Birokrasi dan Pelayanan Publik M.Idris Patarai STIALAN MAKASSAR

Birokrasi Oragnisasi, bertindak formal sbg agent suatu entity. Tujuan birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan yg ada di luar birokrasi. Accountability birokrasi sangat esensial.

Accountability (Osborne dan Plastrik,1997). DNA birokrasi

Akuntabilitas vs Responsibilitas metode <responsibility> dan proses <sanksi- akuntabilitas> (Dwivedi dan Jabbra, 1989).

Mukhopadhyay (1983) bagian penting dari tindakan suatu instansi pada sektor publik. semakin besar akuntabilitasnya, semakin baik pelayanannya berkontribusi pada penciptaan efisiensi pada sumber daya Pencegahan tindakan non-feasance, malfeasance dan over-feasance.

Dwivedi dan Jabbra (1989) akuntabilitas organisasi atau administrasi akuntabilitas hukum akuntabilitas profesional akuntabilitas politik, dan akuntabilitas moral.

Akuntabilitas Publik kewajiban hukum untuk memberi jawaban atau mempertanggungjawabkan tindakan seorang pejabat publik, khususnya dalam kaitannya dengan keuangan (Minocha :1983) dan McCallum :1984) .

Barzelay dan Armajani  Mengemukan bahwa administrasi publik mengalami pergeseran dari paradigma birokratik ke paradigma Post Birokratik Paradigma Birokratik : Menekankan kepentingan publik, efisiensi, administrasi dan kontrol  Mengutamakan fungsi, otoritas dan struktur  Ketaatan aturan dan prosedur  4. Beroperasinya sistem-sistem  Paradigma Post Birokratik : Menekankan hasil yang berguina bagi nasyrakat, kualitas dan nilai produksi, keterikatan pada norma Mengutamakan pemberian penilaian masyrakat, akuntabilitas dan hubungan kerja Penerapan pemahaman, identifikasi masalah Pengukuran hasil, memperluas pilihan pelanggan

Peranan dan tantangan Birokrasi Peranan Birokrasi dlm pemb. tdkmungkin digantikan sepenuhnya pihak swasta (Mathur,1986) Hambatan Birokrasi, proses dan orientasi (Saxena,1986) Hambatan proses : pd struktur dan prosudure. Terdapat distorsi: nepotisme dan partikularistik. Terdapt dualisme: sistim adm taradisional (ritualisme admnistratif) dng sistim adm modern (rasionalisme administratif) (Riggs,1957). Tantangan : Struktur dan spesialization .

Perbaikan kinerja Birokrasi Responsiveness Efesiensi Sumberdaya Efektivitas Pelayanan (Esman (1995)

Prilaku Birokrasi Terjadi transisi dalam perilaku dan motivasi Adanya pergeseran perhatian dari kepentingan masyarakat kepada produktivitas dan efisiensi. Lebih responsif terhadap konsumen yang mampu membayar , dan lebih apatis terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (Prasojo dkk , 2006).

Prilaku Birokrasi dalam Penyediaan Pelayanan terjadi pengikisan perbedaan antara publik dengan swasta; menyempitnya komposisi dari penerimaan pelayanan; melemahnya peranan sektor publik; munculnya masalah akuntabilitas publik serta meningkatnya tantangan terhadap kepercayaan publik dalam pelayanan publik (Prasojo dkk, 2006)

Haque menyarankan sejumlah hal untuk dilakukan oleh sektor publik (Pemerintah/Birokasi) membangun kembali identitas yang kuat berdasarkan prinsip demokrasi dari hak masyarakat menentukan sifat dan tingkatan peranan sektor publik atas dasar kriteria yang obyektif Menghapus asumsi yang bias pasar bahwa sektor publik tidak efisien, efektif dibandingkan dengan sektor swasta,. Memikirkan kembali penggunaan prinsip-prinsip dan pendekatan sektor swasta dalam sektor publik melalui kajian kritis dan debat,. memenuhi kebutuhan untuk mengerti dan melindungi warga negara berdasarkan norma adminstrasi negara menilai kembali rasionalitas pemikiran bahwa reformasi berpusat kepada pasar dapat meningkatkan basis kepemilikan, menjamin alokasi yang lebih baik serta memfasilitasi kapitalisme populis.

terimakasih M.Idris Patarai STIALAN MAKASSAR