahun 2006

HASIL PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG Tahun 2006, APK SMP/MTs: target 108,80%, tercapai 115,67%; SMA/MA/SMK: target 84,00%, tercapai 85,53%; SD/MI: target 138,42% terealisir 138,37% (berkurangnya penduduk usia 7 - 12 tahun, yaitu dari 194.608 orang (2004/2005) menjadi 175.976 orang (2005/2006). APM SD/MI: target 100% tercapai 121,58%; SMP/MTs: target 80% tercapai 85,18%; SMA/MA/SMK: target 60% terealisasi 59,85%. APS SD/MI: target 0,08% terealisasi 0,04%; SMP/MTs: target 0,50% tercapai 0,29%; SMA/MA/SMK: target 0,50% terealisir 0,63% (siswa SMA/MA/SMK = 641 siswa). AMH: target 99,30% tercapai 99,57%; Indek Pengetahuan dari 89,06 % (2005), meningkat menjadi 89,26% (2006). Ideks Pendidikan (IP) menjadi 79,38 dari sebelumnya 79,27. Indeks Kesehatan (IK) menjadi 79,38 dari sebelumnya 79,27. Indeks Daya Beli (IDB) mencapai 63,41 point atau setara dengan standar hidup layak. IPM meningkat, dari 77,42 menjadi 77, 50 (0,8 point); IPM Jawa Barat: 70,05

Komponen Biaya Pendidikan di Kota Bandung Tabel 3 Komponen Biaya Pendidikan di Kota Bandung Sumber: Hasil Penelitian DEPDIKNAS Tahun 2006

No Jenjang Pertahun Perbulan 1 SD/MI Rp. 580.000 Rp.48.333 2 SMP/MTS Tabel 4 Estimasi Unit Cost Pada Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTS No Jenjang Pertahun Perbulan 1 SD/MI Rp. 580.000 Rp.48.333 2 SMP/MTS Rp. 812.000 Rp.67.667 3 SMA/ MA Rp. 1.227.580 Rp.102.298 4 SMK Rp. 1.908.760 Rp.159.063

Ketersedian dari dana BOS Beban siswa dan Masyarakat Tabel 5: Total Biaya yang Dibutuhkan Siswa No Jenjang Ketersedian dari dana BOS Beban siswa dan Masyarakat Total Biaya yang dibutuhkan/ siswa/tahun Total Biaya yang dibutuhkan siswa per bulan Jumlah % 1 SD/MI 123.000 21.21 457.000 78.79 580.000 48.333,33 2 SMP/MTs 324.000 39.90 488.000 60.10 812.000 67.666,67 Dapat disimpulkan bahwa jumlah dana BOS belum mampu untuk menutupi biaya operasional untuk sekolah SD ataupun pada tingkat SLTP, sehingga peranan pemerintah daerah Kota Bandung untuk mencipatakan sekolah gratis harus melakukan strategi-strategi pencapaian lanjutan. Untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK dari pemerintah pusat yang ada selama ini tidak berbentuk dana BOS seperti SD dan SLTP yang merata bagi semua siswa, tetapi berbentuk beasiswa bagi sebagian kecil siswa yang kurang mampu.

Kekurangan per Unit Cost Tabel 6: Rasionalisasi Pencapaian Sekolah Gratis bagi Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung No Jenjang Jumlah siswa Unit Cost Keterse- diaan dana BOS Kekurangan per Unit Cost Total kebutuhan APBD % Negeri Swasta Jumlah 1 SD 184.007 47.215 580.000 235.000 345.000 634.82.415.000 16.289.175.000 79.771.590.000 1.304.447.185.000 6.12 2 MI 1.621 8.815 559.245.000 3.041.175.000 3.600.420.000 0.28 Jml 185.628 56.030 64.041.660.000 19.330.350.000 83.372.010.000 6.39 3 SMP 57.640 53.445 812.000 324.000 488.000 28.128.320.000 26.081.160.000 54.209.480.000 4.16 4 MTS 1.677 6.218 818.376.000 3.034.384.000 3.852.760.000 0.30 59.317 59.663 28.946.696.000 29.115.544.000 58.062.240.000 4.45 5 SMA 26.595 33.091 1.227.580 32.647.490.100 40.621.849.780 73.269.339.880 5.62 6 MA 12.908 20.316 15.845.602.640 24.939.515.280 40.785.117.920 3.13 7 SMK 1.243 2.071 1.908.760 2.372.588.680 3.953.041.960 6.325.630.640 0.48 40.746 55.478 50.865.681.420 69.514.407.020 120.380.088.440 9.23 TOTAL 20.07

Kekurangan per Unit Cost Tabel 7: Pencapaian Sekolah Gratis Bagi Jenjang Pendidikan Negeri di Kota Bandung No Jenjang Jumlah siswa Negeri Unit Cost Ketersediaan dana BOS Kekurangan per Unit Cost Total kebutuhan APBD Prosentase 1 SD 184.007 580.000 235.000 345.000 63.482.415.000 1,304,447,185,000 4.87 2 MI 1.621 559.245.000 0.04 Jumlah 185.628 64.041.660.000 4.91 3 SMP 57.640 812.000 324.000 488.000 28.128.320.000 2.16 4 MTS 1.677 818.376.000 0.06 59.317 28.946.696.000 2.22 5 SMA 26.595 1.227.580 32.647.490.100 2.50 6 MA 12.908 15.845.602.640 1.21 7 SMK 1.243 1.908.760 2.372.588.680 0.18 40.746 50.865.681.420 3.90 TOTAL 11.03%

Tabel 8: Sekolah Gratis Bagi Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan (Mengabaikan Dana BOS) No Jenjang Jumlah siswa Unit Cost Total kebutuhan APBD Prosentase % Negeri Swasta Jumlah 1 SD 184.007 47.215 580.000 106.724.060.000 27.384.700.000 134,108,760,000 1,304,447,185,000 10.28 2 MI 1.621 8.815 940.180.000 5.112.700.000 6.052.880.000 0.46   185.628 56.030 107,664,240,000 32.497.400.000 140,161,640,000 10.74 3 SMP 57.640 53.445 812.000 46.803.680.000 43.397.340.000 90.201.020.000 6.91 4 MTS 1.677 6.218 1.361.724.000 5.049.016.000 6.410.740.000 0.49 59.317 59.663 48.165.404.000 48.446.356.000 96.611.760.000 7.41 5 SMA 26.595 33.091 1.227.580 32.647.490.100 40.621.849.780 73.269.339.880 5.62 6 MA 12.908 20.316 15.845.602.640 24.939.515.280 40.785.117.920 3.13 7 SMK 1.243 2.071 1.908.760 2.372.588.680 3.953.041.960 6.325.630.640 0.48 40.746 55.478 50.865.681.420 69.514.407.020 120,380,088,440.00 9.23 total 27.38

Tabel 9: Sekolah Gratis Bagi Jenjang Pendidikan Negeri (Mengabaikan BOS) No Jenjang Jumlah siswa Negeri Unit Cost Total kebutuhan APBD Prosentase 1 SD 184.007 580.000 106.724.060.000 1,304,447,185,000 8.18 2 MI 1.621 940.180.000 0.07 Jumlah 185.628 107.664.240.000 8.25 3 SMP 57.640 812.000 46.803.680.000 3.59 4 MTS 1.677 1.361.724.000 0.10 59.317 48.165.404.000 3.69 5 SMA 26.595 1.227.580 32.647.490.100 2.50 6 MA 12.908 15.845.602.640 1.21 7 SMK 1.243 1.908.760 2.372.588.680 0.18 40.746 50.865.681.420 3.90 TOTAL 15.85

Tabel 10: Alternatif Pembiyaan Pendidikan pada setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan No Jenjang Mempertimbangkan Dana BOS Tidak Mempertimbangkan Dana BOS Negeri Swasta Total Negeri dan Swasta Jumlah % 1 SD/MI 64,041,660,000 4.91 19,330,350,000 1.48 83,372,010,000 6.39 107,664,240,000 8.25 32,497,400,000 2.49 140,161,640,000 10.74 2 SMP/MTS 28,946,696,000 2.22 29,115,544,000 2.23 58,062,240,000 4.45 48,165,404,000 3.69 48,446,356,000 3.71 96,611,760,000 7.41 3 SMA/MA/SMK 50,865,681,420 3.90 69,514,407,020 5.33 120,380,088,440 9.23 143,854,037,420 11.03 117,960,301,020 9.04 261,814,338,440 20.07 206,695,325,420 15.85 150,458,163,020 11,53 357,153,488,440 27.38

Grafik 1: Alternatif Pembiyaan Pendidikan pada setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung

Ada berbagai alternatif yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai sekolah sekolah gratis dengan mempertimbangkan pendanaan dari BOS (pemerintah pusat): Membebaskan seluruh biaya untuk seluruh jenjang dan jenis pendidikan, dengan membutuhkan dana APBD sekitar 20%. Membebaskan seluruh biaya untuk seluruh jenjang pendidikan yang berstatus NEGERI, yang akan menghabiskan dana APBD sebesar 11,03%. Membebaskan Jenjang PENDIDIKAN DASAR yang mencakup SD/MI dan SMP/MTS berstatus NEGERI dan SWASTA yang menghabiskan dana APBD sebesar 10%. Membebaskan biaya untuk sekolah pada jenjang PENDIDIKAN DASAR (SD/MI) yang berstatus NEGERI, yang akan menghabiskan dana APBD sebesar 7,13%.

KESIMPULAN Perhatian Pemkot Bandung terhadap pendidikan sudah tinggi, terbukti dari adanya program BAWAKU, Penuntasan WAJARDIKDAS, Sekolah Gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, serta program pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Guru Negeri dan Swasta yang dialoksikan dari BAWAKU. Dengan memperhatikan perkembangan APBD Pemkot Bandung dan unit cost yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, maka untuk mensukseskan “Bandung Cerdas 2008”, maka Pemkot tidak perlu ragu untuk memberikan subsidi penuh dalam penyelenggaraan PENDIDIKAN DASAR, karena sudah memiliki kemampuan untuk itu. Siswa yang bersekolah di Kota Bandung sekitar 18-25% berasal dari luar Kota Bandung, sehingga dierlukan alokasi dana khusus yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi berkaitan dengan adanya penduduk urban yang mengikuti pendidikan di lingkungan Kota Bandung.

REKOMENDASI Perlu mempunyai SIM data kelembagaan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang kelembagaan pendidikan yang menjadi bidang garapan tanggungjawab Pemkot Bandung. Perlu adanya standarisasi komponen dan aktivitas biaya pendidikan untuk setiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung. Perlu adanya standarisasi biaya untuk setiap komponen dan aktivitas biaya pendidikan ang disediakan oleh pemerintah daerah dimana menjadi tanggungjawabnya. Perlu adanya pemetaan biaya (budget mapping) satuan pendidikan (modal/operasional, langsung/tidak langsung, personel/bukan personel, untuk setiap jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan.

Alhamdulillaah…