Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah Drs. Ismail Cawidu, MSi. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi dan Kehumasan Kementerian Agama 10 Agustus 2012, Jakarta

Informasi merupakan Hak Asasi Manusia Hak untuk mendapatkan Informasi merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak Publik untuk Tahu (right to know) dengan memperoleh informasi diatur dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena setiap warga negara berhak atas informasi, maka penyelenggara negara wajib memberikan informasi kepada publik. Sebaliknya, kewajiban publik adalah tidak menyalahgunakan informasi yang diperolehnya.

Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Demokrasi Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar demokrasi. Keterbukaan ini ditandai oleh: Kebebasan media massa dalam menyebarkan berita dan informasi. Kebebasan publik untuk mendapatkan akses informasi dari seluruh lembaga penyelenggara dan non lembaga penyelenggara negara. Kebebasan ini termasuk menyuarakan kritik terhadap lembaga penyelenggara negara dan non penyelenggara negara dalam memberikan informasi yang seharusnya layak diketahui oleh publik.

Transparansi dan Proses Demokratisasi Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik (good governance), yang bermuara pada jaminan terhadap Hak Azasi Manusia.

Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance UU No.14/2008 tentang KIP Keterbukaan Informasi Publik Good Governance Badan Publik Public Policy Process Penyelenggaraan negara yang Transparan dan Akuntabel. Akses Informasi Kebijakan Publik Partisipasi Masyarakat dalam Merumuskan Kebijakan Publik. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Eksekutif Legislatif Yudikatif Lembaga Publik Lainnya

Perkembangan TIK dan Hak Warga Memperoleh Informasi Pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi dengan penggunaan internet telah memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan cara yang mudah dan cepat. Fenomena ini membuat masyarakat dan civil society menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat dari penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam constitutional rights pada setiap negara demokratis.

PENGGUNA INTERNET INDONESIA TERUS TUMBUH PESAT Sumber: Markplus Insight, APJII

LEBIH DARI 40% PENGGUNA INTERNET INDONESIA BERUSIA 15-24 TH

FACEBOOK MERUPAKAN SITUS PALING SERING DIKUNJUNGI PENGGUNA INTERNET INDONESIA

94% Pengguna Internet Indonesia Menggunakan Media Sosial MEDIA SOSIAL MEMUNGKINKAN PENGGUNA INTERNET UNTUK SALING BERBAGI INFORMASI Sumber: ComScore.com (Okt 2011)

5,3% PENGGUNA FACEBOOK DUNIA BERASAL DARI INDONESIA

FAKTA PENGGUNA TWITTER INDONESIA

DATA PENGGUNA BLOG INDONESIA

TRANSFORMASI BUDAYA Transformasi Nilai (Budaya. Sosial, Etika, Pengetahuan, dll) Regulasi Pembangunan Aktivitas (Transaksi, dll) Contoh : Commerce  e-Commerce Banking  e-Banking Notary  Cyber Notary Voting  e – Voting,dll.

INTERNET MANFAAT MUDHARAT VS

MANFAAT Korespondensi Komunikasi Langsung Pencarian Informasi Transaksi Pencarian Informasi INTERAKSI SOSIAL HIBURAN Berbagi Info & Data

Raditya Dika Blogger Novel Film

MUDHARAT Pornografi Judi Virus Komputer Pelecehan SARA Pelanggaran Hak Cipta Pemicu Konflik, Teroris dll

PASAL 1 UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DAN ATAU PERTUNJUKAN UNTUK UMUM Pornografi: Gambar Sketsa Ilustrasi Foto Tulisan Suara Bunyi Gambar Gerak Animasi Kartun Percakapan Gerak Tubuh: dan Bentuk pesan lain YANG MEMUAT KECABULAN ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL PESAN YANG MELANGGAR NORMA KESUSIALAAN DALAM MASYARAKAT

Tahun 2010, 37% halaman online dunia mengandung pornografi (meningkat 17% dibanding tahun 2009) Sumber: Dailytech

Indonesia dalam peringkat negara pengakses video porno 2005: peringkat ke-7 2007: peringkat 5 2009: peringkat 3 2012:??? Sumber: Republika

KATA KUNCI PALING BANYAK DIGUNAKAN DALAM PENCARIAN GAMBAR GOOGLE SEPANJANG 2011 OLEH PENGAKSES INDONESIA CENDERUNG PORNO Sumber: Google (2012)

Analisis Situasi Ruang publik kian demokratis. Tak ada lagi sentralisasi kekuasaan dan tak ada lagi dominasi komunikasi politik. Cara masyarakat (publik) telah berubah dalam berinformasi dan berkomunikasi, karena perubahan platform dan revolusi TIK. Pola komunikasi berubah: Kehadiran TIK -> mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat, masyarakat menjadi produsen dan sekaligus konsumen informasi.

Ruang Publik yang Demokratis Kontestasi Publik Berbasis Isu Arus Informasi Berbasis Isu Elemen Konstitutif: Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience) Free, plural, sistem media independen Akses ke informasi publik Masyarakat sipil Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik Ruang Privat Ruang Publik/Negara (Nasional/Prov/Kab/Kota) Warga Eksekutif Kontestasi Publik Berbasis Isu Diskusi dan Debat Publik Rumah Tangga/ Keluarga Legislatif Perusahaan Yudikatif OPINI PUBLIK

Tantangan Kehumasan Pemerintah Konglomerasi media yang mengancam semangat diversity of content dan diversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Media secara umum lebih suka memberitakan bad news is good news dan kerap bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis. Media yang dikelola swasta, kontennya cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian-capaian yang dilakukan para penyelenggara negara dalam memperkuat proses dan/atau nilai-nilai demokratisasi.

Peran Strategis Humas Pemerintah Media adalah ruang publik. Siapa yang paling banyak mengisi ruang publik, ia memenangi opini publik dan menguasai agenda publik. Kehumasan Pemerintah Mensinergikan Informasi Publik Optimalisasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Membentuk Opini Publik melalui Agenda Setting Pemerintah Humas Pemerintah jangan menari-nari di atas tabuhan gendang orang lain. Semua jaringan komunikasi diberdayakan untuk satu tujuan: government by publicity. Semua kebijakan dan kinerja pemerintah dipublikasikan seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung publik

Tujuan Kehumasan Pemerintah Pemenuhan hak tahu publik Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik Meningkatkan citra positif lembaga penyelenggara negara Kehumasan Pemerintah harus menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada publik. Kehumasan Pemerintah harus mampu menyampaikan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara yang benar.

STRATEGI PELAYANAN Informasi Dalam kehumasan pemerintah MASALAH Informasi Belum Sinergis/Belum Ada Agenda Setting Akses Informasi Terbatas & Tidak Terkoordinir Penilaian Subjektif/ Apriori Terhadap Lembaga Negara KOMPONEN KELEMBAGAAN BRAINWARE SOFTWARE HARDWARE SPIRITUAL WARE KEY SUCCESS Kewenangan / Legalitas Akses/ Koordinasi SDM Cukup dan Cakap Sarana dan Prasarana GOALS Pemenuhan Hak Tahu Publik. Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. Citra Positif Lembaga Negara. Humas Pemerintah Penggunaan Media: Luar ruang Pertunjukan Rakyat Cetak Penyiaran Tatap muka Internet - Online Jumlah & coverage informasi yang ada INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukungan terhadap Kebijakan dan program penyelenggara negara

Publik - Masyarakat TATA KELOLA kehumasan pemerintah Klasifikasi AGENDA SETT ING LAPORAN Laporan Monitoring Media Laporan Kementerian Laporan LPNK Laporan Media Center Daerah Laporan Khusus Klasifikasi Isu Strategis Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi DI SEMINAS I Jaringan Diseminasi Informasi Publik Evaluasi 1. Bakohumas 2.Media Massa 3.Media Publik 4.Media Center 5.Kemitraan Publik - Masyarakat

HUMAS BERFUNGSI VIRTUAL SPIN DOCTOR JARINGAN BAKOHUMAS PENTAS JALUR JML BAKO HUMAS KEMENTERIAN 34 LPNK (28) & LEMBAGA NON STRUKTURAL (88) 116 BUMN 150 PEMDA 33 Provinsi 398 Kabupaten 93 Kotamadya 524 824 HUMAS HITS WEBSITE BAKOHUMAS = 8.3 JUTA/HARI HUMAS BERFUNGSI VIRTUAL SPIN DOCTOR

JARINGAN MEDIA MASSA MEDIA MASSA 7.211 SALURAN 67.9 JUTA KHALAYAK PENTAS JALUR JML MEDIA MASSA MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT 4000 MEDIA CETAK 900 MEDIA PENYIARAN TV/RADIO NASIONAL 11 MEDIA PENYIARAN TV/RADIO LOKAL (ATLI/JRKI) 2300 MEDIA TATAP MUKA N.A. JEJARING SOSIAL 43,1 JUTA FACEBOOK*) 19,5 JUTA TWITTER**) 5.3 JUTA BLOG***) 7.211 SALURAN 67.9 JUTA KHALAYAK *) checkfacebook, 20 Januari 2012 **) AWorldofTweet 2012 ***) Stratego-corp, 2012,

JARINGAN MEDIA PUBLIK MEDIA PUBLIK LKBN ANTARA 280 PELANGGAN PENTAS JALUR JML MEDIA PUBLIK LKBN ANTARA 280 PELANGGAN TVRI 40 STASIUN *) RRI 200 STASIUN MEDIA ONLINE PEMPUS ONLINE PEMDA 248 SITUS 400 SITUS JURNAL KOMINFO TABLOID KOMINFO 12.000 EXP 10.000 EXP MEDIA LUAR RUANG 250 TITIK CETAKAN 20.000 EXP 50.000 SALURAN KOMUNIKASI *) = 2012 target TVRI menjangkau 82% populasi penduduk dan 70% daratan wilayah NKRI

JARINGAN MEDIA CENTER MEDIA CENTER 130 JARINGAN PENTAS JALUR JML PROVINSI 33 LOKASI KABUPATEN/KOTA 97 LOKASI 130 JARINGAN

JARINGAN KEMITRAAN KEMITRAAN PENTAS JALUR JUMLAH MITRA ORMAS 20 juta MUSLIMAT NU AISYIYAH MUHAMMADIYAH FORTINDO MASYARAKAT NELAYAN KNPI LEMBAGA/ LSM/NGO 17 juta 70 ribu 10 ribu 29 200 stasiun PRAMUKA KARANG TARUNA OSIS SMA BNN JRKI - RADIO KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI 50 200 BEM NUSANTARA DUNIA BISNIS/USAHA 20.000 125 10 KADIN PRSSNI, ARSLI, ATVLI ATVSI DUNIA PROFESI 33 150 5,2 juta PWI PUSAT MEDIA WACTH BLOGGER ASOSIASI TELKO 28 KELOMPOK PUSAT LAYANGAN INFORMASI 5.600 5.748 1.907 32.800 KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PLIK (PUSAT LAYANAN INTERNET KEC) MOBILE PLIK DESA BERDERING 7 jalur 84.7 juta khalayak 146.880 saluran

Terima Kasih