PERTEMUAN 1 PENDAHULUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Advertisements

Pendahuluan Audit Sektor Publik
STRUKTUR BELANJA DAERAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Konsep Dasar Entitas PERTEMUAN: 1 bab 1
AKUNTANSI PUBLIK Definisi : Suatu Entitas yang akativitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi.
Studi Kelayakan Bisnis
Akuntansi Sektor Publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Akuntansi Sektor Publik
Tentang Keuangan Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
AKUNTANSI KEUANGAN NIR LABA YAYASAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI SEKTOR KOMERSIAL
Organisasi Sektor Publik
PEMERIKSAAN SEKTOR PUBLIK
Magister Administrasi Publik
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Universitas Negeri Semarang
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
SEJARAH DAN METODOLLOGI
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STUDI KELAYAKAN BISNIS
AKUNTANSI SEBAGAI SISTEM INFORMASI & PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
DASAR – DASAR AKUNTANSI (ACCOUNTING)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
Bab 1 Pengertian akuntansi
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI AKUNTANSI INTERNASIONAL
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR AKUNTANSI.
BAB 1 Organisasi Sektor Publik serta memahami terhadap Ruang lingkup Akuntansi sektor publik.
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Badan Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha Ekstraktif Agraris Manufaktur
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
BAB I SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
AKUNTANSI BIAYA I. Pendahuluan.
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
1. LUTFIANA NUGRAHAENI MUHAMMAD ARIFIN DASAR AKUNTANSI Tugas 1.
Modul ke: Fakultas Program Studi Akuntansi Sektor Publik LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK, ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Nurul Hidayah,SE,Ak,MSi 02 FEB Akuntansi.
Akuntansi Sektor Publik
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Wahyumi Ekawanti, SE, MSi Fakultas Ekonomi Universitas Budi.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REGULASI KEUANGAN NEGARA
Transcript presentasi:

PERTEMUAN 1 PENDAHULUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

TUJUAN PEMBELAJARAN Karakteristik Sektor Publik Ruang Lingkung & Sejarah sektor publik Perbedaan Sektor Publik dan Private Persamaan dan Perbedaan Pelaporan

Sektor Publik Sektor Publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan negara Sektor publik diartikan dari berbagai disiplin ilmu (Kaufman)  administrasi, politik, sosiologi, hukum, ekonomi dan akuntansi. Sektor publik = organisasi yang menggunakan dana masyarakat

Organisasi Sektor Publik Organisasi sektor publik disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan sangat besar. Selain itu organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan tetapi dengan tujuan yang berbeda dengan perusahaan komersial

Organisasi Sektor Publik (cont’d) Pengertian Sektor Publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”

Jenis Organisasi Sektor Publik Lembaga pemerintah Organisasi agama Organisasi sosial Yayasan Instansi pendidikan Organisasi kesehatan

Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan financial Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislative.

Karakteristik Tujuan  untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun ruhani. Aktivitas  pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. Sumber pembiayaan  berasal dari dana masyarakat berbentuk pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku

Karakteristik - lanj Pola pertanggungjawaban  bertanggung jawab kepada masyarakat Kultur organisasi  bersifat birokratis, formal dan berjenjang. Penyusunan anggaran  dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program.Penyusunan anggaran dan program dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat sebelum disahkan. Stakeholder  masyarakat, pegawai, investor, lembaga internasional, lembaga donor, kreditor, dll

Sejarah Organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun lalu (Vernon Kam 89) Praktik tersebut dihasilkan dari interaksi antar warga. Organisasi sektor publik diklasifikasikan dalam : Semangat kapitalisme (capitalism spirit) Peristiwa politik dan ekonomi (economic and politic events) Inovasi teknologi (technology innovation)

Sejarah Sektor Publik 3000 SM 2000 SM 1000 SM Abad Ke 01 Abad 5 Abad 13 Periode Yunani Periode Romawi Periode Eropa Periode Babilonia Piramid dan Spinx dibangun 2650 SM Abraham 2000SM Code Hamurabi 1750 SM Musa 1400 SM Periode Mesir

Sejarah Organisasi Sektor Publik Mesir Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak. Babionia Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi

Sejarah Organisasi Sektor Publik Yunani Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak Pencatatan transaksi di Genoa  transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat

Sejarah Organisasi Sektor Publik Gereja Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi Islam Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.

Sejarah Organisasi Sektor Publik Inggris – abad 15 Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan. Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci  tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran

Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 18  Perubahan mendasar Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas- luasnya Revoluasi industri Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 19-20 Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya. Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik 1952  Istilah sektor publik, diperkenalkan. Sering dikaitkan dengan bagian manajemen ekonomi makro 1970  Kritikan terhadap sektor publik, tidak efisien dan tidak mendukung pembangunan 1980  Reformasi Sektor Publik di Negara Industri. Basis kas ke Basis Akrual.

Lingkup Organisasi Sektor Publik Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi

Aspek Filosofi Filosofi sektor publik bisa didasarkan pada market concept, individualism, performance orientation, kompensasi dll. Perbedaan filosofi akan mempengaruhi kebijakan publik Misal : orientasi sentralisasi ke arah desentrasiliasi Market mekanism dan social mechanism Birokrasi dan penghargaan konsumen

Kesamaan antara organisasi sektor publik dengan entitas lainnya bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional karena sama-sama menggunakan sumber daya baik keuangan maupun manusia. menghadapi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuannya memiliki pola manajemen keuangan yang sama, dimulai dari perencanaan sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Dalam beberapa hal keduanya menghasilkan output produk yang sama.

Perbedaan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan Tujuan organisasi Perusahaan Profit oriented sedangkan organisasi pemerintah merupakan organisasi non-profit-oriented Sumber-sumber pendanaan Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sedangkan organisasi sektor publik melalui involuntary financial resources contribution . Peraturan perundangan Organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Perbandingan Sektor Swasta Sektor Publik Tujuan Organisasi Tertutup untuk publik Terbuka untuk publik Anggaran Fleksibel: datar, piramid, fungsional Birokratis, kaku, hierarkhis Struktur Organisasi Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan Parlemen Pertanggungjawaban Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit Motive Nonprofit Motive Tujuan Organisasi Sektor Swasta Sektor Publik