Kelancaran Operasional UPK AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengelolaan Sistem Informasi
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN Direktorat Jenderal Industri Agro.
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
PENUGASAN & PERENCANAAN PENGAUDITAN
PELAPORAN Pemberdayaan UPKu.
BAB 02 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI & PENCATATAN BERPASANGAN
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
Mekanisme Pelaksanaan untuk Pemeliharaan Jalan
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
Struktur Organisasi Badan Air
Wisnu Haryo Pramudya, S.E, M.Si, Ak
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
3D BLOCKS UU RI No. 20/2003 Ps. 29 Ayat 1, menyebutkan tugas tenaga kependidikan melaksanakan: 1. Administrasi Pengelolaan Pengembangan Pengawasan Pelayanan.
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
Canada-Indonesia Private Sector Enterprise Development [ CIPSED ] Project CIPSED Project State University of Gorontalo [UNG] Entrepreneurship ToT Program.
HAL PRAKTIS KERJASAMA PADA PTIS Jurnalis Uddin Ketua Pengurus YAYASAN YARSI Disajikan pada Semiloka Nasional dan RAKERNAS BKS-PTIS UMM, Malang, 3-5 April.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
UNIVERSITAS GUNADARMA

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PERSAMAAN AKUNTANSI.
ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 10 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Kelompok Peminjam.
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
KONSEP DASAR MANAJEMEN BISNIS BAB I
PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
Manajemen Baitul Mal wat Tamwil
Bab 4 LAPORAN LABA-RUGI DAN INFORMASI TERKAIT Intermediate Accounting
Presentasi Direktur BQ “ Baiturrahman”, Banda Aceh
LANGKAH-LANGKAH melaksanakan SURVEI CONTOH
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
MACAM –MACAM ORGANISASI
PENGUKURAN PRODUKTIVITAS
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
KEGIATAN EKONOMI KESEHATAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
BANK INDONESIA PERTEMUAN 3.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
KEBIJAKAN PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
Administrasi Data dan Basis data
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Bedah Manajemen LKM.
Modul / Tatap Muka 10 MENENGAH & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM
STRATEGI MENYIAPKAN DIRI MENUJU
DANA AMANAH MASYARAKAT
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
Transcript presentasi:

Kelancaran Operasional UPK

AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT

Dana yang ada di UPK terpelihara dengan baik dan dijamin tidak akan hilang atau dibawa lari UPK memiliki legalitas hukum, seperti badan hukum Koperasi Sistem organisasi dan manajemen pengelolaan dana UPK telah tertata dengan baik Pengawasan internal di UPK telah tertata dengan sistem yang baik

 UPK memiliki pengelola/ pengurus yang amanah dan profesional  UPK menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai dengan kaidahnya

Berperan sebagai penghubung antara pemilik dana yang menyimpan di UPK dengan RTM-B yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha Memberikan peluang meningkatkan ketrampilan berusaha bagi RTM-B melalui pembinaan Dapat berperan untuk mencari dan memperkenalkan teknologi tepat guna sehingga dapat meningkatkan nilai tambah usaha yang dikelola RTM-B Dapat mempersempit kesenjangan sosial ekonomi di antara anggota masyarakat yang ada di desa

Aspek Organisasi dan Manajemen (bobot 25%) Kesiapan UPK untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi penataan organisasi, kelengkapan aturan & mekanisme operasional serta sistem dan prosedur kerja sehari- hari yang dijalankan oleh pengurus/pengelola. Aspek Kinerja Keuangan (bobot 75%) Kemampuan UPK dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian dan penempatan dana dengan baik, teliti dan benar sehingga menjamin keberlangsungan lancarnya arus dana di dalam mengelola kegiatan simpan pinjam serta meningkatkan keuntungan UPK.

14. Penerapan akad pinjaman 15. Daftar pencairan pinjaman 16. Buku angsuran Pokmas 17. P’temuan berkala dg Pokmas 18. Kelancaran angsuran Pokmas 19. Penagihan kepada Pokmas 20. Membuat laporan keuangan 21. Pengiriman laporan rutin 22. Pemeriksaan oleh Kepala Desa 23. Melakukan perguliran 24. Pembinaan kepada Pokmas 25. Menarik simpanan masyarakat 1. Proses Pembentukan 2. Legalitas UPK 3. Kepemilikan AD/ART 4. Kepemilikan Papan Nama 5. Kepemilikan Stempel 6. Struktur Organisasi 7. Kantor/ruang khusus 8. Pembagian tugas antar pengurus 9. Hubungan famili dg Kades 10. Penerapan buku kas harian 11. Penerapan buku daftar Pokmas 12. Analisa kelayakan usaha 13. Ketentuan pinjaman

RASIO PERKEMBANGAN RASIO PEMANFAATAN RASIO PENYALURAN RASIO K-A-P RASIO EFISIENSI RASIO RENTABILITAS Seberapa besar UPK mampu mengembangkan modal awalnya? Seberapa optimal UPK memanfaatkan dananya utk RTM? Seberapa besar dana UPK terjaga likuiditasnya? Seberapa besar pinjaman yang diberikan UPK tidak bermasalah? Seberapa efisien UPK dalam m’dalikan biaya operasionalnya? Seberapa besar UPK mampu menghasilkan keuntungan? modal berkembang optimal liquid produktif efisien mampu

mampu membawa perubahan ekonomi di desa - terciptanya unit usaha baru - penciptaan lapangan kerja - peningkatan skala usaha yang sudah ada - pengurangan ketergantungan pd rentenir - dan lain-lain

Sehat tidaknya UPK, disebabkan beberapa hal, antara lain: - Pemahaman yang baik thd Pedum & PTO - Pembinaan yang intens dari TFK & Sektap - Pendampingan aktif TPM/KTPM - Figur pengurus UPK - Intervensi Kades dan TFK - Pengeleloaan (manajemen) yang baik

NOMASALAHREKOMENDASI 1Penanganan kemiskinan tidak efektif, karena dilakukan dengan pendekatan “hit and run”. Perlu diprogramkan penanganan untuk desa-desa tahun sebelumnya. Pendekatannya “reward and punisment” 2Peran Pemprop dan Pemkab/kot kurang sinergi, baik dalam pendanaan maupun pembinaan Perlu disusun RANTAP sehingga bisa dipastikan perencanaan yang sinergi sejak awal.

NOMASALAHREKOMENDASI 1Organisasi dan Manajemen UPK masih lemah dan rentan: - Struktur Organisasi - Legalitas UPK - Ketrampilan Pengelola - Penerapan FS - Sisdur Operasional Penataan Organisasi dan Manajemen. Pengelola UPK diberi pelatihan dan pendampingan rutin khusus

NOMASALAHREKOMENDASI 2UPK tidak memiliki biaya operasional yang memadai. Gaji dan biaya operasional masih bergantung pada SHU. Hal ini sangat berpengaruh pada semangat kerja pengelola Perlu diupayakan BOP khusus untuk UPK, minimal untuk 6 bulan awal. Selama ini BOP tidak secara tegas sampai pada UPK.

organisasi manajemen Struktur Organisasi Kelengkapan Adm. Legalitas Organisasi Pembagian Tugas Penerapan AKU Sisdur Kerja Harian Kelengkapan Org. Pencatatan Keuangan

Kami ingin MANDIRI