PENJELASAN UMUM PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2013 KEDEPUTIAN SDM PARATUR- KEMENTERIAN PAN & RB BKN, 1 OKTOBER 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28 Mei 2013.
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
SOSIALISASI awal Penyelenggaraan
SELAMAT DATANG DI SOSIALISASI Di Aula Kementerian Agama
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
Sumber Bahan Permendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011.
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN dipersiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional,
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Jumlah Peserta Amplop Besar (isi 20 eksemplar) Amplop Kecil A (Isi 10 eksemplar) Amplop Kecil B (isi = n eksemplar) 20 1 eksp amplop.
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II YANG DINYATAKAN LULUS
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
ARAH KEBIJAKAN FORMASI DAN PENGADAAN CPNS TA 2013
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
KEBIJAKAN PENGHEMATAN PENGUNAAN AIR TANAH
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PEMERIKSAAN PPN Dasar Hukum : Pasal 29 UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP
KASUS-KASUS YANG (MUNGKIN) TERJADI PADA UJIAN NASIONAL
1.Berdasarkan Surat dari Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 349/M/KP.02.04/10/2012 Perihal Permohonan tambahan CPNS Kementerian Perumahan Rakyat Tahun.
JABATAN FUNGSIONAL UTAMA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
MELANGGAR 8 (DELAPAN) PASAL
TATA LAKSANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN UN SMA/MA/SMK
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
1 Penyelenggara Ujian Nasional 2012/2013.
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
Evaluasi dan Rencana Kerja
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
ISU AKTUAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
Materi Rapat Persiapan Evaluasi AKIP RB Tahun 2019
Transcript presentasi:

PENJELASAN UMUM PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2013 KEDEPUTIAN SDM PARATUR- KEMENTERIAN PAN & RB BKN, 1 OKTOBER 2013

3 HAL PENTING: 1.JADWAL PELAKSANAAN 2.ENKRIP, DEKRIP SOAL, PENGGANDAAN & PEMAKETAN SOAL 3.PANITIA SELEKSI INSTANSI & DAERAH

NOKEGIATAN WAKTU (2013) TH K2 PELAMAR UMUM 1PENGUMUMAN & PENDAFTARANSEPTEMBER-MINGGU KE 1 OKTOBER 2-28 SEPTEMBER 3PENYERAHAN MASTER SOAL24 SEPTEMBER1 OKTOBER 4PELELANGAN & PENGGANDAAN NASKAH SOAL 29 SEPTEMBER-24 OKTOBER 30 AGT SD. 30 OKTOBER 5DISTRIBUSI SOAL & LJKMULAI 20 OKTOBER- 2 NOVEMBER SD 2 NOVEMBER 5PELAKSANAAN UJIAN TKD3 NOVEMBER3 NOVEMBER*) 6PELAKSANAAN UJIAN TKB & PENYERAHAN NILAI TKB KE PANSELNAS 3 NOVEMBER- 5 DESEMBER 17 NOVEMBER – 5 DESEMBER 7INTEGRASI HASIL TKD & TKB-4 – 11 DESEMBER 8PENGUMUMAN UJIAN14 DESEMBER RINGKASAN JADUAL KEGIATAN TES CPNS *) KECUALI PAPUA TGL 4 NOV

2. ENKRIPSI SOAL HARUS DISIMPAN DAN DIPASTIKAN AMAN SEBELUM DISAMPAIKAN KE PERCETAKAN. DEKRIP DI PERCETAKAN PERCETAKAN HARUS DIPASTIKAN PENGAMANANNYA DAN TERBATAS BAGI PANITIA INSTANI MAUPUN DAERAH YG DITUNJUK SAJA PEMAKETAN DALAM PERCETAKAN: PEMAKETAN SOAL: 1. D IV – S3 2. SLTA – D III

TIM KERJA PANSELNAS TAHUN 2013 (KEPMENPAN & RB NOMOR 110 TAHUN 2013) 5 TIM PENGARAH Sekretariat TIM PELAKSANA POKJA KOORDINASI DISTR. & PENGUMPULAN LJK TKD & TKB POKJA PENGOLAHAN HASIL TKD & TKB KONSORSIUMTIM PENGAWAS TIM AUDIT TEKNOLOGI TIM PENGAMANAN TEKNOLOGI MenPANRB, Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menkes, KAPOLRI Ketua: Asdep Perencanaan SDM Kemenpan Ketua: Ka BKN Wk.: Deputi SDM Sekre.: Deputi INKA Anggota: Sekjen Dikbud, dll. Ketua: Direktur Pengadaan BKN Wk.: Asdep Koord & Ev. Kemenpan Kemendikbud, Konsorsium PTN Ketua: Ka BPKP Wk.: Deputi KUNWAS Sekre.: Deputi Polsoskam BPKP Anggota: Irjen Dagri, BIN, Polri, Ombudsman, Konsorsium LSM BPPT Lemsaneg Sekretariat Deputi BKNWaka BKN 3.

PANITIA INSTANSI K/L 1.MEMBENTUK TIM PELAKSANA SELEKSI CPNS INSTANSI K/L: MENTERI : PENANGGUNG JAWAB SEKJEN/SESMEN: KETUA PELAKSANA 2. MENTERI/SEKJEN MEMBUAT & MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS 3. TEMPAT PELAKSANAAN UJIAN DIUPAYAKAN YG MEMUDAHKAN DALAM PENGAWASAN 4. REKANAN TEMPAT MENGGANDAKAN SOAL UJIAN PELAMAR UMUM MEMBUAT & MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS YG BERISI BERSEDIA DITUNTUT PIDANA PEMBOCORAN SOAL (RAHASIA NEGARA) 5. MENYAMPAIAN DAFTAR PELAMAR (FINAL) BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN KEPADA KEPALA BKN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PANSELNAS PALING LAMBAT 7 OKTOBER 2013

GARIS-GARIS BESAR SURAT MENPAN-RB 16 SEPTEMBER MEMBENTUK TIM PELAKSANA SELEKSI CPNS DAERAH: PROVINSI GUBERNUR: PENANGGUNG JAWAB SEKDA: KETUA PELAKSANA KABUPATEN/KOTA BUPATI/WALIKOTA: PENANGGUNG JAWAB SEKDA: KETUA PELAKSANA 2. GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA MEMBUAT & MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS 3. TEMPAT PELAKSANAAN UJIAN DIUPAYAKAN YG MEMUDAHKAN DALAM PENGAWASAN

4. REKANAN TEMPAT MENGGANDAKAN SOAL UJIAN PELAMAR UMUM MEMBUAT & MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS YG BERISI BERSEDIA DITUNTUT PIDANA PEMBOCORAN SOAL (RAHASIA NEGARA) 5. UNTUK KELANCARAN & KEAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS DI WILAYAHNYA MASING-MASING MULAI DARI PROSES PENYIMPANAN MASTER SOAL, PENGGANDAAN SOAL, PENYIMPANAN SOAL, DISTRIBUSI SOAL, PENGUMPULAN LJK, PERLU KOORDINASI DENGAN KAPOLDA, KAPOLRES & KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI. 7. MENYAMPAIAN DAFTAR PELAMAR (FINAL) BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN KEPADA KEPALA BKN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PANSELNAS PALING LAMBAT 7 OKTOBER 8. GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH BERTINDAK KOORDINATOR DLM PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAHNYA MASING-MASING

Instansi

TERIMAKASIH