EVALUASI TAHUN 2014 DAN PROGRAM KERJA 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKERDA TAHUN 2013 HOTEL WILTOP JAMBI.
2013 Profil.  Visi “TERWUJUDYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”  Misi  Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta.
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN
SOSIALISASI PROGRAM KLAS 9 DAN KRITERIA KELULUSAN SMP NEGERI 1
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011 Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011.
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Panduan Kerja Praktek S1 Teknik Informatika Semester Genap 2013/2014
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.. BADILAG MENGADAKAN LOMBA MEMPERINGATI 25 TAHUN UNDANG-UNDANG NO. 7/1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
Mohon Bapak Ibu untuk Membantu Mengawasi Anak agar dapat mengikuti rangkaian Kegiatan US/UN 2014 agar kita dapat sukses Proses dan Sukses Hasil Mohon.
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan Disampaikan pada Rapat Perdana PTA Pontianak Tanggal 23 Juni 2014.
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
Dapodik 2013 Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas By : Asyarudin Andhin, MT.
UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
BANTUAN HUKUM DI lingkungan PERADILAN AGAMA
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
PERMASALAHAN PANGGILAN KPTA Pontianak Disampaikan pada Pembinaan Jurusita PTA Pontianak Hari Senin Tanggal 15 Desember 2014.
Cara Mengajukan Gugat.
Wiwiek Awiati Tim Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
SUNSET POLICY.
Sosialisasi Perguruan Tinggi SMA Negeri 6 Kota Bogor
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Pengelolaan Dana Hibah
SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Lanjutan Asas dalam UU PA & Susunan Hierarki PA
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
KEKUASAAN KEHAKIMAN Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk.
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Alasan mengajukan gugatan
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
Peradilan Umum Kelompok 6 : Desmanto Naibaho Lufita Fidinillah
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN AGAMA Disampaikan pada kegiatan Pembekalan PKL Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
Fungsi pengadilan agama
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
Tujuan Pembangunan Zona Integritas
Transcript presentasi:

EVALUASI TAHUN 2014 DAN PROGRAM KERJA 2015 Disampaikan pada: Rapat koordinasi PTA Pontianak Tanggal 12 Januari 2015

Program 2014 Kedisiplinan Peningkatan SDM Kenyamanan dalam bekerja Jemput bola Pembinaan dan pengawasanan Perlombaan dalam rangka 25 Tahun UUPA

Kedisiplinan Pada umumnya telah dilaksanakan Cuti lebaran melebihi 5% Memberikan cuti tidak memperhatikan tugas ybs. Waktu cuti diberikan bersamaan pelaksanaan sidangnya Izin melebihi 2 hari kerja Melaksanakan izin sebelum mendapat restu dari atasan langsung Izin KPA melalui WKPTA tidak memperhatikan kegiatan penting

Peningkatan SDM Telah melaksanakan diskusi di dua wilayah dengan materi ekonomi syariah Telah melaksanakan pembinaan jurusita/jurisita pengganti dengan materi tata cara pemanggilan Diskusi tahun 2015 dilaksanakan bulan juni dengan materi peningkatan kualitas putusan Diskusi lain dilaksanakan memperhatikan permasalahan yang menarik, waktu dan keuangan yang tersedia

Diharapkan persiapan dari segi waktu dan materi Lanjutan... Bintek tahun 2015 direncanakan tiga kali; ekonomi syariah, teknis peradilan dan kepaniteraan Bintek ekonomi syariah dilaksanakan pad tanggal 28 Februari 2015 dengan pemateri Ketua Kamar Agama dan seorang hakim agung serta peraktisi ekonomi syariah Diharapkan persiapan dari segi waktu dan materi Bintek lain dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2015

Kenyamanan dalam bekerja Sarana penunjang dalam kenyamanan bekerja mengalami peningkatan sesuai dengan kemampuan anggaran Penataan ruangan dan meja informasi telah dibenahi, meskipun belum dapat berbicara pada itingkat nasional Halaman dan bagian dalam kantor sudah disiapkan bunga-bunga Kantor PTA dan PA umumnya telah bersih Pengadaan barang dan jasa 2015 kualitas barang diutamakan

Jemput bola Perkara yang disidangankan dalam sidang keliling belum sebanding dengan dana yang tersedia Beberapa PA telah menentukan tempat sidang keliling tetap, disamping sidang keliling insidentil Jemput bola belum terlaksana (Kecuali Mempawah): - Belum dilaksanakan pendaftaran perkara pada tempat sidang keliling - Radius panggilan tempat sidang keliling - Biaya petugas yang melaksanakan pendaftaran dan jurusita dari kantor ke tempat sidang keliling belum dikatahui sumber dananya Diharapkan tahun 2015 jemput bola seluruh PA supaya dapat terlaksana

Pembinaan dan Pengawasan Personalia Binwas di PTA telah terbentuk Kegiatan Binwas secara langsung baru dilaksanakan KPTA Kegiatan Binwas tidak langsung melalui laporan, website, perkara banding dan sarana lainnya telah dilaksanakan Laporan umumnya sudah baik dan tepat waktu diterima oleh PTA Beberapa perkara banding dikembalikan karena kurang tepat akta banding dan surat kuasa Website PTA dan PA umumnya sudah aktif

Eksaminasi berkas perkara dan putusan telah dilaksanakan Lanjutan... Eksaminasi berkas perkara dan putusan telah dilaksanakan Telah dibuat rumusan hasil eksaminasi dan sebagian besar telah ditindaklanjuti Untuk tahun 2015 eksaminasi dilaksanakan pada bulan Maret 2015, hasil eksaminasi menjadi bahan Hatibinwasda melaksanakan Binwas langsung pada bulan April 2015

Prestasi Tahun 2014 Mendapat sepuluh penghargaan pada peringatan HUT UU.PA tahun 2014 Mengadakan kerjasama dengan IAIN Pontianak PTA Pontianak termasuk empat PTA se Indonesia terlengkap data perkara L1PA1 dan L1PA8 Pegawai terbanyak lulus tes dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional pengelola PBDJ (lima orang: Santy, Hesti, Rahmanita, Yudi dan Narka) PTA Pontianak dan PA se-Kalbar termasuk Satker yang lengkap laporan keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga dalam aplikasi Komunikasi data nasional (KOMDANAS) Dua orang pegawai (Sdr.Nafi dan Mislan) yang sering dimuat artikelnya di website Badilag

Persentase Penyelesaian Perkara Pengadilan Sisa th lalu Terima th ini Putus Sisa PTA PA Pontianak PA Sanggau PA Bengkayang PA Ketapang PA Mempawah PA Sintang PA Putussibau PA Sambas 5 214 31 80 77 111 57 24 181 30 1598 332 384 626 819 484 105 840 34 1587 334 423 638 822 478 112 860 1 ( 2,86%) 225 (12,65%) 29 ( 7,99%) 41 ( 8,84%) 65 ( 9,25%) 108 ( 7,61%) 63 ( 7,65%) 17 (13,18%) 161 (15,67%)

Program Kerja 2015 Diskusi wilayah bulan juni dengan materi teknis pemeriksaan perkara dan pembuatan putusan Bintek: - Ekonomi syariah pada tanggal 28 Februari 2015 - Kepaniteraan bulan April 2015 - Teknis Peradilan bulan Mei 2015 Bintek lain dengan melihat kondisi keuangan Eksaminasi berkas perkara dan putusan bulan maret dan agustus 2015 Binwas - langsung bulan April dan November 2015 - Langsung setiap bulan

Menghadiri promosi Professor KMA tanggal 31 Januari 2015 Lanjutan... Menghadiri promosi Professor KMA tanggal 31 Januari 2015 Menghadiri perpisahan eks Ketua Kamar Agama Persiapan kunjungan eks WKMA Non Yudisial (Ahmad Kamil) Mengaktifkan dana PPHIM Mempersiapkan turnamen PTWP di Pekanbaru/Bandung