Kebijakan Peningkatan Program KB melalui Pelayanan di Rumah Sakit 08/04/2017 Kebijakan Peningkatan Program KB melalui Pelayanan di Rumah Sakit Dr. Basir Palu, Sp A. MHA Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL “ Mari kita Revitalisasi Program Keluarga Berencana, mari kita hidupkan kembali Program KB mulai sekarang dan ke depan”. “ Kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk menyukseskan Revitalisasi Program Keluarga Berencana. Kepada para Gubernur, Bupati, Walikota dan semua pemimpin pemerintahan agar tampil di depan untuk menyukseskan program ini”. (Harganas XIV Ambon 2007) April 17

Pada acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XV dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Tanggal 29 Juni 2008 Presiden menegaskan kembali tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera agar terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan.

Kebijakan: Revitalisasi dan Akselerasi Program KB Nasional Perspektif Pelanggan Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan KR Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB Perspektif Proses Internal - Menata Kembali pengelolaan program KB Perspektif Finansial Meningkatkan pembiayaan prog. KB MISI VISI STRATEGI Pespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan -Memperkuat SDM operasional program KB 4

UPAYA PENINGKATAN PENCAPAIAN PROGRAM KB NASIONAL BSC VISI – MISI – GRAND STRATEGY BKKBN SDKI 2007 UKP 19,2 th UNMET NEED (9,1%) CPR: 61,4 KB Pria: 1,5% DATA RUTIN MOW 50,9% MOP 43,9% IUD 44,3% PROGRAM REVITALISASI PROGRAM KB AKSELERASI PENCAPAIAN SASARAN TFR 2,2 CPR 67,5% Unmet Need 6% UKP 21 Th LPP 1,14% AKSELERASI KEGIATAN PKMI DEPKES BKKBN MIND SET STRATEGI MANAJEMEN Demand Site Supply Site System

MISI VISI Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Seluruh Keluarga Ikut KB

Kesepakatan MDGs : Kemiskinan dan Kelaparan Pendidikan untuk Semua Kesetaraan Gender Menurunkan Kematian Anak 2/3 dari angka rasio tahun 1990 Meningkatkan Kesehatan Ibu ¾ dari angka rasio tahun 1990 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Memastikan Kelesetarian Lingkungan Kerjasama Global April 17 7

TERMASUK UPAYA MENURUNKAN AKI DAN AKB SERTA PMKR KOMITMEN PEMERINTAH MELALUI PERPRES NO. 7 TAHUN 2005 (RPJMN Tahun 2005-2009) TUJUAN PROGRAM KB ADALAH UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB BERKUALITAS TERMASUK UPAYA MENURUNKAN AKI DAN AKB SERTA PMKR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA April 17

Kecenderungan AKI di Indonesia dan Proyeksi Penurunannya Source: IDHS 2002-2003, and the projection agreement of MOH April 17

Tiga Pesan Kunci “MPS” Setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terampil Setiap komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara adekuat Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran tidak aman

PERAN PROGRAM KB KR DALAM PESAN KUNCI KE-3 “ MPS “ SETIAP WUS MEMPUNYAI AKSES THD PENCEGAHAN KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (SAAT INI 16,8%) PENANGANAN KOMPLIKASI KEGUGURAN Asuhan Pasca Keguguran: Penanggulangan komplikasi  layanan medis Pelayanan konseling masalah kesehatan reproduksi Pelayanan konseling & KB PROGRAM KB KR SEMUA KEHAMILAN DIRENCANAKAN & DIINGINKAN KB PASCAPERSALINAN / PASCAKEGUGUAN CPR ; UNMET NEED PENDEWASAAN USIA KAWIN Deputi KB-KR BKKBN April 17

STRATEGI PROGRAM KB KR DALAM PESAN KUNCI KE-3 “ MPS “ Menurunkan unmet need, kegagalan & komplikasi melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi Memfokuskan program KB kepada kelompok risiko tinggi melalui sosialisasi dan pencegahan kehamilan berisiko 4 Terlalu Memberikan pengetahuan & edukasi tentang kesehatan reproduksi (KRR) kepada kelompok remaja  Pendewasaan usia kawin Mendekatkan pelayanan KB KR dan distribusi logistik kontrasepsi ke daerah sulit terjangkau dan terpencil dengan kematian ibu tinggi Memberikan layanan KIE KB yang diintegrasikan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak Deputi KB-KR BKKBN

KB PASCAPERSALINAN (KB PP) & PASCAKEGUGURAN (KB PK) Perkiraan jml kelahiran: 4.254.800 pd th.2008 (BPS) Perkiraan Jml keguguran: 2.6jt/thn (Profesi Obgyn) Persalinan oleh Nakes (LINAKES): 72.8% (SDKI’07) PPM PB 2009: 6.049.500 (RKP 2009) KB Pascapersalinan: 19.1% (SDKI’02/03) KB Pascakeguguran: 22.5% (SDKI’02/03) IMPLIKASI KEBIJAKAN LAYANAN KB PP DAN PK: Pada tahun 2009, 50% LINAKES menjadi peserta KB, maka akan memberikan kontribusi kepada pencapaian KB Baru (PB) sebesar 1.531.728 atau 25% dari PPM PB April 17

Situasi Pelayanan Kontrasepsi Indonesia 08/04/2017 Situasi Pelayanan Kontrasepsi Indonesia

? STAGNAN RPJMN 2,2 TOTAL FERTILITY RATE (HASIL SDKI) SDKI 2002-03 tidak mencakup Prov. NAD, Maluku. Malut dan Papua Survei sebelumnya mencakup Timor-Timur

TEMPAT TINGGAL dan STATUS SOSIAL EKONOMI FERTILITAS MENURUT TEMPAT TINGGAL dan STATUS SOSIAL EKONOMI Tempat Tinggal dan Status Sosial Ekonomi TFR Tempat Tinggal Perdesaan Perkotaan 2,8 2,3 Status Sosial Ekonomi Terendah Tertinggi 3,0 2,2 TOTAL 2.6 Sumber: SDKI 2007 RAKYAT MISKIN ANAKNYA BANYAK !

PERSENTASE PESERTA KB 61.4 % 60 % 57 % 48 % 26 % 5 % (?)

Total Fertility Rate & Prevalensi KB 1994 1997 2002-2003 2007 2010 (Proyeksi) TFR 2,9 2,8 2,6 2,15 Prevalensi KB 55,0% 57,4% 60,3% 61,1% 67,5% Sumber: SDKI 1994, 1997, 2002-2003, 2007

TOTAL FERTILITY RATE (TFR) MENURUT PROVINSI HASIL SUPAS 2005 Nasional = 2,26

CONTRACEPTION PREVALENCE RATE (CPR) NASIONAL 61.4 CPR PROVINSI… SULUT 20 Sumber: SDKI 2007

CPR MINI SURVAI TAHUN 2007 Rata2 Nasional =65,94%

KELAHIRAN MENURUT KELOMPOK UMUR (1997-2007)

UNMET NEED MENURUT PROVINSI sulut SDKI 2007

PERSEBARAN UNMET NEED TAHUN 2007 Sultra NTB NAD Kaltim Banten DIY Maluku Sulsel Sumbar Malut NTT Sumut Irjabar Sulbar Papua Kalsel Kepri Bali Bengkulu Kalteng Lampung Sulut Sulteng Jateng Riau DKI Jabar Jatim Gorontalo Sumsel Babel Jambi Kalbar Sasaran RPJMN 6,0% Rentang: Papua (2,6%)  Papua (20,1%) Statistik: Capaian Nas = 8,8% Min = 2,6% Max =20,1% Sumber : Minisurvai 2007 2,6 – 6,0% (5) 6,1 – 8,8% (13) ≥8,9% (14) 24

KONDISI CPR (Modern) DAN TFR CPR < 57,4 & TFR >2,6 1. BANTEN   9. SULTRA 2. SUMUT 10. KEPRI 3. NTB 11. SULBAR 4. NTT 12. MALUKU 5. SULSEL 13. MALUT 6. SUMBAR 14. PAPBAR 7. RIAU 15. PAPUA 8. KALTIM 16. NAD TFR CPR > 57,4 & TFR > 2,6 1. JAMBI 2. SUMSEL 3. SULUT 4. SULTENG 5. KALTENG 6. KALSEL 7. JABAR 8. KALBAR 9. GORTALO 2.6 CPR >57,4 & TFR < 2,6 1. JATENG 2. JATIM (TFR Tetap) 3. BABEL 4. BALI (TFR tetap) 5. BENGKULU 6. LAMPUNG CPR < 57,4 & TFR < 2,6 1. DKI JKT 2. DIY Jika dibandingkan dg SDKI 2002/03 : TFR Naik-CPR Turun TFR Turun-CPR Turun TFR Naik-CPR Naik TFR Turun-CPR Naik Tidak tercakup pada SDKI 2002/03 25 Sumber Data : SDKI 2007 57,4 CPR 25

SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA 1987 1991 1994 1997 2002/2003 TREND PEMAKAIAN JENIS ALAT/CARA KBMENURUT SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA (SDKI 1987-2007) NO JENIS ALAT/ CARA KB SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA 1987 1991 1994 1997 2002/2003 2007 1 Pil 16,1 14,8 17,1 15,4 13,2 2 IUD 13,3 10,3 8,1 6,2 4,8 3 SUNTIK 9,4 11,7 15,2 21,1 27,8 31,6 4 KONDOM 1,6 0,8 0,9 0,7 1,3 5 TUBEKTOMI (W) 3,1 2,7 3,0 3,7 6 VASEKTOMI (P) 0,2 0,6 0,4 7 IMPLANT 4,9 6,0 4,3 2,8 8 PANTANG BERKALA 1,2 1,1 1,5 9 SANGGAMA PUTUS 2,2 10 LAINNYA 0,1 0,5 11 TRADISIONAL (jamu,pijat/urut) - 0.8 3,6 4,1 12 MAL

Prevalensi Utilisasi Kontrasepsi Angka dalam Persen Sumber: SDKI 2007 Wanita status Kawin Usia: Age 15-49

FASILITAS PELAYANAN KB PASCAPERSALINAN DAN PASCAKEGUGURAN RS/RS Bersalin: 1). Pemerintah 2). Swasta/LSOM (NU Muslimat, Aisyiah, dll) 3). Pemda 4). TNI dan POLRI 2. Faskes Dasar dengan Perawatan Puskesmas dengan Rawat Inap Klinik Bersalin Kami ingin dapat masukkan apakah fasilitas pelayanan KB-KR khususnya bagi ibu PP atau suaminya yang ibunya baru melahirkan apakah cukup fasilitas pelayanan ini? Diharapkan fasilitas pelayanan ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik mampu maupun miskin terutama di daerah remote atau sulit dijangkau. Apakah PUSTU sudah ada rawat inap demikian juga polindes? Atau mungkin yang ada perawatannya di rumah bersalin milik bidan (telah memenuhi persyaratan mempunyai 4 tempat tidur lebih). RS sangat diharapkan selain langsung memberikan pelayanan juga sebagai tempat pelayanan rujukan baik rujukan pelayanan metoda kontrasepsi yang dapat dilakukan oleh fasyan dibawahnya, bahkan pelayanan rujukan komplikasi penggunaan kontrasepsi. Upaya tersebut tdk akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta dari tenaga pemberi pelayanan khususnya dalam hal ini adalah para bidan, sebagai nakes di lini terdepan yang dapat bekerja langsung di masyarakat hingga ke pelosok daerah dalam memberikan pelayanan KIE dan KB yang berkualitas. Cukup banyak bidan, data IBI tahun 2003 sekitar 109.901, namun yang di desa tinggal 29.901 dan penyebarannya juga tidak merata maka ada sekitar 43,7% desa yang tidak mempunyai bidan. Sehingga kebutuhan bidan tidak mencukupi apalagi dalam pelayanan Bhakti IBI seperti yang akan diselenggarakan sekarang ini. Keberadaan AKBID yang cukup banyak sungguh akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan daerah baik yang akan melayani di posyandu, polindes, dll. Bahkan RS dapat digunakan sebagai tempat “MAGANG” meningkatkan keterampilan baik dalam pelayanan KIE maupn medis teknisnya. Kami ingin mendiskusikan dengan ibu2 AKBID perta pertemuan besama dengan para pengelola program KB KR mengenai hal2 pada slide berikut ini………. April 17 28

TERIMA KASIH TERIMA KASIH April 17 29 File:DEPUTI KB KR_RS_Jatim_Juli 2008_Le-EDITED 29