PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN Oleh: KEPALA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN DISAMPAIKAN PADA “INDUSTRIAL ENGINEERING NATIONAL SEMINAR 2013” UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, 5 OKTOBER 2013

Agenda Paparan 1 2 3 4 5 Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) Konektivitas 2 Prioritas Nasional, MP3EI dan SISLOGNAS 3 Visi dan Kebijakan Pembangunan Transportasi 4 Program Strategis Pembangunan Perhubungan terkait dengan Teknologi Sarana dan Prasarana Transportasi 5

1. Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)

Fungsi Pelayanan Transportasi Servicing dimaksudkan untuk melayani permintaan yang sudah komersial. Promoting dimaksudkan untuk melayani daerah yang masih tertinggal yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan transportasi bersubsidi atau pelayanan transportasi perintis.

Indikator Pelayanan Transportasi Selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah, tepat waktu, nyaman, efisien, tarif terjangkau, tertib, aman Kemudahan panjang jalan/luas area Kapasitas jumlah kendaraan/km panjang jalan Keselamatan jumlah korban/10.000 kendaraan Kualitas % jalan dalam kondisi baik/sedang Keterjangkauan tarif/penumpang dibandingkan dengan penghasilan Beban publik biaya atau modal tahunan/penduduk Utilisasi - rata-rata bus-km - rata-rata truk-km

Kebijakan Umum Sistranas Meningkatnya Pelayanan Transportasi Nasional Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi Meningkatnya Kualitas SDM dan Iptek Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Penghematan Penggunaan Energi Meningkatnya Penyediaan Dana Pembangunan Transportasi Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi

2. Konektivitas

Perekonomian yang berhasil .... Surabaya Jakarta Makassar Tumbuh maksimal melalui keterpaduan bukan keseragaman (inclusive development) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan Makassar Papua Maluku Sulawesi Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan wilayah melalui inter-modal supply chain systems Menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan Ambon Kendari Makassar Manado Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan Mencapai pertumbuhan inklusif Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi dan manfaat jangka panjang konvergensi standar hidup

3. Prioritas Nasional, MP3EI dan SISLOGNAS

Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUBSIDI PERINTIS PSO 8 Energi 9 Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 10 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur 2010 PDB: USD 700 Miliar Pendapatan/ kapita USD 3.000 2025 PDB: ~USD 4,0 – 4,5 trilliun Pendapatan/ kapita diperkirakan ~USD 14.250 – 15.500 (Negara berpendapatan tinggi) 2045 PDB: ~USD 15,0 – 17,5 trilliun Pendapatan/ kapita diperkirakan ~USD 44.500-49.500

Kerangka Desain Pendekatan Masterplan P3EI VISI INDONESIA 2025 “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil,dan Makmur” Inisiatif Strategis MP3EI Mendorong realisasi investasi skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil Pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MELALUI KORIDOR EKONOMI PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL PENGUATAN KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONAL STRATEGI UTAMA MP3EI PRINSIP DASAR MP3EI PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Papua-Maluku-MalukuUtara- Pengembangan Koridor Ekonomi ENAM KORIDOR EKONOMI PRIORITAS BERBASIS KOMODITAS/SEKTOR UNGGULAN WILAYAH 1 Sumatera 2 Jawa 3 Kalimantan 4 Sulawesi 5 Bali-Nusa Tenggara 6 Papua-Maluku-MalukuUtara- Sumber: Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 2011

Visi Konektivitas Nasional

Komponen Pembentuk Postur Konektivitas Nasional

Kerangka Kerja Implementation SISLOGNAS Locally Integrated and Globally Connected for National Competitiveness and Social Wellfare MP3EI Corridor Papua & Maluku Corridor Sulawesi Corridor Kalimantan Corridor Bali dan Nusra Corridor Jawa Corridor Sumatra Program and Action Plan Ministries, Province/Regency/City Strategy, Program and Action Plan Mid Term of National Development Plan Background Substances The challenges of implementation

Meningkatkan Daya Saing Meningkatkan Kesejahteraan SISLOGNAS dan MP3EI 1 2 Meningkatkan Daya Saing Meningkatkan Kesejahteraan IPTEK / INOVASI 3 Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yg dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan visi ekonomi Indonesia Tahun 2025

Enam Penggerak Utama Sislognas Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik Infrastruktur Logistik Pelaku dan Penyedia Jasa Komoditas Utama (Key Commodity) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Harmonisasi Regulasi Daya saing Nasional Kesejahteran Masyarakat Sislognas

Infrastruktur Transportasi Sebagai Salah Satu Penggerak Utama Sislognas Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang memadai, handal dan efisien, sehingga terwujud konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional (national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity) yang terintegrasi, dengan transportasi laut sebagai tulang punggungnya. Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012, Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional 20

Jaringan Transportasi Laut sebagai Backbone Logistik Maritim Pelabuhan Pengumpan Disetiap Kabupaten/Kota, dan Pelabuhan Pengumpul pada setiap Propinsi, Pelabuhan Utama pada beberapa pelabuhan pengumpul tertentu yang memenuhi kriteria, dan Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk Wilayah Indonesia Barat dan Bitung Untuk Wilayah Indonesia Timur 21 Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012, Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012, Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

4. Visi dan Kebijakan Pembangunan Transportasi

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 WILAYAH 2008 2009 2010 2011 2012 SUMATERA 4.98 3.50 5.55 6.0 5.8 JAWA 5.78 6.19 4.81 6.61 6.66 KALIMANTAN 5.35 3.47 5.32 5.42 5.95 SULAWESI 8.43 6.92 8.24 8.21 9.11 BALI – NUSA TENGGARA 4.54 7.25 5.79 3.3 4.8 KEP. MALUKU DAN PAPUA 4.17 11.90 9.95 9.86 7.97 SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK DAN BANK INDONESIA

Pertumbuhan Sektor Transportasi Tahun 2010 - 2012 SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK DAN BANK INDONESIA

SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI Visi Transportasi “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” 2010 EKONOMI (5,5%) TRANSPORTASI (8,25%) PEMBIAYAAN 272,04 T PAGU DEFINITIF: 17,569 T 2011 EKONOMI (6,0%) TRANSPORTASI (9,0%) PEMBIAYAAN 294,46 T PAGU DEFINITIF: 22,11 T 2012 EKONOMI (6,4%) TRANSPORTASI (9,6%) PEMBIAYAAN 320,96 T PAGU INDIKATIF: 22,781 T 2013 EKONOMI (6,7%) TRANSPORTASI (10,05%) PEMBIAYAAN 351,77 T PAGU INDIKATIF : 27,77 5 2014 EKONOMI (7,0%) TRANSPORTASI (10,5%) PEMBIAYAAN 387,12 T PAGU INDIKATIF : 30,984 T TARGET PERTUMBUHAN DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI SESUAI RENSTRA 2010-2014 SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI Tersedianya prasarana dan sarana transportasi dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai; Terjangkaunya pelayanan transportasi ke seluruh wilayah perbatasan Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa transportasi Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang perhubungan yang saling menguntungkan serta dapat menarik investasi yang dapat memberikan nilai tambah Meningkatnya aksebilitas transportasi di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan negara

1 2 3 4 5 Kebijakan Pembangunan Transportasi Tahun 2010-2014 Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional; Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi Pengarusutamaan Gender; Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat untuk penyediaan infrastruktur transportasi termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi; Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif; Mendorong pembangunan transporasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. 1 2 3 4 5

Kebijakan Pembangunan Transportasi Dalam Melayani Daerah Tertinggal Menyediakan jaringan prasarana dan pelayanan dalam mendukung distribusi barang dan jasa di daerah terpencil, tertinggal/perbatasan dalam rangka peningkatan konektivitas di berbagai wilayah 2. Meningkatkan keterpaduan pelayanan angkutan antarmoda/multimoda 3. Mengatur tarif angkutan terutama pada angkutan perintis dan penumpang ekonomi 4. Memberikan subsidi operasi kepada angkutan daerah terpencil, terbelakang dan perbatasan. 5. Meningkatkan konektivitas pelayanan perintis dengan angkutan komersial.

5. Program Strategis Pembangunan Perhubungan Terkait Dengan Teknologi Sarana dan Prasarana Transportasi

Angkutan Jalan dan Penyeberangan Pengadaan Bus Perintis, Kapal Perintis, Bus Air dan Speed Boat/kapal kerja; Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal Penumpang; Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS). Pembangunan Dermaga Penyeberangan, Sungai dan Danau; Pengadaan Rambu Suar dan Rambu Sungai; Pembangunan Breakwater; Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan. 28.1

Perkeretaapian Pengadaan Sarana Perkeretaapian (KRDI, Lokomotif Penarik Kereta Kerja dan Kereta Inspeksi). Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi Jalur Ganda. Penggantian Sinyal Mekanik Menjadi Elektrik. Pembangunan Sinyal Elektrik. Rehabilitasi jalan KA akibat longsor/amblesan/banjir. Peningkatan jalan KA di lintas utama Jawa dan Sumatera. Peningkatan dan pembangunan Sintelis di lintas utama Jawa dan Sumatera. Pengamanan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera;

Perhubungan Laut Pembangunan kapal perintis type: 1200 GT, 200 DWT, 500 DWT, 750GT, 1200 GT, 2000 GT dan kapal patroli : kelas I B, kelas II, kelas III, kelas IV, kelas V Penerapan sistem INAPORTNET Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan dan Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Pembangunan fasilitas pelabuhan Pembangunan VTS di Selat Malaka Pembangunan, Rehab dan Replacement SBNP

Perhubungan Udara Pembangunan Bandara Kuala Namu - Medan Pembangunan Gedung Jakarta Automation Air Traffic System /JAATS Pengadaan Simulator Pesawat dan Fasilitasnya Pelayanan Penerbangan Perintis dan subsidi BBM Pengoperasian Bandar Udara Pengembangan Bandar Udara Pengembangan Bandar Udara di daerah perbatasan dan rawan bencana; Perpanjangan/pelebaran serta pelapisan landas pacu, apron dan taxiway Pembangunan / rehabilitasi gedung terminal di Bandar Udara. Pengadaan Fasilitas Keamanan Penerbangan ( Kendaraan PKP-PK, X Ray, dll.) di Bandar Udara; Pengadaan Fasilitas Pelayanan Keadaan Darurat Penerbangan di Bandar Udara. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas CNS ATM (Communication, Navigation , Surveilance dan Air traffic management) dan ATFM (Air Traffic Flow Management) di Beberapa Bandar Udara.

Sekian & Terima Kasih 34